Hout urbanisasi & wilayah mega urban

  • Published on
    24-Apr-2015

  • View
    1.804

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

materi kuliah

Transcript

  • 1. Urbanisasi dan Wilayah Mega-Urban Fenomena, Trend, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan 2004 Jawoto Sih Setyono jawoto@telkom.net
  • 2. Urbanisasi Global
    • Prediksi Habitat, tahun 2020, jumlah penduduk kota dunia 57%
      • Negara maju 77%
      • Negara berkembang 53%
    • Untuk negara-negara berkembang
      • 83% Amerika Latin menjadi kota
      • 50% Asia dan Afrika menjadi kota
    • Dari seluruh negara berkembang, 34% urbanisasi disumbangkan hanya oleh lima negara INDONESIA , China, India, Bangladesh, dan Pakistan
  • 3. Trend Urbanisasi
  • 4. Pergeseran Geografis Sumber: Potter dan Lloyd-Evans, 1998 12,1 Buenos Aires 3,0 Mexico City 12,7 Madras 3,0 Bombay 12,9 Cairo 3,6 Milan 13,7 Seoul 3,8 Osaka 13,9 Los Angeles 4,0 Los Angeles 15,7 Jakarta 4,6 Calcutta 16,4 Calcutta 4,8 Moskow 16,8 Bombay 4,9 Chicago 19,0 Rio de Jeneiro 5,3 Buenos Aires 20,9 Beijing 5,5 Paris 22,4 New York 5,8 Shanghai 23,7 Tokyo 6,7 Tokyo 23,7 Shanghai 6,9 Rhine-Ruhr 25,8 Sao Paulo 10,4 London 31,0 Mexico City 12,3 New York Jumlah Penduduk 2000 (juta) Jumlah Penduduk 1950 (juta)
  • 5. Pola Perkembangan Urbanisasi
  • 6. Urbanisasi di Indonesia
    • Proses pengkotaan yang sangat cepat dalam 2 dasawarsa terakhir double
      • 5,8% (1920); 17,2% (1971); 30,9% (1990); 45% (2000)
      • Peningkatan primacy 1,16 (1971) ke 1,49 (1990)
    • Kecenderungan konsentrasi di wilayah metropolitan
      • Jabotabek meningkat penduduknya sebesar 37% dari tahun 1971-1980; dan 48% tahun 1990-2000
    • Ada kecenderungan perkembangan kota berkaitan dengan peningkatan pendapatan
  • 7. Kasus Jawa Tengah
  • 8. Faktor-faktor Penyebab
    • Investasi skala besar industri
      • Contoh kasus Jabotabek dan BMA 80% uang beredar secara nasional; 1/3 PDB Nasional
    • Pembangunan infrastruktur skala besar
      • Contoh: Cikampek-Jakarta-Merak; Jakarta-Cikampek-Bandung
    • Pembangunan perumahan ( property ) skala besar > 30 pengembang, dengan > 50 ribu unit rumah di sekitar Jakarta
    • Insentif (deregulasi) kebijakan sektoral ekonomi terkait dengan sistem produksi global
  • 9. Hubungan antar-Faktor
    • Faktor Ekonomi
    • investasi asing & domestik
    • pembangunan kota baru
    • pembangunan infrastruktur
    • Karakteristik Penduduk
    • pertumbuhan tinggi
    • migrasi wilayah tetangga
    • penglajuan (commuting)
    • Konsekuensi Lingkungan
    • konversi lahan pertanian
    • penurunan kualitas air
    • masalah manajemen sampah
    • polusi udara
  • 10. Dampak yang Terjadi
    • Konversi lahan pertanian subur dengan irigasi teknis dengan rate s.d. 1% per tahun di sepanjang Pantura
    • Penurunan kualitas sumber daya air
      • Intrusi air laut sudah 12 km di Jakarta
      • Penurunan kapasitas air tanah 2-6 meter per tahun di Bandung
    • Krisis air bersih
    • Kemungkinan bencana banjir karena terbukanya kawasan lindung di wilayah tangkapan
    • Urban sprawl
  • 11. Dampak Positif (Manfaat)
    • Merupakan konsentrasi ekonomi
      • Memberikan ekonomi skala yang luar biasa
      • Pusat pelayanan utama
      • Terkait dengan pusat dunia
      • Potensi pasar yang luar biasa
    • Pusat sumberdaya profesional
      • Menciptakan efisiensi
      • Pengembangan sumberdaya manusia
  • 12. Respon Kebijakan
    • Formulasi kerangka kebijakan makro-parsial
      • Misal: penganganan masalah Bopunjur dalam bentuk Keppres
    • Pendekatan dalam kebijakan penataan ruang
      • Strategi counter-magnet BMA
      • Pengembangan kota kedua NUDS
    • Forum koordinasi kelembagaan
      • BKSP (Jabotabek, Bandung Raya)
      • Regionalisasi (Kedungsapur, Gerbangkertosusila)
  • 13. Kerangka Sistem Kota
  • 14. Mengapa Tidak Efektif
    • Tidak konsisten antara kebijakan/ insentif sektoral dengan kebijakan keruangan
      • Investasi di-deregulasi besar-besaran, sektor keuangan dipacu
    • Lemahnya kebijakan dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang
      • RTR terlalu makro, tidak ada rencana prioritas pembangunan tata ruang dan investasi publik
    • Pendekatan yang parsial dan tidak komprehensif koordinasi tidak berjalan; bertambah parah dengan adanya otonomi?
  • 15. Perlunya Tata Pemerintahan Baru
    • Model urban governance yang lama tidak bisa berjalan
      • Stakeholders yang sangat kompleks
    • Pendekatan baru dalam perencanaan (tata ruang)
    • Model baru dalam kerjasama pengelolaan wilayah mega urban (trans-boundary organization)
  • 16. Bentuk Urban Governance
    • Pemerintahan daerah yang otonom
      • Bisa menciptakan masalah jika koordinasi tidak berjalan dengan baik
    • Konfederasi pemerintahan wilayah
      • Persetujuan beberapa daerah untuk membentuk lembaga baru yang menerima delegasi badan otorita?
    • Sistem kombinasi antara pusat dan daerah menteri urusan Jakarta (?) dan urusan khusus yang ditangani lembaga khusus
    • Pemerintahan satu sistem peleburan wilayah mega urban menjadi satu administrasi pemerintahan