5 kebijakan pemerintahan jokowi jk

  • Published on
    22-Jan-2018

  • View
    2.373

  • Download
    0

Transcript

  1. 1. NAMA : BAIAHAQI NPM : 1402120128 TUGAS MK : PEREKONOMIAN INDONESIA,TENTANG PEMERINTAHAN JOKOWI JK DOSEN : NUZULMAN. SE,M.SI 1. Presiden Joko Widodo menyatakan paket kebijakan ekonomi akan terus digulirkan pemerintah hingga jumlahnya mencapai ratusan. Dalam dua bulan (September-Oktober) sudah lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Pemerintah ingin memberikan pesan yang kuat mengenai keseriusan mengatasi krisis ekonomi global dan perlambatan perekonomian domestik. 2. Paket kebijakan ekonomi yang pertama dikeluarkan pada 9 September 2015. Pada paketjilid pertama ini pemerintah menitikberatkan kebijakan deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasidampak krisis global dan melindungi masyarakat yang berpendapatan rendah. 3. Kebijakan deregulasi mencakup 98 peraturan untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri. Untuk itu akan disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya yang akan selesai hingga Oktober 2015. 4. Untuk mengatasi dampak perlambatan ekonomi terhadap kemampuan daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, pemerintah lewat Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan moneter. Paket tersebut intinya berupaya mengendalikan inflasi. Juga menstabilkan nilai tukar rupiah serta mengelola pasokan dan permintaan valuta asing.Pemerintah juga memperkuat daya beli masyarakat dengan mengarahkan dana desa untuk infrastruktur di pedesaan. Langkah ini diharapkan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program pengadaan konverter elpiji untuk nelayan. Pemerintah bermaksud membantu nelayan menghemat penggunaan bahan bakar dan dapat meningkatkan produksi ikan tangkap.Kebijakan deregulasi berlanjut ke paket jilid dua yang dikeluarkan pada 29 September 2015. Pada paket
  2. 2. kedua ini kebijakan deregulasi difokuskan untuk memperbaiki iklim investasi dan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 5. Iklim investasi diperbaiki dengan meringkas waktu proses perizinan. Proses perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, akan dipangkas menjadi tiga jam. Izin investasi tersebut mencakup tiga dokumen, yaitu izin prinsip, akta pendirian perusahaan, serta penerbitan nomor pokok wajib pajak. Fasilitas perizinan tersebut ditujukan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan industri minimal Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1.000 pekerja. 6. Ada beberapa kebijakan deregulasi lain seperti penyederhanaan prosedur terkait pengajuan permohonan pembebasan pajak dan pengurangan pajak. Juga insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan yang beroperasi di dalam negeri. Tujuannya agar devisa hasil ekspor tetap berada di Tanah Air.