Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    2.057

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya

Transcript

  • 1. DRAFT KERANGKA ACUAN PENGUKURAN CAPAIAN TARGET 1000100 SKALA KELURAHAN/DESA DAN KAWASANHari Prasetyo Control and Analysis Program Implementation Specialist Tim Advisory NCEP UrbanGagasan awal untuk melengkapi Draft Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan, DJCK Kementerian PU 20 September 2014

2. PENGANTARPembangunan di bidang Cipta Karya melalui pendekatan pemberdayaan mampu menumbuhkan partisipasi, keswadayaan dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil kegiatan dengan kwalitas bangunan yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan ini kedepan akan terus dilanjutkan melalui dua bentuk program, yaitu Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat di PerdesaanPelaksanaan ke dua program di atas disamping harus mampu memenuhi indikator kinerja pemberdayaan, juga di arahkan untuk mendukung tercapaianya target 100-0-100 sesuai arahan RPJMN 2015 2019 bidang Cipta karya. Sekaligus mendukung tercapainya tujuan ke 7-D MDGs pada akhir tahun 2015 dan SDGs tahun 2020Untuk menunjang kelancaran perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengendalian program, diperlukan tata cara pengukuran capaian target 100-0-100, dimana progress ketercapaian indikator dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program dan penyusunan/revisi aplikasi MISBasis pengukuran kinerja capaian 100-0-100 dilakukan pada tingkat Kelurahan/Desa atau kawasan, karena lokus program ada pada Kelurahan/desa, dengan asumsi keberhasilan capaian di level Kel/Desa akan berkontribusi kepada capaian kinerja di level atasnya (Kab/Kota dan seterusnya) 3. RUJUKANRujukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Pengukuran Capaian Target 100-0-100 pada tingkat Kelurahan/Desa atau Lingkngan/Kawasan adalah :1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tanggal 24 Pebruari 2014 *)2.Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014*) Dengan memodifikasi pengukuran kinerja (SPM) di level Kab/Kota ke level Kelurahan/desa dan atau lingkungan/kawasan 4. AKSES AIR MUNUM 5. Definisi OperasionalPenyediaan air minum aman adalah Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungiAir minum terlindungi/aman adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindungi tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindungiPenyelenggara penyediaan air minum dapat berasal dari BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun Kelompok MasyarakatTarget CapaianTarget pencapaian kinerja program akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada akhir tahun 2019 adalah 100 % 6. Cara MengukurPersentase jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap total masyarakat di suatu wilayah (misalnya Kelurahan/Desa)Akses Air Minum=Masyarakat terlayani (jiwa)Jumlah Total Masyarakat (jiwa)x100 %Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan akses air minum dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan program (affirmative) : akses masyarakat miskin terlayani terhadap total masyarakat miskin di Kelurahan/Desa; (2) tingkat kelurahan/Desa : akses masyarakat terlayani terhadap total masyarakat Kelurahan/Desa 7. Contoh PerhitunganKelurahan/Desa Patrang, Kec. Patrang Jember Jawa Timur, pada bulan ke-n tahun Y memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.400 jiwa, warga miskin sebanyak 750 jiwa. Total warga yang memiliki akses air minum aman sebanyak 3.000 jiwa (miskin dan non miskin). Warga miskin yang terlayani akses air minum aman sebanyak 650 jiwa.Kinerja akses air minum pada bulan ke-n tahun Y :Akses Air Minum Warga Miskin=650750x100 %=86,7 %Akses Air Minum Warga Kel/desa=3.0003.400x100 %=88,2 % 8. Kebutuhan Data ProgramKebutuhan data untuk mengukur kinerja akses air minum aman, sekurang-kurangnya :1.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)2.Jumlah Penduduk miskin Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)3.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum 60 liter/org/hari (jiwa & KK)4.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)5.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum 60 liter/org/hari (jiwa & KK)6.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)7.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)8.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)9.Jumlah jenis sumber air minum di Kelurahan/Desa (Leding, keran umum, sumur tertutup & aman, mata air, sumur terbuka & tidak aman)10.dllNote : Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin (jiwa & KK) setiap tahun harus dilakukan pemutakhiran (update) 9. PERMUKIMAN KUMUH 10. PengantarTerdapat 2 indikator untuk mengukur tingkat kekumuhan, yaitu indikator yang dikeluarkan oleh (1) BPS dan (2) Kementerian Pekerjaan UmumBPS menggunakan indikator kondisi rumah dan ketersediaan utilitasnya, sehingga mengarah pada kondisi rumah kumuh (satuannya unit rumah tangga kumuh = rumah tidak layak huni). Sedang Kementerian PU disamping menggunakan indikator kondisi rumah juga memasukkan indikator fisik permukiman (satuanya luas)Indikator Rumah Kumuh (RTLH) menurut BPS :1Luas lantai per kapita < 7,2 m25Atap dari daun atau lainnya2Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan tinja < 10 m6Dinding dari bambu atau lainnya3Tidak ada fasilitas BAB (Buang Air Besar)7Jenis lantai tanah4Tidak ada tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik8Sumber penerangan bukan listrik(sumber Kemenpera, 2014) 11. Kriteria dan Indikator permukiman kumuh menurut Kementerian PU :Sumber : Panduan Pelaksanaan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Dit Bangkim DJCK, 2014NOKRITERIAINDIKATOR1Kondisi bangunan hunian1. Keteraturan bangunan hunian2. Kepadatan bangunan hunian3. Kelayakan bangunan hunian2Kondisi aksesibilitas lingkungan1. Jangkauan jaringan jalan2. Kualitas jaringan jalan3Kondisi draenase lingkungan1. Kejadian genangan4Kondisi pelayanan air minum1. Kualitas sumber air minum/baku2. Kecukupan pelayanan air minum5Kondisi pengelolaan air limbah1. Prasarana sanitasi lingkungan6Kondisi pengelolaan persampahan1. Pengelolaan persampahan lingkunganPENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, kegiatanya perlu menjangkau 6 kriteria dan 11 indikator di atas 12. Definisi OperasionalKawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomiLuasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014 , dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebutTarget CapaianTarget kinerja program adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kelurahan/ Desa menjadi 0 % pada akhir tahun 2019 13. Cara MengukurKinerja penanganan permukiman kumuh adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kelurahan/Desa B hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kab/Kota A atau Kelurahan/Desa BKawasan Kumuh=Permukiman kumuh tertangani (ha)Permukiman kumuh Penetapan Bupati/Walikota (ha)x100 %Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan, kinerja penanganan permukiman kumuh dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan program (affirmative) : Proporsi permukiman kumuh tertangani terhadap permukiman kumuh kawasan prioritas atau RTPLP (2) tingkat kelurahan/Desa : Proporsi permukiman kumuh tertangani terhadap permukiman kumuh Kelurahan/desa 14. Contoh PerhitunganBerdasarkan penetapatan Bupati/Walikota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, luas permukiman kumuh seluas 450 Ha. Kelurahan/Desa Y di Kab/Kota A, memiliki luas permukiman kumuh seluas 25 Ha dan Kawasan prioritas (RTPLP) di Kel/Desa Y Kab/Kota A memiliki luas kawasan kumuh seluas 9 Ha. Setelah dilakukan kegiatan penataan lingkungan permukiman, mampu menangani luas kawasan permukiman kumuh di kawasan prioritas seluas 8,5 Ha. Kinerja penanganan permukiman kumuh diukur sebagai berikut :Kinerja penanganan Permukiman kumuh di kawasan prioritas=8,59x100 %=94,4 %Kinerja Penanganan Permukiman Kumuh di Kel/Desa Y=8,525x100 %=34 % 15. Kebutuhan Data ProgramKebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan permukiman kumuh, sekurang- kurangnya :1.Luas kawasan permukiman kumuh berdasar penetapatan Bupati/Walikota :a)Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan peta kawasan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota, kemudian dicari luasan kawasan permukiman kumuh tingkat :b)Kelurahan/Desa, danc)Kawasan prioritas (RTPLP)2.Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani oleh program (harus masuk dalam kinerja penanganan permukiman kumuh penetapan Bupati/Walikota tahun berikutnya-ter-update)3.Kepadatan bangunan (tinggi sedang - rendah) sebelum dan setelah penanganan4.Legalitas bangunan rumah (bersertifikat belum bersertifikat) serta IMB (ada tidak ada) sebelum dan setelah penanganan5.Kondisi bangunan rumah (luas lantai hunian, daya tahan bangunan) sebelum dan setelah pena