Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa

  • Published on
    03-Nov-2014

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 1 </li></ul><p> 2. 2 Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grasroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh Desa berdasarkan adat-istiadat yang hidup dan dihormati di suatu Desa yang bersangkutan. Ini tampak kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan administrasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan 3. 3 seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintahan, maksudnya penyelenggaraan ataupun pengembangan organisasi pemerintahan Desa tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan 4. 4 dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002). Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah) (Miraza, 2005). Tujuan pelaksanaan alokasi dana desa adalah: 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta 4) mendorong peningkatan swadaya gotong 5. 5 royong masyarakat. Adapun program alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan di Kecamatan Khusus di Desa Sederhana adalah: 1) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Biaya operasional BPD; 3) Tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa; 4) Bantuan biaya operasional LKMD; 6) Bantuan operasional PKK; 7) Bantuan operasional Posyandu; 8) Bantuan pengembangan sosial budaya, keagamaan, dan pembinaan generasi muda. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan dengan pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Walaupun masih ada desa-desa yang belum berhasil dalam pembangunan fisik, namun pemberian Alokasi Dana Desa dengan pembangunan fisik dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa. Usaha penerapan program ADD yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Umum ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Khusus dalam memaksimalkan pemanfaatan alokasi dana desa. Penggunaan ADD di Kecamatan Khusus telah berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup berkembang dalam penggunaan ADD sehingga ekonomi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dengan terlibatnya masyarakat dalam usaha ternak dan anyaman. Hal ini menjadi perhatian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan adalah bagaimana menerapkan agar program alokasi dana desa ini sebagai langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi Kecamatan Khusus Desa Sederhana Kabupaten Umum. 6. 6 Pada saat pola pemerintahan sentralistik, daerah menerima saja program- program yang telah dirancang dari pusat. Akan tetapi, sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa. Maksudnya untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah desa harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas Pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus mengarahkan aparat-aparat pemerintah Desa, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di Desa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya suatu organisasi akan mati apabila kegiatan administrasi tidak jelas, karena kita tahu bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi 7. 7 pemerintahan sangat penting. Untuk itu ada 3 fungsi yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa memiliki 3 peranan yang sangat strategis dalam membangun desanya yaitu stabilitas, alokasi dan distribusi. Adapun batasan pengertian ke 3 fungsi tersebut adalah : a. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan b. Alokasi adalah Penentuan penggunaan sumber daya secara sistematis (misalnya tenaga kerja, mesin dan perlengkapan demi pencapaian hasil yang optimal). c. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Di dalam meningkatkan atau mengembangkan organisasi pemerintah dalam suatu Desa maka yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Desa selaku Pemimpin adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena keberhasilan suatu organisasi baik itu organisasi besar atau kecil tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu peran serta masyarakat terhadap pengembangan organisasi pemerintah sangat diharapkan terutama para pemuda sebagai penggerak atas berhasilnya segala pembangunan di desa tersebut Dalam hal ini tidak lepas tanggung jawab seorang Kepala Desa selaku pembina masyarakat demi terselenggaranya otonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban pemerintah dalam menyediakan berbagai infrastruktur sosial yang memadai khususnya dalam wilayah desanya sendiri seperti penyediaan lingkungan yang layak, peningkatan keterampilan, fasilitas 8. 8 umum, sarana transportasi dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur tersebut mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi dan program kebijakan pemerintahan selaku Pemimpin harus memiliki relevansi yang dapat memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi sekaligus turut pula menikmati hasil-hasil kerja mereka dengan baik. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan yang ada dalam organisasi tersebut sangat perlu dituangkan dalam aturan dan kebijakan yang lebih sederhana, mudah dan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di desa. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi pengembangan terhadap organisasi pemerintahan desa dalam struktur penataan harus berpijak pada asas efektivitas dan efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu dalam masyarakat untuk berkembang semaksimal mungkin. Mekanisme pelayanan organisasi pemerintah pada hakikatnya perlu diarahkan pada fungsi pelayanan sosial yang benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga peran pemerintah selaku Pemimpin benar-benar terwujud. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa prosedur apapun bentuk dan jenisnya telah sering disalahgunakan oleh oknum aparat dan seringkali dianggap sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan birokrasi. Salah satu aspek yang kadangkala dimanfaatkan oleh oknum aparat dalam mencari keuntungan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan adalah lemahnya aturan yang ada dan tidak jelasnya mekanisme dan prosedur dalam 9. 9 memperoleh kebijaksanaan. Untuk itu sebagai aparat pemerintah desa harus adil dalam mengambil keputusan dan harus benar-benar berada dalam panutan di masyarakat agar dalam pengembangan organisasi pemerintah tersebut berkembang sesuai dengan aturan yang ada. Pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61). Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk memepercepat terwujudnya kesejahtaraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahtraan Rakyat. Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakaan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas,nyata dan bertanggungjawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang 10. 10 strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. 2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfa...</p>