1. AD & ART KNPI

  • Published on
    21-Nov-2015

  • View
    1.196

  • Download
    99

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anggaran dasar KNPI

Transcript

<ul><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 1 </p><p>KETETAPAN KONGRES XIII PEMUDA/KNPI </p><p>NOMOR : TAP 07/KONGRES-XIII/PEMUDA-KNPI/2011 </p><p>T e n t a n g </p><p>ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA </p><p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA </p><p>KONGRES XIII PEMUDA/KNPI, </p><p>Menimbang : a. bahwa untuk memberi jaminan landasan konstitusional keberadaan KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; </p><p>b. bahwa oleh karena itu Kongres XIII Pemuda/KNPI memandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; </p><p>Mengingat : 1. Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; </p><p>2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; 3. Peraturan Organisasi KNPI lainnya; 4. Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP. ..../DPP-KNPI/..../2011 </p><p>tentang Susunan Komposisi Personalia Panitia Kongres XIII Pemuda/KNPI </p><p>Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan DPP KNPI hasil Kongres XII Jakarta dan DPP KNPI hasil Kongres XII Bali pada tanggal 17 Oktober 2011; </p><p>2. Hasil Permusyawaratan dalam Sidang Pleno I Kongres XIII Pemuda/KNPI yang mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIII Pemuda/KNPI, pada tanggal 25 Oktober 2011 </p><p>M E M U T U S K A N </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 2 </p><p>Menetapkan : KETETAPAN KONGRES XIII PEMUDA/KNPI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KNPI </p><p>Pasal 1 </p><p>Mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIII Pemuda/KNPI sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan ketetapan ini. </p><p>Pasal 2 </p><p>Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. </p><p>Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : </p><p>: </p><p>Jakarta Pada Tanggal : </p><p>25 Oktober 2011 </p><p>KONGRES XIII PEMUDA/KNPI PRESIDIUM SIDANG </p><p>Ketua/Anggota (MPI) </p><p>Sekretaris/Anggota (DPD KNPI Papua) </p><p>Anggota (MPI) </p><p>Dr. Nadjamuddin Ramly, M. Si </p><p>Arnold Udam, SH Rafli Effendy </p><p>Anggota (DPP AMPI) </p><p>Anggota (DPP KNPI) </p><p>Anggota (DPD KNPI Bali) </p><p>Drs. Sabil Rahman, M. Si </p><p>Abukasim Sangadji Nyoman Gede Antaguna, SE., SH., MH. </p><p>Anggota (DPP KNPI) </p><p>Anggota (Srikandi Pemuda </p><p>Pancasila) Anggota </p><p>(DPP BM PAN) </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 3 </p><p>Drs. Mustafa M. Radja Efalina Gultom, SE. Ahmad Yohan, S.Ag, M. Si </p><p>ANGGARAN DASAR Komite Nasional Pemuda Indonesia </p><p>PEMBUKAAN </p><p>Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan yang sangat menonjol dalam mencetuskan ide ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme sebagaimana dibuktikan pada tahun 1908 dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tahun 1973 terbentuk KNPI melalui deklarasi pemuda, serta tahun 1998 dengan semangat kejuangan yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnya era reformasi. </p><p>Kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melanjutkan dan melaksanakan citacita bangsa serta mempersiapkan tunas tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi serta idealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, potensi, peranan, dan tanggung jawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda Indonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut : </p><p>BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 4 </p><p>Pasal 1 </p><p>1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. 2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang </p><p>tidak ditentukan. 3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. </p><p>BAB II AZAS DAN TUJUAN </p><p>Pasal 2 </p><p>KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945. </p><p>Pasal 3 </p><p>KNPI memiliki tujuan sebagai berikut : </p><p>1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. </p><p>2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional; </p><p>3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. </p><p>BAB III KEDAULATAN </p><p>Pasal 4 </p><p>Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. </p><p>BAB IV STATUS, SIFAT DAN FUNGSI </p><p>Pasal 5 Status </p><p>Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia. </p><p>Pasal 6 Sifat </p><p>KNPI bersifat terbuka dan independen. </p><p>Pasal 7 Fungsi </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 5 </p><p>KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut : </p><p>1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional; </p><p>2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggungjawab, guna terjaminnya proses regerasi kesinambungan masa depan bangsa; </p><p>3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. </p><p>BAB V U S A H A </p><p>Pasal 8 </p><p>Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya maka KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki usaha sebagai berikut : </p><p>1. Membina dan menjalin komunikasi diantara berbagai komponen kepemudaan yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan jenjang struktural kepengurusan KNPI melalui serangkaian program komunikasi dan kerjasama; </p><p>2. Menggalang kerjasama antar pemuda, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, melalui program kepedulian dan kemitraan secara aktif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dalam rangka menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia; </p><p>3. Mengembangkan dan meningkatkan integritas moral, jati diri bangsa dan semangat patriotisme di kalangan pemuda dan masyarakat; </p><p>4. Memelihara dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya pemuda, tingkat partisipasi dalam pembangunan, serta komunikasi diantara sesama pemuda dan potensi nasional lainnya; </p><p>5. Melaksanakan upaya-upaya agregasi dan artikulasi terhadap berbagai aspirasi, dan kepentingan pemuda; </p><p>6. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. </p><p>BAB VI KEANGGOTAAN </p><p>Pasal 9 </p><p>1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah anggota KNPI; </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 6 </p><p>2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda serta wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia; </p><p>3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI. </p><p>BAB VII ORGANISASI DAN KEDUDUKAN </p><p>Pasal 10 Struktur Organisasi </p><p>1. Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus; 2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi </p><p>Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI; </p><p>3. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai kecamatan; </p><p>4. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat sampai kecamatan; </p><p>5. Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri terdiri dari unsur-unsur Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. </p><p>Pasal 11 Hirarki dan Kedudukan Organisasi </p><p>1. KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) dan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), berkedudukan di Ibukota Negara; </p><p>2. KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi; </p><p>3. KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota; </p><p>4. KNPI Kecamatan terdiri dari MPI Kecamatan dan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) berkedudukan di Ibukota Kecamatan. </p><p>BAB VIII </p><p>PERMUSYAWARATAN </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 7 </p><p>Pasal 12 Permusyawaratan dan Rapat-Rapat </p><p>1. Jenis-jenis Permusyawaratan : </p><p>a. Kongres; b. Kongres Luar Biasa; c. Rapat Pimpinan Nasional; d. Rapat Kerja Nasional; e. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Provinsi; f. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Provinsi; g. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Provinsi; h. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Provinsi; i. Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Kabupaten/Kota; j. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Kabupaten/Kota; k. Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Kabupaten/Kota; l. Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Kabupaten/Kota; m. Musyawarah Kecamatan KNPI (Muscam KNPI); n. Musyawarah Luar Biasa KNPI (Muslubcam KNPI) Kecamatan; o. Rapat Kerja KNPI Kecamatan; p. Musyawarah KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri; q. Rapat Pimpinan KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri; r. Rapat Kerja KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri. </p><p>2. Jenis-jenis Rapat : a. Rapat Pleno Dewan Pengurus; b. Rapat Harian Dewan Pengurus; c. Rapat Bidang Dewan Pengurus; d. Rapat Koordinasi dan atau Konsultasi; e. Rapat Majelis Pemuda Indonesia; f. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus. </p><p>Pasal 13 K o n g r e s </p><p>1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat nasional; 2. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Kongres berwenang : </p><p>a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan </p><p>Majelis Pemuda Indonesia; c. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), </p><p>serta kebijakan kebijakan organisasi lainnya; d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pengurus </p><p>Pusat KNPI; </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 8 </p><p>e. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur; f. Menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia; 4. Penyelenggara dan Penanggungjawab Kongres adalah Dewan Pengurus </p><p>Pusat KNPI; 5. Materi Kongres disiapkan pada Rapat Pimpinan Nasional. </p><p>Pasal 14 Kongres Luar Biasa </p><p>1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI; </p><p>2. Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari: a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional </p><p>yang berhimpun, dan; b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi. </p><p>3. Kongres Luar Biasa berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI pada periodisasi berjalan serta kebijakan organisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak. </p><p>Pasal 15 Musyawarah Daerah KNPI Provinsi </p><p>1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah pemegang kekuasaan KNPI ditingkat Provinsi; </p><p>2. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Provinsi berwenang : </p><p>a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; </p><p>b. Menetapkan Pokok- Pokok Program Kerja KNPI Provinsi dan Organisasi (PPKPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); </p><p>c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan; d. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi. </p><p>4. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; </p><p>5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi. </p><p>Pasal 16 Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi </p><p>1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila Ketua DPD KNPI Provinsi melanggar AD/ART KNPI; </p><p>2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi diadakan atas permintaan tertulis dari : a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat </p><p>Provinsi yang berhimpun, dan; </p></li><li><p>@muh_ahmadi Colection Page 9 </p><p>b. Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan Musdalub KNPI Provinsi dikonsultasikan kepada DPP KNPI. </p><p>3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi pada Periodesasi berjalan. </p><p>Pasal 17 Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota </p><p>1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten/Kota; </p><p>2. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang : </p><p>a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; </p><p>b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja KNPI Kabupaten/Kota dan Organisasi dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); </p><p>c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; </p><p>4. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; </p><p>5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota. </p><p>Pasal 18 Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota </p><p>1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabila Ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota melanggar AD/ART K...</p></li></ul>