1. DCG 1_dr.sofwan Dahlan,Sp.F

  • Published on
    30-Oct-2015

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> OLEH SOFWAN DAHLAN</p></li><li><p> HOSPITAL (1)Tempat dimana pasien mendapat makanan, pemondokan dan layanan keperawatan selagi menjalani pengobatan atau pembedahan.</p><p>Sebuah institusi yang menerima, merawat serta mengobati secara medis terhadap orang sakit atau terluka; meliputi pula gedung yang digunakan untuk tujuan itu.</p><p>Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek kedokteran dilaksanakan oleh Dr. (Morris and Moritz)</p></li><li><p> HOSPITAL (2)Tempat dimana:1. Orang dg problem kesehatan datang.2. Dr, perawat dan profesional lainnya melakukan aktivitas profesionalnya.3. Pendidikan dan penelitian di lapangan kesehatan dilakukan.4. Segmen dari masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. (Magula, M, 1982)</p></li><li><p> HOSPITAL (3)Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pe-layanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.</p><p> (Definisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURS)</p></li><li><p> PERAN RUMAH SAKIT</p><p>Pelayanan kesehatan:menyembuhkan, merawat pesakit, cidera/jompo.Pendidikan dan Pelatihan:melaksanakan pelatihan dan pendidikan.Riset dan Pengembangan:melakukan riset untuk memahami penyakit sertamengembangkan metode pengobatan baru.Penyuluhan Kesehatan:melakukan penyuluhan kesehatan kepada staf,pasien serta keluarganya, dan masyarakat. (Hematram Yadav, 2006)</p></li><li><p> HAKEKAT RUMAH SAKIT</p><p> Sebuah institusi besar; karena sarat dengan peralatan, yang dioperasionalkan oleh banyak orang dgn berbagai macam bakat dan keahlian.</p><p>2. Sebuah organisasi yang komplek; sebab banyak orang melakukan kerja- kerja tertentu dengan kompensasi sesuai kebutuhan rencana kerja; yang dibatasi aturan, regulasi dan prosedur sesuai kebutuhan birokrasi &amp; kebutuhan hukum.</p></li><li><p>Sebuah lembaga yang rumit;karena banyak departemen, unit, jabatan,staf, peran dan fungsi, yang saling kait-mengkait dan saling bergantungan satusama lain. </p><p>Sebuah sistem yang dinamis dan adaptif;karena harus terus-menerus berinteraksidengan lingkungan eksternal, sosial danlingkungan organisasi. </p></li><li><p>Sebuah tempat kerja yang sarat dengan masalah; sehingga diperlukan sistem utk mengatasi masalah (problem-solving system).</p><p>Sebuah fasilitas publik yang sangat essensial;karena merepresentasikan infestasi SDM, finansial dan sumber daya lainnya gunamemberikan layanan kritikal kepadamasyarakat. </p></li><li><p>Sebuah proses kerja yang rumit:sebab:a. inputnya; berupa personil, peralatan, informasi, dana dan pasien;b. proses kerjanya; memerlukan sumber daya, koordinasi, integrasi psiko-sosial dan manajemen;c. outputnya; berupa finished output yang diserahkan kepada lingkungan, disamping RS harus mempertahankan identitas &amp; integritas selamanya. (Magula, M) </p></li><li><p> RINGKASNYA</p><p>RS merupakan tempat bertemunya banyak unsur dan kepentingan, a.l: Pemilik; Manajemen (CEO, COO, Manajer, Spv.); Profesional (Dr, Drg, Perawat, Bidan, dll); Pasien dan keluarganya; Masyarakat beserta lingkungannya; Mahasiswa, residen dan peneliti; Pemerintah, DPR, Pemda, DPRD, dll.</p></li><li><p> KONFLIK</p><p>Kepentingan yang berbeda dari banyak unsur dalam RS berpotensi menimbulkan konflik yang sudah pasti akan membawa pengaruh pada mutu layanan kesehatan di RSyang bersangkutan.</p></li><li><p> MUTU LAYANAN KESEHATAN</p><p>Memiliki 3 dimensi:</p><p>1. Dimensi Pasien (Client Quality): mutu seperti apa yang sesungguhnya diingini oleh pasien (baik individu ataupun umum).</p><p>2. Dimensi Profesional (Professional Quality): mutu layanan profesional yang seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.</p><p>3. Dimensi Manajemen (Management Quality): mutu manajemen seperti apa yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien. </p><p> (Ovretveit, J., Townsend, C., 1992)</p></li><li><p> LAYANAN PRIMA</p><p>Merupakan layanan yang:</p><p>Dari aspek biologik mampu menyelesaikan problem kesehatan pasien.</p><p>Dari aspek psiko-sosial aman, nyaman dan memanusiakan pasien.</p><p>Dari aspek finansial dapat terjangkau oleh kantong pasien.</p><p>Ciri suatu layanan prima adalah better, newer dan faster.</p></li><li><p> PENYEBAB KONFLIK</p><p>Keterbatasan sumber daya.</p><p>Kerja-kerja yg saling bergantungan satu sama lain.</p><p>Perbedaan nilai &amp; persepsi diantara staf RS.</p><p>Tidak ada peraturan &amp; protap di RS. Adanya difficult people. (Hematram Yadav, 2006)</p></li><li><p> DIFFICULT PEOPLE Adalah orang yang: a. tidak mau melakukan apa yang kita diinginkan; atau b. melakukan apa yang kita tidak ingin- kan.</p><p> Pada hakekatnya kita tidak akan bisa merubah difficult people. Kita hanya bisa melakukan komunikasi agar mereka merubah dirinya sendiri. </p></li><li><p> MENANGANI DIFFICULT PEOPLE</p><p>Dengarkan dgn tetap cool, meski ada provokasi; Tetap berlaku sopan;</p><p>Jangan menghindar (Dont pass the buck);</p><p>Gunakan pendekatan yang menye- nangkan.</p></li><li><p> DEVELOP STAFF</p><p> Pelajari bagaimana memotivasi staf dgn </p><p> menganalisis kebutuhan dan problemnya. </p><p> Sediakan pelatihan pd setiap level dari staf. </p><p> Berikan semangat dengan social activities, </p><p> open day di RS, piknik, dll. </p><p> Evaluasi staf dan berikan regular feedback </p><p> berkaitan dengan kinerjanya.</p><p> Berikan pujian kepada staf yang berhak dan </p><p> jangan berikan kepada yang tidak berhak.</p><p> Ambillah tindakan disiplin kepada staf yang </p><p> bermasalah (membandel).</p></li><li><p> SOLUSI KONFLIK</p><p>Perlu perangkat hukum sebagai:landasan bagi pengelolaan RS; danacuan dalam penyelesaian konflik di RS.</p><p>Perangkat hukum tsb adalah: Hukum dalam UU: a. UURS; b. UUPK, dll. Hukum diluar UU: a. Hospital Bylaws (oleh Pemilik RS); b. Peraturan Direktur RS (oleh Direktur); c. Prosedur Tetap (oleh Direktur).</p></li><li><p> UU RUMAH SAKITPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:Setiap RS mempunyai kewajiban:..................r.menyusun dan melaksanakan peraturan internal RS (hospital bylaws).</p><p>Peraturan Internal corporate bylaws dan medical staff bylaws.</p><p>Pasal 36 UURS:Setiap RS harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinis yang baik.</p></li><li><p> UURS (HOSPITAL ACT) Definisi. Bentuk kelembagaan. Jenis dan klasifikasi. Peran, Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab. Perpajakan (pengurangan / pembebasan pajak). Sumbangan dari public fund &amp; retribusi pasien). Potensi RS yg bisa membahayakan lingkungan. Pendirian, perizinan dan perpanjangan izin. Organisasi dan administrasi. Fungsi sosial. Rekam medis, informed consent, rahasia medis, dsbnya. Kedudukan mahasiswa dan residen yg praktek. Sanksi, dll.</p></li><li><p> TUJUAN UURS</p><p>Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.</p><p>Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkung- an RS dan SDM RS.</p><p>Meningkatkan mutu dan mempertahankanstandar pelayanan RS.</p><p>Memberikan kepastian hukum kpd pasien,masyarakat, SDM RS dan RS.</p><p> (Pasal 3 UU RS) </p></li><li><p> BYLAWS Oxford dictionary:</p><p>Regulasi yang dibuat oleh otoritas setempat atau korporasi. Wharton:</p><p>Bylaws memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dg kelaziman, iktikat baik, hukum dan tdk mengenai hal-hal yg dilarang.</p><p>Inggris Kuno:Kata by bisa berarti kota sehingga bylaws berarti peraturan kota / peraturan setempat.</p></li><li><p> HOSPITAL BYLAWSAdalah Peraturan Internal Dasar RS, terdiri dari: 1. Corporate Bylaws; dan 2. Medical Staff Bylaws.</p><p>Tujuan HBL adalah sbb: 1. Corporate Bylaws: agar tercipta good corporate governance. 2. Medical Staff Bylaws: agar tercipta good clinical governance.</p><p>Disahkan oleh pemilik RS atau Badan Otoritas tertinggi yang diberi kewenangan oleh pemilik (mis: Governing Body atau Pengurus).</p><p>Berlakunya hanya di RS ybs (tailored made).</p></li><li><p> CORPORATE GOVERNANCETujuannya untuk mengamankan investasi shareholders dan aset organisasi; yg intinya:melindungi investor; dan meminimalkan risiko penipuan dan salah urus (malpractice). (Friedman, 1995)</p><p>Cadbury Committee mengidentifikasi adanya tiga kebutuhan dasar utk menjamin terciptanya good corporate governance, yaitu: Internal financial controls. Efficient and effective operations. Compliance with law and regulation.</p></li><li><p> PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. Accountability --- setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak (pemilik, pasien, masyarakat, etika, hukum dll). 2. Probity --- harus ada absolute standard of honesty dalam menangani aset rumah sakit dimana soal integritas harus dijadikan the hallmark of personal conduct dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi pasien, staf, suppplier, dsb-nya</p><p>3. Openness --- harus ada transparansi yang cukup guna meningkatkan kepercayaan semua pihak (staf, pasien, masyarakat). (Sherry, Pearce, Tingle, 2007)</p></li><li><p> MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan Medical Staff Bylaws adalah agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pd pelayanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akontabel terhadap layanan kesehatan yang disediakan. (Sherry, Pearce, Tingle: 2007)</p></li><li><p> CLINICAL GOVERNANCE1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek.Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang bersifat interdependen.Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring, evaluating &amp; improving menuju standar yg aman.Harus ada dorongan agar selalu ada peningkat-an mutu. Harus bisa menciptakan budaya belajar terus-menerus. Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu, team, dan kinerja organisasi. (Sherry, Pearce, Tingle: 2007)</p></li><li><p> CORPORATE BYLAWS</p><p>Menyediakan roadmap bagi operasionalisasiRS sebagai sebuah badan usaha atau badan layanan umum.</p><p> MEDICAL STAFF BYLAWS</p><p>Menyediakan framework bagi Dr dan para pembantunya agar bisa melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin tercipatanya layanan yang bermutu dan aman.</p></li><li><p>KEINGINAN PEMILIKHUKUM DAN PER-UU-ANMORAL DAN ETIKAHOSPITAL BYLAWSPERATURAN DIREKTUR (RULE)PROTAP (REGULATION)disahkan Pemilikdisahkan Direktur RSdisahkan Direktur RS</p></li><li><p>HOSPITAL BYLAWSCORPORATE BYLAWSMEDICAL STAFF BYLAWSPERDIRPERDIRPERDIRPERDIRPeraturan Direktur dan Protap:harus berlandaskan pada HBL dan Peraturan Perundang-undangan !!!PROTAPPROTAPPROTAPPROTAP</p></li><li><p>CIRI-CIRI BYLAWS:</p><p> Bersifat abstrak, berisi prinsip-prinsip umum. Sebagai landasan bagi Direktur RS dalam pem- buatan Peraturan Direktur &amp; Protap. Disahkan oleh Pemilik atau Governing Body (otoritas tertinggi yang mewakili pemilik).</p><p>CIRI-CIRI PERATURAN DIREKTUR:</p><p> Bersifat lebih konkrit, spesifik, lebih teknis. Sebagai pedoman operasional RS. Disahkan oleh Direktur utk keperluan implemen- tasi dari prinsip umum yang ada di HBL. </p></li><li><p>CIRI-CIRI PROTAP:</p><p>Bersifat lebih konkrit sebab sudah menjelaskan tentang urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan tentang:siapa yang harus melakukan (who).apa yang harus dilakukannya (what).kapan harus dilakukan (when).bagaimana cara melakukannya (how). Sebagai pedoman praktis bagi semua staf RS. Sebagai parameter bagi Direktur untuk menilai pelaksanaan tanggungjawab staf RS. Disahkan Direktur RS guna implementasi Perdir.</p><p>Sebaiknya menggunakan format Kemenkes !!! </p></li><li><p> FUNGSI HBL Acuan bagi pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap RS miliknya. Acuan bagi direktur RS dalam mengelola dan menyusun kebijakan operasional RS. Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu. Perlindungan hukum bagi stake holders. Pencegahan &amp; penyelesaian konflik. Persyaratan bagi akreditasi dan perijinan.</p></li><li><p> LANDASAN HUKUM HBLPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:</p><p>Setiap RS mempunyai kewajiban:....................................r.menyusun dan melaksanakan peraturan internal RS (hospital bylaws).</p><p>Penjelasan: Peraturan Internal (HBL) adalah peraturan organisasi RS (corporate bylaws) dan peraturan staf medis RS (medical staff bylaws).</p></li><li><p> SANKSIPasal 29 ayat (2) UURS:Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstratif berupa: teguran;teguran tertulis; ataudenda dan pencabutan izin RS.</p></li><li><p> HOSPITAL BYLAWS DI AS</p><p>Didasarkan three legged stool model, yaitu: a. Governing Body (Pengarah &amp; Pengawas). b. Executive (Administration). c. Medical Staff. </p><p>Board of Trustees: Bertanggungjawab secara hukum menyangkut kebijakan dan jalannya RS secara keseluruhan. </p><p>Executive (Administration): Bertanggungjawab thd manajemen keseharian.</p><p>Medical Staff: Bertanggungjawab terhadap semua layanan kesehatan di RS. (Blum, J, D,. 2001) </p></li><li><p>THREE LEGED STOOL MODEL GOVERNINGBODY</p><p>EKSEKUTIFSTAF MEDIKRS SWASTAPENGARAH &amp;PENGAWAS</p><p>CORE BUSSNISSMANAJEMENKESEHARIAN</p></li><li><p>THREE LEGED STOOL MODEL DEWANPENGAWAS</p><p>PEJABAT PENGELOLASTAF MEDIKRS PEMERINTAHPENGARAH &amp;PENGAWAS</p><p>CORE BUSSNISSMANAJEMENKESEHARIAN</p></li><li><p> RINGKASNYARS memiliki tiga kepemimpinan, yaitu:1. GOVERNING BODY: pemegang otoritas tertinggi sbg pengarah dan pengawas yang mewakili Pemilik.2. EKSEKUTIF / PEJABAT PENGELOLA: motor penggerak yang bertanggung- jawab terhadap manajemen keseharian.3. STAF MEDIS: pelaku utama core business yang memiliki otonomi sendiri (self governing entity). </p></li><li><p> Peran dan tujuan RS. Tugas dan tanggungjawab GB atau Dewas. Mekanisme pemilihan anggota GB atau Dewas. Struktur organisasi GB atau Dewas. Hubungan Pemerintah, GB atau Dewas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis. Struktur Pejabat Pengelola; tugas, tanggungjawab dan kewenangan Pejabat Pengelola.Struktur organisasi Staf Medis; meliputi tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Staf Medis. Struktur organisasi pelaksana dan pendukung RS. Mekan...</p></li></ul>

Recommended

View more >