1 Tahun Jokowi Jk

  • Published on
    02-Dec-2015

  • View
    5

  • Download
    2

DESCRIPTION

Jokowi-JK merupakan pasangan presiden dan wkil presiden sau-satunya yang berasal dari masyarakat no PARPOL

Transcript

PendahuluanPemerintahan Presiden Jokowi telah genap berusia satu tahun. Dalam bentangan waktu satu tahun ini pemerintah telah berupaya melakukan tugas- tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri kita.Sebagai warga negara yang secara langsung merasakan segala dampak (positif/negatif) penulis merasa bahwa memiliki hak untuk menyampaikan penilaian dan evaluasi terkait segala kebijakan yang telah diambil Jokowi-JK dalam satu tahun ini, serta kritik dan saran yang kontruktif terkait janji-janji Jokowi-JK saat kampanye.Adapun Janji kampanye yang menjadi sorotan adalah sebagai berikut :1) Pertumbuhan ekonomi 7 %2) Rakyat miskin dapat Rp 1 juta sebulan3) Meningkatkan anggaran pertahananan 3 kali lipat4) Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat5) Menambah ribuan jumlah penyidik KPK6) Partai politik dibiayai oleh APBN & APBD7) Menyelesaikan asap Riau8) Menurunkan harga-harga sembako9) Perangkat Desa menjadi PNS10) 15 juta lapangan kerja baru11) Membeli kembali Indosat12) Menjadikan TNI terkuat se-Asia13) Menempatkan Polri dalam Kementerian Negara14) Menghentikan impor daging15) Membuka 3 juta hektar lahan baru16) Memberi berapapun anggaran pendidikan yang dibutuhkan17) Mendikbud berasal dari PGRI18) Tidak akan menghapus subsidi BBM19) Tol laut Aceh-Papua20) Membesarkan Pertamina mengalahkan PetronasEVALUASI1. POLITIK dan DEMOKRASIJokowi-JK merupakan usungan dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dimana salah satu partai yang menonjol adalah PDI-P yang di gawangi oleh Mantan Presiden RI, Megawati.Secara iklim politik pemerintahan indonesia saat ini sangat berbedah dengan pemerintahan sebelumnya (SBY). Pada pemerintahan Jokowi-JK tidak nampak banyak gangguan atau campur tangan dari politik eksternal pemerintahan, justru sebaliknya Dinamika Politik di Internal Pemerintahan lebih menonjol, sedikit aneh ketika Jokowi-JK diusung oleh beberapa kekuatan Partai yang mengusung, saat sudah terpilih malah PARPOL itu sendiri yang terkesan terlalu mengatur pemerintahan Jokowi-JK. Kesibukan Internal pemerintahan yang mempermasalahkan hal yang sebenarnya mereka sepakati bersama, seakan membuang-buang waktu untuk meributkan Kekuasaan di berbagai lini, penulis menyebutnya "Menagih Bagian Masing-masing PARPOL", setiap parpol pengusung termasuk juga PDIP berlomba-lomba mengkritisi kebijakan yang di ambil oleh Jokowi-JK yang tak lain adalah pasangan yang mereka Usung.Terpilihnya Jokowi-JK memang tak semata-mata karena kekuatan basis masing-masing Parpol, namun juga peran warga negara yang secara "Sukarela" memilih Jokowi-JK. Masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata soal politik atau selanjutnya penulis menyebut "Masyarakat tidak Buta Politik", masyarkat sudah pandai memilih siapa yang harus di pilih, disini terlihat sudah ada kemajuan dalam sistem Demokrasi pada pemerintahan Jokowi-JK, walaupun juga tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan.2. HUKUM dan KEADILANPeriode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan & benturan antar penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguhpun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan.Berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pada era pemerintahan Presiden SBY dulu mendapatkan prioritas yang tinggi, saat ini penegakan hukum tersebut oleh publik dinilai kurang konsisten dan ada atmosfir tebang pilih. Masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa bulan terakhir ini Partai Demokrat mengamati nampak ada perbaikan di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak leluasa dan bahkan takut untuk menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan, karena dibayang-bayangi oleh ancaman tuntutan di pengadilan.