20110311 Rancangan Permen IUP OPk

  • View
    1.335

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Draft 11/03/2011

Apabila ada tanggapan terhadap draft ini mohon dikirimkan ke: puu.sdbh.minerba@gmail.comPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Mengingat

2.

3.

4.

-25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 8. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 9. Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. 4. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit (bentonit), kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain. 5. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). 6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 7. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. 8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya di sebut IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus penolahan dan pemurnian, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat. 9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang selanjutnya di sebut IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian,

-4adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk mengolah dan memurnikan komoditas tambang mineral atau batubara yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau izin pertambangan rakyat. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Perusahaan adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan sebelum perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagai persyaratan dalam pengurusan perizinan dari instansi terkait yang meliputi izin lokasi, perizinan lingkungan, penyusunan draft kontrak kerjasama pengiriman bijih dan/atau konsentrat, penyiapan rencana konstruksi pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan pemurnian. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang mineral dan batubara.

10.

11.

12. 13.

14.

15. 16.

17. 18.

Pasal 2 IUP Operasi Produksi khusus di bidang pertambangan terdiri atas: a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan

-5penjualan; b. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; c. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; dan d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian Pasal 3 (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. Pemegang IUP Eksplorasi dapat menjual mineral dan batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan setelah mendapatkan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN Pasal 4 (1) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada perusahaan oleh: a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan

(2)

(3)

(4)

-6dilakukan lintas provinsi dan negara; b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupeten/kota dalam 1 (satu) provinsi, c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui c.q Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk: a. Badan usaha, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. profil badan usaha; 3. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;dan 6. surat keterangan domisili. 7. nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan/atau izin pertambangan rakyat; dan 8. nota kesepahaman penjualan