2014_10 2 Kebijakan Sosial Mengatasi Krisis Air Bersih (Nanung)

  • Published on
    07-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 8/21/2019 2014_10 2 Kebijakan Sosial Mengatasi Krisis Air Bersih (Nanung)

    1/4

    - 9 -

    Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI

    www.dpr.go.idISSN 2088-2351

    Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL

    Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

    KEBIJAKAN SOSIAL UNTUKMENGATASI KRISIS AIR BERSIH

    Sri Nurhayati Qodriyatun*)

    Abstrak

    Musim kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di berbagai wilayah di

    Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih. Sebagai bagian

    dari barang publik (public goods) yang ketersediaannya bagi seluruh rakyat Indonesia

    dijamin oleh negara, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka menghindari

    persaingan terbuka dan langsung terhadap jenis barang ini. Hal ini dilakukan dalam

    rangka melindungi kalangan masyarakat rentan dan termarginalkan dalam mengakses

    pelayanan penyediaan air bersih. Intervensi pemerintah yang dimaksud salah satunya

    berupa serangkaian kebijakan sosial yang memandang air bukan sebagai komoditas

    atau barang yang diperdagangkan tetapi sebagai barang publik yang merupakan hak

    dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

    PendahuluanBadan Nasional Penanggulangan

    Bencana (BNPB) melansir selama musimkemarau tahun ini sedikitnya 86 kabupaten/kota di 20 provinsi di Indonesia masihdilanda kekeringan. Dampak yang palingterasa dari kekeringan adalah krisis air bersih,seperti yang dialami 39.979 orang atau 4.325keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT). Menurut Kepala Badan Penggulangan

    Bencana Daerah (BPBD) NTT masyarakatyang mengalami krisis air bersih diperkirakanakan bertambah hingga akhir November 2014.Hal serupa juga terjadi di Temanggung, dimana sebanyak 56 dusun dalam 19 desa yangtersebar di 9 kecamatan mengalami krisis airbersih.

    Krisis air bersih mengakibatkanmasyarakat harus mengeluarkan biaya ekstradalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut.Kasus di Kecamatan Marang dan Mandalle,Kabupaten Pangkajene, Provinsi SulawesiSelatan misalnya, masyarakat harus membeliair Rp2.500 per jerigen untuk memenuhikebutuhan air bersih sehari-hari. Di JawaTimur, Pemerintah Daerah Kabupaten

    Malang menyatakan keadaan tanggapdarurat kekeringan hingga 31 Oktober karenamasyarakat di wilayahnya sudah mengalamikesulitan untuk mendapatkan air bersih.

    Krisis air bersih tidak hanyamenimbulkan biaya ekstra bagi masyarakat

    *) Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),Setjen DPR RI, E-mail: qodri96@yahoo.com

  • 8/21/2019 2014_10 2 Kebijakan Sosial Mengatasi Krisis Air Bersih (Nanung)

    2/4

    - 10 -

    tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.Menurut penelitian WHO, krisis airmenimbulkan penyakit antara lain kolera,hepatitis, polymearitis, tipus, disentrintrachoma, scabies, malaria, yellow fever, danpenyakit cacingan. Di Indonesia penyakit yangsering muncul saat terjadi krisis air bersih

    diantaranya adalah diare, tipus, polio, dancacingan.

    Dengan pentingnya peran air dalamberbagai sisi kehidupan manusia, KonvensiPBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, danBudaya pada tahun 2002, mengakui hak atasair termasuk di dalamnya, kebebasan untukmengelola akses atas air. Dengan demikian,kedua hak ini secara tegas dikategorikansebagai hak asasi manusia. Pemenuhanelemen hak atas air ini dilakukan dalam

    rangka menjaga martabat, kehidupan, dankesehatan manusia. Indonesia sendiri telahmeratifikasi Konvensi tersebut dengan UUNo. 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Economic, Socialand Cultural Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial danBudaya). Sesuai dengan komentar umumPBB No. 15 Tahun 2002 maka PemerintahIndonesia berkewajiban untuk menghormati,melindungi, dan memenuhi hak atas airseluruh masyarakat. Lebih lanjut UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Airkhususnya Pasal 5 juga menyatakan bahwanegara menjamin hak setiap orang untukmendapatkan air bagi kebutuhan pokokminimal sehari-hari guna memenuhikehidupannya yang sehat, bersih, danproduktif.

    Ketentuan ini mewajibkan negaramenyelenggarakan berbagai upaya untukmenjamin ketersediaan air bagi setiap orangyang tinggal di wilayah Negara Kesatuan

    Republik Indonesia, termasuk di dalamnyamenjamin akses setiap orang ke sumber airuntuk mendapatkan air. Lalu, mengapa krisisair bersih masih terjadi setiap tahun?

    Akses Air BersihTerbatasnya ketersediaan air bersih

    menjadi salah satu masalah yang dihadapidalam penyediaan air bersih di Indonesia.Berdasarkan laporan MDGs 2010 yangditerbitkan Bappenas, target jumlah rumah

    tangga yang memiliki akses terhadap airbersih secara layak adalah 68,87% padatahun 2015. Namun demikian, berdasarkanbeberapa laporan, perkembangannya masih

    jauh di bawah target yang ditetapkan.Laporan MDGs 2010 tersebut misalnya,menyatakan akses air bersih di daerahperkotaan mencapai 49,82% sementara diperdesaan 45,72%. Laporan Unicef, WHOpada tahun 2010 tentang Progress onDrinking Water and Sanitation menyatakan

    akses air bersih melalui air perpipaan barusekitar 23% sedangkan dari sumber airterlindungi sekitar 57%. Ke depan, tantanganini akan semakin besar seiring denganterus meningkatnya tingkat pencemaransumber air baku dan kerusakan lingkungan,kondisi yang berdampak negatif terhadapketersediaan air bersih.

    Data di atas menegaskan bahwaakses masyarakat Indonesia terhadap airbersih masih rendah yang ditunjukkan dari

    rendahnya akses masyarakat Indonesiaterhadap air perpipaan yang disediakan olehPDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).Air perpipaan dipandang sebagai air yangmemiliki kualitas yang dapat diandalkan danlebih sehat dibandingkan dengan sumberlainnya. Akan tetapi, kebijakan penyediaanair bersih di Indonesia selama ini dilakukanlebih menggunakan pendekatan pasarsehingga berdampak negatif bagi masyarakatmiskin yang tidak mampu menjangkaupelayanan air bersih yang telah disediakan.

    PDAM selaku perusahaan negara yangbertanggung jawab memberikan pelayananair bersih hanya memberikan pelayananpada masyarakat perkotaan dan belummenjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Untuk masyarakat yang tidak dialiri airPDAM, pemerintah menginisiasi programPAMSIMAS (Penyediaan Air Minum danSanitasi berbasis Masyarakat) yang dilakukansejak tahun 2008. Namun demikian,program tersebut tidak berjalan lancar

    dan belum menyentuh seluruh desa yangmembutuhkan. Dengan demikian, kiranyapatut dipertanyakan sejauh mana PemerintahIndonesia memenuhi kewajibannya terhadappemenuhan hak atas air bersih bagi seluruhrakyatnya sebagaimana diamanatkan UU No.11/2005 dan UU No. 7/2004.

    Perlunya Intervensi Negara dalamPenyediaan Air Bersih

    Banyak kalangan meyakini bahwa

    air merupakan public goods, yaitu barangyang non-rival yang dicirikan apabilabarang tersebut dikonsumsi oleh seseorangmaka tidak akan mengurangi kesempatan

  • 8/21/2019 2014_10 2 Kebijakan Sosial Mengatasi Krisis Air Bersih (Nanung)

    3/4

    - 11 -

    orang lain untuk ikut mengkonsumsinya.Sebagai public goods air juga memiliki sifatnon-excludable, yakni siapa pun berhakmengkonsumsinya. Bagaimana pun dalamprakteknya pemanfaatan air menimbulkanpotensi permasalahan biaya sosial yang besarbagi masyarakat. Pertama, air sebagai public

    goods tidak dapat mencegah penggunaannyasecara bersama-sama dan dikonsumsi secaraberlebihan. Kedua, adanya kecenderunganmasyarakat memanfaatkan badan air sebagaitempat pembuangan limbah/sampah yangmurah sehingga menimbulkan pencemaranair sehingga penyediaan air baku untuk diolahmenjadi air bersih berkualitas rendah. Disisi lain, kerusakan hutan pada hulu DaerahAliran Sungai (DAS) juga semakin meningkat.

    Potensi permasalahan tersebut terjadi

    secara bersamaan. Hal ini dapat merusakalam dan siklus hidrologi yang berpengaruhterhadap penyediaan air bersih. Akibatnyaterjadi penurunan kuantitas, kualitas, dankontinuitas sumber-sumber air yang layaksebagai sumber air baku dalam penyediaanair bersih dan sumber air yang dikonsumsilangsung oleh masyarakat. Permasalahanlain terkait dengan eksternalitas negatif yangharus ditanggung masyarakat. Di sinilahdiperlukannya intervensi negara agar tidakterjadi persaingan terbuka dan langsung yangakan menghadapkan kekuatan-kekuatan yangtidak seimbang.

    Kebijakan Penyediaan Air Bersihdalam Kebijakan Sosial

    Krisis air bersih membutuhkankebijakan sosial untuk mengatasinya.Kebijakan sosial sebagai salah satu bentukdari kebijakan publik, merupakan ketetapanpemerintah yang dibuat untuk meresponisu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi

    masalah sosial atau memenuhi kebutuhanmasyarakat banyak. Bessant, Watts, Daltondan Smith menyatakan bahwa Social policyrefers to what governments do when theyattempt to improve the quality of peopleslive by providing a range of income support,community services and support program.Sementara itu, Edi Suharto menegaskan bahwakebijakan sosial memiliki fungsi preventif(pencegahan), kuratif (penyembuhan),dan pengembangan (development). Oleh

    karenanya kebijakan sosial didesain secarakolektif oleh pemerintah untuk mencegahterjadinya masalah sosial (fungsi preventif),mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif)

    dan mempromosikan kesejahteraan (fungsipengembangan) sebagai wujud kewajibannegara (state obligation) dalam memenuhihak-hak sosial warganya.

    Jika negara mengakui hak atas air bagimasyarakat maka negara harus menjadipihak yang mengintervensi penyediaan air

    bersih. Menurut Oskar Mungkasa, indikatorterpenuhinya hak atas air oleh negarajika mampu memenuhi: (1) ketersediaan,maksudnya suplai air untuk setiap orangharus mencukupi dan berkelanjutan untukkebutuhan individu dan rumah tangganya; (2)kualitas, maksudnya air untuk setiap orangatau rumah tangga harus aman, bebas dariorganism mikro, unsur kimia dan radiologiyang berbahaya yang mengancam kesehatanmanusia; (3) mudah diakses, maksudnya

    air dan fasilitas air dan pelayanannya harusdapat diakses oleh setiap orang tanpadiskriminasi. Kemudahan akses terhadapair ditandai dengan: (a) mudah diaksessecara fisik, maksudnya air dan fasilitas airserta pelayanannya harus dapat dijangkausecara fisik bagi seluruh golongan yangada di dalam suatu polulasi; (b) terjangkausecara ekonomi, maksudnya air dan fasilitasair serta pelayanannya harus terjangkaupenghasilan kebanyakan masyarakat; (c)non-diskriminasi, maksudnya air dan fasilitasair serta pelayanannya harus dapat diaksesoleh semua, termasuk kelompok rentanatau marjinal, dalam hukum maupun dalamkenyataan lapangan tanpa diskriminasi; dan(d) akses informasi, maksudnya akses atas airjuga termasuk hak untuk mencari, menerimadan bagian dari informasi sehubungandengan air.

    Mengacu pendapat Oscar tersebutmaka penghormatan akan hak atas air dapatdilakukan dengan tidak lagi memandang

    air sebagai komoditas tetapi sebaliknyasebagai unsur penunjang kehidupan yangfundamental sehingga penyediaan air adalahmutlak harus dilakukan oleh pemerintah.Kebijakan penyediaan air bersih harusmempunyai visi panjang yang terintegrasidalam penyediaan dan pengelolaan air.Adapun upaya yang dapat dilakukan adalahdengan memperbaiki kinerja PDAM selakuperusahaan daerah yang bertanggung jawabmemberikan pelayanan air bersih di daerah

    perkotaan dan meningkatkan programPAMSIMAS dalam memberikan pelayananair bersih di pedesaan.

    Perbaikan kinerja PDAM dilakukan

  • 8/21/2019 2014_10 2 Kebijakan Sosial Mengatasi Krisis Air Bersih (Nanung)

    4/4

    - 12 -

    dengan restrukturisasi kelembagaanPDAM dari perusahaan daerah menjadiBadan Layanan Umum (BLU) atau BadanLayanan Umum Daerah (BLUD). BLU/BLUD merupakan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPDdi lingkungan pemerintah daerah yang

    dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan airminum yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas. Ada beberapa PDAM yangsudah menjadi BLU/BLUD dan berhasilmemberikan pelayanan air bersih kepadamasyarakat dengan baik, seperti BLUD SPAMTirta Mon Mata (Kabupaten Aceh Jaya), danUPTD Kabupaten Musirawas, dan BLU SPAM

    Kabupaten Gorontalo.Sedangkan peningkatan program

    PAMSIMAS dilakukan dengan meningkatkanpartisipasi masyarakat desa dalam programPAMSIMAS. Peningkatan partisipasimasyarakat desa dapat dilakukan melaluiprogram pemberdayaan masyarakat.Program pemberdayaan masyarakat akanmemunculkan kesadaran masyarakat akanarti pentingnya air bagi kesehatan. Munculnyakesadaran tersebut akan mendorong

    masyarakat desa untuk berpartisipasi aktifdalam program PAMSIMAS.

    PenutupAir adalah kebutuhan utama

    bagi manusia dalam kehidupannya.Oleh karenanya, Pemerintah Indonesiaberkewajiban secara mutlak untuk melakukanintervensi terhadap kebijakan penyediaan airbersih bagi masyarakat. Dengan demikian,kebijakan penyediaan air bersih yang selamaini dilakukan dengan berorientasi pada pasardan menempatkan air sebagai barang ekonomidapat terus dikurangi. Hal ini menjadisemakin penting seiring dengan belumterlayaninya seluruh lapisan masyarakat olehPDAM dan program PAMSIMAS .

    Intervensi pemerintah dalam kebijakanpenyediaan air bersih dapat dilakukandengan mengubah pendekatan dalampenyediaan air bersih dari pendekatanekonomi menjadi pendekatan sosial, karenamendasarnya peran air bagi manusia. Upaya

    mengubah PDAM menjadi BLU/BLUDdan meningkatkan partisipasi masyarakatdesa dalam program PAMSIMAS melalui

    pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu langkah penting dalam hal ini. Untukmelakukan segala upaya tersebut dibutuhkankomitmen yang kuat dari pemerintah dan visike depan dalam pembangunan penyediaan airbersih untuk masyarakat. Selain itu, tentunyapartisipasi masyarakat untuk mendukung

    upaya pemerintah juga diperlukan.

    ReferensiBessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton, dan

    Paul Smith (2006), Taking Policy: HowSocial Policy in Made, Crows Nest: Allenand Unwin, p. 4

    Budiman Candra, 2007,Pengantar KesehatanLingkungan, Editor: Palupi Widyastuti,Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

    Oswar Mungkasa, Air Sebagai Hak Asasi

    Manusia,PERCIK, Edisi III, tahun 2010.Edi Suharto, 2005,Analisis Kebijakan Publik:

    Panduan Praktis Mengkaji Masalah danKebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.

    Darwin Fatir, BNPB: 86 kabupaten/kotadilanda kekeringan, Rabu, 15 Oktober2014, 16:13 WIB, di http://www.antaranews.com/berita/458794/bnpb-86-kabupatenkota-dilanda-kekeringan,diakses 24 Oktober 2014.

    BPPSPAM (2014), Kinerja PDAM 2013

    Wilayah II Pulau Jawa, Jakarta: BadanPendukung Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum, KementerianPekerjaan Umum.

    Best Practise Indonesia - Pamsimas, dihttp://new.pamsimas.org/data/buku/Best%20Practices%20Indonesia.pdf,diakses 29 Oktober 2014.

    170 Desa di NTT Krisis Air Bersih, Minggu,21 September 2014, di http://nasional.r e p u b l i k a . c o . i d / b e r i t a / n a s i o n a l /daerah/14/09/21/nc8lcf-170-desa-di-ntt-krisis-air-bersih, diakses 27 Oktober 2014.

    Menipis, Dana Pengedropan Air, MediaIndonesia, Jumat 24 Oktober 2014, hlm.12.

Recommended

View more >