301 Proposal

  • Published on
    30-Nov-2015

  • View
    72

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROPOSAL

Transcript

KATA PENGANTAR

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)

PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

KATA PENGANTARSehubungan dengan pelaksanaan program USDRP (Urban Sektor Development Reform Project) di Kota Parepare, yang akan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan social, berbudaya produktif, berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Maka program ini pada tahapan implementasinya menggunakan strategi program UIDP yakni pendampingan penguatan kelembagaan perkotaan yang akan secara intens dan focus pada 3 (tiga) komponen kegiatan meliputi peningkatan kapasitas, pembaharuan/ reformasi dasar, dan investasi pembangunan infrastruktur perkotaan.

Dan sebagaimana dengan mekanisme yang telah diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) diantaranya Konsultan Indvidual (UIDP) Bidang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA) memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan beberapa agenda reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari segala tindak KKN di Kota Parepare.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka konsultan individual bidang TPA akan secara rutin dan periodik membuat pelaporan dua mingguan kegiatan sebagai bahan monitoring pihak terkait untuk mengetahui progress perkembangan agenda reform di Kota Parepare.

Untuk perkembangan pekerjaan Konsultan TPA sampai dengan Minggu ke-II Januari 2009 secara umum sudah ada gambaran tentang proses dan hasil yang ingin dicapai dalam pekerjaan program USDRP. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak hal belum bisa dioptimalkan pencapaiannya sampai dengan minggu ini. Beberapa hal yang berpengaruh diantaranya belum disyahkannya secara permanen APBD 2009 atau sementara memasuki tahap-tahap finalisasi dalam minggu ini. Hal tersebut juga berpengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga yang sudah terbentuk seperti PMU, PAU, PIU yang mendapatkan porsi anggaran dalam APBD untuk mensupport agenda reform di Kota Parepare. Namun beberapa hal juga sudah dilakukan oleh pihak terkait selama ini, dapat tergambar didalam laporan dua mingguan ini.

Sehingga dengan tampilan laporan dua mingguan ini yang masih sarat dengan ketidak sempurnaan, maka kami berharap masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan berikutnya.

Parepare, Januari 2009Hormat Saya,

SYAMSUDDIN AWING

Konsultan Individual DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar .............................................................................................................. i

Daftar Isi .......................................................................................................................... ii

Daftar Tabel ..................................................................................................................... iii

Daftar Gambar ................................................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

I - 1

1.2. Tujuan dan Sasaran

I - 2

1.3.Lingkup Pekerjaan

I - 3

1.4.Stakeholder Yang Dilibatkan

I - 4

1.5.Struktur Pelaporan

I - 5

BAB II. PROFIL DAERAH

2.1. Profil Derah Kota Parepare

II - 1

2.2. Profil dan Status Proyek

II - 1

2.3. Baseline Agenda Reformasi II -1BAB III. AKTIVITAS DAN KOORDINASI

3.1. Aktifitas/ Koordinasi yang dilakukan ......................................................

III-1

3.2. Hasil dan Kesepakatan Koordinasi

III-2

BAB IV. PERMASALAHAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

4.1. Permasalahan

IV-1

4.2. Tindak Lanjut

IV-2

4.3. Rekomendasi

IV-2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi pengentasan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal, dan strategi peningkatan pelayanan publik.Program USDRP terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yaitu ;

Komponen A :

Pembaharuan Pembangunan Perkotaan dan Pengembangan Kelembagaan Komponen, yang terdiri dari 2 (dua) sub-komponen, yakni :

1. Program Pengembangan Kelembagaan Perkotaan (UIDP) yang akan membantu pemerintah daerah untuk : a) melaksanakan program pembaharuan; b) merumuskan strategi dan program pembangunan perkotaan; c) melaksanakan program pengembangan kelembagaan dan kapasitas.

2. Dukungan untuk Implementasi Proyek, untuk penyediaan bantuan teknis bagi unit pengelola proyek di tingkat pusat serta kordinasi dan supervise pelaksanaan USDRP baik ditingkat pusat maupun kota/ kabupaten.

Komponen B :

Komponen Investasi Pembangunan Perkotaan, komponen ini digunakan untuk membiayai investasi pembangunan perkotaan yang diusulkan pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam rangka memperbaiki/ meningkatkan pelayanan perkotaan. Sejalan dengan tujuan USDRP, maka proyek tersebut akan berfokus pada reformasi mendasar tentang tata kelola pemerintahan yang mencakup bidang : transpanasi, partisipasi dan akuntabilitas (TPA) ; pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, dan pemberian layanan perkotaan secara optimal.

Dan salah satu aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Individual Bidang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA) guna mencapai tujuan reformasi atau perubahan tata pemerintahan Kota Parepare, diantaranya memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kota Parepare, membantu pemerintah Kota Parepare meningkatkan kualitas hidup para masyarakatnya melalui perbaikan layanan prioritas perkotaan, dan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan konsep transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 2. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kota Parepare dalam merumuskan rencana dan strategi jangka panjang pembangunan perkotaan, termasuk strategi pembangunan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan.2. Meningkatkan sistim tata kelola pemerintah yang baik di kota Parepare melalui peningkatan peran serta forum perkotaan dalam proses pengambilan keputusan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Terbangunnya sistim jaringan pengungkapan informasi publik secara luas yang tertuang dalam peraturan daerah kota Parepare tentang partisipasi publik, sekaligus mendukung pembaharuan terhadap praktik-praktik pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah.4. Meningkatkan profesionalisme para pimpinan di jajaran pemerintah kota Parepare, serta mengintensifkan jalur-jalur kordinasi bersama, utamanya para pimpinan SKPD dan unit kerja lainnya sesuai dengan agenda pokok reformasi di bidang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 5. Teridentifikasinya baseline pemda dalam reformasi sistim layanan publik, pengadaan, dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut sudah terinformasikan secara luas kepada kelompok penyusun kebijakan, pengguna, dan kelompok pemantau.6. Terdapatnya kebijakan, rekomendasi dan atau rencana tindak reformasi dalam enam (6) bulan mendatang, dengan dilandasi kesepakatan dan koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dalam penyusun kebijakan, pelaksanaan proses, audit dan pemantau.7. Terdapatnya agenda reformasi rencana tindak pelaksanaan sistim layanan publik, pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk (6) bulan kedepan yang dilengkapi dengan penanggung jawab dari masing-masing kegiatan, cara memonitor indikator dan cara mencapai outcome Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada program UIDP dengan keberadaan konsultan individu bidang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA), yaitu membangun kepercayaan pemerintah dimata publik tentang sistim tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan terbukanya akses informasi secara luas yang didukung oleh keputusan peraturan daerah (PERDA) tentang partisipasi publik. Selain sasaran tersebut, program ini diharapkan akan meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap dokumen publik, menangai keluhan masyarakat secara lebih sistematis, dan akhirnya menyiapkan peraturan daerah untuk meningkatkan transparansi. Melalui program ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, seperti dalam persiapan RPJM dan anggaran tahunan daerah, meningkatkan peran forum perkotaan dengan membuat mereka lebih bersifat inklusif, dan dengan mengintegrasikan mereka ke dalam proses dan mekanisme pengambilan keputusan di pemda, dan akhirnya mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. 3. Lingkup Pekerjaan

Untuk mengoptimalkan program UIDP di kota Parepare, maka perlunya menyusun lingkup pekerjaan sebagai kerangka tahapan pekerjaan untuk mencapai output dan outcome program. Adapun lingkup pekerjaan konsultan individual antara lain :

a. Mengkoordinasikan dan membantu pemerintah kota Parepare dalam melakukan review dan pemutakhiran masing-masing rencan