4 PROFIL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM IV...4 PROFIL PELABUHAN PERIKANAN ... besar dipergunakan untuk perusahaan yaitu seluas 243,27 Ha atau 61 ... UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. (2)

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 37

    4 PROFIL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

    4.1 Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.04/Men/

    2004 telah ditetapkan perubahan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta

    (PPSJ) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang terletak di

    daerah Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

    Utara. Secara geografis terletak pada 06005' - 06007' LS dan 106050' - 106050' BT

    (Gambar 5). Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara mempunyai batas

    administratif yaitu :

    (1) Sebelah utara : Pantai Laut Jawa, Jalan Pluit Selatan (wilayah

    Kelurahan Pluit).

    (2) Sebelah selatan : Jalan Bandengan Utara.

    (3) Sebelah barat : Waduk Pluit sebelah barat, Jalan Jembatan Tiga dan

    Kali Muara Karang.

    (4) Sebelah timur : Alur Pelabuhan Sunda Kelapa, Kali Jelakeng (wilayah

    Kelurahan Ancol).

    Kelurahan Penjaringan merupakan salah satu kawasan industri yang

    terdapat di Jakarta Utara. Hal ini terlihat dari penggunaan lahan yang sebagian

    besar dipergunakan untuk perusahaan yaitu seluas 243,27 Ha atau 61,52 % dari

    luas kelurahan ini, sedangkan lahan pemukiman 31,46 % dan sisanya 7,02 %

    dipergunakan untuk industri. Luas lokasi PPS Nizam Zachman adalah 98 Ha atau

    25,29 % dari total luas kelurahan ini.

  • 38

    Gambar 5 Peta lokasi PPS Nizam Zachman

  • 39

    4.2 Sejarah dan Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Perencanaan pembangunan PPS Nizam Zachman dimulai sejak tahun

    1972, studi kelayakan dipercayakan kepada Pemerintah Jepang melalui Overseas

    Technical Cooperation Agency (OTCA) of Japan sekarang bernama Japanese

    International Cooperation Agency (JICA). PPS Nizam Zachman mulai dibangun

    tahun 1980 dengan pembiayaan bantuan lunak pemerintah Jepang melalui

    Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dan dana APBN.

    Tujuan utama pembangunan PPS Nizam Zachman yaitu untuk menjawab

    tantangan pembangunan perikanan nasional Indonesia dalam menggali

    sumberdaya perikanan yang tersebar dari perairan pantai sampai perairan Zona

    Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia melalui cara-cara yang lebih modern.

    Perencanaan teknis pembangunan pelabuhan dilaksanakan oleh Pacific

    Consultans International dari Jepang yang bekerjasama dengan PT Inconeb dari

    Indonesia.

    Pembangunan awal PPS Nizam Zachman dilaksanakan dalam beberapa

    tahapan pembangunan (Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8) sebagai berikut :

    (1) Pembangunan Tahap I (5 Maret 1980 - 31 Desember 1982), meliputi

    pembangunan fasilitas pokok/dasar yaitu pembuatan kolam pelabuhan,

    dermaga, penahan gelombang, lampu navigasi dan reklamasi tanah.

    (2) Pembangunan Tahap II (22 Maret 1982 - 31 Maret 1984), terdiri dari

    pembangunan fasilitas fungsional yaitu gedung pelelangan ikan, cold

    storage, pabrik es, kantor pelabuhan, dermaga bongkar muat, mesin

    pendingin, pembangkit listrik, galangan kapal dan sarana lainnya.

    (3) Pembangunan Tahap III (1984-1992), meliputi pembangunan fasilitas

  • 40

    penunjang yaitu pembangunan jalan komplek PPS Nizam Zachman,

    perkantoran, masjid, pos polisi, pertokoan dan tempat pemrosesan ikan.

    Periode 1988-1992 perpanjangan dermaga sepanjang 150 m, perluasan cold

    storage, kantor Perum Prasarana Perikanan Samudera, gedung pemasaran

    ikan, tempat penginapan, 2 tansit sheds, MCK, dan industri pengolahan

    ikan.

    (4) Pembangunan Tahap IV (1993-2001), meliputi perbaikan dan peningkatan

    fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan PPSJ dengan biayanya berasal dari

    bantuan pemerintah Jepang dan dari anggaran pemerintah Indonesia.

    Pembangunan tahap ini meliputi pengurukan pasir dan pekerjaan

    penimbunan, pembangunan dermaga dengan kedalaman air 7,5 m (fasilitas

    perbaikan kapal, sistem pembuangan air kotor laut, perbaikan revetment, dan

    pemasangan fasilitas listrik dan air), pembangunan gedung Muara Baru

    Center A (pekerjaan jalan, area parkir dan sistem drainase), pekerjaan

    walkyway sepanjang jalan di area PPS Nizam Zachman beserta

    perlengkapan-perlengkapannya, pengadaan Handling Equipment (forklift 8

    unit, towing tractor 3 unit, truck crane 2 unit, dump truck 2 unit dan

    garbage car 12 unit).

    Untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan perikanan di PPS Nizam

    Zachman pada masa-masa mendatang, diperlukan perluasan areal guna pelayanan

    yang lebih baik. Master Plan Tahap V Pembangunan PPS Nizam Zachman, antara

    lain meliputi pengembangan tanggul pemecah gelombang dan lampu navigasi,

    perpanjangan dermaga timur dan dermaga barat, pengembangan areal perbaikan

    kapal (floating repair), dan pengembangan industri perikanan (Gambar 9).

  • 41

    Gambar 6 Tahap I dan II pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1982 s.d 1984

  • 42

    Gambar 7 Tahap III pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1984 s.d 1988

  • 43

    Gambar 8 Tahap IVpembangunan PPS Nizam Zachman periode 1996 s.d 2001

  • 44

    Gambar 9 Master plan Tahap V pembangunan PPS Nizam Zachman PPS Nizam Zachman diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 17 Juli

    1984, dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1986. Untuk melaksanakan

    pengelolaan pembangunan fisik pelabuhan lanjutan, dibentuklah Project

    Management Unit (PMU) PPSJ. Pada April 1992 PMU PPSJ diubah status dan

    fungsinya menjadi 2 (dua) badan terpisah yaitu :

    (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPSJ, melalui Surat Keputusan Menteri

    Pertanian No. 644/KPTs/OT.210/X/91.

    (2) Perum Prasarana Perikanan Samudera, melalui Surat Keputusan Menteri

    Pertanian No. 427/Kpts/KU.440/6/93.

    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala UPT PPS Nizam Zachman

    bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

    Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan Direktur Utama Perum Prasarana

    Perikanan Samudera bertanggungjawab secara langsung kepada Menteri Negara

    BUMN.

  • 45

    4.3 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sesuai dengan perannya sebagai unit pelayanan teknis, PPS Nizam

    Zachman memiliki visi, misi dan tujuan yang sesuai dengan perannya. Adapun

    visi, misi dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

    Visi :

    Visi PPS Nizam Zachman merupakan bagian yang integral dari visi Departemen

    Kelautan dan Perikanan. Visi ini merupakan kesepakatan bersama antara seluruh

    staf, instansi terkait dan swasta yang eroperasional di kawasan pelabuhan. Adapun

    visi PPS Nizam Zachman adalah Terwujudnya PPS Nizam Zachman sebagai

    pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu.

    Misi :

    (1) Menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif.

    (2) Pemberdayaan masyarakat perikanan.

    (3) Meningkatkan mutu, keamanan pangan dan nilai tambah.

    (4) Menyediakan sumber data dan informasi perikanan.

    (5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

    Tujuan Pembangunan :

    Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam operasional PPS Nizam

    Zachman merupakan penjabaran dan penjelasan dari tugas pokok dan fungsi serta

    misi yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan PPS Nizam Zachman

    adalah :

    (1) Meningkatkan kemampuan armada perikanan samudera.

    (2) Meningkatkan ekspor hasil-hasil perikanan untuk menambah devisa negara

    dari sektor non migas.

  • 46

    (3) Menyediakan lahan untuk kegiatan industri perikanan dalam rangka

    meningkatkan nilai tambah produksi perikanan.

    (4) Menciptakan lapangan kerja.

    (5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar PPS Nizam

    Zachman melalui pertumbuhan usaha perekonomian seperti pertokoan,

    perbengkelan dan lainnya.

    (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik

    perikanan dalam rangka pengembangan dan pengolahan sistem informasi

    dan publikasi perikanan.

    (7) Meningkatkan pengawasan, keamanan, ketertiban dan kebersihan di

    kawasan pelabuhan.

    4.4 Kebijakan

    Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati

    oleh semua pengguna jasa pelabuhan yang ditetapkan oleh pimpinan pelabuhan

    untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan kegiatan di

    pelabuhan, sehingga akan tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai

    tujuan dan sasaran dari misi dan visi.

    Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan baik berupa Undang Undang,

    Keppres, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri dengan tujuan

    menunjang pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan adalah sebagai

    berikut :

    (1) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

    (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

    (3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • 47

    (4) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

    (5) PP No. 11 Tahun 1985 tentang Pembinaan Kepulauan.

    (6) PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perum Prasarana Perikanan Samudera.

    (7) PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau

    Perusakan Laut.

    (8) PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Lingkungan Hidup.

    (9) PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

    (10) PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa atas Jenis Penerimaan Negara

    Bukan Pajak.

    (11) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 1995 tentang Struktur

    Organisa

Recommended

View more >