5. Asas Kepastian Hukum Pada Hukum Kontrak Bisnis Internasional

  • View
    41

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ASAS Kapastian hukum

Transcript

ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Oleh: CINDAWATI Dosen PNS DPK Fakultas Hukum Universitas Palembang Jl. Dharmapala No.1 A Bukit Besar Palembang Email : cindawati_s@yahoo.com

ABSTRAK Perjanjian atau kontrak sangat esensial, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Esensi kontrak adalah sekumpulan janji yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Hukum Kontrak kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan berkontrak para pihak diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan perumusan masalah sbb: Apakah asas kepastian hukum pada Hukum Kontrak Bisnis Internasional ?. Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal didalam Hukum Gereja didalam Hukum Gereja disebutkan bahwa : terjadinya suatu Perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap Perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan . Namun dalam perkembangannya Asas pacta sunt servanda diberi arti pactum yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Prinsip Pacta Sunt Servanda Berdasarkan prinsip atau aturan dasar ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak. Prinsip ini pun sifatnya universal, setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.Asas pacta sunt servanda disebut juga asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat dari Perjanjian. Asas pacta sunt servanda ini, adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai mana layaknya suatu Undang-Undang, mereka tidak boleh mengadakan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda disimpulkan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata : semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa : kita diperbolehkan membuat Perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan Perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. \

Kata Kunci : Asas Pacta Sunt Servanda , Asas Kepastian Hukum

A. PendahuluanSetiap negara berbeda dengan negara lain ditinjau dari sudut sumber alam, iklim, letak geografisnya, penduduk, keahlian, tenaga kerjanya, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosial budayanya. Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pula perbedaan produk barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu, atau karena suatu negeri mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih daya bersaingnya. apabila keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan faktor alam, maka negara itu disebut memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage). Karet hanya tumbuh di daerah tropis seperti: Indonesia dan Malaysia sehingga keduanya mempunyai keunggulan mutlak terhadap negara-negara lainnya. Selanjutnya apabila suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya) maka negara tersebut dapat pula memperoleh keunggulan yang disebabkan karena produktivitas yang tinggi. Hal ini disebut sebagai keunggulan dalam perbandingan biaya (comparative advantage/cost). Adakalanya produksi dari suatu negara belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, maka sejak berabad-abad lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negeri lain di luar batas negaranya. Perdagangan barang-barang dari suatu negeri, ke lain negeri di luar batas negara itulah yang dimaksudkan dengan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yakni melakukan transaksi jual beli, maka dalam perdagangan luar negeripun juga dilakukan aktivitas jual yang disebut ekspor dan aktivitas beli yang lazim disebut impor. Transaksi jual beli ini disebut pula Bisnis. Ekspor dan impor dalam pengertian ini dibatasi pada ekspor dan impor barang-barang (visible goods). Pada umumnya tata cara perdagangan dalam negeri tidak berbeda dengan perdagangan luar negeri, hanya perdagangan luar negeri agak lebih sulit dan lebih berbelit-belit, yang antara lain disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik);2. Barang harus dikirim atau diangkat dari satu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan, seperti Peraturan Pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah;3. Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan pertimbangan hukum nasionalnya, dan lain sebagainya. [footnoteRef:1] [1: Perbedaan geografis, politis dan sejarah budaya masing-masing negara menyebabkan terjadinya perbedaan sistem hukum. Apabila dicermati terdapat keluarga sistem hukum yang dapat digolongkan sebagai berikut: keluarga sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), Anglo Saxon (Common Law), sistem hukum Timur Jauh, sistem hukum Timur Tengah, sistem hukum negara-negara Sosialis. Namun pada gilirannya semakin mengerucut dan yang paling berpengaruh adalah sistem hukum Civil Law (Eropa) dan Common Law (Inggris).]

Faktor-faktor ini menuntut adanya perjanjian atau kontrak bisnis agar dapat dihindarkan perselisihan atau sengketa bisnis bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

Perkembangan perdagangan atau bisnis internasional atas dasar persamaan dan keuntungan bersama merupakan suatu unsur penting dalam upaya mendorong hubungan bersahabat antar negara. Berdasarkan pandangan bahwa penetapan pengaturan seragam yang akan mengatur kontrak untuk penjualan barang-barang internasional dengan memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan sistem hukum akan memberikan sumbangan untuk menghapuskan berbagai kendala dan hambatan hukum kontrak dalam perdagangan atau bisnis internasional.[footnoteRef:2] Kenyataan ini menempatkan Hukum Kontrak Bisnis Internasional menjadi sangat relevan untuk diteliti secara ilmiah agar dapat menjadi wacana bagi usaha pembangunan hukum perdagangan internasional yang menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk dapat dibangun Hukum Kontrak Bisnis Internasional harus berlandaskan asas kepastian hukum yang bermuatan kewajaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri. [2: Dalam praktik perdagangan internasional yang telah berlangsung, pelaksanaan diatur dalam kontrak bisnis antar dua negara (Perjanjian Bilateral) atau dalam standar baku yang ditetapkan oleh Konvensi yang disetujui bersama negara-negara, seperti dalam kesepakatan perdagangan yang diatur oleh World Trade Organization (WTO).]

Di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak Perdagangan Internasional, berupa klausul-klausul kontrak standar (baku). Standar yang dikeluarkan oleh ICC telah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para pelaku bisnis, meskipun sifatnya tidak mengikat. Dua produk hukum KADIN (Kamar Dagang Internasional) atau ICC (Inteernational Chamber of Commerce) : UCP (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). Betapa penting dan maslahatnya bagi perkembangan perdagangan internasional di Indonesia mendorong penulis untuk meneliti Apakah Asas kepastian Hukum Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional ? B Asas kepastian Hukum Dalam Hukum Kontrak Bisnis InternasionalDi dalam kontrak bisnis merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. Ratio (dasar pemikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta kekayaan secara adil (gerechtvaardigde) dan memunculkan akibat hukum terjadinya keuntungan para pihak secara adil (perjanjian pada prinsipnya mengakibatkan pengayaan secara legal).Untuk itu relevan dipaparkan sumber-sumber hukum bisnis (dagang) internasional sebagai berikut:Para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap Hukum Dagang Internasional (kontrak jual beli) perlu sekali mengetahui apa yang menjadi sumber hukum terhadap berlakunya kontrak yang bersangkutan. Sebab sumber hukum itu merupakan motor penggerak dari kontrak yang bersangkutan. Bukankah sumber hukum tersebut pulalah yang mengatur dan mengendalikan beroperasinya kontrak tersebut. Mulai dari saat pembentukan kontrak sampai dengan saat eksekusinya jika ada wanprestasi pihak tertentu. Perlu untuk disimak sumber hukum dagang internasional yang justru dapat mengatasi tertinggalnya dasar hukum dagang indonesia, yaitu KUHD dan KUHPdt (Buku III). Hal-hal esensial dari sumber hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:1. Provisi Kontrak (Contract Provisions)Perlu dipahami bahwa yang merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi suatu kontrak, termasuk kontrak tentang jual beli internasional adalah contract provisions, yakni apa-apa yang telah diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Hukum memandang kontrak sebagai your own business. Artinya terserah pada para pihak mau mengatur bisnisnya secara bagaimana dalam kontra