7. PROGRAM –PROGRAM KESMAVET

  • Published on
    13-Jul-2015

  • View
    795

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROGRAM PROGRAM KESMAVET</p> <p>Prof. drh. Setyawan Budiharta, MPH., Ph.D. Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH UGM April 2007</p> <p>POKOK-POKOK KEBIJAKAN KESMAVET MENUNJANG KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN DI INDONESIA</p> <p>Disarikan dari makalah drh. Bachtiar Moerad</p> <p>Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian 2003</p> <p>TUJUAN DAN SASARAN1. Penyediaan pangan asal hewan yang ASUH 2. Pengawasan pemasukan produk hewan dari luar negeri Melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat a. Mempertahankan status Indonesia sebagai negara bebas PHMU dalam rangka melindungi sumber daya hewani dan masyarakat b. Kesadaran ASUH Meningkatkan kesehatan lingkungan budidaya penyakit zoonosa, residu dan kontaminan lain Mewujudkan kesejahteraan hewan</p> <p>3, Pengawasan higiene sanitasi, pengendalian residu dan cemaran mikroba 4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan hewan 5. Penyediaan produk hewan pangan/non pangan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif</p> <p>Meningkatkan daya saing produk hewan</p> <p>PERMASALAHAN1. DOMESTIK Pengawasan produksi dan peredaran pangan asal hewan (pemalsuan, penggunaan laktoperoksidase pada susu segar, dll) Pemanfaatan RPH, khususnya bantuan JBIC Pengawasan daging ilegal Pengawasan pemasukan kulit Pengawasan residu</p> <p>2. GLOBAL(keamanan pangan, kesejahteraan hewan, ecolabelling, biosubversive)</p> <p>1. DOMESTIK 1.1. PENGAWASAN PRODUKSI DANPANGAN ASAL HEWANMeningkatnya tingkat pendapatan dan pendidikan</p> <p>PEREDARAN</p> <p>KONSUMEN GOLONGAN MAMPU</p> <p>PRODUSEN</p> <p>Lebih peduli akan produk pangan yang aman dan berkualitas</p> <p>Meningkatkan keamanan dan mutu produk mereka</p> <p>Meningkatkan produksi (intensifikasi, diversifikasi)</p> <p>Siap bersaing di pasar global</p> <p>KONSUMEN KURANG MAMPU</p> <p>Kurang peduli terhadap keamanan dan mutu pangan mereka</p> <p>PRODUSEN</p> <p>LAW ENFORCEMENTBidang Kesmavet belum berjalan baik</p> <p>Lebih menekankan pada jumlah daripada keamanan dan mutu</p> <p>Meningkatnya praktek ilegal</p> <p>BEBERAPA PRAKTEK ILEGAL1. Penggunaan laktoperoxidase pada produksi susu segar Mempertahankan jumlah kandungan cemaran mikroba BUKAN menekan/mengurangi rawan terhadap penangan yang tidak higienis Mengandung thiosianat yang bersifat karsinogenik HANYA menjadi alternatif bila : Susu berkualitas baik kandungan cemaran mikroba awal rendah TIdak ada fasilitas listrik yang diperlukan pada rantai dingin</p> <p>2. Pemalsuan daging sapi dengan daging celeng 3. Pemalsuan daging ayam kampung dengan ayam broiler 4. Ayam TIREN permintaan terus meningkat</p> <p>1.2. PEMANFAATAN RPH JBICTUJUAN pembangunan RPH JBIC Masyarakat setempat Mengantisipasi perdagangan bebas menghasilkan daging ASUH : impor ekspor</p> <p>PERKEMBANGAN OPERASIONALISASI Pengusaha jagal belum memanfaatkan RPH baru rata-rata jumlah pemotongan rendah (6-10 ekor/hari), karena resistensi dari para pejagal Belum operasional, tidak tersedia cukup suplai air bersih KSO belum berjalan lancar Masih menerapkan booth system (cara tradisional) Masyarakat belum menikmati daging ASUH</p> <p>1.3. PENGAWASAN DAGING ILEGAL Disparitas harga Petugas Karantina Hewan terbatas enforcement rendahnya law</p> <p> Kesadaran masyarakat terhadap ancaman PHMU dan pangan asal hewan yang ASUH masih rendah Tingkat sosial ekonomi masyarakat/daya beli yang relatif rendah Perlu langkah-langkah konsisten untuk eliminir pemasukan ilegal Sosialisasi, baik kepada masyarakat (stakeholders) maupun antar aparat terkait Revitalisasi ante-mortem dan post-mortem : cap (stempel) daging</p> <p>1.4. PEMASUKAN BAHAN BAKU KULIT</p> <p>JUMLAH DAN MUTU</p> <p>KETERBATASAN BAHAN BAKU KULIT DALAM NEGERI</p> <p>UNTUK PANGAN</p> <p>PERSETUJUAN PEMASUKANmelalui penerapan</p> <p>INDUSTRI KULIT</p> <p>KEBIJAKAN MAXIMUM SECURITY</p> <p>Tujuan Penggunaan TIngkat Olahan</p> <p>RISK ANALYSIS</p> <p>Negara asal Unit pemrosesan (jaminan kehalalan dan atau jaminan keamanan)</p> <p>1.5. PENGAWASAN RESIDUSarana dan fasilitas (metoda, peralatan, standar, dan pengujian terbatas) Perbedaan kemampuan pengujian residu antar laboratorium akurasi pengujian SDM laboratorium yang kompeten masih terbatas Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha melakukan pengujian dalam rangka melakukan monitoring dan verifikasi keamanan produk mereka jumlah sampel belum mewakili</p> <p>Perlu ditingkatkkan kredibilitasnya (penambahan/perbaikan peralatan, pelatihan, akreditasI)</p> <p>Pangan Asal Hewan Yang AMAN dari residu dan BERDAYA SAING</p> <p>2. GLOBALGlobalisasi dan liberalisasi Perdagangan internasional Perlu mengantisipasi ISU GLOBAL : Keamanan pangan Kesejahteraan Hewan Ecolabelling Biosubversive</p> <p>Akses lalu lintas produk antar negara meningkat</p> <p>Produk rusak/di bawah standar/ilegal</p> <p>Ancaman terhadap : Kesehatan dan ketentraman batin masyarakat Kesehatan hewan dalam negeri</p> <p>Cegah, lindungi</p> <p>Diperlukan Sistem dan infrastruktur KESMAVET yang kuat</p> <p>GLOBAL 2.1. KEAMANAN PANGANTuntutan ekivalensi sistem jaminan keamanan pangan dan peningkatan persyaratan SPS</p> <p>2.2. KESEJAHTERAAN HEWANKecendrungan isu kesejahteraan hewan masuk ke dalam perjanjian SPS, berdampak sebagai hambatan perdagangan</p> <p>2.3. ECOLABELLINGMeningkatnya tuntutan pasar dunia terhadap produkproduk-produk yang ramah lingkungan</p> <p>GLOBAL</p> <p>2.4. BIOSUBVERSIVE</p> <p>Subversi melalui penyalahgunaan produk-produk biologis (impor dan lokal) mengancam, membahayakan dan merusak, terutama terhadap kesehatan manusia dan hewan melalui penyebaran virus, bakteri serta agen penyebab penyakit lainnya Produk pangan yang diragukan keASUHannya menimbulkan ketidak tentraman batin masyarakat</p> <p>MERONGRONG NKRI</p> <p> Sarana pelayanan (RPH, RPU, TPD, dll) yang belum penuhi syarat higiene sanitasi Sarana lab. uji</p> <p> Struktur organisasi KESMAVET (tingkat Pusat dan Daerah) Lemahnya law enforcement Penerapan standar mutu produk Transisi dari pemerintah sentralistik desentralistik</p> <p>SARANA &amp; PRASARANA</p> <p>KESISTEMAN</p> <p>AKAR PERMASALAHAN</p> <p>SUMBERDAYA MANUSIA</p> <p>Aparat (profesional, komitmen, kewenangan) Produsen (komitmen, pemahaman peraturan yg ada) Konsumen (beragamnya status sosial ekonomi )</p> <p>mewujudkan Profesionalisme Petugas Kesehatan Masyarakat VeterinerPetugas Kesmavet</p> <p>Kompetensi :Food Safety Environmental Protection Animal welfareProfesionalisme Knowledge</p> <p>Komunikasi :public awareness, komunikasi resiko, koordinasi</p> <p>Skill</p> <p>Atitude</p> <p>Hewan dan Produk Hewan Client Education :Kewaspadaan dini, animal welfare, praktek higienis, zoonosis</p> <p>Stakeholder dan petugas terkait</p> <p>KOMPONEN SISTEM PENGAWASAN KESMAVET</p> <p>PERATURAN PERUNDANGAN KONSUMEN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LABORATORIUM PENGUJI INSTITUSI KESMAVET</p> <p>PRODUSEN</p> <p>STRATEGI1. DOMESTIK norma, 1.1. Menata kembali perangkat peraturan, standar dan pedoman kesmavet </p> <p>Tersosialisasinya fungsi-fungsi kesmavet kepada jajaran kesmavet di daerah dan seluruh stakeholder Harmonisasi ketentuan dan persyaratan teknis kesmavet Indonesia (bilateral, regional, dan intenasional)</p> <p>1.2. Pemberdayaan SDM Kesmavet Pelatihan dan pengangkatan (recruitment) serta penempatan pegawai baru di Dinas dan UPT Meningkatkan peran serta aktif masyarakat konsumen dan produsen</p> <p>1.3. Memantapkan kelembagaan struktural dan fungsional kesmavet Mengembangkan organisasi kesmavet, struktural dan fungsional PP No. 8/2003 Optimalisasi pelayanan kesmavet</p> <p>1.4. Membangun/merenovasi prasarana dan penyediaan sarana Investasi Koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>STRATEGI 2. GLOBAL 2.1. EKSPORTMeningkatkan daya saing produk domestik melalui : Pembinaan code of hygienic practices dan penerapan sistem jaminan keamanan pangan perlu pentahapanSISTEM HACCP NKV dan LABELISASI GOOD HYGIENIC PRACTICES</p> <p>2.2. IMPORTEKIVALENSI PERSYARATAN SPS</p> <p>review</p> <p>Country approval</p> <p>M.O.U. dan Protokol Kesehatan</p> <p>Establish ment Approval</p> <p>PROGRAM KESMAVET1. Pengembangan sistem jaminan keamanan produk asal hewan 2. Pengembangan sistem pencegahan penyebaran penyakit (PHMU dan zoonosis) 3. Pengembangan sistem pengendalian residu dan cemaran mikroba 4. Pengembangan pembinaan kesejahteraan hewan 5. Pengembangan Sistem Kesmavet Nasional</p> <p>KEGIATAN Pembinaan Praktek Hygiene (nomor registrasi/NKV dan Labelisasi) Pengelolaan RPH public service</p> <p> Penerapan Sistem HACCP Penyusunan dan pembinaan penerapan SNI produk asal hewan MASYARAKAT (pelaku usaha, konsumen) Sosialisasi peduli ASUH</p> <p> Pelatihan : Petugas Pengawas Kesmavet, Meat Inspector Pengangkatan (recruitment) serta penempatan pegawai baru APARAT</p> <p>KEGIATAN..</p> <p>2. Pengembangan Sistem PencegahanPenyebaran Penyakit (PHMU dan zoonosis)a. Pengawasan pemasukan produk asal hewan Penerapan Kebijakan Pengamatan Maksimum Penyusunan Prosedur Pemasukan Produk Asal Hewan dari Luar Negeri</p> <p>b. Pengawasan peredaran produk asal hewan Pelatihan PPNS Pelatihan petugas pengawas Kesmavet</p> <p>KEGIATAN..</p> <p>3. Pengembangan Sistem Pengendalian Residudan Cemaran MikrobaPemberdayaan laboratorium bidang Kesmavet (laboratorium uji produk asal hewan ) :Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) Lab. Kesmavet Lab. Daging Lab. Susu, dll</p> <p>Pembinaan laboratorium bidang Kesmavet menuju proses akreditasi oleh KAN :Pelatihan (Sistem Mutu Lab, PPC, petugas kalibrasi dan metoda pengujian) Pengembangan standar (metoda pengujian, pengambilan sampel)</p> <p>KEGIATAN..Pemantauan residu mulai dari lingkungan budidaya ternak serta unit usaha produk hewan Pengembangan program ketaatan (Compliance Program)Mengembangkan program verifikasi terhadap penyimpangan hasil monitoring residu bahan berbahaya tertentu pada kelompok ternak yang sebelum disembelih dicurigai telah mendapat perlakuan atau terpapar oleh bahan berbahaya tersebut (mis. Organochlorine, antibakteri, dll) C = I + EC : Compliance I : Inspection E : Enforcement</p> <p>4. Pembinaan Kesejahteraan Hewan</p> <p> Penyusunan Peraturan Kesejahteraan HewanRuang lingkup Kesrawan (UU No. 6/1967) : 1) tempat dan perkandangan, 2) Pemeliharaan dan perawatan, 3) pengangkutan, 4) penggunaan dan pemanfaatan, 5) cara pemotongan dan pembunuhan, 6) perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan Pengelompokan hewan berkaitan dengan kesrawan (OIE): 1) Hewan pertanian, 2) hewan kesayangan, 3) hewan penelitian dan laboratorium, 4) hewan hobi/rekreasi/hiburan/olahraga, dan 5) satwa liar</p> <p> Pembinaan Kesejahteraan Hewan : meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat</p> <p>5. Pemantapan Sistem Kesmavet Nasionala. Memantapkan visi dan misi Kesmavet Nasional dicirikan oleh partisipasi aktif para stakeholders dengan tetap mengacu kepada kebijakan Kesmavet sebagai bagian integral pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional Mengupayakan suatu Sistem Kesmavet Nasional yang berada dalam suatu harmoni Kesmavet global Memperoleh suatu acuan nasional bagi aparat Kesmavet di pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>b. c.</p>