Analisis Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

  • Published on
    20-Nov-2015

  • View
    17

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

analisis harga kelas bu mila

Transcript

Analisis kenaikan harga BBM bersubsidiSejak awal pemerintahan baru Jokowi-JK, telah muncul isu akan dinaikannya harga BBM bersubsidi. Berita yang dimuat kompas.com pada 24 oktober menyebutnya kado pahit dari pemerintahan baru ini.Kenaikan harga BBM bersubsidi itu berlaku per Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB.

Jika kita lihat, kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi tentu telah dipertimbangkan dari sisi positif maupun negatifnya.Kenaikan BBM tersebut ditujukan untuk mengurangi pengeluaran Negara terkait subsidi, yang dirasa tidak tepat sasaran. Selain dapat menghemat anggaran sekitar Rp 20 triliun, penggunaan dana dari pengurangan subsidi ini akan ditujukan pada rakyat miskin.Dinaikkannnya harga BBM brsubsidi ini juga memiliki dampak positif terkait dengan posisi Indonesia yang berada dalam Fragil Five (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/18/121200426/Harga.BBM.Naik.Indonesia.Bakal.Keluar.dari.Fragile.Five.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp)Dampak negatif kenaikan BBM bersubsidi antara lain merupakan opsi buruk karena meningkatkan inflasi, memperlambat ekonomi, dan menambah kemiskinan. Inflasi yang ditimbulkan dapat meningkatkan suku bunga acuan BI rate serta menurunkan daya beli masyarakat sehingga melemahkan roda perekonomian.Dari segi positif, kita dapat melihat bahwa anggaran salah sasaran subsidi tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 bahwa Negara wajib memelihara. Seperti dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan, Bambang Brojongoro, bahwa akan ada ralokasi dana yang akan lebih disalurkan pada masyarakat miskin, sector kelautan, kesehatan dll dan rinciannya akan terdapat dalam APBN P 2015. Dalam jangka pendek, Indonesia direncanakan akan mampu swasembada beras. Program realokasi subsidi ditujukan dalam sisi produktif bukan konsumtif sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat (Andrinof Chaniago).Dalam jangka panjang, penghematan ini dapat menjadi sumber perbaikan multisektor jangka panjang di Indonesia. Namun perlu ditekankan bahwa transparansi realokasi subsidi sangat diperlukan, mana yang diprioritaskan dan berapa jumlahnya. Realokasi ini dapat dilihat dalam kolom kompas.com meskipun belum pasti.(artikel terlampir)

Ini Kata Menteri Keuangan soal Alokasi Pengalihan Subsidi BBMSelasa, 18 November 2014 | 20:40 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro buka-bukaan soal rencana pengalokasian dana dari penghematan subsidi bahan bakar minyak setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014). Ini gambaran rencananya.

"Untuk infrastruktur (anggarannya). Tahun depan target Rp 16 triliun hanya untuk irigasi," kata Bambang, saat berbincang bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (18/11/2014). Sebelumnya, Bambang menyebutkan kenaikan harga BBM bersubsidi ini menghemat subsidi sekitar Rp 100 triliun.

"Irigasi di kita banyak sampai sekunder, tersier, tapi 40 persen rusak.In general,infrastruktur akan jadi perhatian besar," ujar Bambang. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga akan disalurkan bagi bantuan pupuk dan benih kepada para petani.

Sementara itu, di sektor kelautan, dana itu rencananya akan dialokasikan dalam bentuk bantuan mesin kapal ikan. Di luar kedua sektor unggulan Pemerintahan Jokowi, menurut Bambang sisa dana itu juga akan menyasar ke berbagai sektor lain seperti sektor ketahanan energi, semacam eksensifikasi untuk jaringan gas rumah maupun transportasi.

"Menteri ESDM setuju untuk konversi, dan yang paling masuk akal itu (beralih ke) gas. Kalau gas harga hanya Rp 3.100. Murah. Tapi enggak ada yang mau sediain karena (harga jual) murah," tutur Bambang. "Harga itu perkiraan awal Rp 4.500. Bayangkan kalau itu bersaing dengan Solar yang Rp 5.500 (per liter), dengan selisih itu enggak akan berhasil diversifikasi," kata dia.

Bambang juga menyampaikan, sektor transportasi publik bakal mendapatkan tambahan anggaran pula. "Public transportationjuga didorong," ujar dia. Sektor lain, imbuh dia, tak luput pula mendapat manfaat dari pengalihan subsidi berupa kenaikan harga BBM ini.

"(Akan juga) diperbaiki sisi suplaikayakRS, alat kesehatan, dokter. Di sisi lain juga, kan ada iuran, bisa iuran dinaikkan atau penerimanya diperluas," kata Bambang.

Terkait dana pembangunan desa, Bambang menyebutkan nominal Rp 9 triliun yang dialokasikan pada tahun ini masihlah kecil. Dia berjanji menambah alokasi anggaran tersebut.

Meskipun sudah menyebutkan deretan rencana penyaluran dana dari penghematan subsidi BBM ini, Bambang mengatakan rincian dana alokasi per sektor belum dapat dipastikan. Dia berkilah, rinciannya baru bisa dipastikan setelah penetapan APBN Perubahan 2015. (kompas.com)

HARGA BBM NAIK, INDONESIA BAKAL KELUAR DARI "FRAGILE FIVE"Selasa, 18 November 2014 | 12:12 WIBSuasana antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU 31.103.03, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014) malam, pasca pengumuman kenaikan harga BBM di Istana Presiden, JakartaJAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo mengagetkan banyak pihak dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara tiba-tiba tadi malam. Jokowi yang mengumumkan langsung kebijakan tersebut mengatakan, harga BBM akan naik sekitar 30 persen atau Rp 2.000. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan berlaku per Selasa (18/11/2014) ini pukul 00.00 WIB.

Dengan demikian, harga bensin naik menjadi Rp 8.500 per liter dan solar menjadi Rp 7.500 per liter.

Jokowi mengaku, kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan keputusan yang berat. Sebab, dipastikan bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga kebutuhan pokok ikut terkerek. "Tapi, ini demi menghadirkan belanja negara yang lebih bermanfaat bagi rakyat," ujar Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11/2014) di Istana.

Dengan menaikkan harga BBM, Jokowi berharap kondisi anggaran negara akan semakin sehat karena dapat menghemat anggaran yang cukup signifikan.

Hitungannya, penghematan anggaran tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 20 triliun. Penghematan anggaran subsidi tahun depan lebih besar. "Sekitar Rp 100 triliun," kata Menteri KeuanganBambang Brodjonegoro.

Pro dan kontra

Ekonom Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah opsi terburuk karena meningkatkan inflasi, memperlambat ekonomi, dan menambah kemiskinan. Perhitungan Iman, inflasi tahun ini naik 2 persen atau menjadi 7,3 persen. Dia lebih setuju pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi karena lebih minim risikonya.

Sedangkan Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, kenaikan harga Rp 2.000 akan mengakibatkan inflasi hingga akhir tahun akan berada pada posisi 6,5 persen. Inflasi ini bila dibanding inflasi pada tahun lalu yang mencapai 8,38 persen relatif lebih terkendali.

Menurut Lana, yang paling penting dari kenaikan harga ini adalah realokasi anggaran. "Realokasi subsidi digunakan untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur," ujar Lana ketika dihubungiKontan, Senin (17/11/2014).

Penghematan anggaran yang terjadi dari kenaikan yang mencapai Rp 100 triliun harus digunakan untuk mendongkrak ekonomi tahun depan.

Di sisi lain, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, kenaikan harga sebesar Rp 2.000 per liter sesuai dengan ekspektasi harga minyak dunia yang sedang turun.

Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan jangka panjang. Harga minyak dunia bisa saja terus turun atau mengalami kenaikan. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah menerapkan subsidi tetap.

Dengan subsidi tetap, anggaran subsidi akan stabil hingga akhir tahun. Menurut David, inflasi yang akan terjadi hingga akhir tahun dengan kenaikan Rp 2.000 per liter adalah 7,5 persen. Sementara itu, untuk inflasi tahun depan adalah 6 persen-8,5 persen.

Dengan melihat prediksi inflasi tersebut, David melihat bisa saja Bank Indonesia (BI) melakukan kenaikan suku bunga 25 bps untuk mengimbangi ekspektasi inflasi.

Bisa keluar darifragile five

Sementara pengamat asing menilai, kebijakan yang diambil Jokowi cukup berani dan akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. "Hal ini akan menjadi hal positif bagi ekonomi Indonesia yang belakangan melambat. Kebijakan ini juga akan memperbaiki kondisi defisit fiskal Indonesia dan memberikan pemerintah ruang untuk fokus pada pengembangan pembangunan," papar Kunal Kujar Kundi, ekonom Socite Generale, kepadaCNBC.

Seperti yang diketahui, pada tahun lalu, Indonesia masuk ke dalam kategorifragile five, yakni negara yang akan terkena dampak paling besar dari penghentian programquantitative easingThe Fed dan kenaikan suku bunga AS.

Besarnya defisit neraca perdagangan itu menyebabkan posisi lima negara tersebut sangat rentan jika sewaktu-waktu terjadi arus dana keluar dan pengetatan likuiditas. Nah, subsidi BBM menjadi faktor utama terjadinya defisit yang berada di level 4,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal kedua.

"Secara artifisial, rendahnya harga BBM menyebabkan konsumsi BBM yang tidak efisien. Hal ini memberikan Indonesia status sebagai negara pengimpor minyak. Ini menekan neraca perdagangan Indonesia," tulis CIMB.

Kundu mengestimasi, kenaikan harga BBM akan memotong anggaran subsidi minyak sekitar 7,5 miliar dollar AS pada 2015 dari sekitar 22,6 miliar dollar AS sebelum harga BBM dinaikkan.

Kundu juga menambahkan, kenaikan harga minyak dunia juga akan membantu menekan defisit karena akan menghemat pengeluaran Indonesia dengan total mencapai 11 miliar dollar AS. Sebagai perbandingan, defisit neraca perdagangan kuartal kedua lalu mencapai 9,1 miliar dollar AS.

"Penurunan harga minyak dunia yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan isu pemangkasan subsidi sempat memudar. Namun, fakta bahwa Jokowi masih tetap melakukan pemangkasan nilai subsidi BBM menandakan bahwa dirinya benar-benar serius melakukan reformasi ekonomi meskipun kebijakan ini membuat dirinya tidak populer," jelas Gareth Leather, ekonom Capital Economics, seperti yang dikutip dari CNBC.

Para analis asing itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM subsidi dan inflasi nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, subsidi BBM selama ini lebih dinikmati oleh warga menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi dibanding warga miskin yang sangat tergantung dengan transportasi publik.

"Jika penghematan dana dari pemangkasan subsidi digunakan untuk penggunaan yang baik, seperti pembangunan infrastruktur, maka pemangkasan subsidi ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang," urai Leather.

Jokowi sendiri berjanji akan menggunakan dana hasil penghematan anggaran tersebut untuk membiayai program produktif. Misalnya, proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan transportasi massal. Tahun ini, sebagian penghematan anggaran terpakai untuk pemberian kompensasi ke keluarga miskin. Soalnya, keluarga miskin yang akan merasakan efek paling besar atas kenaikan BBM.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pemerintah sudah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat miskin. Khusus KKS, disalurkan kepada 15,6 juta keluarga miskin dan hampir miskin. "Mulai besok (hari ini) hingga 2 Desember, mereka bisa mencairkan dana di Kantor Pos," ujar Khofifah. Nilainya Rp 200.000 per bulan per rumah tangga selama delapan bulan.

Toh, palu sudah dijatuhkan Jokowi, kendati masih banyak persoalan yang belum jelas dan terang. Misalnya, belum ada perlindungan warga menengah berpenghasilan pas-pasan dan tak masuk target penerima kartu-kartu sakti itu. Belum lagi, rencana konversi energi juga tak terdengar lagi.(Asep Munazat Zatnika, Barratut Taqiyyah, Fahriyadi, Margareta Engge Kharismawati)

Analisis realisasi pendapatan Negara dan hibah mencapai 942,26 triliunDari sector pajak, hingga Agustus 2014 lalu, mengalami penurunan 0,6 %, namun dari sisi PNBP mengalami kenaikan sebesar 7,5% dibanding periode lalu.

Apresiasi patut ditujukan pada pemerintah, meskipun kenaikan pendapatan termasuk kecil namun dapat meningkatkan kesejahteraan jika dana yang diperoleh dialokasikan secara benar.

Pemerintah memang sebaiknya meningkatkan pendapatan Negara dari sector selain pajak karena sector-sektor tersbut memiliki kemampuan yang besar pula dalam porsi pendapatan Negara. Misalnya sector kehutanan, dalam hal tarif pinjam pakai kawasan hutan. Selain meningkatkan pendapatan, beberapa kebijakan yang dibuat dapat menjadi fungsi reguleren pemerintah, mengatur dan membatasi penggunaan hutan.

Meningkatkan pendapatan dari sector bukan pajak maka Negara tidak akan bergantung penuh dengan pendapatan dari sector pajak. Meskipun demikian bukan berarti pajak tidak serius dalam mencari pendapatan Negara. Sehingga sumber-sumber pendapatan Negara yang besar tidak didominasi pajak saja, bisa dari sector manapun seperti pariwisata, kelautan, kehutanan, ukm, dll.

Dari contoh pariwisata misalnya, potensi alam yang dimiliki negeri ini begitu besar, hingga kita dapat memaksimalkan penerimaan dari kunjungan wisatawan mancanegara.

Dengan meningkatnya pendapatan Negara, semakin besar kesempatan Negara untuk dapat menyejahterakan rakyatnya, sehingga taraf hidup masyarakatnya dapat naik dan merata. Pembangunan infrastuktur dapat dimaksimalkan dan transfer daerah dapat diperbesar sehingga setiap daerah dapat berkembang sama rata, tidak hanya yang ada di Jawa namun juga di luar Jawa.

Analisis Reposisi Hak Budget DPR

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak antara lain hak budget. Hak budget difungsikan DPR untuk menerima atau menolak RAPBN. Terkait mutlaknya kewenangan DPR dalam hal ini perlu dibatasi. Saya sendiri setuju dengan mahasiswa hukum UI yang menyatakn perlunya reposisi hak budget DPR.

Penyusunan APBN yang juga melibatkan peran serta DPR dalam pembuatannya akan terkesan ganjil jika dalam pengesahannya juga melibatkan DPR.

DPR dapat memenuhi tugasnya sebagai wakil rakyat alih-alih memiliki kepentingan pribadi serta kepentingan politik dalam program anggaran tahunan Negara tersebut.

DPR sebaiknya lebih memperhatikkan APBN dari segi kemanfaatannya bagi rakyat, bukan dalam hal menyetujui APBN pada unit oranisasi, fungsi, kegiatan serta jenis belanja pemerintah, sehingga DPR tidak memiliki peran ganda, yakni inisiator dan otorisator yang dapat menghindarkan kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi para wakil rakyat.

Analisis sumber-sumber pemborosan RAPBN 2015

Beberapa titik dinilai akan menjadi sumber pemborosan dalam RAPBN 2015. Pemrioritasan program belum efektif. Program kerja dari tiap kementrian perlu diefektifkan kembali. Proker yang sekiranya masih dapat ditunda dan bersifat tidak fatal jika ditunda dapat dihilangkan dari prioritas utama, mengingat begitu banyak anggaran yang akan terbuang sia-sia jika digunakan untuk merealisasikannya.

Misalnya saja program ka...

Recommended

View more >