Anggito Abimanyu GBE (Monetary and Fiscal Policies)

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    154

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

1. KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO1.

Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi PERTUMBUHAN EKONOMI : Kontraksi perekonomian global tidak dapat dihindari memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh ekspor yang mencatat pertumbuhan negatif sejalan dengan dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi domestik akibat kontraksi ekspor tersebut, serta suku bunga perbankan yang masih tinggi, pada gilirannya berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan investasi. Dengan penurunan ekspor dan investasi tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 secara umum banyak ditopang oleh kegiatan konsumsi domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik, mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 tercatat 4,5 persen, turun dibanding 2008 yang mencapai 6,1 persen. Peran konsumsi secara keseluruhan masih mampu menopang kegiatan ekonomi Indonesia tahun 2009 untuk tetap tumbuh positif sebesar 4,5%. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 6,1%, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan awal tahun 2009 sebesar 4,0%. Namun demikian, badai krisis itu tidak sampai membuat pertumbuhan Indonesia menjadi negatif, bahkan tetap mampu tumbuh 4,5 persen. Sedangkan Produk Domestik Bruto Indonesia (berdasar harga berlaku) pada 2009 ini meningkat menjadi Rp 5.613,4 triliun dari Rp 4.951,4 triliun pada 2008. BPS mencatat, selama 2009 pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha dari sektor pengakutan dan komunikasi mampu tumbuh 15,5 persen dan menyumbang pertumbuhan sebesar 1,2 persen. Diikuti oleh listrik gas dan air bersih yang tumbuh 13,8 persen dan menyumbang sebesar 0,1 persen. Kemudian sektor konstruksi tumbuh 7,1 persen dan menyumbang 0,4 persen pertumbuhan. Lapangan usaha sektor jasa pada 2009 mampu tumbuh 6,4 persen dan menyumbang pertumbuhan sebesar 0,6 persen. Diikuti keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 5,0 persen dan menyumbang pertumbuhan 0,5 persen. PDB sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada 2009 mampu tumbuh 4,1 persen dan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,6 persen. Industri pengolahan hanya tumbuh 2,1 persen, atau

menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,6 persen, sedangkan perdagangan, hotel dan restoran hanya tumbuh 1,1 persen dan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 juga lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain yang sebagian besar mencatat kontraksi. INVESTASI : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan bahwa realisasi investasi Indonesia 2009 mencapai Rp135,26 triliun, meski pada tahun itu terjadi krisis finansial global. Adanya nilai Rp135 triliun itu berarti terjadi penurunan sebesar 12,3 persen dibanding 2008. Realisasi investasi tersebut terdiri dari hasil Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp37,8 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp97,47 triliun. Jika dihitung berdasarkan persentasi, lanjutnya, maka untuk PMDN naik 85,7 persen jika dibanding 2008 yang hanya senilai Rp20,4 triliun. Sedangkan untuk PMA terjadi penurunan sebesar 27,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang senilai Rp133,83 triliun. Realisasi investasi 2009 tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 303.537 orang, atau mampu memberikan kontribusi sebesar 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain tercermin dari membaiknya peringkat Indonesia pada survei Doing Business yang dilakukan setiap tahun oleh Bank Dunia. Perbaikan peringkat Indonesia terutama dipengaruhi oleh berkurangnya waktu memulai usaha yaitu dari 154 hari pada tahun 2008 menjadi 60 hari. Kendala yang masih mengemuka dari hasil survei tersebut adalah faktor regulasi perpajakan, aturan perburuhan, dan sistem hukum untuk melindungi investor. Perbaikan daya saing juga tergambar dari hasil kajian IMD Competitive Centre yang menempatkan Indonesia pada posisi 42 atau naik dari peringkat 51 pada tahun sebelumnya. Perbaikan peringkat daya saing menurut kajian IMD Competitive Centre dipengaruhi oleh faktor ketahanan ekonomi, peningkatan efisiensi bisnis dan Pemerintah Indonesia.

2.

Indikator Makro :Inflasi, Nilai Tukar, Neraca Pembayaran

INFLASI : Tekanan inflasi pada tahun 2009 secara umum cukup minimal. Inflasi IHK menurun tajam menjadi 2,78% dibandingkan dengan 11,06% pada tahun 2008. Inflasi IHK tahun 2009 juga berada di bawah sasaran inflasi tahun 2009 sebesar 4,5% 1% . Sementara itu, inflasi inti juga menurun tajam menjadi 4,28% dibandingkan dengan 8,29% pada tahun 2008. Inflasi pada tahun 2009 yang minimal tidak terlepas dari pengaruh kebijakan Bank Indonesia dalam memulihkan kepercayaan pasar sehingga nilai tukar rupiah yang berada dalam tren menguat. Bulan Tahun Mei 2010 April 2010 Maret 2010 Februari 2010 Januari 2010 Desember 2009 November 2009 Oktober 2009 September 2009 Agustus 2009 Juli 2009 Juni 2009 Mei 2009 April 2009 Maret 2009 Februari 2009 Januari 2009 Desember 2008 November 2008 Tingkat Inflasi 4.16 % 3.91 % 3.43 % 3.81 % 3.72 % 2.78 % 2.41 % 2.57 % 2.83 % 2.75 % 2.71 % 3.65 % 6.04 % 7.31 % 7.92 % 8.60 % 9.17 % 11.06 % 11.68 %

Persentase ini merupakan persentase terendah sejak tahun 1999. Tingkat inflasi yang rendah sepanjang tahun 2009 disebabkan oleh terjadinya deflasi pada barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, seperti bahan bakar minyak dan listrik. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah juga membantu menahan tingkat inflasi, terutama yang disebabkan oleh inflasi barang-barang impor. NILAI TUKAR RUPIAH : Krisis ekonomi global yang mengemuka pada pertengahan tahun 2008 terus berlanjut dengan intensitas yang semakin besar serta dampak yang semakin meluas, termasuk ke Indonesia, pada akhir periode tahun 2008 dan awal tahun

2009. Pada periode tersebut, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat sebagai akibat ketidakstabilan sistem keuangan dan masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Perkembangan tersebut memberikan tekanan pada kinerja berbagai indikator di pasar keuangan Indonesia, seperti terlihat pada kenaikan CDS yang sangat tinggi, anjloknya IHSG, kenaikan yield SUN, dan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang disertai dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Untuk mengatasi tekanan yang kuat terhadap pelemahan dan tingginya volatilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia terus menempuh kebijakan intervensi di pasar valuta asing secara terukur dengan menjaga kecukupan cadangan devisa. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ini sangat penting untuk mempertahankan stabilitas moneter dan sistem keuangan yang cenderung mendapat ancaman berat dari risiko sistemik krisis ekonomi dan keuangan global. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini secara bertahap mampu menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah. Bahkan sejak awal triwulan II 2009, nilai tukar rupiah terapresiasi sebesar 18,4% dan ditutup pada level Rp9.425 di akhir Desember 2009, dan tercatat sebagai salah satu mata uang yang berkinerja kuat di dunia disamping Korea Selatan. NERACA PEMBAYARAN : Pengaruh kuat gejolak ekonomi global pada perekonomian domestik pada tahap awal tergambar pada kinerja neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan finansial. Neraca transaksi berjalan pada tahun 2009 mencatat surplus 10,6 miliar dolar AS, meningkat dari tahun 2008 sebesar 126 juta dolar AS. Peningkatan surplus neraca transaksi berjalan tersebut didukung oleh kinerja ekspor, yang meskipun mengalami kontraksi akibat penurunan pertumbuhan ekonomi global, tercatat tidak sebesar kontraksi pada impor. Kinerja ekspor tidak terlepas dari pengaruh permintaan ekspor untuk barang berbasis sumber daya alam, khususnya barang pertambangan, yang tetap tumbuh positif dalam periode kontraksi ekonomi global.

3.

Indikator Perbankan: Perkembangan Tabungan dan Kredit Perbankan Perkembangan perbankan sepanjang tahun 2009 menunjukkan adanya pemulihan setelah krisis global yang berlangsung pada pertengahan 2008. Hal tersebut tercermin dengan

adanya pertumbuhan aset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada periode Juni hingga Desember 2009 yang relatif lebih tinggi dibanding semester pertama 2009. Sepanjang 2009, pertumbuhan aset perbankan mencapai Rp 223 T atau bertumbuh hampir sebesar 10% yang didorong oleh pertumbuhan kredit yang juga mencapai 10% atau sebesar Rp 130 T. Pertumbuhan kredit tersebut masih belum menunjukkan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan yang optimal. Rendahnya pertumbuhan kredit di satu sisi disebabkan persepsi perbankan terhadap tingginya risiko sektor riil yang masih terimbas krisis keuangan global. Sebaliknya di sisi lain juga disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat serta tingginya suku bunga. Loan to Deposit Ratio (LDR) yang merupakan salah satu indikator intermediasi perbankan, pada 2009 menunjukkan peningkatan rasio yang melambat setelah pada tiga tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang relatif baik. LDR sepanjang 2005-2008 terus mengalami peningkatan, namun pada 2009 LDR mengalami penurunan dari 74,6% pada 2008 menjadi 72,9% pada Desember 2009. Walaupun penyaluran kredit tetap mengalami peningkatan pada 2009, akan tetapi kredit modal kerja mengalami penurunan jika dibandingkan 2008. Kondisi tersebut antara lain dapat disebabkan penerapan suku bunga perbankan yang tetap tinggi (suku bunga kredit rata-rata hanya turun sebesar kurang dari 100 basis poin) walaupun Bank Indonesia telah menurunkan BI rate sepanjang tahun 2009 sebesar 275 basis poin. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat terjadinya keengganan sektor riil dalam menggunakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan perusahaannya. Keengganan penggunaan kredit tersebut juga tercermin dari undisbursed loan perbankan yang menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Porsi perbandingan undisbursed loan dengan kredit pada 2009 mencapai 22,5% yang merupakan rasio tertinggi sejak 2005. Dari sisi DPK, pertumbuhan dana masyarakat sepanjang 2009 juga kurang menunjukkan peningkatan yang tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2009, peningkatan DPK hanya sebesar Rp 220 triliun atau rata-rata meningkat sebesar Rp 18 triliun per bulan. Kondisi tersebut menurun jika dibandingkan rata-rata peningkatan DPK per bulan di tahun 2008 sebesar Rp 20 triliun dan Rp 19 triliun di tahun 2007.

Dilihat dari komposisi DPK yang ada, porsi deposito masih memiliki share yang cukup besar (pada 2008 share deposito mencapai 47% dan pada 2009 sebesar 46%).

4.

Indikator Sosial : Ketenagakerjaan dan Tingkat Kemiskinan Topangan UMKM yang besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi penyangga dalam menyerap tambahan angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka yang sedikit menurun dari 8,1% pada Februari 2009 menjadi 7,9% pada Agustus 2009. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang terserap oleh sektor informal pada Agustus 2009 meningkat menjadi 72,7 juta jiwa dibandingkan kondisi Agustus 2008 sebesar 71,4 juta jiwa. Angka pengangguran terbuka yang menurun serta perkembangan harga yang relatif stabil berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009, menurun menjadi sekitar 14,15% dari jumlah penduduk (32,53 juta orang), dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 15,42% dari jumlah penduduk (34,96 juta orang). Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara lain meningkatnya penerimaan upah riil harian buruh tani, menurunnya rata-rata harga beras nasional serta stabilnya inflasi. Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi perbaikan daya beli yang dipengaruhi oleh penyaluran BLT, kenaikan Upah minimum, penurunan harga BBM, serta musim panen raya yang puncaknya terjadi pada Maret 2009.

2. FORMAT DAN KOMPOSISI APBN APBN 2009 (dalam miliaran rupiah) A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan SDA b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat A. Belanja K/L B. Belanja Non K/L Pembayaran Bunga Utang a. Utang Dalam Negeri b. Utang Luar Negeri Subsidi a. Subsidi Energi b. Subsidi Non Energi II. Transfer Ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (I + II) I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri a. Privatisasi b. Hasil Pengelolaan Aset APBN 985.725,3 984.786,5 725.843,0 697.347,0 28.496,0 258.943,6 173.496,5 30.794,0 49.210,8 5.442,2 938,8 1.037.067 ,3 716.376,3 322.317,4 394.058,9 101.657,8 69.340,0 32.317,8 166.701,6 103.568,6 63.133,0 320.691,0 296.952,4 85.718,7 186.414,1 24.819,6 23.738,6 8.856,6 14.882,0 50.315,8 (51.342,0) 51.342,0 60.790,3 16.629,2 44.161,1 500,0 2.565,0 % thd PDB 18,5 18,5 13,6 13,1 0,5 4,9 3,3 0,6 0,9 0,1 0,0 19,5 13,4 6,1 7,4 1,9 1,3 0,6 3,1 1,9 1,2 6,0 5,6 1,6 3,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,9 (1,0) 1,0 1,1 0,3 0,8 0,0 0,0

54.719,0 c. Surat Berharga Negara (neto) d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. (13.622,9) BUMN (9.448,2) II. Pembiayaan Luar negeri (neto) 52.161,0 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 26.440,0 a. Pinjaman Program 25.721,0 b. Pinjaman Proyek (61.609,2) 2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN 0,0 Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

1,0 (0,3) (0,2) 1,0 0,5 0,5 (1,2) 0,0

3. ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2007 : Pada tahun 2007 defisit APBN membesar menjadi Rp49,8 triliun atau 1,3 persen PDB dimana pendapatan negara dan hibah sebesar Rp707,8 triliun (17,9 persen PDB) sedangkan belanja negara sebesar Rp757,6 triliun (19,1 persen PDB). Kenaikan defisit anggaran dalam tahun 2007 terkait erat dengan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya belanja subsidi yang harus dibiayai negara. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sedikit mengalami penurunan pada tahun 2007 sebagai akibat adanya beberapa faktor, antara lain penurunan lifting minyak bumi, depresiasi nilai tukar rupiah dan adanya kenaikan komponen pengurang (PBB, Pengembalian PPN, retribusi dan pajak daerah) karena peningkatan aktivitas eksplorasi. Dalam tahun 2007, realisasi belanja negara mencapai Rp757,6 triliun atau meningkat 13,6 persen dari realisasi tahun 2006, dimana belanja Pemerintah Pusat meningkat 14,7 persen dan transfer ke daerah meningkat 12,0 persen. Peningkatan belanja tersebut sangat dipengaruhi oleh kenaikan subsidi BBM serta pemberian subsidi pajak sebagai insentif untuk memacu investasi di dalam negeri. Selain itu, dalam tahun 2007 Pemerintah meningkatkan prioritas belanja negara guna lebih memacu belanja modal dan melakukan penghematan belanja barang dan pengeluaran yang tidak men...