Antara Idealisme Dan Elektabilitas

  • Published on
    26-Nov-2015

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Antara Idealisme dan Elektabilitas (Bayyanat untuk Jama'ah Tarbiyah UGM Part 1) </p><p>January 12, 2014 at 8:28pm </p><p>Ada dua hal yang ingin aku tekankan pada tulisanku kali ini; Di part 1 akan diuraikan sikap </p><p>dan pandanganku terhadap Jama'ah tarbiyah kampus dan PKS. Di part 2 klarifikasi tentang </p><p>dinamika musyawarah akbar partai bunderan dan pemira tahun 2013. Tulisan ini sebagai sebuah </p><p>bayyanat terhadap berbagai macam prasangka yang berkembang pasca peristiwa musyawarah </p><p>tersebut. Semoga dengan tulisan ini kita saling mengukuhkan kembali ber- wa tawaashobil haqq </p><p>dan wa tawaa shoubi shobr. </p><p> Izinkan Kami Menegakkan sebuah Prinsip! </p><p> Ketika gerakan mahasiswa dilumpuhkan dengan pragmatisme dan transaksional politik </p><p>yang telah terjadi, siapakah yang menjadi tangkup perubahannya?. Jujur saja, perihal inilah yang </p><p>telah menyandera kekuatan mahasiswa saat ini. </p><p> Kalimat diatas-lah yang sekiranya selalu terngiang-ngiang dalam diri ini. Kalau memang </p><p>ingin menjadi kaya raya secara instan, cukuplah kita menjadi manusia tanpa idealisme yang </p><p>mengejar jabatan di berbagai macam gerakan mahasiswa maupun Serikat Pekerja lalu menjual </p><p>gerakan tersebut pada penguasa, pengusaha, broker politik, atau pun mafia proyek, mungkin kita </p><p>akan kaya raya dengan seketika. Mengapa? karena gerakan-gerakan tersebut memiliki eskalasi </p><p>massa yang begitu banyak. Atas dasar instruksi, mereka bisa merubah massa yang tadinya </p><p>melawan, bisa jadi terdiam ataupun mengubah isu sesuai dengan keinginan pihak yang </p><p>membayarnya. Sejarah selalu berulang, kematian gerakan mahasiswa di zaman Orde Baru </p><p>maupun Orde Lama pun banyak yang tersandra dengan sikap yang seperti ini. Buat sebagian </p><p>orang, aksi massa bisa dibuat pesanan dan tergantung mengambil paket yang harganya berapa. </p><p>Disinilah mahasiswa yang rindu akan eksistensi ekonomi-politik melalui kekuasaan mulai </p><p>bermunculan dimana-mana. Betapa tanpa adanya sikap independensi yang teguh, tidak adanya </p><p>kontrol sosial yang ketat dalam pergerakan, maka yang terjadi adalah gerakan kita akan mudah </p><p>diperjual belikan oleh sebagian pihak. Cukuplah kiranya sejarah negeri ini menjadi pelajaran </p><p>yang berarti betapa aktivis mahasiswa pernah menjadi lumpuh ketika idealisme telah hilang </p><p>diantara mereka. Dalam orasi ia berkata kita harus namun dibalik itu semua, secara sadar ia </p><p>melanggarnya. Untuk apa berpandai-pandai mengasah retorika jika ujung-ujungnya tidak </p><p>komitmen terhadap pernyataan kita sendiri. </p><p> Antara Aktivis Dakwah Kampus dan PKS </p><p> Izinkan aku berpikir tentang semua ini. Bukan berarti aku anti-pati terhadap politik praktis, </p><p>melainkan ada waktunya yang tepat dimana kita harus berpolitik praktis, dan adanya waktu </p><p>dimana kita harus menanam idealisme diri. Dinatara kami mungkin ada yang bertanya, </p></li><li><p>bagaimana hubungan anda selaku bagian dari Jamaah tarbiyah dengan PKS? Maka dengan </p><p>tegas akan aku jawab; ketika kalian ingin menjawab antara syari dan tidak syari, maka saya </p><p>katakan bahwa alasan berpolitik PKS adalah syari. Bahkan, cara PKS membangun basis </p><p>kekuatan politik ditubuh mahasiswa pun juga termasuk dalam kategori syari. Mungkin kita akan </p><p>bertanya-tanya, apakah dengan begitu kita harus menjadi agen politik PKS dikampus, atau </p><p>menginfiltrasikan agenda politik 2014 PKS kedalam agenda setting gerakan mahasiswa hari ini </p><p>karena sudah sesuai dengan syariat? Maka yang harus aku jawab selanjutnya adalah; benar, </p><p>tapi tidak tepat. </p><p> Berbicara tentang masuknya agenda politik PKS kedalam aktivisme kampus bukan hanya </p><p>berbicara tentang syari atau tidak syari, melainkan juga kita sedang berbicara tentang konsisten </p><p>atau tidak konsisten, tepat atau tidak tepat. </p><p> Selama ini kita terlampau sering berbicara tentang Gerakan Mahasiswa harus </p><p>independen, Gerakan Mahasiswa harus menjauh dari setting agenda politik praktis itulah </p><p>wacana yang berkembang ketika kita berlembaga di gerakan mahasiswa. Bagiku, perihal </p><p>tersebut adalah benar adanya. Fasilitas intelegensia maupun dinamika politik kampus adalah </p><p>medium pembelajaran kita untuk mempelajari dan mencari solusi berbagai macam persoalan </p><p>negeri ini. Kemandirian dalam bersikap maupun dalam berpijak menjadi penting agar kita tidak </p><p>bergantung kepada siapa pun, ketika suatu hari nanti diantara kita memimpin negeri ini. Ketika ia </p><p>salah, ia adalah suatu hal yang wajar. Karena dengan kesalahan itulah akhirnya kita belajar </p><p>tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan benar. </p><p> Bimbingan adalah cara kita berguru dan berkonsultasi untuk menyelesaikan permasalahan, </p><p>namun yang menelurkan ide dan yang bertindak untuk menyelesaikannya adalah kita sendiri. Hal </p><p>ini tentunya berbeda dengan intervensi, dimana ide sudah terbentuk oleh pihak tertentu, tugas </p><p>kita hanyalah tinggal menjalankannya. </p><p> Yang terjadi saat ini adalah, sebagaian aktivis tarbiyah kampus terkesan terlalu mudah </p><p>mengalami intervensi dan skenario politik yang dilakukan oleh elite atas nama partai dan </p><p>jamaah terhadap sebagian aktivis tarbiyah kampus itu sendiri. Secara kuantitas dan </p><p>pergumulan massa pemilih, mungkin ia sangat menguntungkan elektabilitas PKS, namun secara </p><p>pembentukan kualitas kader, sikap intervensionis yang terlalu sering seperti ini justru terjadi </p><p>pengeroposan terhadap kualitas kader di masa depan itu sendiri. Karena pasalnya kekuatan-</p><p>kekuatan kader sebagai determinan sangat sedikit diberikan ruang dalam pembelajaran </p><p>pengambilan sebuah keputusan, karena sifat sakralitas ketergantungan kader terhadap </p><p>elite jamaah, seakan telah melumpuhkan pengembangan potensi kader untuk terlibat aktif dan </p><p>mempelajari lebih jauh tentang pengambilan sebuah keputusan yang bersifat strategis. Jika ini </p><p>yang terjadi, maka kita akan sulit untuk mempelajari negeri ini dalam menjawab tantangan-</p><p>tantangan masa depan dan selalu menunggu menengadahkan keputusan. Hal ini juga </p><p>diperkuat dari prilaku kita dalam berlembaga yang masih cenderung telat dalam menanggapi </p><p>seuatu permasalahan dan cenderung mempertahankan cara-cara lama yang seharusnya mulai </p><p>melakukan transformasi karena dinamika realita yang ada. Atau dengan kata lain, saat ini kita </p><p>baru hanya menjadi kader, namun belum diarahkan seutuhnya untuk menjadi agen dimasa </p><p>mendatang. </p><p> Maksudku adalah; jika kita berpikir jangka panjang tentang kualitas Jamaah dimasa </p><p>depan, prilaku intervensi politik PKS terhadap kadernya di kampus hari ini adalah boomerang </p><p>bagi Jamaah itu sendiri. Bahkan yang terjadi saat ini adalah; syndrom memenangkan </p></li><li><p>kekuasaaan dan cara bersiasat politik praktis di tingkat kampus seakan jauh lebih bernilai </p><p>harganya ketimbang menekankan setiap kader untuk menjadi bagian dari intelektual muslim </p><p>yang mampu menghasilkan karya perjuangan yang sesungguhnya.[1] Untuk menjadi itu semua </p><p>butuh pengorbanan waktu yang panjang untuk membaca, butuh banyaknya menuntut ilmu dan </p><p>pengabdian terhadap umat dalam menjawab tantangan-tantangan umat dihadapannya. Perihal </p><p>inilah yang jauh lebih penting untuk dikedepankan lebih jauh. </p><p> Maka yang harus dilakukan oleh Jamaah adalah memandirikan kadernya ditingkat </p><p>kampus secara independen dalam rangka menajamkan idealisme dan pengembangan potensi </p><p>diri yang lebih matang untuk dipersiapkan menjawab berbagai macam tantangan dan </p><p>menciptakan karya yang bermanfaat dimasa depan. </p><p> Biarkan kader Jamaah tarbiyah dikampus hari ini benar-benar independen dari intervensi </p><p>politik PKS dan benar-benar memegang ruh perjuangannya yang menolak politik praktis masuk </p><p>kampus. Perihal tersebut sebagai sebuah pelajaran. Karena dengan begitulah, kita menjaga </p><p>konsistensi untuk menjadikan kampus sebagai tempat yang steril untuk pembelajaran dan lebih </p><p>mengedepankan nilai-nilai pengabdian dan perjuangan rakyat ketimbang pengakumulasian </p><p>elektoral. Bahkan, seharusnya kader Jamaah tarbiyah kampus berfungsi menjadi social </p><p>control terhadap partai politik apa pun, sebagai sebuah bukti tanda penyemaian idealisme itu </p><p>sendiri. </p><p> Dengan begitulah, setidaknya kedepan Jamaah tarbiyah mampu melahirkan kader-kader </p><p>tangguh yang paradigma berpikirnya sejak awal sudah terbiasa dengan mengedepankan risalah </p><p>perjuangan, mereka yang mengenal permasalahan masyarakat dan menjadi kader-kader yang </p><p>lebih mementingkan kepentingan umat ketimbang hanya memikirkan kepentingan golongan, </p><p>terlebih lagi hanya memikirkan demi kepentingan dirinya ansich. Sehingga, ketika pasca kampus </p><p>mereka menjadi orang-orang yang militan, tangguh, dan kuat untuk selalu berorientasi </p><p>kebermanfaatan bagi orang banyak. Mereka menjadi politisi ataupun menjadi ahli di bidang apa </p><p>pun, adalah mereka yang matang dan mengetahui apa yang selama ini menjadi penderitaan </p><p>masyarakat. Sehingga ruh perjuangan itu hidup, tidak hanya dengan berorientasi pada </p><p>pergumulan elektabilitas semata. </p><p> Cara Kita Memaknai al-jamaah hiya al-hizb </p><p> Mungkin, yang akan menjadi permasalahan selanjutnya adalah ketika kita bertemu pada </p><p>sebuah adagium al-jamaah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-jamaah atau dengan kata lain; </p><p>ketika kita menjadi bagian dari Jamaah tarbiyah, maka sudah sejatinya kita menjadi kader </p><p>partai. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa adagium seperti itu muncul? Maka yang harus </p><p>kita pelajari selanjutnya adalah konteks sejarah sebelum memasuki masa reformasi. Arif </p><p>Munandar menyatakan; memasuki tahun 1997, dalam rencana awal Jamaah Tarbiyah </p><p>mencetuskan bahwa mereka akan memasukki mihwar muasasi dengan terjunnya ke dalam </p><p>politik parlementer sebagai bentuk perjuangan Islahul Hukumah (perbaikan Pemerintahan) pada </p><p>tahun 2010. Karena itu rencana tersebut dinamakan Visi 2010. </p><p>Namun kemudian terjadilah Reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dan rezim Orde </p><p>Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan membuka peluang mendirikan partai politik </p><p>dengan azas yang beragam, termasuk azas Islam. Dengan diambilnya keputusan mendirikan </p><p>Partai Keadilan tahun 1998, artinya mihwar muassasi mengalami percepatan 12 tahun, dari </p><p>semula dicanangkan akan memasuki mihwar tersebut pada tahun 2010. </p></li><li><p>Ketika mengalami percepatan selama 12 tahun itulah, maka timbul sebuah konsekuensi </p><p>logis dimana Jamaah tarbiyah bukan hanya berbicara tentang percepatan memasuki ranah </p><p>politik, melainkan juga memperhitungkan kekuatan massa pemilih dalam membangun </p><p>elektabilitas. Pada tahun 1998 Arif Munandar mengambarkan; ketika pertama kali terjun ke politik </p><p>pada tahun 1998 jumlah kader Jamaah Tarbiyah mencapai 33 ribu orang, 3 ribu di antaranya </p><p>adalah Anggota Inti. Dari jumlah 33 ribu orang, maka Jamaah tarbiyah harus berfikir strategis </p><p>tentang bagaimana dari jumlah kader yang masih puluhan ribu ini mampu mempengaruhi ratusan </p><p>juta penduduk Indonesia untuk memilih PK (sebelum menjadi PKS) pada masa itu? </p><p>Disinilah letaknya, kemunculan adagium tersebut harus dipahami bahwa al-jamaah hiya </p><p>al-hizb wa al- hizb huwa al-jamaah adalah sebuah strategi yang dipilih pada masa itu. </p><p>Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sapto Waluyo dalam Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep </p><p>dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera dimasa Transisi pun juga mengafirmasi bahwa kala </p><p>itu ijtihad menyatukan Jamaah dengan partai sebagai satu kesatuan identitas adalah sebuah </p><p>ijtihad politik yang menekankan bahwa setiap identitas status kader sebagai jamaah yang </p><p>bekerja diberbagai bidang seperti; pendidikan, pekerja sosial, dll juga harus menjadi simbol bagi </p><p>identitas partai yang mampu menggait pemilih. Dengan kata lain, setiap individu </p><p>dalam Jamaah dari berbagai kalangan juga harus dituntut bertumpu menjadi bagian dari pegiat </p><p>partai politik karena jumlah massa yang masih minim. </p><p>Oleh karena itu, sebagaimana penafsiran terhadap adagium tersebut dapat dipahami </p><p>bahwa; al-jamaah hiya al-hizb wa al- hizb huwa al-jamaah bukanlah suatu hal yang </p><p>bersifat tsawabit atau-pun mutlak. Melainkan harus dimaknai sebagai sebuah strategi dalam </p><p>berpolitik, yang dalam pemaknaan asas-nya tetap harus dibedakan diantara keduanya dengan </p><p>sebuah pemahaman bahwa partai adalah wajihah yang bersifat mutaghoyyirot tidaklah sama </p><p>pemaknaannya dengan jamaah yang bersifat tsawabit. Penyatuan diantara keduanya bukanlah </p><p>suatu hal yang permanen dan diantara keduanya tidak berada dalam posisi </p><p>yang equal, melainkan jamaah harus dimaknai berada di atas partai itu sendiri. Dengan </p><p>begitu, jamaah dapat berfungsi sebagai social control dan checks and balances terhadap kinerja </p><p>partai serta memberikan ruang bagi setiap kader untuk mengkritisi kinerja partai itu sendiri. </p><p>Perihal tersebut dapat diperkuat dengan prosentase Jamaah itu sendiri. Arif Munandar </p><p>menyatakan; pada tahun 2004, jumlah kader Jamaah Tarbiyah mengalami pertumbuhan </p><p>mencapai 400 ribu orang. Dalam Sensus tahun 2009, jumlah kader Jamaah Tarbiyah </p><p>membengkak menjadi lebih dari 800 ribu orang. Itu artinya, kalkulasi pertumbuhan setiap tahun </p><p>terhitung dari tahun 1998 mencapai 2009 saja mencapai 70 ribu kader pertahun. </p><p>Itu artinya, dengan pertumbuhan jumlah kader yang mengalami peningkatan dari tahun-</p><p>ketahun adagium pun seharusnya bisa berganti menjadi Al-hizbu mina Al- Jamaah atau partai </p><p>adalah bagian dari Jamaah. Atau sekali pun kader belum siap untuk merubah adagium tersebut, </p><p>setidaknya dengan kalkulasi jumlah kader yang mencapai ratusan ribu kader tersebut bisa </p><p>diorientasikan bukan hanya diprioritaskan sebagai identitas politik yang selama ini dipergulirkan </p><p>untuk memprioritaskan kemenangan politik, melainkan juga memprioritaskan identitas </p><p>profesional yang diarahkan untuk menjadi ahli di bidangnya masing-masing, seperti; ahli agama, </p><p>ahli ekonomi, ahli sosial, ahli kedokteran yang semestinya di arahkan dan prioritaskan secara </p><p>terorganisir dan mengalami penekanan olehjamaah terhadap kadernya sendiri. </p><p>Dari perihal inilah, sekiranya Jamaah terutama jamaah kampus bisa memahami </p><p>profesionalisme dan kemandirian yang harus dikedepankan oleh setiap kadernya. Ada batasan-</p></li><li><p>batasan tertentu dimana Jamaah tidak selamanya menuntut kita untuk menjadi bagian dari dari </p><p>partai dan menjadi bagian dari seorang pembelajar. Semoga dengan cara berpikir yang seperti </p><p>inilah, kedepan Jamaah tarbiyah mampu menjadi taring peradaban baru untuk kehidupan agama </p><p>dan Indonesia yang lebih baik. </p><p>Wallahu Alam Bii Showaab.. </p><p>[1] Perihal ini juga dapat dihitung dari sejauhmana kedekatan aktivis dakwah hari ini </p><p>terhadap kegiatan belajar dan belajar yang sesungguhnya. Suatu hari, pada kajian Manhaj yang </p><p>disampaikan oleh ustadz Deden di Masjid Marldhiyyah, beliau bertanya kepada para kader </p><p>tarbiyah kampus yang sedang mengikuti kajian tersebut. Siapa diantara kalian yang sudah </p><p>selesai khatam membaca Sirah Nabawiyah siapa pun penulisnya? Silahkan tunjuk tangan Dari </p><p>sekian banyak kader tarbiyah yang hadir dalam kajian tersebut baik ikhwan maupun akhwat, </p><p>hanya ada dua orang yang sudah mengkahtamkan Sirah Nabawiyah. Satu orang ikhwan dan </p><p>satu orang akhwat. Selanjutnya, ustadz Deden bertanya kembali, siapa yang sudah membaca </p><p>buku biografi tokoh apa pun hingga khatam siapa pun tokohnya? dan yang mengacungkan bukti </p><p>tanda selesainya membaca biografi tokoh itu pun hanya ada dua orang, satu ikhwan dan satu </p><p>akhwat. Bagi saya...</p></li></ul>