Askep Bidan

  • Published on
    26-Oct-2015

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Askep BidanKamis, 01 November 2012</p> <p>STARNDAR PROFESI BIDAN DI DALAM ASPEK HUKUM PRAKTEK BIDAN</p> <p>STARNDARPROFESI BIDAN DI DALAM ASPEK HUKUM PRAKTEK BIDANDISUSUNOLEHLIUNCHENSHE</p> <p>AKADEMI KEBIDANAN DARMO MEDANT.A 2012/2013</p> <p>KATA PENGANTARPuji serta syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Kelompok berupa makalah ini sebagai tugas mata kuliah dengan judulSTANDART PROFESI DIDALAM ASPEK HUKUM PRAKTEK BIDANdapat diselesaikan tepat pada waktunya.Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun terutama dari dosen mata kuliah serta pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap semoga hasil dari penulisan makalah ini kelak dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.Medan,Oktober 2012PenulisBAB IPENDAHULUAN</p> <p>1.1Latar BelakangSejarah menunjukkan bahwa bidan adalah salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Peran dan posisi bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati, mendampingi, serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik.Sejak zaman pra sejarah, dalam naskah kuno sudah tercatat bidan dari Mesir yang berani ambil resiko membela keselamatan bayi-bayi laki-laki bangsa Yahudi yang diperintahkan oleh Firaun untuk di bunuh. Mereka sudah menunjukkan sikap etika moral yang tinggi dan takwa kepada Tuhan dalam membela orang-orang yang berada dalam posisi yang lemah, yang pada zaman modern ini, kita sebut peran advokasi. Bidan sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dimilikinyaKeberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Pada tahun 1993 WHO merekomendasikan agar bidan di bekali pengetahuan dan ketrampilan penanganan kegawatdaruratan kebidanan yang relevan. Untuk itu pada tahun 1996 Depkes telah menerbitkan Permenkes No.572/PER/Menkes/VI/96 yang memberikan wewenang dan perlindungan bagi bidan dalam melaksanakan tindakan penyelamatan jiwa ibu dan bayi baru lahir.Pada pertemuan pengelola program Safe Mother Hood dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara pada tahun 1995, disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan diupayakan agar dapat memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif.Sebagai tindak lanjutnya WHO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan. Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di tingkat masyarakat.Dengan adanya standar pelayanan, masyarakat akan memiliki rasa kepercayaan yang lebih baik terhadap pelaksana pelayanan. Suatu standar akan lebih efektif apabila dapat diobservasi dan diukur, realistis, mudah dilakukan dan dibutuhkan. Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan sehingga standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan1.2Ruang Lingkup MasalahRuang lingkup pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai Spek hukum dalam praktek kebidanan1.3Tujuan dan Maksud Penulisan1.Mahasiswa mampu mempelajari dan melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi lahir dengan trauma lahir.2.Untuk mengingatkan kita kembali, untuk semaksimal mungkin melakukan penatalaksanaan perioperatif pada obstuksi usus untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pada bayi dan anak1.4Metodologi PenulisanMetodologi penulisan merupakan cara untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan atau pemecahan suatu masalah yang pada dasarnya menggunakan metode ilmiah, dalam penyusunan makalah ini kami menggunakan metode studi pustaka melalui referensi-referensi yang ada di perpustakaan kampus maupun internet.1.5Sistematika PenulisanKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN1.1Latar Belakang1.2Ruang Lingkup Masalah1.3Tujuan dan Maksud Penulisan1.4Metodologi Penulisan1.5Sistematika PenulisanBAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Bidan2.2 Standar Asuhan Kebidanan2.3 Registrasi Praktik Bidan2.4 Kewenangan Bidan di Komunitas2.5 Aspek Hukum Perdata memiliki 2 bentuk pertanggung jawaban hokumSanksi dari timbulnya gugatan adanya Wanprestasi maupun adanya PMH, secara hukum perdata, dapat kita teliti pasal pasalBAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan3.2 SaranDAFTAR PUSTAKABAB IIPEMBAHASAN2.1Pengertian BidanDalam bahasa inggris, kata Midwife (Bidan) berarti with woman(bersama wanita, mid = together, wife = a woman. Dalam bahasa Perancis, sage femme (Bidan) berarti wanita bijaksana,sedangkan dalam bahasa latin, cum-mater (Bidan) bearti berkaitan dengan wanita.Menurut churchill, bidan adalah a health worker who may or may not formally trained and is a physician, that delivers babies and provides associated maternal care (seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak dan bukan seorang dokter, yang membantu pelahiran bayi serta memberi perawatan maternal terkait).Definisi Bidan (ICM): bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Bidan merupakan salah satu profesi tertua didunia sejak adanya peradaban umat manusia.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggungjawab, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan, asuhan dan nasehat yang diperlukan selama kehamilan, persalinan dan nifas, memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak.KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlakuMenurut WHO bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.2.2Standar Asuhan KebidananStandar asuhan kebidanan sangat penting di dalam menentukan apakah seorang bidan telah melanggar kewajibannya dalam menjalankan tugas profesinya. Adapun standar asuhan kebidanan terdiri dari :Standar I : Metode AsuhanMerupakan asuhan kebidanan yang dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu : pengumpulan data, analisa data, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.Standar II : PengkajianPengumpulan data mengenai status kesehatan klien yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.Standar III : Diagnosa KebidananDiagnosa Kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas dan sistematis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien sesuai dengan wewenang bidan berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan.Standar IV : Rencana AsuhanRencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.Standar V : TindakanTindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien dan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.Standar VI : Partisipasi klienTindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/pertisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.Standar VII : PengawasanMonitoring atau pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.Standar VIII : EvaluasiEvaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan secara terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.Standar IX : DokumentasiAsuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.2.3Registrasi Praktik BidanBidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun intenasional oleh International Confederation of Midwives (ICM). Dalam menjalankan tugasnya, seorang bidan harus memiliki kualifiksi agar mendapatkan lisensi untuk praktek.Praktek pelayanan bidan perorangan (swasta), merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan memperoleh akses pelayanan yang bermutu dari pelayanan bidan, perlu adanya regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai dengan standarDalam hal ini pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai registrasi dan praktik bidan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 (Revisi dari Permenkes No.572/MENKES/PER/VI/1996).Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar tampilan minimal yang ditetapkan. Bidan yang baru lulus dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIB dengan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah bidan. Kelengkapan registrasi meliputi :-Fotokopi ijazah bidan.-Fotokopi transkrip nilai akademik.-Surat keterangan sehat dari dokter.-Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.Bidan yang menjalankan praktek pada sarana kesehatan atau dan perorangan harus memiliki SIPB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :-Fotokopi SIB yang masih berlaku.-Fotokopi ijazah bidan.Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.-Surat keterangan sehat dari dokter.-Rekomendasi dari organisasi profesi.-Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.-SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.2.4Kewenangan Bidan Di KomunitasBidan dalam menjalankan praktiknya di komunitas berwenang untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi 8 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat, yang meliputi :1.Pengetahuan dasar-Konsep dasar dan sasaran kebidanan komunitas.-Masalah kebidanan komunitas.-Pendekatan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga, kelompok dan masyarakat.-Strategi pelayanan kebidanan komunitas.-Upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga dan masyarakat.-Faktor faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.-Sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak.2.Pengetahuan tambahan-Kepemimpinan untuk semua (Kesuma)-Pemasaran social-Peran serta masyarakat-Audit maternal perinatal-Perilaku kesehatan masyarakat-Program program pemerintah yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak (Safe Mother Hood dan Gerakan Sa g. Paradigma sehat tahun 2010.3.Keterampilan dasar-Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas laktasi, bayi, balita dan KB di masyarakat.-Mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak.-Melakukan pertolongan persalinan dirumah dan polindes.-Melaksanakan penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak.-Melaksanakan penyuluhan dan konseling kesehatan.-Melakukan pencatatan dan pelaporan4.Keterampilan tambahan-Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA.-Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi.-Mengelola dan memberikan obat obatan sesuai dengan kewenangannya.-Menggunakan tehnologi tepat guna.-Pengertian ProfesiProfesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan teknik.Bidan Sebagai ProfesiSebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus. Sebagaii pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu:-Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.-Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu-Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,-Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.Perilaku Profesional Bidan1. Bertindak sesuai keahliannya2. Mempunyai moral yang tinggi3. Bersifat jujur4. Tidak melakukan coba-coba5. Tidak memberikan janji yang berlebihan6. Mengembangkan kemitraan7. Terampil berkomunikasi8. Mengenal batas kemampuan9. Mengadvokasi pilihan ibu2.5Aspek Hukum Perdata memiliki 2 bentuk pertanggung jawaban hukum yaitu :1. Wanprestasi, yaitu pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkannya,hasil tidak sesuai2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan perbuatanya, sehingga menimbulkan kerugian.baik moril atau materil bagi keluarga ps/ps;Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata/BW :1. Setiap tindakan yg menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yg melakukanya harus membayar kompensasi kerugian(pasal 1365 BW ).2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yg dilakukanya dengan sengaja , tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (pasal 366 BW)3. Seseorang harus memberikan pertanggungjawabaan tidak hanya karena kerugian atas tindakan pelayanannya akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian orang lain dibawah pengawasanya.(pasal 1367 KUHPerdata).3. Tuntutan perdata pada dasarnya bertujuan utuk memperoleh kompensasi atas kerugian yg diderita , oleh karena itu sebagai dasar dalam menuntut seorang tenaga kesehatan termasuk bidan dalam menjalankan profesinya adalah adanya wanprestasi atau adanya perbuatan melawan hukum, seperti terurai diatas.4. Dalam aspek hukum,wanprestasiadalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibanya yang didasarkan adanya perikatan atau perjannjian/kontrak kerja,2.6Sanksi dari timbulnya gugatan adanya Wanprestasi maupun adanya PMH, secara hukum perdata, dapat kita teliti pasal pasal berikut ini :1.Pasal 1354 KUH Perdata:Jika seorang dengan sukarela, denga...</p>