Bab II TEORI DASAR - . Kulit silinder; 3. Kulit kerucut. 14 Gambar 2.4Bidang proyeksi peta ... Setiap model proyeksi peta mempunyai kelemahan dan ada

  • Published on
    21-Feb-2018

  • View
    226

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

  • 7

    Bab II

    TEORI DASAR

    2.1 Batas Daerah

    A. Konsep Batas Daerah

    batas daerah adalah garis pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu

    daerah dengan daerah lain. Batas daerah administrasi adalah wilayah yang batas-

    batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan, seperti:

    Provinsi, kota, kabupaten, dll.

    Batas Daerah merupakan salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi

    suatu daerah. Oleh sebab itu, sebuah proses penetapan dan penegasan batas diperlukan

    dalam mewujudkan suatu batas yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan suatu

    konflik yang terjadi akibat adanya pertampalan daerah kewenangan.

    B. Konsep Penetapan dan Penegasan Batas

    penetapan dan penegasanmerupakan dua Istilah yang berbeda.

    istilah penetapan berarti penentuan batas di atas peta, sedangan penegasan adalah

    menentukan titik-titik batas di lapangan. Dengan kata lain, penegasan

    merupakan tahap lanjutan dari penetapan batas. Titik-titik yang ditentukan di atas

    peta merupakan hasil dari proses penetapan, sedangkan penegasan berfungsi

    untuk membawa (menentukan) titik-titik tersebut ke lapangan dengan tanda

    yang bisa diamati secara fisik. Penegasan merupakan proses stake out atas

    koordinat titik yang sebelumnya telah ditentukan melalui proses penetapan[Arsana,

    2006].

    Suatu batas daerah dikatakan jelas dan tegas jika memenuhi kriteria sebagai

    berikut:

  • 8

    a. Batas tersebut memiliki kepastian hukum, dalam hal ini ada produk

    hukum yang mengatur dan menetapkannya.

    b. Batas tersebut dapat diukur, dalam hal ini yang dimaksud adalah dapat

    diketahui secara tepat titik koordinat geografisnya.

    C. Landasan Hukum Terkait Batas Daerah di Darat

    Dalam hukum internasional, penetapan serta penegasan batas daerah di darat

    merupakan urusan dan kebijakan dalam negeri suatu negara. Di Indonesia terdapat

    beberapa landasan hukum yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas

    daerah di darat. Beberapa diantaranya adalah:

    a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

    Undang-undang Pemerintahan Daerah tidak mengamanati secara

    langsung pelaksanaan penegasan batas suatu daerah. Namun, pada pasal 4

    Undang-undang pemerintahan daerah mengamanati kepada setiap daerah

    untuk melegalkan wilayahnya kedalam suatu Undang-undang

    pembentukan daerah. Undang-undang pembentukan daerah meliputi

    nama daerah, cakupan wilayah, batas ibukota dan lain-lain. Karena

    cakupan suatu wilayah termasuk didalam salah satu syarat Undang-

    undang pembentukan daerah maka diperlukan suatu penegasan batas

    daerah.

    b. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. undang-undang ini

    memuat masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

    daerah termasuk tentang Dana Alokasi Umum(DAU) untuk suatu daerah

    yang dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang

  • 9

    bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah Kabupaten/kota(pasal

    31). Besarnya DAU bergantung pada luas suatu daerah. Untuk

    menghitung luas daerah diperlukan data batas daerah yang jelas.

    c. Undang-undang No. 04 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Suatu

    peta dasar terdiri atas garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi,

    batas wilayah, dll. Batas wilayah digambarkan berdasarkan dokumen

    penetapan penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan oleh Instansi

    Pemerintah yang berwenang(pasal 16).

    d. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan. peraturan ini membagi urusan pemerintahan menjadi tiga

    yaitu urusan pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan

    kabupaten/kota. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan suatu daerah

    harus mengetahui batas administratif yang menjadi wilayah

    wewenangnya.

    e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Penegasan Batas Daerah.

    Secara skematis hubungan beberapa landasan hukum diatas dapat

    digambarkan pada diagram alur pada gambar 2.2, sebagai berikut:

  • 10

    Gambar 2.1 Skema dasar hukum dalam penegasan batas daerah di darat.

    2.2 Konsep Spatial

    Ada beberapa konsep Spatial yang perlu dipahami dalam memahami konsep

    penegasan batas darat daerah. Konsep Spatial tersebut antara lain adalah sistem

    koordinat, sistem referensi koordinat, sistem koordinat geodetik, sistem proyeksi,

    sistem proyeksi UTM, skala peta dan arah utara.

    A. Sistem Koordinat

    Koordinat adalah pernyataan Posisi suatu titik secara kuantitatif (baik dalam 1D,

    2D, 3D, ataupun 4D). koordinat tidak hanya memberi deskripsi kuantitatif tentang

    posisi, tapi juga pergerakan (trayektori) suatu titik. Untuk menjamin adanya konsistensi

    dan standarisasi, diperlukan suatu sistem dalam menyatakan suatu koordinat yang

    Undang-undang

    pembentukan daerah

    ASPEK TEKNIS

    Mengamanati dibuatnya

    Mensyaratkan

    UU No 32 Tahun 2004

    tentang Pemerintahan

    Daerah(pasal 4)

    penegasan batas

    Cakupan wilayah dengan

    batas yang jelas

    UU No 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan

    (pasal 27-37)

    Perhitungan DAU (dana

    alokasi umum)

    UU No 4 Tahun 2011 tentang

    Informasi Geospasial (pasal

    12, 16 dan 21)

    Pembuatan peta dasar

    Permendagri no 1

    tahun 2006

  • 11

    disebut sistem koordinat. Sistem koordinat memudahkan pendeskripsian, perhitungan

    dan analisa, baik yang sifatnya geometrik maupun dinamik [Abidin,1997]

    B. Sistem Referensi Koordinat

    Sistem referensi koordinat adalah sistem (termasuk teori, konsep, deskripsi fisis

    dan geometris, serta standar dan parameter) yang digunakan dalam pendefinisian

    koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Sistem referensi digunakan

    sebagai acuan untuk menyatakan nilai suatu titik. Realisasi praktis dari sistem referensi

    adalah kerangka referensi. Kerangka referensi digunakan untuk pendeskripsian secara

    kuantitatif posisi dan pergerakan titik titik. Kerangka referensi biasanya direalisasikan

    dengan melakukan pengamatan-pengamatan geodetik, dan umumnya direpresentasikan

    dengan menggunakan suatu set koordinat dari sekumpulan titik maupun objek. Berikut

    merupakan jenis-jenis sistem referensi yang biasa dipakai dalam pendeskripsian posisi

    [Abidin,2001]:

    1. CIS (Conventional Inertial System) ialah sistem referansi koordinat yang

    biasa digunakan untuk pendeskripsian posisi dan pergerakan satelit.

    Sifatnya geosentrik dan terikat langit.

    2. CTS (Conventional Terestrial System) ialah sistem referansi koordinat

    yang biasa digunakan untuk menyatakan posisi di permukaan bumi.

    Sifatnya geosentrik dan terikat bumi.

    Gambar 2.2 Sistem Koordinat WGS 84[abidin, 2006]

  • 12

    Salah satu realisasi dari CTS adalah WGS 84 (World Geodetic System 84).

    WGS 84 adalah sistem yang saat ini digunakan oleh sistem navigasi GPS. WGS 84

    pada prinsipnya adalah sistem koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan

    dipantau oleh NIMA (National Imaery and Mapping) Amerika Serikat. Berikut

    merupakan parameter WGS 84 :

    b = 6356752,3142 m;

    f = 1/298,257223563;

    e = 0,00669437999013.

    Dengan memanfaatkan teknologi GPS dalam melakukan penentuan posisi, maka

    secara tidak langsung posisi titik-titik yang ditentukan nilainya tersebut akan berada

    pada satu sistem referensi WGS-84[Abidin,2006].

    C. Sistem Koordinat Geodetik

    Sistem koordinat geodetik mempunyai parameter lintang, bujur dan tinggi

    geodetik. Sistem koordinat geodetik mengacu pada ellipsoid referensi tertentu yang

    dipakai untuk mendekati model permukaan bumi dimana nilainya bergantung pada

    ukuran, bentuk dan orientasi ellipsoid. Lokasi titik nol dari sistem koordinat geodetik

    berada pada pusat ellipsoid. namun, pusat ellipsoid belum tentu berada pada titik pusat

    massa bumi. Orientasi dari sumbu-sumbu koordinat geodetik terikat ke bumi. Posisi

    suatu titik dalam sistem koordinat geodetik dinyatakan dalam basaran sudut dan jarak,

    seperti yang di jelaskan sebagai berikut :

    (Lintang ) = sudut yang dibentuk oleh normal ellipsoid yang melalui

    titik tersebut dengan bidang ekuator, yang nilainya berkisar -90o 90o.

    (Bujur) = sudut yang dibentuk antara meridian suatu titik, pusat

    ellipsoid dan meridian referensi (yaitu meridian yang melalui Greenwich),

    yang nilainya berkisar 0o 180

    o E dan 180

    o W 0

    o .

  • 13

    h (Tinggi) = tinggi suatu titik di atas ellipsoid(h) dihitung sepanjang

    normal ellipsoid yang melalui titik tersebut.

    D. Sistem Proyeksi

    Sistem proyeksi adalah sistem penyajian permukaan bumi yang tidak beraturan

    pada suatu bidang datar dengan metode geometris dan matematis tertentu. Gambar

    berikut ini merupakan ilustrasinya :

    Gambar 2.3 Proyeksi Peta[prijatna, 2005]

    Untuk dapat melakukan sebuah proyeksi peta diperlukan sebuah bidang

    proyeksi. Bidang proyeksi adalah bentuk-bentuk matematika yang dapat dijadikan

    bidang datar, dapat berupa:

    1. Bidang datar;

    2. Kulit silinder;

    3. Kulit kerucut.

  • 14

    Gambar 2.4 Bidang proyeksi peta

    Ditinjau dari kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, maka dapat dimengerti

    bahwa akan terjadi distorsi antara bumi dengan bidang proyeksi. Oleh karena itu,

    berdasarkan sifat distorsinya proyeksi peta terbagi atas:

    1. Ekidistan yaitu dengan mempertahankan nilai jarak;

    2. konform yaitu dengan mempertahankan besarnya sudut dan

    bentuk;

    3. ekivalen yaitu dengan mempertahankan luas suatu daerah.

    Setiap model proyeksi peta mempunyai kelemahan dan kelebihan.Tidak ada

    model proyeksi peta terbaik. Apabila satu atau dua jenis distorsi diminimalkan, maka

    distorsi lainnya akan membesar. Beberapa model proyeksi peta telah didesain optimal

    agar semua jenis distorsi magnitudenya tidak terlalu besar. Pembuat peta harus

    memilih model proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti

    meminimalkan distorsi fitur-fitur yang sekiranya penting [Prijatna, 2005].

  • 15

    Ada banyak sistem proyeksi peta yang dikenal, diantaranya Mercator,

    Lambert,Polyeder, Tranverse mercator, Universal Transverse Mercator(UTM) dan

    Tranverse Mercator 3o. Sistem proyeksi Universal Transverse Mercator(UTM) dan

    Tranverse Mercator 3o merupakan sistem proyeksi yang diterapkan pada pemetaan di

    Indonesia.

    E. Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM)

    Universal Transverse Mercator (UTM) adalah sistem proyeksi Transverse

    Mercator yang cakupannya dibatasi pada area =3o atau dengan lebar zona 6

    o serta

    faktor perbesaran pada meridian sentral sebesar 0.9996[Prijatna, 2005].

    Gambar 2.5 Zona UTM Dunia[prijatna, 2005]

    Univesal Tranverse Mercator menggunakan lebar zona proyeksi yang cukup

    lebar untuk dapat memetakan daerah yang luas, berikut ini merupakan tabel zona

    proyeksi UTM untuk wilayah Indonesia:

  • 16

    Tabel 2.1 Daftar Zona Proyeksi UTM Untuk Wilayah Indonesia

    Universal Transverse Mercator

    No Zona Mer. Sentral Mer. Batas

    Barat Timur

    46 93o

    90 o

    96 o

    47 99 o

    96 o

    102 o

    48 105 o

    102 o

    108 o

    49 111 o

    108 o

    114 o

    50 117 o

    114 o

    120 o

    51 123 o

    120 o

    126 o

    52 129 o

    126 o

    132 o

    53 135 o

    132 o

    138 o

    54 141 o

    138 o

    144 o

    [soedomo,2004]

    F. Tranverse Mercator 3o

    Sistem proyeksi ini diterapkan di Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN)

    untuk seluruh kawasan indonesia. Lebar zona sistem proyeksi ini adalah 3o

    agar

    distorsi jarak tidak besar dan distorsi sudut ditiadakan.(soedomo, 2003)

    G. Garis Kerangka peta

    Gariss kerangka peta dibagi menjadi 2,yaitu

    1. Grid

    Garis-garis pada muka peta yang tergambar saling tegak lurus, dan

    perpotongannya merupakan koordinat proyeksi. Penyajian garis grid pada muka

    peta dan garis tepi peta lebih banyak digunakan pada peta-peta skala besar. Pada

    beberapa peta untuk keperluan teknis, sering digunakan garis grid dengan sistem

    koordinat lokal yang hanya dapat digunakan untuk suatu keperluan tertentu.

    Untuk suatu pemetaan sistematis (misalnya peta dasar nasional) harus digunakan

    sistem grid yang sifatnya seragam (universal).

  • 17

    2. Gratikul

    Garis-garis pada muka peta yang tergambar tidak saling tegak lurus, dan

    perpotongannya merupakan koordinat geografis. Penyajian garis gratikul pada

    muka peta dan garis tepi peta lebih banyak digunakan pada peta-peta skala kecil.

    (hadwi,2011)

    Gambar 2.6 Gratikul dan Grid

    H. Skala Peta

    1. Pengertian Skala

    Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan

    jarak tersebut di permukaan bumi. Pada peta skala 1:50.000, jarak 1 cm di peta berati

    50.000 cm atau 500 meter di lapangan. Andaikan diukur jarak 3 cm di peta skala

    1:50.000, ini berarti jarak di lapangan adalah[Bakosurtanal, 2004]:

    3 cm di peta = 3 x 50.000 cm

    = 150.000 cm

  • 18

    = 1,5 km di lapangan

    2. Pernyataan Skala Peta

    Ada dua (2) cara menyatakan skala pada peta, yaitu:

    a) Cara numerik atau angka, misalnya 1:50.000, 1:100.000, 1:500.000, dan

    lainnya.

    b) Cara grafis, seperti gambar di bawah ini

    Gambar 2.7 Skala-skala grafis pada peta batas daerah

    2013-02-08T01:31:53-0800DIGITAL CONTENT

Recommended

View more >