BAB IV Revisi Terakhir

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    308

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

BAB IV PEMBAHASAN Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Perdagangan dalam Peraturan Pemungutan Pajak di Indonesia ditinjau dari Konsep Pajak Pertambahan Nilai Di dalam bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai permasalahan dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) atas penyerahan jasa perdagangan ditinjau dari konsep PPN. Sebelum membahas perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan harus diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam konsep PPN terdapat dua prinsip yang berkaitan dengan kewenangan atau yuridiksi suatu negara untuk memungut PPN yaitu prinsip tempat asal (origin principle) dan prinsip tempat tujuan (destination principle). Kedua prinsip ini dalam menentukan kewenangan pemungutan PPN dengan menggunakan konsep yang berbeda. Inti dari destination principle adalah suatu negara berhak mengenakan PPN berdasarkan tempat konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, untuk origin principle adalah tempat asal produsen Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Hampir banyak negara sekarang ini menggunakan prinsip tujuan barang, karena lebih netral untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya iklim perdagangan internasional yang fair dan netral (Rosdiana 225). Untuk mengetahui Indonesia menganut prinsip yang mana, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam bab ini. Berkaitan dengan prinsip pemungutan diatas, Indonesia dalam memungut PPN atas penyerahan jasa perdagangan ada beberapa peraturan pemungutan PPN yang terkait antara lain Undang-undang PPN tahun 2000 (Undang-undang Nomor 18 tahun 2000), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 08/PJ.52/1996 tentang jasa perdagangan dan beberapa surat penegasan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan pemungutan PPN tersebut di lapangan tidak terpakai semua, melainkan hanya satu atau dua peraturan yang digunakan dengan interprestasi hukum yang berbeda-beda sehingga sering terjadi perselisihan antara Wajib Pajak dan petugas pajak, permasalahan ini pun membuat para akademisi perpajakan menuangkan pendapatnya di berbagai media. Perselisihan pendapat ini yang ingin peneliti bahas di dalam bab ini dengan menyandingkan tiga dasar hukum yang terkait tersebut dengan konsep PPN dalam

kewenangan suatu negara memungut PPN yaitu destination principle dan origin principle. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ketiga dasar hukum tersebut dengan konsep PPN, peneliti ambil dari beberapa sumber antara lain: teori PPN pada bab II, peraturan pajak yang tekait pada bab III hasil wawancara dengan pembuat kebijakan (Direktorat Jenderal Pajak), pemeriksa pajak, Wajib Pajak (perusahaan jasa perdagangan), akademisi perpajakan (pakar pajak/PPN). Dalam mempermudah dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian di dalam skripsi ini, peneliti telah membuat operasionalisasi konsep yang ada di dalam bab II. Pada bab IV ini peneliti bagi menjadi 3 sub bab, yaitu: 1. perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Undang-undang PPN tahun 2000, 2. perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Surat Edaran Direktorat jenderal pajak nomor 08/PJ.52/1996, 3. perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Keputusan Menteri Keuangan/ KMK.04/1989. 4. perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Surat Penegasan Direktoran Jenderal Pajak sebelum tahun 2004 dan sesudah tahun 2004 Ketiga sub-bab inipun akan dipecah lagi menjadi sub-bab-sub bab untuk lebih memperjelas permasalahan-permasalahan dan mendapatkan titik temunya. A. Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Perdagangan di dalam Undangundang PPN tahun 2000. Untuk membahas perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Undang-undang PPN tahun 2000, penulis bagi menjadi beberapa sub bab. Sub babsub bab tersebut terbagi menjadi 3 bagian, antara lain: 1. kedudukan Undang-undang PPN tahun 2000, 2. perlakuan PPN atas jasa perdagangan, 3. Rancangan Undang-undang mengenai ekspor Jasa kena Pajak. Penulis bagi menjadi 3 sub bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami perlakuan PPN atas penyerahan jasa perdagangan di dalam Undang-undang PPN tahun 2000.

Universitas Indonesia 9 5

A.1. Kedudukan Undang-undang PPN tahun 2000 Peraturan Perundang-undangan Indonesia bersifat hierarki/bertingkat yang mana tidak boleh peraturan yang tingkatnya lebih rendah mengatur mengenai sesuatu hal yang diatur oleh peraturan dibawahnya apabila tidak diberi wewenang oleh peraturan diatasnya. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Maksud dari Pasal 23A tersebut adalah Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Undang-undang pajak untuk untuk mengatur pajak dan pungutan lainnya. Salah satu Undang-undang pajak adalah Undang-undang PPN. Undang-undang PPN Indonesia telah mengalami dua kali amandemen. Undangundang PPN tahun 2000 (Undang-undang No.18 tahun 2000) adalah Undang-undang PPN amandemen kedua, sebelumnya amandemen pertama adalah Undang-undang PPN tahun 1994 (Undang-undang No.11 tahun 1994), dan yang paling pertama adalah Undang-undang PPN tahun 1984 (Undang-undang No.8 tahun 1983). Undang-undang PPN meskipun telah di amandemen dua kali akan tetapi tidak pernah ada Undangundang PPN amandemen pertama maupun kedua mencabut Undang-undang PPN sebelumnya. Amandemen Undang-undang PPN hanya mengganti pasal-pasal di dalam Undang-undang PPN tanpa menghilangkan filosofi di Undang-undang PPN sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan sebagai pihak dari akademisi perpajakan, sebagai berikut: Undang-undang nomor 8 tahun 1983 dan Undang-undang nomor 11 tahun 1994, kedua Undang-undang itu khan tidak pernah dicabut. Andaikata dicabut, filosofi tidak bisa dimatikan oleh suatu bentuk hukum karena itu filosofi. Filosofi itu tidak tergantung dia dimuat atau tidak dimuat (wawancara dengan Untung Sukardji, 6 November 2008). Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu tax partner Konsultan Pajak Hasubuan Bawazier & Purnomo selaku informan dari pihak praktisi perpajakan, sebagai berikut: UU PPN itu ga berubah dari dulu dari tahun 1984 sampai sekarang filosofinya masih sama dan meskipun telah dua kali amandemen tapi belum ada pernah yang dicabut (wawancara dengan Rizal Bawazier, 8 November 2008).Universitas Indonesia 0 6

Peraturan Daerah Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan selaku informan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak Peraturan I atau praktisi perpajakan, sebagai berikut: Tidak pernah dicabut UU PPN sebelumnya , tapi berubah.. tapi PP nya dicabut menjadi PP 50, PP 50 dicabut dengan PP 143. Jadi karena dicabut maka PPnya jadi tidak berlaku, tapi UU nya tidak, hanya berubah Pasalnya saja, perubahan Pasal nya yang dipakai untuk konteks kekinian, karena tidak mungkin donk karena gak dicabut masih berlaku Pasal yang dihapus tersebut (wawancara dengan Bonar, 20 November 2008). Menurut peneliti, maksud daripada pernyataan Bonar adalah Undang-undang PPN yang telah mengalami perubahan dua kali tersebut tidak mencabut UU PPN sebelumnya melainkan mengganti batang tubuh atau Pasal berikut penjelasannya dan aturan dibawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1988 dicabut PP Nomor 50, PP Nomor 50 mencabut PP Nomor 143, sehingga PP tersebut tidak berlaku lagi akan tetapi Undang-undang PPN sebelumnya tidak dicabut. Untuk memperjelas pembaca, maka peneliti sajikan skema kedudukan Undangundang PPN tahun 2000 di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 2004, sebagai berikut: Bagan hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Bagan 4.1

Sumber: diolah oleh peneliti Undang-undang PPN dalam hal tertentu mengamanatkan peraturan dibawahnya

Universitas Indonesia 1 6

Tidak Ya

Diamanatkan oleh UU PPN ?

seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Setiap peraturan yang diamanatkan oleh Undang-undang PPN maka bersifat mengikat secara hukum meskipun tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 2004 tersebut. Untuk lebih memperjelas pembaca mengenai peraturan yang bersifat mengikat secara hukum yang tidak ada di disebutkan didalam struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 2004, sebagai berikut: Bagan Peraturan PPN Yang Mengikat Secara Hukum dibawah UU PPN Bagan 4.2

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Universitas Indonesia 2 6

Undang-undang Dasar 1945 memberi amanat untuk mengatur PPN kepada Undangundang PPN, maka dapat dikatakan Undang-undang PPN menduduki hierarki tertinggi di bawah Undang-undang Dasar 1945. Dapat peneliti katakan bahwa peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang PPN yang memiliki kedudukan lebih tinggi. A.2. Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan Untuk membahas perlakuan PPN atas jasa perdagangan di dalam Undang-undang PPN tahun 2000, peneliti bagi menjadi beberapa sub-bab. Sub bab-sub bab tersebut, antara lain: 1. Jasa perdagangan termasuk Jasa Kena Pajak 2. PPN adalah Pajak atas Konsumsi di Dalam Negeri 3. Penentuan tempat konsumsi 4. Pergeseran kata-kata yang dilakukan di dalam Pasal 4 huruf c Penliti bagi menjadi empat sub-bab ini untuk memudahkan pembaca untuk mengerti permasalahan dan jawaban atas perlakuan PPN atas jasa perdagangan di dalam Undang-undang PPN tahun 2000. A.2.1 Jasa Perdagangan termasuk Jasa Kena Pajak Perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Undang-undang PPN telah mengalami beberapa perubahan susunan, di dalam Undang-undang No.8 tahun 1983 hanya menyebutkan positive list Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan semua jasa tidak disebutkan didalam positive list Jasa Kena Pajak tidak terutang PPN, seperti yang te