Bahan Presentasi KPU Pilkada

  • Published on
    18-Sep-2015

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>INDRA PAHLEVI17 SEPTEMBER 2014</p></li><li><p>Sesuai dengan Surat Presiden Nomor R-65/Pres/12/2011 tanggal 15 Desember 2011,perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah menugaskan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.</p></li><li><p>Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/00311/DPR RI/I/2012 tanggal 12Januari 2012, memutuskan/menyetujui Penanganan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah diserahkan kepada Komisi II DPR RI.</p></li><li><p>RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan pembahasannya antara Pemerintah dan DPR RI. Pembahasan RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah melewati 2 (dua) kali masa persidangan dan 8 (delapan) kali perpanjangan. Pembahasan RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam tahapTimus/Timsin.</p></li><li><p>Pembahasan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam forum Panja dan Timus/Timsin telah dilakukan beberapa kali pada Masa Persidangan sebelumnya dan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 lalu tidak terdapat pembahasan, mengingat terdapat beberapa substansi yang masih diperlukan pendalaman lebih lanjut oleh masing-masing fraksi. Selanjutnya dibahas kembali pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015.</p></li><li><p>Terdapat beberapa materi krusial yang masih belum menemukan titik temu dengan sentralnya pada mekanisme pemilihan gubernur dan bupati/walikotaSecara umum terdapat 2 (dua) kelompok pandangan atas mekanisme pemilihan tersebut yaitu a) kelompok yang menghendaki pemilihan secara langsung; dan b) kelompok yang menghendaki pemilihan oleh DPRDPemerintah sendiri, saat dimulainya lagi pembahasan RUU ini 1 Sep 2014 (Timus/Timsin) memiliki posisi bahwa mekanisme pemilihan dipilih langsung oleh rakyat baik untuk gubernur maupun bupati/walikota dari sebelumnya hanya gubernur yang dipilih langsung.</p></li><li><p>Isu lainnya merupakan turunan dari isu utama tersebut seperti paket wakil kepala daerah atau tidak paket (dipilih DPRD atau oleh KDH terpilih), syarat ikatan darah, proses penyelesaian sengketa, dan pilkada serentak.Salah satu isu terkait lainnya adalah tentang pendanaan. Hal ini sangat terkait dengan pilihan pilihan menggunakan APBN atau APBD.</p></li><li><p>Sebelumnya, ketika hampir sepakat untuk dipilih langsung, pendanaan hampir sepakat didanai oleh APBN apalagi akan diselenggarakan secara serentak meski tetap dibuka ruang adanya pendanaan APBD secara terbatas dan akuntabel.Namun pilihannya saat ini ketika nantinya dipilih DPRD, maka pendanaan lebih bersumber dari APBD sebagaimana saat ini.</p></li><li><p>Saat ini, sedang dilakukan penyisiran dan perumusan berdasarkan hasil Rapat Panja dan Timus untuk selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat Panja tanggal 22 September 2014 dengan dua versi (langsung dan DPRD)Hasil Panja akan dilaporkan ke Raker Tingkat I tanggal 23 September dan pengambilan keputusan tingkat II (rapat paripurna) direncanakan tanggal 25 September 2014.Namun demikian proses politik masih berlangsung, sehingga kita tetap harus menunggu hingga detik terakhir.</p></li></ul>