Bukan Sekedar Persoalan - ?· PDM-DKE Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi ...…

  • Published on
    13-Mar-2019

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bukan SekBukan SekBukan SekBukan SekBukan Sekedar Pedar Pedar Pedar Pedar PererererersoalansoalansoalansoalansoalanKKKKKeeeeepemilikanpemilikanpemilikanpemilikanpemilikan

Sepuluh Studi KasusKonflik Tanah dan Sumber Daya Alamdari Jawa Timur dan Flores

Samuel Clark (ed.)

Cici Novia AnggrainiLuthfi AshariSaifullah BarnawiStanis DidakusYan GhewaAgus MahurPeter ManggutMohammad Said

Desember 2004

Conflict and Community Development Research and Analytical ProgramIndonesian Social Development Paper No. 4

Laporan ini dirupakan untuk buat Bank Dunia, Jakarta. Opini yang diungkapkan dalam laporanini sepenuhnya adalah pandangan redaktur dan penulis studi kasus saja dan tidak mencerminkanpandangan Bank Dunia.

Redakturnya bisa dihubungi: sclark@wboj.or.id

Publikasi ini diterbitkan oleh The Conflict and CommunityDevelopment Research and Analytical Team yang merupakanbagian Social Development sector kantor Bank Dunia,Jakarta.

Tulisan ini bukan merupakan publikasi resmi Bank Dunia. Tulisan ini diterbitkan dandidistribusikan secara informal untuk mendorong diskusi dan munculnya tanggapan darikalangan komunitas pembangunan. Temuan, interpretasi, analisis dan kesimpulan yangtermaktub di dalam paper ini merupakan pandangan peneliti dan tidak mencerminkan pandanganBank Dunia, afiliasinya atau anggota Dewan Direksi dari pemerintahan yang diwakilinya.

Untuk kritik dan saran dapat disampaikan ke: sclark@wboj.or.id

Tulisan ini dapat diperoleh di:

World Bank Office JakartaJalan Cik Di Tiro 68A, MentengJakarta PusatIndonesiaTel : +62 (0)21 391 1908/9Fax: +62 (0)21 392 4640

Disain oleh kaptenadoleFoto sampul oleh Poriaman Sitanggang

Daftar Isi

Daftar Singkatan ................................................................................................. i

Ucapan Terima Kasih ......................................................................................... iv

Pendahuluan ....................................................................................................... 1Samuel Clark (Diterjemahkan oleh Olivia Rondonuwu)

Sengketa Tanah Dang Lebar ............................................................................. 16Luthfi Ashari

Warisan Membawa Petaka ................................................................................. 23Mohammad Said

Ketika Inang Tak Lagi Mengayomi Asuhannya:Maka Civil Disobedience-pun Termanifestasi dalam AksiPembakaran Hutan ............................................................................................. 34Cici Novia Anggraini

Tanah Warisan itu Ternyata Telah Terjual:PPK Pemicu Konflik Potensial .......................................................................... 53Saifullah Barnawi

Bukan Sekedar Tanah Ulayat:Konflik Tanah di Desa Golo Meni ..................................................................... 65Peter Manggut

Padang Mbondei Milik Siapa? ........................................................................... 75Agus Mahur

Seteru Antara Satar Teu dan Kadung:Lingko atau Hutan Lindung? ......................................................................... 85Yan Ghewa

Konflik Pemilikan Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa .............................. 106Agus Mahur

Siapa Berhak Memilikinya?Kontroversi Tanah Tak Bertuan ....................................................................... 124Stanis Didakus

Gejolak di Perbatasan:Studi Kasus Masalah Kependudukan di Koting A .......................................... 136Stanis Didakus

Referensi ............................................................................................................. 149

i

Daftar SingkatanAMPI Angkatan Muda Pembaharuan IndonesiaBKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana NasionalBP3 Badan Pembina Penyelenggara PendidikanBPD Badan Perwakilan DesaBPN Badan Pertanahan NasionalBupati Kepala KabupatenCamat Kepala KecamantanDPP Dewan Pastoral ParokiDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahFD Fasilitator Desa (PPK)FGD Focus Group DiscussionKades Kepala DesaKapolpos Kepala Polisi PoskoKapolsek Kepala Polisi SektorKesbanglimas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatKlebun Kepala Desa (Madura)KM Kab Konsultan Manajemen Kabupaten (PPK)KPH Kesatuan Pemangkuan HutanKTP Kartu Tanda PendudukLKD Lembaga Kemasyarakatan DesaMusbangdes Musyawarah Pembangunan DesaMusbangdus Musyawarah Pembangunan DusunOPK Operasi Pasar KeluruhanP3DT Pembangunan Prasarana Pendukung Desa TertinggalPDM-DKE Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis EkonomiPerhutani Perusahaan Hutan Negara IndonesiaPilkades Pemilu Kepala DesaPMD Pembangunan Masyarakat DesaPolres Polisi ResortPolsek Polisi SektorPPK Program Pembangunan KecamatanProna Program Nasional Sertifikasi TanahPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatRPH Resort Polisi HutanSD Sekolah DasarSDI Sekolah Dasar InpresSDK Sekolah Dasar KatolikSLTP Sekolah Menengah PertamaSTAIN Sekolah Tingga Agama Islam Negeri

i i

TPK Tim Pelaksana Kegiatan (PPK)TTD Tenaga Teknis DesaUDKP Unit Daerah Kerja Pembangunan (PPK)YPTL Yayasan Pendidikan Tengku Leda

i i i

Ucapan Terima Kasih

Studi-studi kasus yang dihadirkan disini diteliti dan ditulis oleh Cici Novia Anggraini, ImronRasyid, Endro Crentantoro, Luthfi Ashari, Mohammed Said, Olin Monteiro, Don Dela Santo,Stanis Didakus, Peter Manggut, Agus Mahur dan Yan Ghewa. Pengawasan di lapangandilakukan oleh Rachael Diprose (Jawa Timur) dan Adam Satu dan Jessica Gillmore (NTT).

Penelitian ini dikoordinasikan dari Jakarta oleh Claire Smith dan Patrick Barron, dibawahbimbingan Scott Guggenheim, Sri Kuntari dan Michael Woolcock. Joanne Sharpe, KristenStokes dan Suzan Piper menerjemahkan kasus-kasus dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggrisserta memberikan asistensi editorial. Olivia Rondonuwu menerjemahkan kata pengantar dariBahasa Inggris ke Bahasa Indonesia serta memberikan bantuan editorial. Joanne Sharpemengkoordinasikan pengumpulan data dari surat kabar.

Pihak lain yang terlibat di dalamnya dalam berbagai tahapan penelitian adalah Vivi Alatas,Victor Bottini, Juana Brachet, Jozefina Cutura, Leni Dharmawan, David Madden, Kai Kaiser,Yatrin Kaniu, Sri Kuntari, Ben Olken, Junko Onishi, Menno Pradhan, Arie Purwanti, SentotSatria, dan Inge Tan. Pendanaan diperoleh dari DfID, AusAID, dan dana perwalian PemerintahBelanda.

Komentar berharga untuk draft-draft sebelumnya diberikan oleh Luthfi Ashari, Patrick Barron,Karrie McLaughlin, Adam Satu dan Joanne Sharpe.

Catatan: Nama-nama pihak-pihak di dalam semua kasus telah diganti untuk melindungianonimitas.

iv

1

PendahuluanPenulis: Samuel Clark

Pendahuluan

Masalah tanah dan sumber daya alam sering disebutsebut sebagai akar penyebab konflikkomunal atau bahkan konflik kekerasan yang bersifat separatis. Pemahaman umum yangbisa ditarik adalah bahwa kelangkaan tanah dan sumber daya alam ternyata menyebabkanmeningkatnya persaingan, perpindahan/migrasi paksa atau frustasi, yang selanjutnyamenimbulkan pengelompokkan aktor dan ketidakcocokkan antara satu orang dengan oranglain.1 Analisis ethnografis terhadap konflik dan prosesnya menunjukkan bahwa tanah dansumber daya alam sangat erat hubungannya dengan praktekpraktek sosial budaya, sejarahdan identitas yang begitu kompleks.2 Cara ini menunjukkan bahwa konflik tanah dan sumberdaya seringkali terkait dengan persoalan makna dan pengakuan serta kontrol ekonomi terhadapsumber daya alam yang langka.

Di Indonesia, sering dikatakan bahwa masalah tanah dan sumber daya alam disebutsebutsebagai isu yang sesungguhnya dari konflikkonflik etnis dan agama tingkat tinggi yangmeletus sejak keruntuhan Suharto. Di Kalimantan, perampasan tanah dan marjinalisasi secarabertahap terhadap masyarakat Dayak dianggap telah menciptakan kondisikondisi yangakhirnya meledak menjadi konflik etnis.3 Senada dengan hal tersebut, di Sulawesi Tengahpersaingan untuk mendapatkan akses terhadap tanah yang dilatarbelakangi oleh migrasi danperubahan pola kepemilikan tanah dan penggunaannya menyebabkan terjadinya konflik orangdalamorang luar, dan kemudian berubah menjadi konflik etnisagama yang lebih spesifik.4Sekali lagi, hal yang sama juga terjadi di Maluku, dimana masalah tanah serta upaya-upayamiliter untuk memperoleh kontrol terhadap sumber daya di tingkat lokal sering disebutsebutsebagai sumber utama konflik, sedangkan di Papua, ketidakadilanketidakadilan sebagaiakibat dari penguasaan dan pengaturan negara terhadap sumber daya di propinsi yang kayaini dilaporkan telah menjadi penyebab penting keteganganketegangan yang terjadi disana.5Konsekuensinya, pemahaman tentang cara penguasaan dan pendistribusian tanah dan sumberdaya alam lainnya dan bagaimana tanah dan sumber daya alam dapat digunakan sebagai alatuntuk memobilisasi masyarakat yang lebih luas, sangat penting untuk memahami segala sesuatuyang dipahami sebagai konflik etnis-agama di Indonesia.

Konflik kekerasan berakibat kepada hilangnya nyawa manusia dan mata pencaharian, sertarusaknya harta benda, yang selanjutnya dapat merusak jalinan sosial dan ekonomi masyarakatyang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini berlaku dan penting tidakhanya untuk konflik skala besar di daerah konflik tinggi di Indonesia yang selalu mendominasihalaman depan surat kabarsurat kabar. Barubaru ini di Indonesia sejumlah upaya telah1 Homer-Dixon (2001), Swain (1993); Markakis (1998).2 Peluso and Watts (2001), Ross (1995); and Salih (1999).3 Mengenai Kalimantan Tengah lihat ICG (2001), Bertrand (2004); Mengenai Kalimantan Barat lihat

HRW, (1997).4 Lihat Aragon (2001); ICG (2003), HRW (2002).5 Untuk Maluku lihat ICG (2000); untuk Papua lihat ICG (2002).

2

PendahuluanPenulis: Samuel Clark

dilakukan untuk memusatkan perhatian dan menghitung sebaran dan keseriusan konflik didaerahdaerah yang umumnya dianggap sebagai daerah bebas konflik.6 Analisis perangkatdata Statistik Potensial Desa (PODES) yang dilaksanakan beberapa tahun sekali, oleh BiroStatistik Pemerintah, melaporkan bahwa 7.1 persen (dari 4.872 kejadian) desa dan kelurahandi Indonesia pernah mengalami konflik kekerasan pada tahun 2002.7

Jelaslah bahwa dampak konflik yang demikian ternyata signifikan. Laporan yang samamenyebutkan bahwa hampir seperempat dari kejadiankejadian tersebut mengakibatkankematian, sedangkan sekitar setengahnya lagi menyebabkan luka-luka. Walaupun sulit dihitung,kerusakan harta diperkirakan mencapai Rp. 771 milyar (sekitar US$ 91.4 juta). Namun,konflik tanah dan sumber daya alam juga bisa bermakna produktif. Seperti konflik padaumumnya, konflik tanah dan sumber daya tidak bisa dihindari dan merupakan hal yang banyakterjadi di dalam masyarakat, khususnya di negara seperti Indonesia yang sedang mengalamitransisi di bidang sosial, politik dan ekonomi. Konflik bukan sekedar hasil perubahan, melainkankatalisator bagi perubahan selanjutnya. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menguakketeganganketegangan yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan serta membantu menataulang struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhanekonomi, mengkonsolidasi proses demokratisasi, meningkatkan kesejahteraan, danmeningkatkan kesadaran atas hak-hak. Dengan cara ini, konflik kepemilikan tanah dan sumberdaya serta perjuangan ontologis terhadap bagaimana sebaiknya distribusi dan cara pandangterhadap tanahjika dikelola dengan baikdapat menghasilkan hal yang produktif. Memahamidan berkaca dari perubahan-perubahan tersebut dan cara masyarakat berunding dan bereaksiterhadap perubahan tersebut sangatlah penting untuk membantu merancang strategipembangunan yang efektif, partisipatif, dan tanpa kekerasan.

Ketidakstabilan dan ketidakpastian isu pemilikan serta sistem pengelolaan tanah dan sumberdaya alam lainnya oleh banyak pihak dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi,penyebab ketidakmerataan dan mendorong terjadinya eksploitasi lingkungan.8 Jadi,menyebarnya konflik tanah dan sumber daya alam merupakan pertanda kegagalan ataukelemahan mekanisme administrasi tanah dan sumber daya alam yang ada. Juga, konflik-konflik tersebut menunjukkan masalah, norma, ketegangan, kepentingan dan aktor yangbersaing satu dengan yang lainnya yang perlu disatukan dan disesuaikan oleh sistem yangstabil. Jika isu kompleks ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan mekanisme dan agendapembangunan yang ada sekarang dan yang akan datang tidak berguna dan juga tidak memilikilegitimasi.

Sepuluh studi kasus dalam kompilasi ini diedit dan dipilih dari 70 kasus konflik yang ditulisoleh 15 peneliti. Peneliti tinggal selama sembilan bulan di desa-desa di dua propinsi di Indonesia

6 Lihat Barron and Madden (2004); and, Varshney, Panggabean and Tadjoeddin (2004).7 Barron, Kaiser, & Pradhan (2004).8 Deininger (2003); de Soto (2000).

3

PendahuluanPenulis: Samuel Clark

(Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur NTT).9 Kasus-kasus tersebut dikumpulkan sebagaibagian dari proyek penelitian skala besar dengan menggunakan metode campuran (PPK danStudi Negosiasi Konflik pada Masyarakat). Penelitian itu bertujuan untuk mendapatkanpemahaman yang lebih baik terhadap penyebab konflik lokal serta pola konflik tersebut diIndonesia dan untuk membantu menjelaskan bagaimana (proses) intervensi berinteraksipositif atau negatifdengan proses-proses tersebut. Penelitian ini berusaha menganalisishubungan antara Proyek Pembangunan Kecamatan (PPK)proyek pembangunan utamaBank Dunia di Indonesiadan konflik lokal, serta mengevaluasi apakah program ini membantumasyarakat mengelola konflik dengan cara-cara damai. Seperti halnya kasus konflik tanahdan sumber daya alam, studi kasus yang berkaitan dengan pembangunan, kekerasan di dalamrumah tangga, main hakim sendiri (vigilante justice), dan pertikaian terkait dengan pemilihankepala desa juga ditelusuri.10

Untuk menulis studi kasus yang kami sajikan disini, para peneliti tinggal di desa tempat konflikberlangsung, dan melakukan wawancara, diskusi kelompok terarah (focus group discussions),dan pendekatan antropologi lainnya seperti observasi partisipatif. Pendekatan kualitatif danbersifat lokal ini memungkinkan kita memahami munculnya hubungan sebab-akibat: mengapakonflik memiliki pola tertentu. Pemahaman terhadap pola konflik tanah dan sumber dayaalam dapat membantu kita merancang strategi yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikankonflik.11 Pola konflik tanah dan sumber daya alam menarik untuk diikuti karena dapatmenjelaskan kejadian dan dinamika internal dan eksternal yang memungkinkan kejadian tertentuberubah menjadi kekerasan komunal yang lebih luas. Hal ini memungkinkan kita, tak hanyamengidentifikasi intervensi pascakonflik yang cocok, juga membantu memonitor dan mencegaheskalasi konflik di masa yang akan datang.

Ringkasnya, studi kasus ini memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang bagaimanakonflik tanah dan sumber daya alam skala rendah bereskalasi menjadi konflik komunal yanglebih luas, dan juga isu-isu kompleks yang harus dihadapi oleh ke...