Ch. 02 - Tanggung Jawab Akuntan Publik

  • Published on
    16-Oct-2015

  • View
    36

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tanggung Jawab Akuntan Publik;1.Atestasi 2.Audit 3.Kompilasi dan Review 4.Laporan Keuangan Prospektif 5.Pengendalian Mutu 6.Peraturan Menteri Keuangan, UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam, Peratutan Bank IndonesiaSA 110Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen;SA 150Standar Auditing;SA 161Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu;SAT 100Standar Atestasi;SAT 500Atestasi KepatuhanStandar Audit Pemerintah;IFAC Code of Professional Ethics;UU Pasar Modal;Peraturan Bapepam;PMK No. 17 Tahun 2008, tentang Akuntan Publik

Transcript

<p>TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK</p> <p>CH 02.TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK</p> <p>1</p> <p>5W + 1H</p> <p>APA saja tanggung jawab akuntan publik?</p> <p>Tanggung Jawab Moral (Moral Responsibility)Tanggung Jawab Profesional (Professional Responsibility)Tanggung Jawab Hukum (Legal Responsibility)</p> <p>PSA No. 02 (SA Seksi 110) - Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor IndipendenParagraf 2Paragraf 3Paragraf 6</p> <p>KENAPA akuntan publik harus bertanggung jawab?</p> <p>UU No. 5 Tahun 2011 - Akuntan PublikMenimbang: (pembukaan)b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;</p> <p>KAPAN akuntan publik dikatakan tidak bertanggung jawab (dibaca: melanggar)?</p> <p>PMK NO: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK1. Pelanggaran ringan Pasal 63 ayat (2)2. Pelanggaran berat Pasal 63 ayat (3)3. Pelanggaran sangat beratPasal 63 ayat </p> <p>Pelanggaran ringan Pasal 63 ayat (2)pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 2 ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 74.</p> <p>Pasal 2 ayat (3), Selain jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultansi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 2 ayat (1), Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi:jasa audit umum atas laporan keuangan;jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;jasa reviu atas laporan keuangan; danjasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP</p> <p>DIMANA posisi akuntan publik di mata hukum ketika melakukan pelanggaran? (dibaca: sanksi)</p> <p>Pasal 63 ayat (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu:sanksi peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan;sanksi pembekuan izin dikenakan terhadap pelanggaran berat;csanksi pencabutan izin dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat.</p> <p>PMK NO: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIKUU NO. 5 TAHUN 2011 - AKUNTAN PUBLIKPasal 55Pasal 56Pasal 57</p> <p>UU NO. 8 TAHUN 1995 - PASAR MODALPasal 103Pasal 104Pasal 105Pasal 106Pasal 107Pasal 108Pasal 109</p> <p>BAGAIMANA jika ternyata sanksi tersebut masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut?</p> <p>PMK NO: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIKPasal 44 ayat (1) Akuntan Publik dan/atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan.</p> <p>Pasal 44 ayat (2) Akuntan Publik bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>KUHPerdata Buku III PerikatanPasal 1365.Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. (KUHPerd. 568, 602, 1246, 1447, 1918 dst; Rv. 580-71, 582; Aut. 27; Octr. 43 dst.; KUHP 1382 bis.)</p> <p>Pasal 1366.Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga alas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. (KUHPerd. 654, 802, 1207, 1753; Rv. 582.)</p> <p>(Kata Lain) Stakeholder mempunyai dasar hukum untukmeminta pertanggungjawaban perdata, yaitu pembayaran ganti rugi dari Akuntan Publiktersebut.</p>