Contagious Zone (For Everyone)

  • Published on
    23-Jan-2017

  • View
    24

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

BAB I

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSebagaimana terlihat di dalam sejarah, bahwa laut terbukti mempunyai berbagai macam fungsi seperti, sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa,[footnoteRef:0] termasuk juga sebagai pemanfaatan dalam kepentingan pelayaran.[footnoteRef:1] [0: Dr. Hasyim Djalal, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Bandung: Binacipta. 1979. Hlm. 1.] [1: Chairul Anwar, S.H. Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982. Jakarta: Djambatan. 1989. Hlm. 1]

Melihat betapa pentingnya wilayah laut bagi kehidupan umat manusia, menjadi pertimbangan bagi para ahli untuk mencurahkan perhatiannya terhadap permasalahan hukum laut,. Dimulai dari abad ke-7 sudah dikenal Hukum Laut Rhodia (mengenai Laut Tengah), kemudian abad ke-12 kompilasi mengenai peraturan-peraturan laut di Eropa[footnoteRef:2] sampai pada lahirnya Geneva Convention 1958 (terdiri dari 4 konvensi) dan United Nations Convention on Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Tentunya ini bukanlah merupakan suatu proses yang mudah, begitu banyak pertentangan dan perdebatan hingga akhirnya mencapai kesepakatan dari negara-negara berbentuk konvensi internasional. [2: Ibid.]

Fungsi laut yang sebagai jalan raya perdagangan serta pelayaran domestik maupun internasional membuat pentingnya pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait fiskal, imigrasi, maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang dimiliki suatu negara atas wilayah teritorialnya.[footnoteRef:3] Hal ini yang menjadi manfaat atau kegunaan dari adanya wilayah zona tambahan (Contiguous Zone) bagi suatu negara kepulauan (archipelagic state). [3: Article 33 (1) UNCLOS 1982 ]

Mengingat bahwa laut menjadi salah satu wilayah perbatasan bagi archipelagic state, serta menjadi tempat berlalu-lintasnya kapal-kapal baik asing maupun bukan sehingga dapat menimbulkan kemungkinan terhadap masalah-masalah seperti, kesehatan (transmission disease), penyelundupan barang-barang (smuggling), perdagangan orang (human trafficking) bahkan sampai pada permasalahan keamanan terhadap negara (security and safety) maka manfaat dari zona tambahan pun tidak dapat dipungkiri. Sebagaimana termaktub di dalam Konvensi Jenewa 1958 yang terdiri dari 4 konvensi, antara lain:1. Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone;2. Convention on High Seas;3. Convention on Fishing and Conservation of the living resources of the high seas;4. Convention on Continental Shelf.Melihat hal diatas, maka jelas bahwa kesadaran negara-negara akan adanya kebutuhan zona tambahan (poin pertama) sudah ada sejak Konvensi Jenewa 1958 tersebut sebelum pada akhirnya dimuat kembali di dalam UNCLOS 1982.Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terluas yang terdiri dari lebih 17.499[footnoteRef:4] pulau dan 200 juta penduduk[footnoteRef:5], tidak lain sangat membutuhkan pengaturan terhadap hukum laut. Berbagai perjuangan juga telah dilakukan oleh Indonesia terhadap hukum laut Indonesia.[footnoteRef:6] [4: Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No. SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia.] [5: M. Husseyn Umar, S.H. Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia (Buku 3). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001. Hlm. 173] [6: Indonesia sebagai negara yang memperjuangkan konsepsi negara kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah yang bulat dan utuh, serta menambahkan lebar laut teritorial menjadi 12 mil, salah satu caranya dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.]

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, pengaturan daripada zona tambahan (contiguous zone) sudah sejak Konvensi Jenewa 1958, namun Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa 1958 Mengenai Hukum Laut, baru mengesahkan 3 konvensi yang termaktub dalam Konvensi Jenewa 1958, yaitu:1. Convention on High Seas;2. Convention on Fishing and Conservation of the living resources of the high seas;3. Convention on Continental Shelf.[footnoteRef:7] [7: Ketentuan Menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa 1958 Mengenai Hukum Laut]

Sehingga ketentuan mengenai zona tambahan, belum disahkan dalam bentuk undang-undang oleh Indonesia.Kemudian, dimulai pada tahun 1973[footnoteRef:8] kembali diadakan konferensi oleh negara-negara untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaturan hukum laut internasional. Konferensi ini pun berakhir dengan menghasilkan sebuah konvensi pada tahun 1982 yang dikenal dengan United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS 1982). Konvensi ini yang menjadi payung hukum mengenai hukum laut sampai pada saat ini. [8: Chairul Anwar, S.H. Op. Cit. Hlm. 12.]

UNCLOS 1982 ini telah memodifikasi Konvensi Jenewa 1958 sebelumnya. Ada beberapa ketentuan yang mengikuti Konvensi Jenewa 1958 termasuk ketentuan mengenai zona tambahan, tetapi ada juga ketentuan-ketentuan yang disempurnakan oleh UNCLOS 1982[footnoteRef:9]. [9: Seperti contoh lebar laut teritorial yang belum ditemukan titik temu pada Konvensi Jenewa 1958, karena masih banyaknya perdebatan antar negara-negara.]

Dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan bagi archipelagic state, banyak negara-negara yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujui UNCLOS 1982 ini. Terhitung pada tanggal 2 Februari 1989, telah mencapai jumlah 37 negara (termasuk Indonesia).[footnoteRef:10] [10: Ibid. Hlm. 13.]

Indonesia mengesahkan UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).Berangkat dari hal tersebut, ketentuan mengenai zona tambahan (contiguous zone) yang berada di dalam UNCLOS 1982 telah berlaku di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tersebut. Maka Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu untuk[footnoteRef:11] melakukan pengawasan dalam bidang-bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan, termasuk juga penetapan terhadap batas terluar zona tambahannya (namun tidak boleh melebihi 24 mil terhitung dari garis pangkal mulainya penarikan garis untuk laut teritorial[footnoteRef:12]). [11: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan, Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2014.] [12: Article 33 United Nations Convention on Law of the Sea 1982.]

Beranjak dari hal diatas, maka penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu zona tambahan (contiguous zone) serta kewenangan apa saja yang dimiliki oleh negara pantai terhadapnya. Makalah ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini.

1.2 Rumusan PembahasanBerdasarkan judul makalah tentang Zona Tambahan (Contiguous Zone) dan Kewenangan Negara Pantai (Indonesia) Terhadapnya, beberapa hal yang perlu dibahas dalam makalah ini, sebagai berikut:1) Apa yang dimaksud dengan Zona Tambahan (Contiguous Zone)?2) Kewenangan apa saja yang dimiliki terhadap Zona Tambahan (Contiguous Zone)?3) Dimana ketentuan Zona Tambahan (Contiguous Zone) diatur di Indonesia?

1.3 TujuanBerkenaan dengan poin 1.2 diatas, adapun tujuan dari makalah ini, antara lain:1) Ingin menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Zona Tambahan (Contiguous Zone);2) Ingin menjelaskan mengenai kewenangan negara pantai (Indonesia) terhadap Zona Tambahan (Contiguous Zone);3) Ingin menjelaskan mengenai Pengaturan Zona Tambahan (Contiguous Zone) di Indonesia.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1. Zona Tambahan (Contiguous Zone)Terdapat berbagai macam definisi dari Zona Tambahan (Contiguous Zone) yang diberikan. Zona Tambahan (contiguous zone) secara tradisional adalah bagian dari laut lepas, tetapi negara dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu di dalam zona tersebut.[footnoteRef:13] Brierly berpendapat[footnoteRef:14], contiguous zone, yaitu zona dari laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial. Menurut pandangan Indonesia sendiri, Contiguous Zone berfungsi sebagai intermediary antara laut wilayah dan laut bebas, yang digunakan untuk menjamin dihorati dan ditaatinya aturan-aturan negara pantai di dalam laut wilayahnya.[footnoteRef:15] [13: Richard N. Swift, International Law, Current and Classic. 1969. Hlm. 257.] [14: Brierly, The Law of Nations, Oxford University Press, 1985. Hlm. 204-205.] [15: Dr. Hasyim Djalal, Op. Cit. Hlm. 99]

Prinsip dari Contiguous Zone ini untuk menghidari adanya kemungkinan kapal-kapal asing akan berkeliaran di sepanjang laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial negara pantai untuk menanti dan mencari kesempatan guna menyelinap masuk ke laut wilayah. Maka dari itu prinsip ini memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap wilayah negara pantai, khususnya di bidang penyelundupan.[footnoteRef:16] [16: Ibid.]

Menurut ketentuan umum hukum internasional, negara-negara tidak memiliki yurisdiksi douane (bea cukai) terhadap kapal-kapal asing di laut lepas. Pengecualian terhadap hal ini hanya apabila terdapat perjanjian internasional.[footnoteRef:17] [17: Chairul Anwar, S.H. Op. Cit. Hlm. 39.]

Tidak seperti wilayah laut teritorial dimana negara memiliki kekuasaan penuh atasnya, pada zona tambahan negara-negara hanya memiliki hak-hak yurisdiksi yang sifatnya terbatas.[footnoteRef:18] [18: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan, Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2014.]

A. Geneva Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958Pada saat Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 pernah diajukan usul konsepsi Zona Tambahan namun gagal. Kemudian, Pengaturan mengenai Zona Tambahan secara internasional akhirnya pertama kali dalam Konvensi Jenewa 1958 pada Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone, antara lain[footnoteRef:19]: [19: Geneva Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958.]

Ayat 1: In a zone of the high seas[footnoteRef:20] contiguous to its territorial sea, the coastal State may exercise the control necessary to: [20: Berdasarkan Pasal 1 Geneva Convention on High Seas 1958, High Seas (Laut Lepas) berarti adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau laut dalam dari sebuah negara.]

a) Prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary regulations within its territory or territorial sea;b) Punish infringement of the above regulations committed within its territory or territorial sea.Melihat rumusan pasal diatas, maka terlihat bahwa negara pantai memiliki kewenangan pada wilayah laut lepas yang bersebalahan (high seas contiguous) dengan laut teritorial (teritorial sea), wilayah laut lepas yang bersebelahan dengan laut teritorial ini yang disebut dengan contiguous zone (zona tambahan). Tetapi, jika ditelaah pada rumusan selanjutnya, kewenangan yang dimiliki hanya terbatas kepada 2 (dua) hal, yaitu:a. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap bea cukai, fiskal, imigrasi atau peraturan terkait sanitasi[footnoteRef:21] terhadap wilayah teritorial maupun laut teritorialnya[footnoteRef:22]. [21: Berdasarkan Pasal 1 angka 6 RUU tentang Zona Tambahan, pengaturan tentang sanitasi adalah peraturan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan penyakit karantina yang membahayakan orang, ikan dan hewan lainnya, dan tumbuh-tumbuhan.] [22: Lebar laut teritorial adalah selebar 12 mil berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, tetapi pada masa itu lebar laut teritorial masih berdasarkan hukum kebiasaan internasional, berasal dari teori tembakan meriam (Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional cetakan ketiga, Bandung: Binacipta, 1986. Hlm. 20-21.) Indonesia sendiri pada masa itu memiliki lebar laut teritorial selebar 3 mil berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442 yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442. ]

b. Untuk menghukum terhadap pelanggaran ketentuan diatas di dalam wilayah teritorial maupun laut teritorialnya.Maka fungsi dari zona tambahan (Contiguous Zone) bersifat 2 (dua) hal:1. Pencegahan (Preventive)2. Penghukuman (Repressive)

Ayat 2: The contiguous zone may not extend beyond twelve miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. Dalam ayat (2) dikatakan, bahwa zona tambahan (contiguous zone) tidak boleh melewati 12 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk menghitung laut teritorial[footnoteRef:23]. Pada masa itu, lebar laut teritorial rata-rata setiap negara adalah 3 mil, namun ada juga yang lebih daripada itu[footnoteRef:24] sesuai tembakan meriam. Berarti, garis pangkal penghitungan 3 mil itu yang digunakan juga untuk menghitung 12 mil zona tambahan tersebut. [23: Garis Pangkal untuk menghitung lebar laut teritorial yang dimaksud berdasarkan Pasal 3 Geneva Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone adalah garis air laut pada saat surut sepanjang pantai yang ditandai pada grafik skala besar yang resmi diakui oleh negara pantai tersebut.] [24: Kebiasaan internasional ini tergantung pada kemampuan teknologi setiap negara. Maka dari itu, hasilnya pun bisa berbeda-beda.]

Ayat 3: Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between between them to the contrary, to extend its contiguous zone beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of the two States is measured.Ayat (3) menyatakan bahwa apabila terdapat dua (2) negara pantai yang bersebrangan ataupun berdekatan satu dengan yang lain namun memiliki hak atas laut tambahan tersebut, dalam hal mereka gagal dalam membuat perjanjian maka zona tambahan itu dibagi sama jarak (equidistant) dimulai dari garis pangkal masing-masing negara yang digunakan untuk menghitung lebar laut teritorialnya.

B. United Nations Convention on Law of the Sea 1982Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terjadi perubahan pandangan terkait konsepsi Zona Tambahan, yang sebelumnya dipandang bagian dari laut lepas sekarang dipandang bersambung dengan laut teritorial.[footnoteRef:25] [25: Chairul Anwar, S.H. Op. Cit. Hlm. 40.]

Berdasarkan Pasal 33 UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa[footnoteRef:26]: [26: UNCLOS 1982.]

Ayat 1: In a zone contiguous to its territorial sea, described as the constiguous zone, the coastal State may exercise...Perbedaan terletak pada kata-kata yang digaris bawahi diatas, pada konvensi Jenewa 1958 dikatakan ...zone of the high seas contiguous to its territorial sea... sedangkan pada UNCLOS 1982 disebutkan demikian. Maka tampak perbedaan pengertian bahwa dalam Konvensi Jenewa 1958 Zona Tambahan merupakan laut lepas yan...