Demokrasi berbenturan dengan khilafah

  • Published on
    17-Dec-2014

  • View
    179

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. 7/4/2014 Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) - Syabab Indonesia http://www.syababindonesia.com/2014/04/demokrasi-berbenturan-dengan-khilafah.html?fb_action_ids=10201845267798749&amp;fb_action_types=og.likes 1/5 Home analisis politik Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) Tulisan Ustadz Adian Husaini (AH) berjudul Khilafah dan Demokrasi di rubrik Analisis, situs Islampos.com (01/04)***, menarik untuk ditanggapi. Kadar intelektualitas AH sendiri diakui oleh penulis sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah orang yang alim lagi cerdas. Namun sepertinya ada kekurangtelitian dari beliau pada tulisan khilafah dan Demokrasi ini di beberapa bagian,entah dikarenakan apa. Tulisan tanggapan ini lebih tepatnya sebagai pembanding. Meski diakui beda, akan tetapi AH menolak jika demokrasi dibenturkan dengan khilafah, dengan menyebut demokrasi tidak tepat di dikotomikan dengan khilafah, tepatnya adalah dengan teokrasi. Padahal suatu yang bertolak belakang niscaya berbenturan. Pasalnya, baik itu demokrasi, teokrasi, maupun khilafah, memang bertolak belakang karena memiliki identitas politik masing-masing sebagai sebuah sistem. Disini menitik beratkan kembali, betapa pentingnya menghukumi sesuatu berdasar atas penelitian terhadap fakta atau realita obyek yang dihukumi (tahqiiq al-manat). Percontohan menarik pernah dilakukan Ibnu Taimiyah dalam majmuu al-fataawaa, saat beliau ditanya terkait pasukan Tatar. Beliau menjawab: Hukum atas mereka dibangun dari dua pondasi, pertama: bagaimana keadaan mereka. Kedua: Mengetahui hukum Allah atas orang semisal mereka. Pemikiran mendasar dan implementatif dari sistem demokrasi, secara konsep maupun praktis, menunjukkan hal yang berseberangan dengan khilafah. Demokrasi: kedaulatan ditangan rakyat atau manusia dan kekuasaan ditangan rakyat. Teokrasi: kedaulatan ditangan Tuhan dan kekuasaan ditangan Tuhan melalui manusia yang disebut pilihan tuhan. Khilafah (kekuasaan di tangan rakyat atau manusia dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah). Berdasar fakta empiris, sistem politik di Indonesia pun seluruh dunia yang menerapkan demokrasi. Menerapkan UU kufur, disaat Islam menentukan UU harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tentu berbenturan. Unsur khilafah menyangkut kekuasaan ditangan rakyat juga berbeda dengan demokrasi, meskipun 05 A pr 2014 </li> <li> 2. 7/4/2014 Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) - Syabab Indonesia http://www.syababindonesia.com/2014/04/demokrasi-berbenturan-dengan-khilafah.html?fb_action_ids=10201845267798749&amp;fb_action_types=og.likes 2/5 sama-sama kekuasaan di tangan rakyat. Sebagai contoh, kepala negara dalam sistem demokrasi, tidak ada metode baiat dalam pengangkatan. Sementara dalam khilafah harus dengan metode baiat (pada khalifah). Khilafah juga tidak ada unsur teokrasi dalam hal kedaulatan, sebab kedaulatan di tangan hukum Tuhan dalam teokrasi adalah bersifat umum. Sementara khilafah pada sisi kedaulatan bersifat spesifik, yakni hukum Allah yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah Asing Terkait istilah-istilah asing, mendefinisikan sebuah istilah yang telah memiliki makna baku yang menyangkut pandangan sistem kehidupan, maka berdampak terjadinya kerancuan berfikir di tengah- tengah masyarakat, karena mengalami kontradiksi makna, demikian pula istilah demokrasi. Berbeda dengan istilah-istilah pahala, sorga, neraka, yang memiliki makna netral, tidak terkait pandangan sistem kehidupan. Menarik sekali perkataan Muhammad Asad dalam Minhaj Al Islaam fi Al Hukm : Adalah merupakan penyesatan yang hebat, apabila ada orang yang mencoba menerapkan istilah- istilah yang tidak ada hubungannya dengan Islam pada pemikiran dan sistem Islam. Taqiyyudin An-Nabhani dalam al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah jilid 1mengatakan: jika suatu istilah asing mempunyai makna yang bertentangan dengan Islam, istilah itu tidak boleh digunakan. Sebaliknya jika maknanya terdapat dalam khazanah pemikiran Islam, istilah tersebut boleh digunakan. Dalam hal ini, Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan, apalagi kerancuan yang menghasilkan pengertian-pengertian yang bertolak belakang antara pengertian yang Islami dan yang tidak Islami. Sebagaimana firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (pada Muhammad),Raaina, tetapi katakanlah Unzhurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. (QS Al Baqarah : 104) Sebab, jika ditarik benang lurus, kerancuan ini juga akan terjadi pada istilah-istilah asing lain. Seperti halnya istilah pluralisme, liberalism, dst. Beliau (AH) juga dikenal sebagai salah satu dai penentang paham ini. Hal tersebut juga akan rancau jika istilah pluralisme mengalami penyelewangan makna. Kemanfaatan dakwah Terkait kemanfaatan dakwah. Apakah itu bisa disebut menikmati demokrasi? Bukankah manfaat dan mudharat berasal dari Allah? Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui? (QS. Al-Maidah: 76). Perjuangan penegakkan khilafah tetap dilakukan diberbagai pelosok dunia, berbagai kultur politik suatu negara, dengan tingkat kemudahan dan kesulitan masing-masing. Tapi upaya kelancaran dakwah tetap perlu dilakukan sedang Allah yang menentukan. Jadi, tak perlu ada ungkapan berterima kasih pada demokrasi. Seperti dakwah Rasulullah Saw yang mendapat kemanfaatan dari perlindungan pamannya, Abu Thalib, yang masih menganut ajaran kufur, namun Rasul Saw juga tidak meng-iya-kan ajaran yang dianut pamannya, Beliau Saw tetap membenturkannya dengan Islam. Pun dakwah di dalam sistem, sebagaimana menurut sebagian ulama dalam fatwa-fatwa mereka, bisa dilakukan, namun juga dengan syarat-syarat tertentu, tidak boleh melanggar syariah, harus menyatakan kebenaran, tidak berkoalisi dengan sekuler, dst. Bagaimana nasib Islam dan umat Islam tanpa khilafah? Tanpa khilafah (negara Islam), umat Islam memang tetap eksis, tapi pertanyaannya seperti apa parameter ke-eksis-an umat Islam tersebut. Apakah dengan berbagai penjajahan dibelahan dunia yang dialami, kemunduran, kemiskinan. Banyaknya pemurtadan pun juga dampak dari demokrasi karena adanya kebebasan beragama. Disamping itu, bukan hanya soal eksis atau tidak eksis, tapi bagaimana perintah Allah dan Rasulnya untuk menerapkan Islam secara keseluruhan. Membahas khilafah maka penting juga menarik substansi dari khilafah (negara Islam) itu sendiri, yakni penerapan syariah Islam secara kaffah dan persatuan </li> <li> 3. 7/4/2014 Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) - Syabab Indonesia http://www.syababindonesia.com/2014/04/demokrasi-berbenturan-dengan-khilafah.html?fb_action_ids=10201845267798749&amp;fb_action_types=og.likes 3/5 umat. Karena tanpa khilafah, mustahil syariah Islam bisa diterapkan secara sempurna. Dalil khilafah Dari situ sejatinya juga bisa dijadikan pijakan apakah Rasulullah saw sering atau tidak pernah memerintahkan pendirian negara Islam. Perintah untuk berhukum dengan hukum Allah, larangan berhukum dengan hukum kufur, perintah baiat pada imam (khalifah), larangan adanya dua khalifah dalam satu waktu, dst. Sehingga tak ada yang keliru jika menganggap negara Islam atau khilafah adalah solusi problematika umat. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Sedangkan adanya catatan hitam dalam sistem khilafah, tentu bukanlah dalil syara, dan bisa dijadikan pembelajaran (hikmah) untuk khilafah yang akan datang. Sebab, khilafah yang diperjuangkan adalah khilafah metode kenabian. Terakhir, tak kita tak perlu tertipu dengan demokrasi. Ingat pesan Muhammad Qutb dalam Madzaahib Fikriyah Muaashirah: Dalam dunia Islam ini, ada diantara para penulis, pemikir, dan daI yang ikhlas, mereka tertipu dengan demokrasi. Mereka mengatakan; kami mengambil dari demokrasi ini hal-hal baiknya dan meninggalkan hal-hal yangburuknya Wallahu Alam. Ali Mustofa Akbar, Kantor Media HTI Solo Raya, Pemerhati Politik sumber: islampos.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ***) Berikut ini tulisan Adian Husaini yang berjudul "Khilafah dan Demokrasi" yang dimuat oleh situs islampos.com yang beralamat di http://www.islampos.com/khilafah-dan-demokrasi-104236/ Khilafah dan Demokrasi Oleh: Adian Husaini SEBENARNYA, masalah demokrasi bisa dibicarakan dengan lebih ilmiah. Istilah demokrasi tidak tepat didikotomikan dengan istilah khilafah. Tetapi, lebih tepat, jika demokrasi versus teokrasi. Sistem khilafah beda dengan keduanya. Sebagian unsur dalam sistem khilafah ada unsur demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat) dan sebagian lain ada unsur teokrasi (kedaulatan hukum di tangan Tuhan). Membenturkan demokrasi dengan khilafah, menurut saya, tidak tepat. Sistem demokrasi ada yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, Karena adanya kebebasan berpendapat. Maka, Hizbut Tahrir justru berkembang ke negara-negara yang menganut sistem demokrasi, seperti di Indonesia. Di AS, Inggris, dan sebagainya, HT lebih bebas bergerak dibanding dengan di Arab Saudi. Karena itu, demokrasi memang harus dinikmati, selama tidak bertentangan dengan Islam. Itulah yang dilakukan oleh berbagai gerakan Islam, dengan caranya masing-masing. Ada yang masuk sistem politik, ada yang di luar sistem politik,tetapi masuk sistem pendidikan, dan lain- lain. Tapi, mereka tetap hidup dan menikmati sistem demokrasi. Saat HTI menjadi Ormas, itu juga sedang memanfaatkan sistem demokrasi, karena sistem keormasan di Indonesia memang demokratis. Karena itu, menolak semua unsur dalam demokrasi juga tidak tepat. Karena demokrasi adalah istilah asing yang harus dikaji secara kritis. Para ulama kita sudah banyak melakukan kajian terhadap demokrasi, mereka beda-beda pendapat dalam soal menyikapinya. tapi, semuanya menolak aspek kedaulatan hukum diserahkan kepada rakyat, sebab kedaulatan hukum merupakan wilayah Tuhan. </li> <li> 4. 7/4/2014 Demokrasi Berbenturan Dengan Khilafah (Tanggapan Tulisan Ustadz Adian Husaini) - Syabab Indonesia http://www.syababindonesia.com/2014/04/demokrasi-berbenturan-dengan-khilafah.html?fb_action_ids=10201845267798749&amp;fb_action_types=og.likes 4/5 kajian yang cukup bagus dilakukan oleh Prof Hasbi ash-Shiddiqy dalam buku Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam. Inilah yang kita sebut sebagai proses Islamisasi: menilai segala sesuatu istilah asing dengan parameter Islam. Contoh kajian yang bagus dilakukan oleh Ibn Taymiyah dalam menilai istilah-istilah dalam sufi, yang asing dalam Islam, seperti kasyaf, fana, dan sebagainya. Al-Ghazali juga contoh yang baik saat menilai istilah dan faham falsafah. Ada yang diterimanya, tetapi juga ada yang ditolaknya. Jadi, menurut saya, kenajisan istilah demokrasi bukan lidzatihi, tetapi lighairihi, karena masih bisa disamak. Saat ini pun kita telah menggunakan berbagai istilah asing yang sudah diislamkan maknanya, seperti agama, dosa, sorga, neraka, pahala, dan lain-lain. Masalah khilafah juga perlu didudukkan pada tempatnya. Khilafah adalah sistem politik Islam yang unik dan khas. Tentu, agama dan ideologi apa pun, memerlukan dukungan sistem politik untuk eksis atau berkembang. Tetapi, nasib dan eksistensi umat Islam tidak semata-mata bergantung pada khilafah. Kita dijajah Belanda selama ratusan tahun, Islam tetap eksis, dan bahkan, jarang sekali ditemukan kasus pemurtadan umat Islam. Dalam sejarah, khilafah juga pernah menjadi masalah bahkan sumber kerusakan umat, ketika sang khalifah zalim. Dalam sistem khilafah, penguasa/khalifah memiliki otoritas yang sangat besar. Sistem semacam ini memiliki keuntungan: cepat baik jika khalifahnya baik, dan cepat rusak jika khalifahnya rusak. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang membagi-bagi kekuasaan secara luas. Jadi, ungkapan masalah umat akan beres jika khilafah berdiri, juga tidak selalu tepat. Yang lebih penting, menyiapkan orang-orang yang akan memimpin umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Entah mengapa Rasulullah saw setahu saya tidak banyak (hampir tidak pernah?) mengajak umat Islam untuk mendirikan negara Islam. meskipun negara pasti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam, sebab berbagai aspek hukum dan kehidupan umat terkait dengan negara. Tapi, saya tidak ketemu hadits: Mari kita dirikan negara, agar kita jaya! Tentu, bukan berarti negara tidak penting. Terakhir, soal cara mendirikan khilafah. Saya sering terima SMS, bahwa khilafah adalah solusi persoalan umat. Beberapa kali acara, saya ditanya, mengapa saya tidak membicarakan khilafah sebagai solusi umat! Saya pernah sampaikan kepada pimpinan HTI, tahun 2010 lalu, tentang masalah ini. Menurut saya, semangat mendirikan khilafah perlu dihargai, itu baik. Tetapi, perlu didudukkan pada tempatnya juga. Itu yang namanya adil. Jangan sampai, ada pemahaman, bahwa orang-orang yang rajin melafalkan kata khilafah dan rajin berdemo untuk menuntut khilafah merasa lebih baik daripada para dai kita yang berjuang di pelosok membentengi aqidah umat, meskipun mereka tidak pernah berdemo menuntut khilafah, atau bergabung dengan suatu kelompok yang menyatakan ingin mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah itu juga suatu diskusi tersendiri. Bagaimana caranya? AD Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya! Persis juga punya tujuan serupa. DDII juga sama. Mars MTQ ada ungkapan Baldatun Thayyitabun wa Rabbun Ghafur. Apa itu tidak identik dengan khilafah. AD/ART PKS juga ingin memenangkan Islam. Walhasil, menurut saya, dimensi perjuangan Islam itu sangat luas. Semua kita yang ingin tegaknya Islam, perlu bekerjasama dan saling menghormati. Saya sebenarnya enggan menulis semacam ini, Karena saya sudah menyampaikan secara internal. tetapi, karena diskusi masalah semacam ini sudah terjadi berulang kali. Masalah umat ini terlalu besar untuk hanya ditangani atau diatasi sendirian oleh PKS, HTI, NU, Muhammadiyah, INSISTS, dan lain-lain. Kewajiban diantara kita adalah melakukan taushiyah, bukan saling mencerca dan saling membenci. Saya merasa dan mengakui, kadang terlalu sulit untuk berjuang </li> <li> 5. 7/4/2014 Demokrasi Berbenturan Deng...</li></ul>