Dinamika Hubungan Diplomasi Indonesia

  • Published on
    10-Oct-2015

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

pengantardiplomasi.blogspot.com/.../dinamika-hubungan-diplomasi-...DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA-AUSTRALIA PASCA DISINTEGRASI TIMOR TIMUR 1999

BAB IPENDAHULUAN1. 1.LATAR BELAKANGSejak disintegrasi Timor-Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1999, Indonesia dan Australia terlibat hubungan diplomatik bilateral yang kurang harmonis.Indonesia-Australia mengalami masa-masa munculnya mosi tidak percaya akibat berbagai insiden kemanusiaan yang terjadi di Timor-Timur ketika masih dalam wilayah NKRI (dalammasa itu Indonesia berada di bawah rezim Soeharto dengan tingkatrealismtinggi dan melakukan pertahanan integrasi wilayah Republik Indonesia denganhard powerdan dominasi TNI).

Sesungguhnya, disintegrasi Timor-Timur sendiri secara tidak langsung ialah akumulasi dari dinamika yang dari tahun ke tahun semakin tidak sehat dalam hubungan diplomasi Indonesia-Australia.Hal ini karena ketidaksenangan Australia terhadap Indonesia bahkan dimulai sejak Timor-Timur memutuskan bersatu dengan NKRI lewat Deklarasi Balibo pasca Portugal meninggalkan Timor-Timur 1975. Pada tahun 1976, empat partai politik utama Timor-Timur (UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista)[1]berkoalisi dan minta berintegrasi dengan NKRI karenavacuum of poweryang terjadi di Timor-Timur. Asumsi yang berkembang di Australia ketika itu ialah Indonesia dianggap mengingkari komitmen politiknya di PBB[2]untuk membantu proses dekolonialisasi bagi bangsa-bangsa terjajah.

Kedaulatan bangsa untuk mempertahankan Timor-Timur dengan jalan militer dianggap Australia telah melanggar hak penentuan nasib sendiri masyarakat Timor-Timur atas kedaulatan wilayahnya. Ketidak senangan ini berbuntut pada pelaporan kepada PBB, pencemaran nama baik Indonesia dimata internasional melaui media massa sehingga terjadi mobilisasi opini publik masyarakat internasional yang mengutuk tindakan Indonesia sebagai bentukfait accompli[3].Ditambah lagi anggapan bahwa Portugal masih penguasa administratif wilayah Timor-Timur (pengingkaran terhadapvacuum power theory).Masalah dibesar-besarkan dengan mengangkat Insiden Santa Cruz (penembakan pada demostran Timor-Timur pada 12 November 1991 di Dili, di kuburan Santa Cruz oleh TNI karena memprotes Indonesia dengan memajang foto Xanana Gusmao sebagai presiden bagi Timor-Timur yang merdeka).Insiden ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika danseorang jurnalis Australia pro-kemerdekaan Timor-Timur, yang sedang merekam proses pemakaman demonstran yang gugur akibat pertikaian dengan TNI. Rekaman pembantaian para demostran di Santa Cruz ini berhasil keluar dari Timor-Timur, disiarkan di Australia hingga menjadi salah satuheadlinedi media elektronik di Inggris pada awal tahun 1992[4]Puncaknya, Indonesia meradang dengan pengiriman tentaraInternational Force in East Timor.Tentara PBB dari Australia ini merupakan pasukan tempur yang setiap waktu bisa melakukan tindakan paksaan terhadap TNI maupun sipil Timor-Timur, bukannya pasukan pemeliharaan perdamaian (peace-keeping force) selama dilaksanakannya perundingan mengenai status Timor-Timur pada akhir tahun 1998. Bukan hanya itu, secara terang-terangan PM Australia, John Howard mengirimkanadvisory opinionkepada presiden B.J Habibie untuk mengubah status otonomi luas terhadap Timor-Timur, menjadi pemberian referendum dan jajak pendapat sebagai solusi mandiri bagi Timor-Timur dalam menentukan nasibnya.

1.2.RUMUSAN MASALAHRumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.Sejauh mana keterlibatan Australia sebagaistate actordalam proses disintegrasi Timor-Timur dari Indonesia pada tahun 1999 dan bagaimana pola hubungan bilateral antara kedua belah negara sepanjang penyelesaian kasus disintegrasi?

2.Apa saja indikator yang menunjukkan menurunnya kualitas dan eksistensi hubungan diplomatik Indonesia-Australia, selama dan pasca disintegrasi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (dari pihak Indonesia)?

1.3.KERANGKA PEMIKIRANDr. Louise Diamond dan Ambassador John McDonald dalam bukunyaMulti-Track Diplomacymenyebutkan pentingnya diplomasi..diplomacy is associated in our minds with an interactive process, a back-and-forth between various parties, it about relationship, communication, connectedness. These are the key elements not only of peacemaking endeavors but also of social systems. If the term jiggles the mind to associate the system with this efforts and qualities it will be relevant.[5]Berdasarkan teori ini,Peter Sutch dan Juanita Elias dalam bukaunyaThe Basics: International Relationsmengungkapkan bahwa segala jenis upaya diplomasi yang dilakukan harus dengan analisis objektif dimana fokus tertuju pada kekuataan hubungan antara dua buah negara[6].

Aktor-aktor pemerintah yang efektif dalam sebuah sistem akan mempengaruhi suksesnya diplomasi. Diplomasi dianggap sukses apabila kedua belah pihak berhasil mengatasi kepentingan-kepentingan yang berbeda, atau apabila kedua belah pihak berhasil berkompromi dalam mengatasi perbedaan kepentingan.[7]Selain pemerintah, salah satu diplomasimulti-trackyang patut diperhitungkan ialah peran media massa dalam menciptakan opini publik. Media merupakan salah satu faktor penting, baik bagi keberhasilan maupun kegagalan diplomasi antara dua negara. Hal ini karena mobilisasi opini publik melalui pencitraan media (multilateral dan unilateral) yang konsisten akan mempengaruhi dinamika diplomasi yang diimplementasikan dalamforeign policysuatu negara.[8]1.4.METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATAMetode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian deskriptif analitik, yaitu sebuah metodologi penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yang akan dibahas dan kemudian dianalisa dengan berlandaskan teori dalam kerangka pemikiran.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber berbagai buku, jurnal, dan majalah yang berhubungan dengan karya tulis.Selain itu, bahan-bahan bacaan yang terdapat pada media internet dengan sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.[9]BAB IIPEMBAHASAN2. 1.Mobilisasi Opini Publik yang Kritis di Australia tentang Timor-Timur dan Penegakan HAM di IndonesiaSejak peristiwa Balibo pada Juli 1975, pemerintah Indonesia dianggap oleh pihak Australia bertanggung jawab atas kematian lima wartawan televisi Australia. Media massa Australia mulai menciptakan opini publik bahwa banyaknya konspirasi dibalik Peristiwa Balibo, seperti bahwa; integrasi Timor-Timur ke wilayah NKRI dianggap sebuah aneksasi secara militer, bukan integrasi natural (meskipun pada 1979 Australia pada akhirnya mengakui kedaulatan Timor-TImur sebagai bagian NKRI secarade jure). Media juga menuduh Indonesia menutup-nutupi upaya transparansi kasus untuk konsumsi publik internasional.

Opini publik Australia meyakini bahwa pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh berupaya menegakkan keadilan dan mengungkap kasus Balibo. Sikap ketidakpercayaan publik Australia terhadap Indonesia berimplikasi pada lemahnya dukungan publik Australia terhadap Indonesia, sehingga setiap isu negatif yang mencoreng reputasi dan citra Indonesia justru menjadi komoditas berita yang penting bagi media massa Australia.

Ketika Insiden Santa Cruz di akhir 1991 diekspos pada publik internasional, media massa Australia bersifat sangat subjektif dan hiperbola dengan menyamakan kejadian ini dengan peristiwa pembunuhan berdarah akibat politik apartheid di Sharpeville, Afrika Selatan pada tahun 1960.[10]Secara terang-terangan publik Australia menyatakan diri kecewa dengan pemerintahnya yang mendukung kepemimpinan Soeharto di Indonesia ketika itu karena pada akhirnya dukungan terhadap penjahat kemanusiaan itu dianggap sebagai pengkhianatan bangsa Australia terhadap Timor-Timur yang pernah berperang bersama melawan tentara Jepang dalamWorld War II.Pemberitaan yang tidak berimbang ini juga membawa dampak buruk bagi Indonesia, beberapa negara donor, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Indonesia.[11]Speech actyang menyorot secara detail tentang rendahnya tingkat penghargaan bangsa Indonesia tehadap HAM pada rezim Soeharto menjadi salah satu senjata Australia menyerang Indonesia dalam struktur pergaulan internasional

2. 2.Lepasnya Timor-Timur dari IndonesiaLepasnya Timor-Timur dari Indonesia juga tidak terlepas dari perubahan haluan politik luar negeri Indonesia akibat dinamika politik domestik. Dalam proses memanasnya hubungan Australia dan Indonesia, Indonesia sendiri ketika itu tengah disibukkan dengan dinamika politik, pergantian pemerintahan yang melibatkan mobilisasi massa besar-besaran, jatuhnya rezim diktator Soeharto dan digantikan dengan B.J Habibie (wakil presiden Indonesia ketika itu).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan political uncertainty yang mengganggu stabilitas sistem pemerintahan berakibat pada kualitas kinerja dari aktor dan pembuat kebijakan luar negeri.Penurunan kualitas kerja ini berdampak sistemik terhadap perspektif dunia internasional pada Indonesia.Indonesia dianggap tidak represif dan beritikad baik untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara, sehingga kian hari tekanan dunia internasional kian menyudutkan Indonesia sebagai negara yang diminta bertanggung jawab atas segala kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timor-Timur.

Sepanjang masa pemerintahan Soeharto yang cenderung otoriter, segala tindakan prodisintegrasi yang dilancarkan oleh massa di Timor-Timur, selalu diredam dengan tindakan militer. Asumsinya, pertahanan dan kedaulatan administratif suatu negara, berada dibawah kewenangan pemerintah negara itu sendiri.Tindakan pelenyapan nyawa tanpa alasan yang proporsional ini tetap dilanjutkan meskipun dunia internasional terus mengawasi tindakan Indonesia, khususnya Australia. Selain menumpangi kendaraan politik untuk mendapatkan legitimasi untuk mengeksplorasi Timor-Timur di masa depan nanti, Australia juga turut adil dalam memperburuk hubungan antara Indonesia dan negara-negara di barat karena propaganda media pasca penyebaran rekaman gambar Inseiden Santa Cruz yang dianggap dunia internasional merupakan kasus pelanggaran HAM universal yang patut ditindak.

Ketika tongkat estafet kepemimpinan beralih pada B.J Habibie, Timor-Timur bukan lagi daerah prioritas yang integrasinya diperjuangkan dengan militer. Seiring dengan meningkatnya tekanan dunia internasional terhadap Indonesia yang menuntut keadilan bagi hak Timor-Timur menentukan nasibnya sendiri,

Menanggapi tuntutan internasional, kabinet baru Habibie dalam sidang 9 Juni 1998 memutuskan untuk memberikan status khusus dengan otonomi luas bagi Timor-Timur. Pada 18 Juni 1998, Sekjen PBB yang menganggap keputusan ini sebagai good will Indonesia mengutus seorang duta besar dan perwakilan dari Portugal untuk membahas mekanisme otonomi luas ini. Portugal menjadi satu dari tiga pihak dalam tripartite ini karena Timor-Timur merupakan daerah bekas kolonialisasi Portugal sebelum berintegrasi dengan Indonesia pada Deklarasi Balibo 1975. Tripartite ini kemudian menjadi tim kecil yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan penentuan nasib bagi Timor-Timur.

Konsep ini akhirnya memperoleh jalan buntu karena Portugal dan representasi PBB melancarkan imposing the political conditionalities (tekanan-tekanan politik). Tekanan ini semakin jelas ketika PM Australia John Howard pada Desember 1998 mengirim sejenis surat tertutup (advisory opinion) pada presiden Habibie yang ditegaskan oleh pemerintah Australia pada media hanya berupa dorongan bagi Indonesia untuk memberikan right of-self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri)[12]. Namun nyatanya surat itu berhasil membuat pemerintah Indonesia mengubah haluan kebijakan untuk Timor-Timur. Jika diawal pemerintah memberikan otonomi luas, kemudian dengan alibi demokrasi pemerintah menyatakan bahwa lepas atau tidaknya Timor-Timur dari Indonesia akan ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Singkatnya, akan diadakan jajak pendapat di Timor-Timur sebagai jalan damai bagi penyelesaian konflik. Keputusan ini dibawa ke ruang publik internasional pada 27 Januari 1999 oleh pemerintah Indonesia.

Keputusan ini kemudian diimplementasikan pada 5 Mei 1999, dimana Tripartite menyetujui dan mendukung keputusan Indonesia untuk melaksanakan jajak pendapat di Timor-Timur. Jajak pendapat akan diselenggarakan oleh PBB dan rakyat akan diminta memilih apakah Timor-Timur masih akan dibawah bendera Indonesia atau menentukan nasib sendiri dengan kemerdekaan.

Hasil jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 ini kemudian positif. Sebanyak 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih untuk merdeka. Timor-Timur yang belum memiliki pemerintahan berdaulat pun, diserahkan kepada PBB.Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia mencabut status Timor-Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia sekaligus meratifikasi hasil jajak pendapat yang dilaksanakan di Timor-Timur. Sedangkan untuk meredam gejolak kontra di dalam negeri, Habibie berdalih bahwa Timor-Timur nantinya hanya akan menambah beban Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Lagipula Timor-Timur, secara natural bukanlah bagian dari bangsa Indonesia, ada banyak karaketr kebangsaan yang berbeda antara Timor Barat dan Timor Timur. Mulai dari bahasa, ras, mata uang yang berlaku, kehidupan ekonomi maupun politik yang jauh berbeda dan tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagaimana teori zero sum, Australia kemudian menjadi negara pemenang sebagai pahlawan mobilisasi tanggapan internasional. PBB meminta Australia menyiapkan pasukan penjaga kedamaian masuk ke Timor-Timur, selain untuk meredam aksi kerusuhan pro integrasi, juga untuk mendepak pendudukan TNI dari Timor-Timur. Pasukan yang bernama Internasional Force in East Timor (INTERFET) bertugas sebagai protektor yang menjamin lancarnya kinerja UNCHR dalam memasok bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan menjamin keamanan mobilitas pengungsi keluar masuk Timor-Timur dan Timor Barat.

2.4.Indikasi Kelemahan Diplomasi IndonesiaDalam upaya menyelesaikan masalah Timor-Timur, aktor diplomasi yang diturunkan oleh Indonesia ialah aktor-aktor dalam sistem politik.Aktor-aktor diplomasi tersebut berupa diplomat, presiden, para pejabat militer, dan berbagai institusi yang sifatnya state actors. Penjelasan berikut ini akan menekankan faktor-faktor internal Indonesia yang perlu dievaluasi dalam upaya memperbaiki sistem dan mekanisme hubungan diplomatik.

Pertama, kelemahan diplomasi Indonesia, baik dalam menyusun keputusan foreign policy maupun dinamika internal ialah signifikannya peran-peran aktor politik dengan latar belakang militer daripada aktor profesional yaitu para diplomat karir.Hal ini terjadi karena sebagai panglima tertinggi seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, presiden dapat mengintervensi politikluar negeri dan upaya diplomasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pejabat karir.Bila berkenaan dengan...