Dtss Bend Pengl

  • Published on
    23-Jun-2015

  • View
    131

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA( Pemahaman Terhadap Ketentuan Baru )

Oleh-oleh dari : Diklat DTSS Bendahara Pengeluaran Semarang, 21 Nov. - 9 Des. 2005by : Kusd'sign 1205 1

DASAR HUKUM

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang : KEUANGAN NEGARA UU No. 1 Tahun 2004 Tentang : PERBENDAHARAAN NEGARA UU No. 15 Tahun 2004 Tentang : PEMERIKSAAN PELAKSANAAN APBN

Dengan diberlakukannya ketiga UU tersebut, maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sudah tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan produk kolonial Hindia Belanda ( ICW yang terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 1968; IBW; dan RAB ), dan dinyatakan tidak berlaku lagi.by : Kusd'sign 1205 2

PERUBAHAN MENDASARPerubahan mendasar dan/atau hal-hal baru dalam pengelolaan keuangan negara yang diatur UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara; asas-asas umum pengelolaan keuangan negara; kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara; pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga; susunan APBN & APBD; ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN & APBD; pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing; pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat; dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN & APBD.by : Kusd'sign 1205 3

KEKUASAAN DAN PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAUU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur ketentuan bahwa : 1. Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden dalam bidang keuangan berlaku sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pembantu Presiden yang berlaku sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk satu bidang tertentu pemerintahan. Berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masingmasing.by : Kusd'sign 1205 4

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARAMenurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Pejabat Perbendaharaan Negara adalah : 1. Pengguna Anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pengguna anggaran/ barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 2. Bendahara Umum Negara (BUN) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Salah satu wewenangnya adalah mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bertindak sebagai Kuasa BUN.No. 3. Bendahara Umum Daerah; 4. Bendahara Penerimaan (tidak dibahas) 5. Bendahara Pengeluaran (lihat halaman berikut)by : Kusd'sign 1205 5

3. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan (kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang & surat berharga yang berada dalam pengelolaannya) dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satker di lingkungan kementerian/lembaga/satker perangkat daerah. Namun persyaratan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh BUN selaku pembina nasional jabatan fungsional bendahara. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional, tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa BUN, dan dilarang melakukan (langsung/tidak langsung) kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan penjualan tersebut.by : Kusd'sign 1205 6

PEMISAHAN KEWENANGAN PEMEGANG FUNGSI ADMINISTRASI DAN FUNGSI KEBENDAHARAAN ( UU No. 1 Tahun 2004 )1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa PA, sebagai pemegang fungsi/pengurusan administrasi (administratief beheer) berwenang : 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa. 3) Meneliti tersedianya dana ybs. 4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran ybs. 5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.No. 2. BUN / Kuasa BUN (lihat halaman berikut)by : Kusd'sign 1205 7

2. Bendahara Umum Negara (BUN) / Kuasa BUN, sebagai pemegang fungsi/pengurusan kebendaharaan/pembayaran (comptabel beheer) berkewajiban untuk : 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA. 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran. 3) Menguji tersedianya dana ybs. 4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara. 5) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.(lihat gambar bagan di halaman berikut)

by : Kusd'sign 1205

8

MATERI KEWENANGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 2004Sebelum UU No. 1 Tahun 2004 Menteri TeknisPEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN

Menteri KeuanganPERINTAH PEMBAYARAN ( administratief beheer ) PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

( administratief beheer )

( comptabel beheer )

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 Menteri Teknis Selaku Pengguna AnggaranPEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN

Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum NegaraPERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PENCAIRAN DANA

( administratief beheer ) by : Kusd'sign 1205

( comptabel beheer ) 9

Pengguna Anggaran dapat dikuasakan kepada eselon / pejabat yang lebih rendah, yaitu Menteri s.d. kepada eselon IV (Kuasa PA), sebagaimana pejabat eselon IV (Kuasa BUN) di KPPN menandatangani SP2D atas nama Menteri Keuangan / BUN. Merujuk Permenkeu No. 606/PMK 606/2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan PBN tahun 2005, dan SE DJPb No. 050/PB/2004 tentang Juknis pembayaran dalam pelaksanaan APBN, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menerbitkan Keputusan tentang penunjukkan : 1) Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA). 2) Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen). 3) Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani SPM. 4) Bendahara Pengeluaran.by : Kusd'sign 1205 10

Untuk mempertegas pernyataan tersebut di atas, di bawah ini digambarkan struktur organisasi yang ideal menurut UU No. 1 Tahun 2004. Sehubungan satker kita adalah BADAN pada Kementerian/ Lembaga, maka yang dicontohkan adalah gambar struktur organisasi tingkat Badan pada Kementerian/ Lembaga sampai eselon 2, yaitu lihat gambar sebagai berikut :

BADAN (BPKP PUSAT)KUASA PADEPUTI / KEPALA PUSAT SEKRETARIS BADAN DEPUTI / KEPALA PUSAT

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

PENGUJI TAGIHAN

PENERBIT SPM

UNIT AKUNTANSI INSTANSI11

by : Kusd'sign 1205

Gambar struktur organisasi pada tingkat eselon 2, yaitu lihat gambar sebagai berikut :

ESELON 2 (BPKP PERW.) KUASA PAKEPALA BIDANG KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA BIDANG

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

PENERBIT SPM

PEMBUAT KOMITMEN

PENGUJI TAGIHAN

UNIT AKUNTANSI INSTANSI12

by : Kusd'sign 1205

MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA / PENGELUARAN NEGARAMenteri TeknisSelaku PA Tahapan Administrasi PEMBUAT KOMITMEN

Menteri KeuanganSelaku BUN Tahapan Komtabel

PENGUJIAN Ps 19 ayat 2 UU No 1/2004 Pengujian Substansif : - Wetmatigheid - Rechmatighed Formal

SP2D

PENGUJIAN Ps 18 ayat 2 UU No 1/2004

SPM

Pengujian - Wetmatigheid (Kebenaran mnrt Peraturan) - Rechmatighed (Kebenaran mnrt Hak) - Doelmatighed (Kebenaran mnrt Tujuan)by : Kusd'sign 1205

13

MEKANISME PENCAIRAN DANA APBNSESUAI SE Dirjen PBn No. SE-050/PB/2004 MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1DIT. PA / Kanwil DJPb

12

KUASA P.A.

KPPN

SK Panitia

2PANITIA PENGADAAN

KONTRAKTOR / SUPPLIER

6

KONTRAK

5

KEPUTUSAN PEMENANG

4

TENDER

314

by : Kusd'sign 1205

MEKANISME PENCAIRAN DANA APBNSESUAI SE Dirjen PBn No. SE-050/PB/2004 KETERANGAN 1. Pada awal tahun anggaran DJPBN cq. Dit. Pelaksanaan Anggaran / Kanwil DJPb menyampaikan DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) 2. Berdasarkan DIPA, Kuasa PA megusulkan Penanggungjawab Kegiatan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga ybs dan melakukan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK. 3. Berdasarkan SK tsb Panitia Pengadaan melaksanakan Pelelangan sesuai dengan jenis/metode yang dipilih (Keppres No. 80 Th. 2003) 4. Pelaksanaan pelelangan untuk memilih penawar terendah yang responsif (dapat dipertanggungjawabkan) dan diusulkan untuk dipilih pemenangnya 5. & 6. Setelah pemenang ditetapkan dengan SK selanjutnya dilakukan perikatan/perjajnian dengan menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasaby : Kusd'sign 1205 15

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBNALUR DOKUMEN PENCAIRAN SECARA UMUM

KPPN KAS NEGARA

DJPb 7Kanwil DJPb

8 REKENING

5SP2D

4SPM

6 3B.A. SERAH TERIMA

KONTRAKTOR / SUPPLIER

2

KUASA P.A.

PENYELESAIAN PEKERJAAN

1

by : Kusd'sign 1205

16

BAGAN ALUR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJAPEMBUAT KOMITMEN PENGUJI TAGIHAN BENDAHARA PENGELUARANBAYAR Draft SPM-GU Draft SPM-LS Transfer UP / GU Pembebanan Benar Bukti & Tagihan Uji & Periksa Salah by : Kusd'sign 1205 Transfer Pihak III SP2D SPM SPM-GU Bukti Daft Lembur; Daft Gaji; BA PK; BA PB; BA Srh Trm SPM-LS Bukti Proses SAI

PENE