Economic Research SUm Daily Industry Update 2 Oktober 2016 itu, sebanyak 54,7% responden belum mengetahui…

  • Published on
    08-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

SUm

Economic Research

Global Markets Group

PT Bank Maybank Indonesia Global Markets Group 1

2

Daily Industry Update 12 Oktober 2016

Info Industri Berdasarkan survei persepsi dan efektivitas paket kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap 300 pengusaha, hanya 39,7% yang mengetahui ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Selain itu, hanya 41,3% responden yang mengetahui regulasi mengenai tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, sebanyak 54,7% responden belum mengetahui program insentif pada kredit usaha rakyat (KUR) berorientasi ekspor. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution berjanji pemerintah akan terus melakukan sosialisasi secara luas agar poin-poin deregulasi dan reformasi ekonomi yang tertuang dalam paket-paket kebijakan ekonomi dapat diakses oleh publik. Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PEPKE) dipimpin oleh Menko Perekonomian, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi. Budi Santoso Sekretaris Pokja III Satgas, mengatakan hasil dari survei persepsi ini akan menjadi dasar perumusan sosialisasi ke depan sehingga dapat diketahui paket kebijakan mana yang belum sampai ke masyarakat. Seperti diketahui, insentif KUR berorientasi ekspor tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat suka bunga 9%. Paket kebijakan tersebut keluar pada akhir Maret 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran KUR per 31 Juli 2016 telah mencapai Rp58,78 triliun atau 53,82% dari target Rp109,21 triliun. Di sisi lain, Mirza Adityaswara, Ketua Pokja III Satgas PEPKE, menuturkan regulasi mengenai pengupahan, revaluasi aset, dan diskon tarif listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara menjadi yang paling banyak diketahui oleh dunia usaha. Peraturan tentang pengupahan yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi IV itu mendapat respons positif dengan perolehan 91,3% dari 300 pengusaha. Paket yang terbit pada Oktober 2015 itu memperbaiki formula perhitungan upah minimum dengan memasukkan unsur tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP 53/200 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit berpotensi maladministrasi sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai regulasi. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih mengungkapkan revisi PP tersebut cacat prosedur dan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani revisi tersebut. Alamsyah menjelaskan ada enam potensi cacat maladministrasi atau cacat prosedur. Pertama, pengabaian partisipasi publik. Revisi PP ini dinilai tidak melalui mekanisme konsultasi publik yang memadai. Kedua, pelayanan yang diskriminatif. Pemberlakukan praktik berbagi jaringan dan spektrum tanpa pembatasan sedemikian rupa sehingga operator lebih berkonsentrasi melayani masyarakat di wilayah padat. Itu sangat rawan terjadinya praktik kartel, ujarnya. Ketiga, menutup informasi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Pasalnya, hingga saat ini keputusan menteri mengenai lisensi modern yang diberikan kepada setiap operator tidak bisa diakses publik pada tingkat yang cukup, sehingga publik tidak bisa mengetahui apakah pembebanan dan realisasi kewajiban dilakukan secara adil. Keempat, dalam konteks kerugian keuangan negara. Alamsyah menjelaskan hal ini terjadi karena pembiaran perang harga di industri telekomunikasi menyebabkan kerugian pada penerimaan negara akibat rendahnya pembayaran PPh oleh operator dengan alasan merugi. Kelima, pengabaian terhadap kecenderungan praktik pemegang lisensi broker. Keenam, perlakuan keistimewaan terhadap operator. Menurut Alamsyah pemindahan atau pemberian frekuensi tanpa putusan pengadilan yang tidak disertai dengan pertimbangan akurat mengenai kepentingan publik dan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden yang sekaligus menjabat Ketua Pembina Apindo mengatakan dibentuknya gugus tugas (task force) implementasi kebijakan pengampunan pajak lewat Keputusan Presiden No. 32/2016 diharapkan mampu mengawasi dan mengarahkan harta hasil repatriasi dengan tepat. Pemerintah, lanjutnya, sudah mulai menginventarisasi beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk menampung dana repatriasi. Tidak hanya itu, beberapa proyek yang pengerjaannya bersamaan dengan BUMN juga akan disodorkan ke WP. Langkah ini harus dilakukan agar tidak seluruh dana mengendon di sektor keuangan ataupun properti. Beberapa proyek yang akan ditawarkan sudah pasti memiliki nilai ekonomis atau komersial yang tinggi. Untuk beberapa proyek seperti irigasi dan waduk yang tidak ekonomis akan dikerjakan dengan APBN. Namun, WP bisa berparitisipasi lewat pembelian surat utang negara. Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak keras untuk pelonggaran batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) golongan II karena dasarnya tidak jelas. Ketua Bidang Cukai Gaperoma Hariyanto mengatakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka ada pelonggaran batasan produksi untuk sigaret kretek tangan (SKT) dan SKM. Untuk SKT golongan III A, dari 50 juta-350 juta batang/tahun menjadi 10 juta-500 juta batang/tahun. Untuk SKM golongan IIA dan IIB dari 0-2 miliar batang/tahun menjadi 0-3 miliar batang/tahun pada 2017. Dengan adanya pelonggaran batasan produksi SKT golongan IIIA menjadi 500 juta batang/tahun bisa membuat SKT lebih bertahan terhadap gempuran rokok-rokok SKM. Sebelum 2002, ada tiga golongan produksi SKM, yakni golongan III dengan batasan produksi 0-2 miliar batang/tahun, golongan II 2-6 miliar batang/tahun, dan golongan 1 di atas 6 miliar batang/tahun dengan total produksi nasional mencapai 96 miliar batang/tahun. Pada 2014, total produksi SKM nasional mencapai 240 miliar batang/tahun sehingga ada kenaikan produksi 255%. Namun justru pabrikan SKM golongan II batasan produksinya tetap 2 miliar batang/tahun sehingga ada pengerdilan. Dengan adanya pelonggaran batasan produksi SKM golongan IIA dan IIB, maka memberi kesempatan penyesuaian harga jual eceran (HJE) mengingat selisih HJE dan cukai antara golongan I dan IIA dan IIB sangat besar. Pengalaman pabrikan rokok golongan IIA jika melebihi batasan produksi 2 miliar batang langsung naik golongan I yang HJE dan cukainya, pajak daerah, dan PPN naik drastis tidak mungkin dibebankan ke harga jual. Jika harga jual dipaksakan naik, omzet penjualan akan turun drastis, tetapi jika tidak dinaikkan pabrikan justru merugi. Dia juga meyakini pelonggaran batasan produksi SKM golongan II menjadi 3 miliar batang/tahun tidak menyebabkan potential loss atas penerimaan cukai. Justru jika dinaikkan batasan produksi, pabrikan SKJM golongan II yang menembus 2 miliar batang/tahun dan naik ke SKM golongan I akan mengalami kerugian dan penurunan produksi sehingga penerimaan cukai ke negara akan berkurang. Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada September 2016 mengalami pertumbuhan Indeks Penjualan Riil sebesar 15,7% secara tahunan atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 14,4% secara tahunan. Peningkatan penjualan eceran diprediksi terjadi pada mayoritas kelompok barang, kecuali peralatan informasi dan komunikasi. Kelompok makanan diperkirakan tumbuh 17,4% (yoy) atau lebih tinggi dari 16,2% (yoy) pada Agustus 2016. Pada kelompok nonmakanan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok suku cadang dan aksesoris (28,1%, yoy), diikuti oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya (20,3%, yoy), terutama disebabkan oleh penjualan produk elektronik di luar audio atau video. Bulan sebelumnya, secara tahunan penjualan eceran mengalami peningkatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2016 tumbuh 14,4% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan 6,3% (yoy) pada Juli 2016. Survei bank sentral juga mengindikasikan adanya tekanan kenaikan harga pada November 2016 yang diperkirakan meningkat. Berdasarkan, Indeks Ekspektasi Harga Umum tiga bulan mendatang meningkat 1,8 poin menjadi sebesar 122,5. Sementara itu, tekanan kenaikan harga pada 6 bulan mendatang Februari 2017 diperkirakan juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercermin dari IEH 6 bulan mendatang sebesar 132,4 lebih tinggi dibandingkan 131,4 pada bulan sebelumnya. Sumber: Bisnis.com

Global Markets Group

Economic Research

PT Bank Maybank Indonesia Global Markets Group 2

Indikator Konsumsi Indonesia

Sumber: CEIC

0

2.5

5

7.5

10

Sep-11 Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sep-16

Inf lation (% YoY) Core Inf lation (% YoY)

Data Penjualan Otomotif

Sumber: Bloomberg

200

400

600

800

30

60

90

120

150

180

210

240

Total Penjualan Mobil (Ribu Unit)

Total Penjualan Motor (Ribu Unit) (Kanan)

Indeks Harga Properti di 16 Kota Besar

Sumber: CEIC

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

Residential Property Price Index: 16 City: Small (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City: Medium (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City: Large (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City (Indonesia)

Perkembangan Ekspor Indonesia

Sumber: BPS

Suku Bunga (%)

Fed Rate 0.00-0.25

LIBOR 1M 0.16

LIBOR 3M 0.23

JIBOR O/N 5.83

JIBOR 1M 6.99

JIBOR 3M 7.53

Harga Komoditas

Komoditas Satuan Harga

Minyak Brent USD/bbl 53

CPO MYR/ton 2,639

Batubara (4,200 kcal)

USD/ton 39

Nikel 3 Bulan USD/MT 10,425

Tembaga USd/lb 219

Emas Dunia USD/TOunce 1,258

Sumber: Bloomberg

DISCLAIMER: The information contained has been taken from sources we deem reliable. PT Bank Maybank Indonesia and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents disclaim any liabilities including the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions thereof. The information contained in this report is not to be taken as any recommendation made by PT Bank Maybank Indonesia or any other person to enter any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice. ANALYST CERTIFICATION: Each contributor to this report hereby certifies that all the views expressed accurately reflect our views about the companies, securities and all pertinent variables. It is also certified that the biews and recommendations contained in this report are not and will not be influenced by any part or all of our compensation.

3 of 3

Economic Research

Global Markets Group

Indikator Ekonomi Makro

MAYBANK INDONESIA ECONOMIC RESEARCH DIVISION Sentral Senayan III, 8th Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan

Jakarta 10270, Indonesia

Ph: +62 (021) 29228888

Fax: +62 (021) 29228849

Juniman Chief Economist

Juniman@maybank.co.id

Anup Kumar Myrdal Gunarto Bond Analyst Economist akumar@maybank.co.id mgunarto@maybank.co.id

Indicators 2013 2014 2015 2016F 2017F

Inflation (%YoY) 8.08 8.36 3.35 3.15 4.01

Inflation (% avg) 6.40 6.42 6.38 3.52 3.91

Core Inflation (%YoY) 4.32 4.93 3.95 3.40 3.50

Core Inflation (% avg) 4.20 4.53 4.89 3.41 3.55

Exchange Rate Eop (Rp/US$) 12189 12440 13795 12950 12850

Exchange Rate Avg (Rp/US$) 10564 11885 13458 13230 12690

Curent Account (% GDP) -3.19 -3.09 -2.06 -2.20 -2.40

Fiscal Balance (% GDP) -2.33 -2.20 -2.80 -2.50 -2.50

Interest Rate

BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (% p.a) 5.90 5.86 6.25 5.00 4.75

BI 12 month Rate (% p.a) 7.50 7.75 7.50 6.25 6.00

Time Deposit 3 month (% p.a) 7.61 8.95 7.99 6.29 5.98

Lending rate working capital (% p.a) 12.12 12.81 12.46 11.37 11.18

Credit

Growth (% YoY)

Property Credit 26.53 17.29 11.86 13.05 14.34

Consumer credit 13.67 11.51 9.09 9.36 10.95

Working Capital Credit 20.43 10.83 9.04 8.69 9.62

Investment Credit 34.95 13.16 14.69 11.22 12.50

Total Credit 21.60 11.58 10.44 9.52 10.73

Deposit 13.60 12.29 7.26 6.50 8.08

NPL Commercial Banks (%) 1.77 2.16 2.49 3.00 2.76

Car Sales (1000 Units) 1230 1208 1006 1050 1138

Car Sales Growth (%) 10.18 -1.78 -16.69 4.31 8.43

Motorcycle Sales (1000 Units) 7744 7867 6480 5911 6274

Motorcycle Sales Growth (%) 9.62 1.59 -17.63 -8.79 6.14

Government Capex (Rp tn) 180.9 147.3 209.0 324.5 n/a

Unemployment Rate (%) 6.25 5.94 6.18 5.70 5.40

International Reserve (US$ bn) 99.4 111.9 105.9 118.2 121.1

GDP Growth (%) 5.58 5.02 4.79 5.09 5.10

Note : the red numbers are forecast

Source : Maybank Indonesia Economic Research

mailto:Juniman@bankbii.commailto:%20%20%20akumar@maybank.co.idmailto:%20%20%20akumar@maybank.co.idmailto:mgunarto@maybank.co.id

Recommended

View more >