Economic Research SUm Daily Industry Update 8 Juni 2016 rekomendasi impor gandum dilakukan pada pengajuan…

  • Published on
    10-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

SUm

Economic Research

Global Markets Group

PT Bank Maybank Indonesia Global Markets Group 1

2

Daily Industry Update 28 Juni 2016

Info Industri Kementerian Pertanian menahan rekomendasi impor gandum pakan atau feed wheat untuk bahan baku pakan ternak dengan tujuan agar industri pakan menyerap jagung lokal. Penahanan rekomendasi impor gandum dilakukan pada pengajuan dokumen per 21 Juni 2016. Total permohonan impor gandum untuk bahan pakan ternak yang sudah diajukan ke Direktorat Pakan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu 89.545 ton. Selain itu, sebanyak 68.310 ton telah dilakukan loading atau pemuatan di negara asal, yang saat dokumennya lengkap, akan sehera diajukan permohonan impor. Di luar itu, sebanyak 165.800 ton gandum pakan pun telah dilakukan kontrak pembelian di negara asal. Sementara, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Sudirman mengatakan hal sebaliknya. Menurutnya, kendati pemerintah telah mengatur impor bahan baku pakan untuk industri melaui Permentan 57/2015, beleid itu tidak berjalan seperti seharusnya. Menurutnya, situasi lapangan saat ini sama dengan sebelum Permentan No. 57/2015 di mana pemerintah tetap meminta bukti muat dan kontrak untuk dapat mengajukan rekomendasi teknis impor gandum untuk pakan. Dia mengaku pemerintah beralasan penahanan impor gandum tersebut dilakukan untuk mendorong pengusaha menyerap jagung produksi lokal. Kendati demikian, menurutnya, pemerintah tidak menyediakan informasi komprehensif soal di mana produksi atau panen jagung berlangsung. Rencana regulasi untuk penggunaan jaringan bersama (Networks sharing) melalui Revisi PP No 53/2000 tentang Telekomunikasi yang mengatur penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit berpotensi merugikan negara karena berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengemukakan dalam revisi itu ada wacana network sharing. Menurutnya, pasal 30 dari PP No 53/2000 sudah benar dengan menyatakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penggunaan bersama pita frekuensi dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna. Seperti diketahui, aturan network sharing salah satu yang ditunggu industri seluler nasional. Indosat Ooredoo sudah menjalin network sharing berbasis Multi Operator Radio Access Network (MORAN) dengan XL. Bahkan, ada rencana juga meningkatkan menjadi multi operator core network (MOCN). Skema MOCN memungkinkan terjadinya penggunaan frekuensi secara bersama untuk efisiensi investasi. Di tengah-tengah masih terus terjadinya perdebatan soal networks sharing, Ombudsman RI memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar segera memberikan penomoran atau kode akses kepada PT Corbec Communication selain menuntaskan masalah frekuensi dan interkoneksi. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengungkapkan pihaknya memberikan lima rekomendasi yang meliputi perubahan regulasi, kode akses, izin pita frekuensi dan evaluasi kinerja. Di samping itu, lembaga ini pun menyarankan agar izin pita frekuensi di spektrum 2,3Ghz dengan lebar pita minimal 15Mhz segera diterbitkan kepada PT Corbec Communication. Selain itu, lelang izin pita frekuensi 2,3Ghz pun diharapkan dapat segera digelar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan sejumlah aturan terkait pasar modal untuk memanfaatkan dana tax amnesty. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan regulasi tersebut akan diterbitkan pada semester II tahun ini. Antara lain, rancangan peraturan (RPOJK) tentang Agen Perantara Pedagang Efek (APPE), RPOJK tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, RPOJK tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik dan RPOJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak. Selain itu, otoritas juga akan menerbitkan surat edaran seperti rancangan surat edaran (RSEOJK) tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan, RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek serta RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Manajer Investasi. OJK akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh daftar Wajib Pajak (WP) yang melakukan repatriasi berdasarkan tax amnesty. Selain itu juga berkoordinasi dengan PT KSEI dan Bank Indonesia dalam pengawasan dana repatriasi, khususnya selama holding period. Industri tekstil domestik masih belum mampu memompa permintaan tekstil jelang Lebaran dan tahun ajaran baru tahun ini. Alhasil, produksi tekstil pebisnis ini cenderung stagnan. PT Asia Pacific Fibers Tbk mengaku gagal mencapai target produksi di semester I-2016 ini. Semula, perusahaan ini menargetkan produksi 162.000 ton-163.000 ton di periode tersebut, akan tetapi realisasinya cuma 156.000 ton dengan rincian, fiber 71.000 ton dan filamen 69.000 ton. Menurut Ravi Shankar, Presiden Direktur Asia Pacific Fibers, kondisi ini tidak terlepas dari pasar yang loyo yang membuat permintaan jelang Lebaran tidak begitu besar. Menurut Ade Sudrajat Usman, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejatinya ada kenaikan permintaan tekstil di periode Mei - Juni ini yakni 4%-5%. Namun kenaikan ini belum bisa menutup defisit yang terjadi sejak awal Januari 2016 lalu. Ia menyalahkan maraknya produk impor yang merajalela di pasar dalam negeri, membuat produk lokal susah bersaing. Produk impor itu ditawarkan dengan harga murah sehingga perusahaan tekstil lokal kewalahan. Walau begitu, produsen tekstil seperti Ravi masih berpikir positif untuk enam bulan ke depan. Dia berharap akan terjadi peningkatan permintaan dari ekspor. Sehingga pertumbuhan di paruh kedua ini bisa 10% lebih tinggi dari paruh pertama 2016. Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang pengampunan pajak, telah melaporkan hasil kerjanya dalam rakap kerja di Komisi XI DPR, bersama dengan pemerintah. Ketua Panja H. Soepriyatno menjelaskan pihaknya telah melakukan pembahasan RUU Tax Amnesty telah berlangsung sejak tanggal 23 Mei 2016 hingga 24 juni 2016 lalu. Selama pembahasan, Panja berhasil menyepakati sejumlah hal. Diantaranya, menetapkan nama RUU ini tetap sesuai dengan draf yang diajukan pemerintah, yaitu RUU pengampunan pajak. Selain itu, setelah dilakukan pembahasan jumlah pasal dalam beleid ini lebih sedikit dibandingkan dengan usulan pemerintah. Draf RUU Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah memuat 14 Bab dan 27 pasal. Namun, setelah dilakukan pembahasan oleh Panja berubah menjadi hanya 13 Bab dan 25 pasal saja. Beberapa substansi yang sudah disepakati oleh mayoritas fraksi, pertama, mengenai subjek pengampunan pajak ditetapkan Wajib Pajak (WP) yang belum memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Kedua, mengenai tarif uang tebusan disepakati antara lain terbagi dua, untuk repatriasi dan deklarasi. Tarif uang tebusan untuk WP yang melakukan repatriasi aset terdiri dari 2% pada periode tiga bulan pertama, 3% untuk periode tiga bulan kedua, dan 5% untuk tiga bulan berikutnya. Sementara, untuk WP yang melakukan deklarasi aset dikenakan tarif uang tebusan sebesar 4% untuk periode tiga bulan pertama, 6% pada tiga bulan kedua, dan 10% untuk peride tiga bulan terakhir. Sedangkan tarif uang tebusan bagi WP pengusaha UMKM dikenakan 0,5%, jika UMKM hanya memiliki nilai aset di bawah Rp 10 miliar. Sedangkan jika asetnya di atas Rp 10 miliar dikenakan 2%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Perusahaan Listrik Negara tidak memberatkan persyaratan bagi peserta lelang proyek pembangkit listrik. Menteri ESDM menilai pemerintah telah memberikan, porsi 10.000 MW kepada PLN dan sifatnya selalu di evaluasi. Jika PLN merasa membangun 10.000 MW itu realistis maka silakan untuk melanjutkannya. Menanggapi permintaan menteri ESDM agar PLN meringankan persyaratan tender, Direktur Pengadaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Supangkat Iwan Santoso menyatakan, bahwa semangat persyaratan itu untuk membuat perusahaan peserta tender lebih serius dalam membangun pembangkit listrik yang sudah mereka menangkan. Namun, untuk persyaratan 10% juga tidak sekaligus diberikan, tetapi melalui tahapan. Selain meringankan syarat tender, Sudirman juga meminta direksi PLN tetap menjalankan harga listrik energi baru dan terbarukan. Sebab penetapan harga listrik EBT ini bertujuan untuk meningkatkan minat membangun pembangkit EBT agar mau mengeluarkan investasi membangun pembangkit ini. Sumber: bisnis.com, kontan.co.id

Global Markets Group

Economic Research

PT Bank Maybank Indonesia Global Markets Group 2

Indikator Konsumsi Indonesia

Sumber: CEIC

0

2.5

5

7.5

10

May-11 May-12 May-13 May-14 May-15 May-16

BI Rate (%)

Inf lation (% YoY)

Core Inf lation (% YoY)

Data Penjualan Otomotif

Sumber: Bloomberg

200

400

600

800

30

60

90

120

150

180

210

240

Total Penjualan Mobil (Ribu Unit)

Total Penjualan Motor (Ribu Unit) (Kanan)

Indeks Harga Properti di 16 Kota Besar

Sumber: CEIC

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

Residential Property Price Index: 16 City: Small (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City: Medium (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City: Large (Indonesia)

Residential Property Price Index: 16 City (Indonesia)

Perkembangan Ekspor Indonesia

Sumber: BPS

Suku Bunga (%)

Fed Rate 0.00-0.25

LIBOR 1M 0.16

LIBOR 3M 0.23

JIBOR O/N 5.83

JIBOR 1M 6.99

JIBOR 3M 7.53

Harga Komoditas

Komoditas Satuan Harga

Minyak Brent USD/bbl 48

CPO MYR/ton 2,464

Batubara (4,200 kcal)

USD/ton 31

Nikel 3 Bulan USD/MT 8,980

Tembaga USd/lb 216

Emas Dunia USD/TOunce 1,315

Sumber: Bloomberg

DISCLAIMER: The information contained has been taken from sources we deem reliable. PT Bank Maybank Indonesia and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents disclaim any liabilities including the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions thereof. The information contained in this report is not to be taken as any recommendation made by PT Bank Maybank Indonesia or any other person to enter any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice. ANALYST CERTIFICATION: Each contributor to this report hereby certifies that all the views expressed accurately reflect our views about the companies, securities and all pertinent variables. It is also certified that the biews and recommendations contained in this report are not and will not be influenced by any part or all of our compensation.

3 of 3

Economic Research

Global Markets Group

Indikator Ekonomi Makro

MAYBANK INDONESIA ECONOMIC RESEARCH DIVISION Sentral Senayan III, 8th Floor

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan

Jakarta 10270, Indonesia

Ph: +62 (021) 29228888

Fax: +62 (021) 29228849

Juniman Chief Economist

Juniman@maybank.co.id

Anup Kumar Myrdal Gunarto Bond Analyst Economist akumar@maybank.co.id mgunarto@maybank.co.id

Indicators 2013 2014 2015 2016F

Inflation (%YoY) 8.08 8.36 3.35 4.05

Inflation (% avg) 6.40 6.42 6.38 3.88

Core Inflation (%YoY) 4.32 4.93 3.95 3.54

Core Inflation (% avg) 4.20 4.53 4.89 3.56

Exchange Rate Eop (Rp/US$) 12189 12440 13795 13150

Exchange Rate Avg (Rp/US$) 10564 11885 13458 13377

Curent Account (% GDP) -3.19 -3.09 -2.06 -2.45

Fiscal Balance (% GDP) -2.33 -2.20 -2.80 -2.50

Interest Rate

BI Rate (% p.a) 7.50 7.75 7.50 6.25

Time Deposit 3 month (% p.a) 7.61 8.95 7.99 6.29

Lending rate working capital (% p.a) 12.12 12.81 12.46 11.37

Credit

Growth (% YoY)

Property Credit 26.53 17.29 11.86 12.95

Consumer credit 13.67 11.51 9.09 10.38

Working Capital Credit 20.43 10.83 9.04 10.65

Investment Credit 34.95 13.16 14.69 14.54

Total Credit 21.60 11.58 10.44 11.57

Deposit 13.60 12.29 7.26 8.14

NPL Commercial Banks (%) 1.77 2.16 2.49 2.52

Car Sales (1000 Units) 1230 1208 1006 1076

Car Sales Growth (%) 10.18 -1.78 -16.69 6.90

Motorcycle Sales (1000 Units) 7744 7867 6480 6451

Motorcycle Sales Growth (%) 9.62 1.59 -17.63 -0.46

Government Capex (Rp tn) 180.9 147.3 209.0 324.5

Unemployment Rate (%) 6.25 5.94 6.18 5.70

International Reserve (US$ bn) 99.4 111.9 105.9 110.6

GDP Growth (%) 5.58 5.02 4.79 5.09

Note : the red numbers are forecast

Source : Maybank Indonesia Economic Research

mailto:Juniman@bankbii.commailto:%20%20%20akumar@maybank.co.idmailto:%20%20%20akumar@maybank.co.idmailto:mgunarto@maybank.co.id

Recommended

View more >