Executive Summary Kek

  • Published on
    14-Dec-2015

  • View
    6

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Executive Summary Kek

Transcript

  • 1

    Executive Summary

    I. PENDAHULUAN

    Salah satu arah pembangunan jangka panjang nasional yang tercantum dalam Undang-

    Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

    (RPJPN) 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kemampuan bangsa

    untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran

    bangsa. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka

    panjang diarahkan salah satunya adalah untuk memperkuat perekonomian domestik

    berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

    keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri.

    Untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya sektor industri dan

    perdagangan, pemerintah telah merumuskan beberapa konsep pengembangan kawasan

    ekonomi strategis nasional seperti Kawasan Berikat; Kawasan Pengembangan Ekonomi

    Terpadu (KAPET); Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); dan lain-

    lain. Namun demikian, pengembangan kawasan-kawasan ekonomi strategis nasional

    tersebut selama ini masih belum menunjukkan keberhasilan yang berarti.

    Belajar dari pengalaman sebelumnya dan dalam rangka mempercepat pencapaian

    pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui

    penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis yang disebut

    dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan

    industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

    Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai

    model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain

    industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

    Ketentuan pengembangan KEK selanjutnya diatur dengan diterbitkannya Undang-undang

    tentang Kawasan Ekonomi Khusus No. 39 Tahun 2009 dan telah disahkan pada bulan

    EEXXEECCUUTTIIVVEE SSUUMMMMAARRYY

  • 2

    Executive Summary

    September 2009.

    Pengembangan KEK diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi banyak hal seperti

    menekan urbanisasi ke kota-kota besar, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi

    kawasan dan pada akhirnya berkurangnya tingkat kemiskinan. Keberadaan KEK diharapkan

    mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi serta dapat mendorong pertumbuhan

    wilayah sekitarnya. Secara luas, pengembangan KEK merupakan upaya peningkatan daya

    saing Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

    Dalam pelaksanaan pengembangan KEK perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur

    pekerjaan umum (PU) dan permukiman. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

    merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Selain itu kinerja

    infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global. Tantangan

    penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman dalam mendukung pengembangan KEK

    kedepan adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan

    kinerjanya dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global

    dapat membaik.

    Dalam rangka mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu

    upaya untuk penguatan daya saing perekonomian, diperlukan kajian kebijakan

    penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman. Pustra sesuai dengan tupoksinya

    memandang perlu menyusun kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PU dan

    permukiman untuk mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun

    tujuan kajian ini adalah merumuskan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur bidang PU

    dan permukiman untuk mendorong pengembangan KEK.

    II. PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN KAWASAN STRATEGIS

    NASIONAL DI INDONESIA

    Indonesia memiliki beberapa konsep pengembangan kawasan ekonomi ataupun kawasan

    strategis nasional yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan

    perekonomian wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

    masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tidak semua konsep kawasan tersebut dapat

    diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena tiap konsep memiliki kriteria dan prinsip

    yang berbeda-beda, sehingga dalam penerapannya disesuaikan dengan kondisi atau

  • 3

    Executive Summary

    karakteristik suatu wilayah. Konsep kawasan ekonomi dan kawasan strategis nasional di

    Indonesia yang telah diterapkan adalah Kawasan Andalan, Kawasan Ekonomi Terpadu

    (KAPET), Kawasan Berikat, dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

    Selanjutnya, Indonesia akan mencoba untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus

    (KEK) guna mengikuti persaingan perkembangan wilayah internasional. Selain itu juga akan

    dikembangkan Koridor Ekonomi (KE) yang akan menciptakan konektivitas nasional agar

    aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan mudah, baik di dalam pulau maupun

    antar pulau.

    Kawasan Andalan, KAPET, Kawasan Berikat, KPBPB dan KE dibentuk untuk pengembangan

    wilayah dengan skala nasional, sedangkan KEK memiliki konsep yang dipersiapkan untuk

    menjadi kawasan yang bertaraf internasional. Adapun konsep yang tidak jauh berbeda

    dengan KEK adalah KPBPB. Namun, pada dasarnya kedua kawasan ini memiliki tujuan

    pengembangan yang sangat berbeda. KPBPB dibentuk sebagai pintu untuk membuka

    hubungan dengan negara lain dalam bidang pelabuhanan dan perdagangan, tetapi bentuk

    kawasan secara keseluruhan tidak harus bertaraf internasional. Sedangkan KEK sebagai

    kawasan khusus memiliki berbagai jenis aktivitas dan berdaya saing global guna

    meningkatkan perekonomian nasional. Pada tabel 1 merupakan hasil sintesa mengenai

    karakteristik kawasan ekonomi dan kawasan strategis nasional di Indonesia agar dapat

    membedakan konsep KEK dengan kawasan lainnya secara rinci, namun KE tidak termasuk di

    dalamnya karena belum memiliki kerangka hukum untuk penetapan dan pengembangan

    kawasan tersebut.

    III. KAJIAN BEST PRACTICE PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI

    KHUSUS DI BEBERAPA NEGARA

    Dari sintesa pelaksanaan kawasan ekonomi khusus di beberapa negara, secara umum

    karakteristik KEK dapat dikelompokkan ke dalam dua model generik pelaksanaan KEK yang

    telah diterapkan, yaitu:

    1. KEK sebagai sebuah terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk

    menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari

    berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional.

    Konsep ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di India dikenal tiga jenis

    umum Special Economic Zone (SEZ) meliputi : (a) SEZ for multiproduct, yaitu SEZ yang

    terdiri dari sejumlah perusahaan yang tergolong dalam lebih dari satu sektor, yang di

  • 4

    Executive Summary

    dalamnya juga terdapat kegiatan perdagangan dan pergudangan; (b) SEZ for specific

    sector, yaitu SEZ bagi satu sektor tertentu saja (bisa lebih dari satu perusahaan) atau

    SEZ untuk berbagai pelayanan satu sektor, seperti dalam pelabuhan atau bandar

    udara; dan (c) SEZ for Free Trade and Warehouse yaitu SEZ yang secara khusus

    menyediakan pelayanan fasilitas kegiatan perdagangan bebas dan pergudangan,

    fasilitasnya bisa untuk kegiatan yang multi sektor maupun untuk satu sektor tertentu

    saja. Di Filipina, kawasan-kawasan semacam ini dapat berbentuk Industrial Estates

    (IES), Export Processing Zones (EPZs), Free Trade Zone, dan Tourist/Recreational

    Centers.

    2. KEK sebagai sebuah model untuk menyebutkan kawasan dengan kebijakan ekonomi

    terbuka yang didalamnya mencakup Free Trade Zone (FTZ), Export Processing Zone

    (EPZ), pelabuhan (Port), High Tech Industrial Estate dan lain sebagainya atau dikenal

    dengan sebutan zones within zone. Konsepsi ini memberikan otoritas kepada badan

    pelaksana untuk mengoperasikan KEK secara penuh atas mandat dari pemerintah

    pusat.

  • 5

    Executive Summary

    Tabel 1

    Karakteristik Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional di Indonesia

    Kawasan Andalan Kawasan Berikat KAPET KPBPB KEK

    Dasar Kebijakan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

    Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2009

    Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000.

    Undang-Undang No. 36 Tahun 2000.

    Undang-Undang No. 39 Tahun 2009.

    Definisi Suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah.

    Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

    Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan/atau memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.

    Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

    Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk penyelenggaraan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang diberikan perlakuan khusus seperti dibebaskan dari kepab