Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi - Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi…

  • Published on
    07-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi </p> <p>Bimo Wiwoho , CNN Indonesia </p> <p>Senin, 07/08/2017 10:46 WIB </p> <p> Kepolisian menangkap sejumlah warga karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi. </p> <p>Pengamat menilai ini adalah bagian dari sikap anti-kritik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) </p> <p>Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di </p> <p>Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8). </p> <p>Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran </p> <p>mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina </p> <p>Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi </p> <p>kemasyarakatan. </p> <p>Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny </p> <p>Sasmita). </p> <p>"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan </p> <p>terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan </p> <p>kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Minggu (6/8). </p> <p>Lihat juga: Sri Rahayu Penghina Jokowi Pertanyakan Keadilan di Indonesia </p> <p>Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap </p> <p>karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga </p> <p>ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden. </p> <p>Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif </p> <p>Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang </p> <p>menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi </p> <p>menuju pemerintahan yang anti-kritik. </p> <p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806195425-12-232827/sri-rahayu-penghina-jokowi-pertanyakan-keadilan-di-indonesia/</p> <p>2 </p> <p>Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya </p> <p>di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata </p> <p>'demokrasi'. </p> <p>Foto: REUTERS/Dado Ruvic </p> <p>Langkah Keliru </p> <p>Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan </p> <p>pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari </p> <p>pihak yang bersangkutan. </p> <p>Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman </p> <p>hukuman yang bakal menjeratnya. </p> <p>Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri </p> <p>Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan </p> <p>menjadi tersangka. </p> <p>"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif," </p> <p>tutur Adi. </p> <p>Adi membandingkan rezim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya, </p> <p>yakni rezim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan </p> <p>saat itu dinilai lebih bisa menerima kritik. </p> <p>3 </p> <p>Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik </p> <p>dibandingkan dengan Jokowi. </p> <p>(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi) </p> <p>Penanganan Berbeda </p> <p>Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah </p> <p>tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau </p> <p>pun ditampilkan melalui unjuk rasa. </p> <p>Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung </p> <p>lebih masif menangkap oknum-oknum terkait. </p> <p>"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel </p> <p>Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan </p> <p>mereka tak ditangkap," kata Adi. </p> <p>Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007. </p> <p>Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya, sehingga </p> <p>orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan </p> <p>Jokowi. </p> <p>Namun, itu beda halnya dengan sekarang. "Beda halnya dengan saat ini. Demo gerakan </p> <p>cabut mandat bisa dijerat dengan Undang-Undang makar dan vonis hukumnya </p> <p>mengerikan," ujar Adi. (asa) </p>