Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi - Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi

Bimo Wiwoho , CNN Indonesia

Senin, 07/08/2017 10:46 WIB

Kepolisian menangkap sejumlah warga karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi.

Pengamat menilai ini adalah bagian dari sikap anti-kritik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di

Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran

mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina

Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi

kemasyarakatan.

Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny

Sasmita).

"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan

terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan

kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Minggu (6/8).

Lihat juga: Sri Rahayu Penghina Jokowi Pertanyakan Keadilan di Indonesia

Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap

karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga

ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang

menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi

menuju pemerintahan yang anti-kritik.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806195425-12-232827/sri-rahayu-penghina-jokowi-pertanyakan-keadilan-di-indonesia/

2

Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya

di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata

'demokrasi'.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Langkah Keliru

Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan

pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari

pihak yang bersangkutan.

Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman

hukuman yang bakal menjeratnya.

Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri

Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan

menjadi tersangka.

"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif,"

tutur Adi.

Adi membandingkan rezim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya,

yakni rezim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan

saat itu dinilai lebih bisa menerima kritik.

3

Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik

dibandingkan dengan Jokowi.

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Penanganan Berbeda

Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah

tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau

pun ditampilkan melalui unjuk rasa.

Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung

lebih masif menangkap oknum-oknum terkait.

"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel

Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan

mereka tak ditangkap," kata Adi.

Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007.

Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya, sehingga

orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan

Jokowi.

Namun, itu beda halnya dengan sekarang. "Beda halnya dengan saat ini. Demo gerakan

cabut mandat bisa dijerat dengan Undang-Undang makar dan vonis hukumnya

mengerikan," ujar Adi. (asa)