Hasil Keputusan Pra Muktamar VII KAMMI

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    85

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>HASIL KEPUTUSAN PERSIDANGAN</p> <p>PRA MUKTAMAR VII KAMMISOLO, 1 3 OKTOBER 2010ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI MEKANISME PENETAPAN KETUA/FORMATUR MEKANISME PENETAPAN MPP TATA TERTIB PRA MUKTAMAR VII JADWAL PERSIDANGAN REKOMENDASI</p> <p>Disusun dan Disiapkan Oleh TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI (TKSO) Jakarta Oktober 2010</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |0</p> <p>DAFTAR ISI</p> <p>1. Daftar Isi_____1 2. Kata Pengantar_____2 3. Overview Naskah Amandemen_____3 4. Tata Tertib Persidangan Pra Muktamar VII KAMMI_____7 5. Amandemen Anggaran Dasar_____11 6. Amandemen Anggaran Rumah Tangga_____21 7. Amandemen Garis-garis Besar Haluan Organisasi_____78 8. Mekanisme Penetapan Ketua Umum/Formatur PP KAMMI_____93 9. Rekomendasi Pra Muktamar tentang Mekanisme Penjaringan Calon Ketua Umum KAMMI______95 10.Mekanisme Penetapan Majelis Permusyawaratan Pusat_____96 11.Jadwal Persidangan_____98 12.Catatan Pelaksanaan Pra Muktamar VII_____99</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |1</p> <p>KATA PENGANTAR</p> <p>Assalamualaikum Wr. Wb. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah. Kota Solo menjadi saksi atas semangat perbaikan organisasi yang menggelora. Kota Soloyang secara administrasi pemerintahan sebetulnya disebut Kota Surakartaakan menoreh catatan sejarah, atas munculnya keputusan-keputusan cerdas-strategis-konstitusional yang lahir dari pemikiran dan syura para muktamirin dari PW dan PD KAMMI seluruh Nusantara. Dalam buku ini, terdapat hasil keputusan Pra Muktamar. Rinciannya dapat Antum lihat di daftar isi. Naskah yang ada di tangan Antum ini merupakan keputusan, tetapi belum merupakan ketetapan. Proses penetapan akan dilakukan di forum persidangan Muktamar VII di Banda Aceh. Jarak waktu antara Pra Muktamar dengan Muktamar untuk melihat kondisi realitas, jika semisal, terdapat keputusankeputusan strategis yang harus dirubah. Perdebatan dalam persidangan Pra Muktamar kemarin sangat cerdas meski tanpa notulensi lengkap. TKSO mengucap syukur atas selesainya perhelatan persidangan Pra Muktamar VII ini. Setengah pekerjaan sudah terlampaui, tinggal setengah lagi sebelum Muktamar VII KAMMI di Tanah Rencong akan digelar pada 11-18 Desember 2010 mendatang. TKSO mengirimkan seuntai bunga pujian untuk seluruh jajaran Organizing Committe, para panitia dari PD KAMMI Solo di bawah komando akh Samsul Bahri. Penyambutan, pelayanan dan keramahan atas segala fasilitas yang disediakan, luar biasa. Bunga sanjungan juga kami kirim kepada seluruh</p> <p>delegasi muktamirin dari ujung timur Nusantara hingga Banda Aceh. Sorot mata yang semangat, membuat kami tidak khawatir akan nasib bangsa ini ke depan. Persediaan pemimpin yang ikhlas dan merakyat masih banyak di KAMMI, ternyata. Selanjutnya, mari kita berfikir dan berikhtiar penuh, agar perhelatan berikutnya, yaitu Muktamar VII KAMMI yang akan digelar di Kota Banda Aceh Darussalam, bisa berlancar lancar. Tentu yang harus difikirkan pertama adalah kehadiran kita di lokasi Muktamar. Berikutnya, substansi pengembangan organisasi, dan terakhir, tentu, adalah siapa nama pemimpin KAMMI berikutnya yang akan Antum pilih. Dalam Pra Muktamar Solo ini, suksesi KAMMI-1 diubah menjadi sangat demokratis. Seluruh AB2 se-Indonesia yang masih aktif, berhak memilih Ketua Umum KAMMI. Ikhtiar ini, semoga KAMMI-1 merupakan representasi pilihan kader KAMMI. Dialah Ratu Adil yang akan mengemban kepemimpinan 2 tahun ke depan. Demikian pengantar TKSO. Setelah edisi ini, akan ada satu naskah terakhir, yaitu naskah final atas konstitusi dan regulasi KAMMI. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum Wr. Wb. Amin Sudarsono Koordinator TKSO PP KAMMI</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |2</p> <p>OVERVIEW NASKAH AMANDEMENDalam naskah konstitusi yang ada di tangan Antum ini, terdapat beberapa hal mendasar yang berubah dalam forum Pra Muktamar VII KAMMI di Solo. Forum Pra Muktamar adalah untuk membahas dan memutuskan naskah, sementara penetapan akan dilakukan di forum tertinggi organisasi, yaitu Muktamar VII KAMMI di Aceh pada Desember 2010. Untuk memudahkan pembacaan, berikut kami tuliskan daftar perubahan naskah. ANGGARAN DASAR 1. Penambahan kalimat pujian untuk Allah dan shalawat untuk Rasulullah di awal Muqaddimah. Sebagaimana umumnya ulama menyisipkan kalimat ini di awal kitab atau pembicaraan ilmiah. Nuansa ilahiah ingin dilekatkan di muqaddimah ini. 2. Perubahan redaksional, misalnya dawah menjadi dakwah, dan pemiringan kata Arab atau Inggris--sebagai kata asing di luar kosakata Indonesia. 3. Kedudukan KAMMI tidak di DKI Jakarta, tapi di Ibukota negara Indonesia. Sebab belum tentu Jakarta akan selalu menjadi pusat negara RI (Pasal 3). 4. Penambahan misi kemandirian ekonomi mahasiswa. Kondisi terkini mewajibkan hal itu terjadi. Apalagi banyak kader KAMMI yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. Selain itu, kemandirian ekonomi adalah wujud kedaulatan atas visi (Pasal 7). 5. Penyebutan struktur. Dalam penulisan maupun pengucapan, yang berlaku saat ini dan seterusnya adalah PP KAMMI, PW KAMMI, PD KAMMI dan PK KAMMI (Pasal 11). Nomenklatur ini konsisten hingga ART dan regulasi turunannya. 6. Pengurangan satu pasal AD, karena pasal 11 dan 12 digabung menjadi satu. ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Pasal 2 Jenis Anggota. Pada ayat 2, ditambah kata diangkat untuk memperjelas proses. Anggota Kehormatan bisa diangkat baik di pusat, wilayah, maupun daerah. Tokoh yang berjasa bagi pengembangan KAMMI di kabupaten atau provinsi tertentu layak diangkat menjadi anggota kehormatan. 2. Umur anggota KAMMI paling tua 30 tahun. Pada Pasal 4 ayat 1 terdapat penjelasan tentang usia. KAMMI mengikuti UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan--disahkan pada 15 September 2009---yang menyatakan bahwa usia pemuda adalah antara 16 sampai 30 tahun. Karena itu, pada ART KAMMI, usia pengurus dan anggota juga harus dibatasi, yaitu sampai 30 tahun. Ini berkurang 5 tahun dibanding draft ART sebelumnya. 3. Kewajiban anggota ditambahi adab islami. Maksudnya adalah tata muamalah lazimnya seorang muslim yang baik.</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |3</p> <p>4. 5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>Ini sebagai perwujudan IJDK, muwashafat kader yang berbunyi matinul khuluq (Pasal 7). Perpindahan anggota, bisa melalui daerah atau wilayah yang berbeda (Pasal 8). Pasal-pasal tentang personalia pengurus. Syarat ketua umum harus membawa surat rekomendasi dari kepengurusan struktur di bawahnya. PP KAMMI membawa rekomendasi PW KAMMI, PW dari PD, PD dari PK. Pasal 18 Status KAMMI Daerah. Ayat (4), amandemen menjadi KAMMI Daerah Penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat. Berbeda dengan sebelumnya yang menetapkan minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat. Penurunan jumlah adalah dengan spirit perluasan medan jihad KAMMI, memudahkan pemekaran. Di Pasal 18 juga, terdapat perubahan fundamental. Masa kepengurusan Pengurus Daerah KAMMI yang sebelumnya 2 (dua) tahun, diubah menjadi 1 (satu) tahun saja. Keputusan ini diambil dalam voting Komisi B (AD/ART). Setuju 1 tahun 16 PD KAMMI, sementara yang tetap ingin 2 tahun hanya 5 PD KAMMI. Berbagai argumentasi sudah dilontarkan, dan keputusan ini tinggal menunggu penetapan di Muktamar, kecuali ada proses Peninjauan Kembali (PK) atas Pasal 18 ini. Pasal 22 Penurunan Status dan Pembubaran Daerah. Pengurus Daerah KAMMI akan dibubarkan jika tidak "Memiliki anggota biasa kurang dari 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1 (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI). Sebelumnya adalah Memiliki anggota biasa kurang dari 4 orang AB3, 24</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p> <p>orang AB2, dan 72 orang (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI). Persyaratan penurunan dan pembubaran menjadi lebih longgar, agar kesempatan berkembang KAMMI daerah lebih besar. Pasal 23 Status Komisariat. Komisariat persiapan diwajibkan memiliki 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1. Sementara itu, Komisariat penuh sekurang-kurangnya memiliki 4 orang AB 2 dan 25 orang AB1. Ini menjadi lebih ringan dibanding sebelumnya yang mensyaratkan sekurang-kurangnya memiliki 3 orang AB 2 dan 18 orang AB1. Dan Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 6 orang AB 2 dan 36 orang AB1. Pasal 26 Pemekaran Komisariat. Sebelumnya hanya bisa bila diusulkan oleh 3 orang AB 2 dan 18 orang AB1. Kini cukup 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1 yang mengusulkan. Selain itu, komisariat persiapan dulu disyaratkan dalam satu tahun sudah punya 6 (enam) orang AB 2 dan 36 orang AB 1, kini diringankan hingga menjadi hanya 4 (empat) orang AB 2 dan 25 orang AB 1. Pasal 29 tentang Dewan Penasehat. Mengikuti perubahan Pasal 18, maka masa jabatan Dewan Penasehat juga menjadi hanya 1 (satu) tahun. Pasal 55 tentang Tata Tertib Muktamar. Perubahannya ada pada nilai suara. Sebelumnya PP hanya 2, PW dan PD hanya masing-masing 1. Sekarang menjadi PP 3 suara, PW 2 suara dan PD 1 suara. Pasal 56 Pra Muktamar. Selain membahas AD, ART, GBHO dan mekanisme penetapan Ketua dan MPP, juga ditambahi rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan. Namun, semua penetapan tetap di Muktamar.</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |4</p> <p>14. Pasal 62 Rapimnas, sebelumnya memiliki kewenangan untuk menetapkan Ketua Pengurus Wilayah KAMMI. Kewenangan itu dihapus dengan pertimbangan PW KAMMI dibentuk atas dasar kemauan PD KAMMI bawahannya dan disahkan oleh PP KAMMI pada periode tersebut. 15. Pasal 66 Alumni. Diputuskan tidak ada nama definitif untuk Ikatan Alumni. Hanya diterakan, bahwa alumni akan memiliki sebuah wadah khusus.</p> <p>GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI 1. Perubahan pertama adalah pada misi KAMMI (Pasal 3) yang mengikuti misi KAMMI pada Anggaran Dasar KAMMI. Yaitu ada penambahan kemandirian ekonomi. 2. Pasal 7 Paradigma Gerakan, mendapatkan tambahan satu ayat penjelas. Untuk Paradigma Intelektual Profetik, ditambahi d. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat. 3. Paradigma Sosial Independen mendapat tambahan satu ayat penjelas, yaitu: d. Gerakan Sosial Independen bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung dengan institusi manapun, termasuk negara, partai maupun lembaga donor. 4. Paradigma Politik Ekstra Parlementer mendapat tambahan dua ayat penjelas, yaitu: c. Gerakan Ekstraparlementer berarti tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi</p> <p>partai apapun. DAN d. Gerakan Ekstraparlementer bergerak di luar parlemen dan partai politik, sebagai representasi rakyat secara independen. 5. Pasal 14 KAMMI dan Partai Politik, terdapat sisipan kata penjelas yang menegaskan konsistensi KAMMI pada pilihan tidak berpolitik praktis. 6. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) ini, adalah akar nilai dan moral ideologi. Delapan puluh (80) persen isi GBHO adahal hal yang pasti dan tidak akan berubah-setidaknya sampai waktu tertentu--karena berisi hal-hal yang filosofis dan fundamental. Sisanya, 20 persen baru tujuan jangka panjang. Dalam Pra Muktamar diputuskan penghapusan pasal yang bersifat temporal dan teknis, yaitu Pasal 18. Selanjutnya, Tujuan Jangka Panjang KAMMI (2004-2014) dipindahkan ke Panduan Kerja Nasional. MEKANISME PENETAPAN KETUA UMUM/FORMATUR 1. Diawali dengan penjaringan bakal calon, yang dimulai sejak Pra Muktamar ditutup, hingga Muktamar dimulai. Berarti, efektif penjaringan akan dilakukan sejak 4 Oktober 2010 hingga 11 Desember 2010. 2. Seluruh AB2 berhak memilih calon ketua. Proses kampanye dilakukan oleh PD KAMMI, setelah nama-nama bakal calon diverifikasi secara administratif dan konstitusional oleh Badan KHusus Komisi Pemilihan Raya. 3. PD KAMMI akan membawa 3 nama untuk disyurakan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). 4. AHWA adalah perwakilan PD KAMMI plus Ketua Umum PP KAMMI periode saat ini. Seluruh AHWA bukan calon Ketua Umum. Jika ada AHWA yang namanya menjadi calon, akan digantikan struktur di bawahnya. 5</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |</p> <p>5. Jadi, prinsip demokrasi egaliter (sesuai Paradigma Gerakan KAMMI Keempat) sudah mulai terjadi. Dengan mekanisme ini, maka yang terjadi adalah kejelasan, peta yang nyata dan partisipasi publik yang kuat. Sehingga hasilnya juga kepemimpinan yang kuat.</p> <p>MEKANISME PENETAPAN MPP Masih menggunakan mekanisme yang sama dengan Muktamar VI Makassar, yaitu pengusulan oleh 5 PD KAMMI, lalu diverifikasi oleh SC Muktamar dan mendapat pengesahan jika sudah terpenuhi 5 nama.</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |6</p> <p>TATA TERTIB PRA MUKTAMAR VII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)Bismillaahirrahmaanirrahiim, BAB I NAMA DAN TUJUAN Pasal 1 Nama Permusyawaratan ini dinamakan PRA MUKTAMAR VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Pasal 2 Tujuan Tujuan disusunnya tata tertib PRA MUKTAMAR VII KAMMI untuk mengatur jalannya persidangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PRA MUKTAMAR VII KAMMI. BAB II TEMPAT DAN WAKTU Pasal 3 Tempat PRA MUKTAMAR VII KAMMI dilaksanakan di Hotel Kusuma Kartikasari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasal 4 Waktu PRA MUKTAMAR VII KAMMI dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Minggu, tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2010 BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 5 Kedudukan PRA MUKTAMAR VII KAMMI merupakan forum yang diadakan sebelum pelaksanaan MUKTAMAR. Pra Muktamar adalah forum yang dihadiri oleh Pengurus Pusat KAMMI, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat KAMMI. Pasal 6 Fungsi PRA MUKTAMAR VII KAMMI memiliki fungsi membahas draf-draf berikut yang akan diputuskan dan ditetapkan di MUKTAMAR: 1. Membahas dan memutuskan rancangan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Membahas dan memutuskan rancangan draft GBHO atau naskah penggantinya. 3. Membahas dan memutuskan rancangan draft Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur. 4. Membahas dan memutuskan rancangan draf Mekanisme Pemilihan Anggota MPP. 5. Menetapkan Komisi Pemilihan Raya (KPR) yang bertugas membantu proses pemilihan nama bakal calon Ketua Umum/Formatur. 6. Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu. BAB IV PESERTA</p> <p>Hasil Keputusan Persidangan PRA MUKTAMAR VII KAMMI Solo, 1-3 Oktober 2010 |7</p> <p>Pasal 7 Definisi Peserta 1. Peserta PRA MUKTAMAR VII adalah Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah KAMMI, utusan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-Badan Khusus serta LSO di tingkat Pusat, dan anggota MPP KAMMI. 2. Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh. 3. Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat...</p>