High Risk Area & Internal Control Penagihan

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    176

  • Download
    17

Embed Size (px)

Transcript

Pemetaan Risiko Dalam Administrasi Piutang Pajak y Terkait Nilai dan Mutasi PiutangNo. 1 Area Risiko Penambahan jumlah piutang dari penerbitan SKP/STP Risiko Potensial y Jumlah penambahan piutang dari SKP/STP pada laporan perkembangan piutang tidak sesuai dengan daftar rekapitulasi SKP/STP yang diterbitkan di KPP. y Terdapat SKP yang jumlah pajaknya tidak disetujui WP dan belum lewat jangka waktu 3 bulan bagi WP untuk mengajukan keberatan, tetapi telah dicatat sebagai piutang pajak. 2 Penambahan/peng y Jumlah penambahan/ urangan piutang pengurangan piutang dari SK berdasarkan SK Keberatan/Putusan Keberatan/Putusan PK/Banding PK/Banding pada laporan perkembangan piutang tidak sesuai dengan daftar rekapitulasi di seksi pelayanan KPP. y Seksi Penagihan tidak menerima tembusan permohonan keberatan WP atas surat ketetapan yang tidak disetujui, sehingga pengajuan keberatan atas SKP bersangkutan tidak Kategori Risiko Operasional Penanganan Risiko y KPP melampirkan daftar rekapitulasi SKP/STP yang y Saldo piutang pajak tidak valid diterbitkan dalam bulan bersangkutan dalam Laporan dan kurang dapat diandalkan. Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke y Mutasi piutang tidak valid. Kanwil. Dampak Risiko

Finansial

y Nilai ketetapan pajak yang bersangkutan berpotensi membebani posisi keuangan Negara. y Mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja. y Saldo piutang pajak tidak valid. y Saldo piutang pajak tidak valid dan kurang dapat diandalkan. y Mutasi piutang pajak tidak valid.

Wajib pajak memiliki opsi untuk tidak menyetujui jumlah pajak terutang, terbatas pada surat ketetapan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukan penelitian yang terbit mulai tahun 2008. Dalam hal ini, maka piutang pajak yang diakui adalah sebesar jumlah yang disetujui wajib pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. 08/PJ/2009). y KPP melampirkan daftar rekapitulasi SK Keberatan/Putusan PK/Banding yang diterbitkan dalam bulan bersangkutan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil.

Operasional

Operasional

y Nilai SKP bersangkutan telah tercatat sebagai piutang pajak dalam laporan perkembangan piutang, sehingga saldo akhir piutang pajak tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

y Seksi penagihan melakukan konfirmasi ke seksi pengawasan dan konsultasi (AR) tentang permohonan keberatan WP. y Penyempurnaan SI DJP agar perekaman permohonan keberatan yang diajukan WP dapat langsung terlihat dalam sistem. y KPP melampirkan daftar rincian SK

diketahui

y Mutasi piutang pajak tidak valid.

Keberatan/Putusan PK/Banding bulan bersangkutan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil. y Kanwil dan KPP lebih memperhatikan prosedur administrasi untuk WP pindah sesuai surat S14/PJ.0451/2007 tanggal 25 Januari 2007 dan S33/PJ.045/2008 tanggal 2 April 2008 yang terkait dengan pembentukan KPP baru y KPP melampirkan daftar rincian WP Pindah bulan bersangkutan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil. y Seksi penagihan KPP baru mengirimkan surat permintaan berkas WP ke KPP lama.

3

Penambahan/peng y Saldo piutang pajak WP urangan piutang pindah belum dihapus dari dari WP Pindah KPP lama meski sudah tercatat di KPP baru, sehingga piutang pajaknya menjadi beban di KPP lama dan KPP baru. y Saldo piutang WP pindah sudah dihapus dari KPP lama meski belum tercatat di KPP baru, sehingga piutang pajaknya tidak termasuk dalam saldo laporan piutang pajak. Pengurangan y Terdapat perbedaan jumlah piutang pajak dari pengurang piutang pajak pembayaran lewat dari pembayaran melalui SSP SSP dalam Laporan Perkembangan Piutang dengan yang tertera dalam daftar rekapitulasi dari seksi pelayanan KPP. y Terdapat perbedaan jumlah antara data pembayaran dalam SSP lembar ke 3 dengan data MPN.

Operasional

y Saldo piutang pajak tidak valid dan kurang dapat diandalkan.

4

Operasional

y Saldo piutang pajak tidak valid dan kurang dapat diandalkan.

y Sinkronisasi data SSP yang diterima di seksi pelayanan dengan yang tertera di buku register seksi penagihan, dan yang tercantum dalam laporan perkembangan piutang. y KPP melampirkan daftar rekapitulasi data pembayaran melalui SSP yang diterima dalam bulan bersangkutan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil. y KPP melakukan rekonsiliasi antara data pembayaran wajib pajak dari SSP lembar ke 3 dengan data MPN dari Seksi PDI secara berkala. Hasil rekonsiliasi tersebut untuk dikirimkan ke Kanwil dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan secara berkala sesuai format yang telah ditentukan.

Operasional

y Basis data pembayaran tidak valid dan tidak dapat diandalkan

y Manipulasi data wajib pajak dalam sistem y Entry data fiktif

Fraud

y Berkurangnya penerimaan y Selisih dengan jumlah yang signifikan ditindaklanjuti Negara dari sektor pajak. dengan penelitian, dan penyebab selisih dilampirkan dalam laporan hasil rekonsiliasi. y Pencitraan yang tidak baik bagi DJP. y KPP melampirkan print-out data MPN dalam Laporan

y Penghapusan data wajib pajak dari system y Pemalsuan SSP lembar ke 3

Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil. y Pembatasan akses ke sistem informasi, khususnya masterfile WP dengan pemberian username dan password hanya kepada pegawai yang langsung berkepentingan. Operasional y Basis data pembayaran tidak valid dan tidak dapat diandalkan y Sinkronisasi data Pbk dalam daftar rekapitulasi dengan yang tertera di buku register seksi penagihan, dan yang tercantum dalam laporan perkembangan piutang. y KPP melampirkan daftar rekapitulasi Pbk dalam bulan bersangkutan dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak yang disampaikan ke Kanwil.

5

Pengurangan y Terdapat perbedaan jumlah piutang pajak dari pengurang piutang pajak pembayaran lewat dari pembayaran melalui pemindahbukuan Pbk dalam Laporan (Pbk) Perkembangan Piutang dengan yang tertera dalam daftar rekapitulasi pemindahbukuan dari seksi pelayanan KPP. Pengurangan piutang pajak dari Penghapusan y Terdapat piutang pajak yang telah daluwarsa tetapi belum dilakukan penyisihan dan masih dicatat sebagai piutang lancar, dan tidak diajukan usulan penghapusan.

6

Operasional

y Saldo piutang pajak tidak akurat dan kurang dapat diandalkan.

y KPP secara berkala menginventarisir SKP/STP yang telah daluwarsa dan memastikan bahwa telah dilakukan penyisihan atas SKP/STP bersangkutan. y KPP memastikan piutang pajak yang telah dihapuskan dalam KMK telah termasuk dalam laporan bulanan perkembangan piutang, dan telah terekam dalam sistem. y KPP melampirkan daftar piutang pajak yang dihapuskan bulan bersangkutan dalam laporan perkembangan piutang. Rekonsiliasi saldo piutang pajak dalam laporan bulanan perkembangan piutang dengan MPN, register penerimaan di seksi pelayanan, dan laporan keuangan piutang pajak.

7

Saldo piutang y pajak yang tercantum dalam laporan setiap bulan y

Kekeliruan perekaman angka maupun satuan, perekaman data yang sama lebih dari satu kali, dsb. Kekeliruan penjumlahan matematis.

Operasional

y Saldo piutang pajak tidak akurat dan kurang dapat diandalkan.

8

Proses usulan dan y Penghapusan piutang pajak penghapusan yang semestinya masih

Operasional

y Saldo akhir piutang pajak tidak

y KPP secara berkala menginventarisir jumlah piutang pajak yang telah mendekati daluwarsa dan membuat daftar usulan penghapusan untuk WP dengan kriteria

piutang pajak

dapat dicairkan melalui tindakan penagihan aktif, tetapi luput dari pantauan dan akhirnya menjadi daluwarsa.

akurat dan kurang dapat diandalkan. y Berkurangnya potensi penerimaan Negara.

y Penghapusan piutang pajak yang semestinya masih dapat ditagih karena WP/PP masih aktif dan beroperasi.

telah meninggal dunia (khusus WP OP) bubar, likuidasi, pailit, pengurus tidak dapat ditemukan (khusus WP Badan) - tidak mempunyai harta lagi yang didukung dengan surat dari instansi berwenang - telah disampaikan surat paksa melalui PEMDA setempat - telah daluwarsa - sebab lain; contoh: bencana alam, dsb. y Kanwil melakukan pengawasan terhadap KPP di wilayahnya dalam hal usulan penghapusan. Mis: menanyakan KPP yang tidak pernah mengusulkan penghapusan piutang dalam jangka waktu tertentu. y KPP menginventarisir piutang pajak yang akan daluwarsa dalam 1 tahun ke depan dan mengirimkan tindasannya ke Kanwil dan KPDJP. y KPP memfokuskan upaya penagihan aktif terhadap WP bersangkutan, mis: membuat daftar usulan penelitian setempat ke Kanwil, koordinasi dengan KPP lawan transaksi WP untuk memastikan masih ada transaksi atau tidak, meminta keterangan dari pihak pengelola gedung atau instansi berwenang di wilayah usaha WP, dsb.

sbb: -

Terkait Proses Administrasi9 Administrasi fisik y Hilangnya kohir dan atau kohir dan dokumen lain dari dokumen lain penatausahaan berkas WP terkait penagihan piutang pajak Operasional y Tindakan penagihan aktif y KPP menyediakan ruangan khusus untuk terhambat atau terhenti. penyimpanan berkas penagihan dengan alat pengaman yang baik dan menunjuk petugas di seksi y Berkurangnya potensi penagihan sebagai penanggung jawab. penerimaan Negara. y Membuat rumah berkas penagihan per WP yang disusun sesuai tahun pajaknya dan masing-masing berisi SKP/STP, SK keberatan/peninjauan kembali/putusan banding, SK pembetulan/pengurangan/penghapusan sanksi, SSP/STTS/SSB, print out MPN, bukti Pbk, dan berkas lainnya.

y Melakukan scanning atas setiap keputusan upaya hukum WP dalam bentuk image dan disimpan dalam 1 CD. y Mengacu pada SE-50/PJ/2010. y Menerbitkan kohir kembali berdasarkan data yang tercantum dalam sistem (PMK No. 83/PMK.03/2010. 10 Perekaman dan y Ketidakcocokkan antara pemutakhiran saldo piutang pajak pada saldo piutang pajak sistem dengan hard copy pada sistem laporan perkembang

Recommended

View more >