Hutan tanaman industri (hti)

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    2.762

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

peran lembaga adat dan permasalahan perizinan

Transcript

  • 1. HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) DI PROVINSI RIAUEXIT

2. Dosen Pengampu : Rahmawati Husein, Ph.DNoNama NIMKelas1Amri Pratama 20100520076D2Chairullah 20100520048D3Zulpandi 20100520072DEXIT 3. Pendahuluan Menurut fungsinya hutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan industri Pengelolaan hutan industri di Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab saat ini sudah banyak hutan industri di Indonesia yang sudah tidak produktif lagi. Saat ini usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan industri agar dapat di eksploitasi lagi adalah dengan pembangunan hutan tanaman industri.EXIT 4. Hutan tanaman industri sebagai alternarif kebijakanyang dikeluarkan olehpemerintah, telahberkembang dibeberapa daerah di Indonesia. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yangmemiliki luas hutan cukup besar di Indonesia.Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan ProvinsiRiau luas hutan di Provinsi Riau adalah sekitar 8,6juta haEXIT 5. Pengelolaan Hutan TanamanIndustri di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri, Hutan Tanaman Industri yang di selanjutnya disingkat menjadi HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Dimana dalam operasionalnya berpegangan pada hak pengusahaan HTI. Hak pengushaan HTI ini adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.EXIT 6. Pengusahaan HTI bertujuan untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Dalam pengelolaan HTI di Indonesia dipakai sistem silvikultur. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan HTI adalah tebang habis dengan penanaman kembali.EXIT 7. Saat ini pembangunan HTI sudah mulai intensif dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang juga melakukan pembangunan HTI. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), kawasan hutan produksi di Provinsi Riau seluas 9.456.160 ha. Kawasan hutan produksi yang telah dimanfaatkan untuk IUPHHK dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHH-BK) sesuai SK.IUPHHK dan SK.IUPHHBK seluas 1.862.100 ha yang terdiri dari IUPHHK-HA seluas 318.498 ha atau sebanyak 8 unit, IUPHHK-HTI seluas 1.509.702 ha IUPHHK-HTI sebanyak 48 unit dan IUPHH-BK seluas 21.620 ha sebanyak 1 unit serta seluas 12.280 ha dicadangkan untuk IUPHHK-HTR.EXIT 8. Luas tersebut berbeda dengan laporan triwulan IIIyang dilaporkan seluas 1.988.115 ha. Perubahantersebut disebabkan 2 unit IUPHHK-HA di ProvisniRiau telah berakhir izinnya dan tidak diperpanjang. Luas Hutan Tanaman Industri yang terdapat diProvinsi Riau saat ini adalah sekitar 1.509.702 ha.Dari data yang diperoleh saat ini ada sekitar 48perusahaan yang memiliki IUPHHK-HTI di ProvinsiRiau.EXIT 9. IUPHHK-HTI di peroleh oleh setiap perusahaan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. MenteriKehutanan RepublikIndonesia memberikanIUPHHK-HTI tersebut setelah mendengarkan pertimbangan dan saran dari Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat I.EXIT 10. Problematika Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Salah satu kasus yang masih hangat terjadi adalah sengketa Hutan Tanaman Industri yang terjadi di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Pada dasarnya masyarakat yang berada di Pulau Padang tersebut merasa tidak setuju dengan beroperasinya PT. RAPP sebagai pemegang izin untuk mengelola HTI di daerah ituEXIT 11. Ada beberapa alasan yang di kemukakan oleh masyarakat setempat, yaitu : Adanya HTI di Pulau Padang akan mengakibatkan tenggelamnya Pulau Padang. Beberapa wilayah desa masuk dalam areal konsesi PT.RAPP. Banyak lahan masyarakat desa yang terambil oleh PT.RAPP. PT.RAPPkurangmenyerap/melibatkan masyarakat desa setempat. Perizinan/Amdal HTI PT.RAPP ada yang tidak sesuai aturan.EXIT 12. Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam PengelolaanHutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau,Lembaga Adat Melayu Riau, selanjutnya disingkatLAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yangkarena kesejarahan atau asal usulnya menegakkanhukum adat dan mendorong anggota-anggotanyauntuk melakukan kegiatan pelestarian sertapengembangan adat budaya di Riau. Sejatinya Lembaga Adat Melayu Riau lebihmendorongagarpemerintahmengutamakankepentingan masyarakat dalam hal pengelolaan HTIdi Provinsi Riau.EXIT 13. Dalam kasus HTI di Pulau Padang, Kab. Meranti Provinsi Riau Lembaga Adat Melayu Riau mencoba untuk menjadi mediator antara pihak yang berkonflik. Lembaga Adat Melayu Riau tidak sepakat dengan tindakan masyarakat yang akan membakar diri dalam bentuk protes kepada pemerintah terkait kasus ini.EXIT 14. Penutup Kesimpulan Sejatinya pembangunan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan di negeri khatulistiwa ini bertujuan baik untuk pelestarian hutan yang non aktif agar bisa dimanfaatkan lagi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di lapangan.EXIT 15. Saran dan Rekomendasi Pemerintah harus meninjau kembali regulasi tentangpemberian izin Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri agar tidak terjadi lagi tumpang tindihregulasi. Pemerintah harus mengutamakan kepentinganrakyat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan agartidak terjadi lagi konflik antara masyarakat denganperusahaan. Pemerintah harus menindak secara tegas semuapihak yang melakukan praktek KKN dalam prosespengelolaan hutan di Indonesia, baik itu dari sisi izinhingga pemanfaatannya.EXIT 16. Bagi perusahaan yang diberi izin untuk mengelolahutan di Indonesia harus menghormati hukum dannorma adat yang berlaku di area pengelolaantersebut.Karenamasyarakatadatadalahmasyarakat yang wajib di hormati keberadaannyaagar tidak tersulut lagi konflik konflik yang terjadi. Bagi lembaga adat harus meningkatkan kontrolterhadap setiap kebijakan yang dikeluarkanpemerintah. Hal ini selain sebagai wadah evaluasijuga sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai budayayang dewasa ini mulai tergerus seiring masuknyaglobalisasi.EXIT 17. TERIMA KASIHWASSALAMEXIT

Recommended

View more >