Illegal logging makalah (revisi)

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    1.018

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. ILLEGAL LOGGING, THE EXTRA ORDINARY CRIMELATAR BELAKANGPembalakan liar atau penebangan liar selanjutnya disebut sebagai illegal logging adalah kegiatanpenebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tidak sah atau tidak memiliki ijin dari otoritassetempat. Illegal logging adalah masalah pokok bagi negara-negara produsen kayu terbanyak dinegara berkembang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan pemerintahmiliaran dolar, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum, merusak tata pemerintahanyang baik, dan juga mengurangi dana bersenjata. Pembalakan liar ini menghambat pembangunanberkelanjutan di beberapa negara-negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumenmengontribusikan masalah ini, dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan secarahukum dari mana sumber bahan baku kayu tersebut.Hasil studi berkaitan dengan pembalakan liar di Indonesia yang merupakan hasil kerjasamaantara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998, mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruhkegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS(ITFMP, 1999). Studi yanglebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspormengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar(Greenpeace, 2003). Selain terjadi di Indonesia, pembalakan liar juga terjadi di negara lain, sebagaicontoh di Brasil 80% dari penebangan di Amazon melanggar ketentuan pemerintah (WWFInternational, 2002).Illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanyasecara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian yang ditanggung negaraakibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun per tahun. Praktikpembalakan liar telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia. Luas areahutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometerpersegi.Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakanadanya perubahan nilai di masyarakat pada umumnya, yang sulit untuk membedakan antara yangbenar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan penegakan hukum yangkurang tegas. Adapun penegakan hukum yang dilakukan sering hanya menyentuh sasaran yangsalah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbananyang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohontertentu, sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan,berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnyakeanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkankepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan pohon pada saat masihhidup dalam menyerap karbondioksida yang dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaatbagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karenaadanya penebangan liar.

2. PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ILLEGAL LOGGINGDari sejumlah Peraturan PerUndang-Undangan yang dapat diidentifikasi dan yang secara langsungberkaitan dengan perbuatan illegal logging adalah sebagai berikut:1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananmenyebutkan, setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasilhutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.2. Pasal 50 Ayat (3) huruf f UUK menyebutkan, setiap orang dilarang: menerima, membeli ataumenjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UUK menyebutkan: setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyahasil hutan.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan,Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).PERMASALAHANPembangunan kehutanan di Indonesia dewasa ini masih menghadapi tantangan besar. Hutansemakin banyak mengalami kerusakan akibat besarnya tekanan pembalakan dan perambahan hutansecara liar. Kawasan hutan yang terdegradasi di Indonesia mencapai lebih dari 50 juta hektar yangdisebabkan oleh aktivitas illegal logging, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pinjampakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, serta kebakaran hutan. Laju deforestasi diIndonesia pada periode 19901997 sebesar 1,8 juta hektar per tahun dan meningkat pada erareformasi 19972000 yang mencapai 2, 83 juta hektar per tahun.Laju deforestasi yang sedemikian besar tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaanhutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluanpembangunan, over cutting (penebangan secara berlebihan), dan penebangan kayu secara tidak sah(illegal logging), perburuan satwa liar tanpa izin, penjarahan, perambahan, okupasi lahan, dankebakaran hutan. Laju deforestasi yang tinggi tersebut menghadirkan kekhawatiran yang mendalamterhadap masa depan hutan dan kehutanan di Indonesia. Pada tahun 2001, Presiden mengeluarkanInstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal danPeredaran Hasil Hutan Ilegal Di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting,yangsangat rawan dengan praktik pembalakan liar. Kemudian pada tahun 2004 Presiden mencanangkangerakan pemberantasan illegal logging secara tegas di seluruh daerah di Indonesia. Hasilnya, lajudeforestasi Indonesia pada kurun 2000-2009 mengalami penurunan menjadi 1,51 juta ha per tahun. 3. Berdasarkan lokasinya, laju deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta ha pertahun dan Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta ha per tahun.Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah segala aktivitas yangberkaitan dengan penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembalakan liar tidak berdiri sendiri, namunsaling berkaitan dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal (cukong)pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknumaparat penegak hukum. Bank Dunia mengungkapkan praktik illegal logging di Indonesia dijalankanoleh mafia. Dari illegal logging tersebut, organisasi kejahatan yang menjalankan kegiatan illegallogging mengalirkan sebagian keuntungannya kepada pejabat pemerintah yang korupsi. Hal ituterungkap dari laporan analisis Bank Dunia terbaru, berjudul Justice for Forests: Improving CriminalJustice Efforts to Combat Illegal logging yang dipublikasikan pada 21 Maret 2012. Selain Indonesia,praktik seperti itu terjadi di banyak negara, termasuk beberapa negara di Afrika Barat. Akibatpembalakan liar berskala besar, setiap tahun Indonesia kehilangan Rp36 triliun. Kebanyakan kayuhasil pembalakan liar itu diselundupkan ke Luar Negeri.PEMBAHASANKerusakan sumber daya hutan akibat illegal logging dan perambahan hutan telah menimbulkandampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbulsebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak.Kerugian negara akibat pembalakan liar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)mencapai Rp 30,3 triliun per tahun (Kompas.com, Selasa, 21 Juni 2011).Terdapat 4 hal penyebab Illegal logging, yaitu:1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalamkontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupitingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu dipasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengankemampuan penyediaan industri perkayuan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaankebutuhan kayu ini mendorong praktik illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengaturtentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalamPengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangantersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun denganjangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksiyangditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuanTPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batasusia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibatillegal logging.3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selamaini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak 4. hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkanuntuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masihsulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihakmenyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap tidakmemiliki taring untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkappelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justrumemiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging.4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan(HPH) selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejakkebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhankebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirikuntuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia didaerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam kontek inilah terjadi tumpang tindihkebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasaikewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untukmengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan, guna memenuhi kebutuhandaerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alamkehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitarhutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untukkebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.Upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masihbelum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya lajukerusakan hutan, dan (2) proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untukmemberikan efek jera kepada pelaku utama (mastermind) dari tindak pidana illegal logging.Mengingat besarnya kerugian dan potensi bencana yang mungkin timbul akibat illegallogging, maka sudah sepatutnya illegal logging dinyatakan sebagai suatu bentuk kejahatan luarbiasa, sehingga perlu dipertimbangkan untuk penggunaan pasal berlapis bagi para pelakunya. Hal inisangat penting dilakukan mengingat penanganan kasus illegal logging hingga saat ini terkesan masihkurang optimal, sebagaimana terlihat dari masih banyaknya kasus illegal logging yang proseshukumnya berhenti, dihentikan, atau menghasilkan vonis yang sangat ringan. Bahkan banyak pulayang memperoleh vonis bebas. Pada umumnya, kasus illegal logging diikuti dengan perambahankawasan hutan untuk ladang dan kebun.Praktik pengurusan dan pengelolaan hutan antara lain ditentukan oleh kebijakanPemerintah maupun Pemerintah Daerah serta implementasinya di lapangan. Dengan penurunankinerja pembangunan kehutanan yang telah terjadi, implementasi kebijakan tersebut terbukti belumefektif. Efektivitas implementasi suatu kebijakan dapat terjadi hanya apabila kebijakan dirumuskanatas dasar masalah yang tepat serta terdapat kemampuan menjalankan solusinya di lapangan.Pemberantasan Illegal logging yang setengah hati. Upaya untuk menghentikan praktikillegal logging belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hingga saat ini,penanganan kasus-kasus tindak pidana illegal logging masih menggunakan Undang-undang Nomor41 Tahun 1999 yang tidak memberi efek jera bagi para pelaku. Bahkan dalam banyak kasus, paratokoh intelektual dibalik praktik illegal logging sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Berdasarkan 5. data Indonesia Corruption Watch, tingkat efektivitas pemberantasan pembalakan liar masih sangatrendah. Hanya 4,3 persen upaya pemberantasan yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum.Sebanyak 72 persen cukong kayu diputus bebas. Putusan pengadilan terhadap 205 terdakwasepanjang tahun 2005-2008 juga hanya memberikan hukuman ringan hingga putusan bebas.Sebanyak 137 terdakwa (66,8 persen) di antaranya bebas, 44 terdakwa (21,6 persen) dihukum satutahun, 14 terdakwa (6,8 persen) dihukum hingga dua tahun, dan hanya 10 terdakwa (4,8 persen)yang dihukum di atas dua tahun.Selama periode tahun 19982003, kebijakan pengurusan dan pengelolaan sumber dayahutan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, termasuk terjadinya pembaruan Undang-undangKehutanan. Pada periode berikutnya, tahun 20042006, masukan dan rekomendasi bagipembaruan kebijakan kehutanan banyak pula dibahas. Hal tersebut disebabkan oleh alasan yangterkait dengan proses pembaruan dan implementasi kebijakan, sebagai berikut:1. Adanya jaringan kekuasaan dan kepentingan maupun hambatan birokrasi, baik dari dalamlingkungan pemerintahan maupun swasta dan BUMN Kehutanan tidak menjadi faktor yangdibahas secara mendalam dalam menentukan masalah-masalah kehutanan.2. Prasyarat berjalannya suatu kebijakan, seperti anggaran dan administrasinya, kemampuanlembaga, informasi, proses sosial, tekanan politik, belum dipertimbangkan sebagai bagian darimasalah-masalah pokok dalam implementasi suatu program pembangunan kehutanan.3. Biaya transaksi tinggi yang timbul akibat pelaksanaan suatu peraturan masih dianggap sebagaimasalah implementasi kebijakan dan bukan kelemahan proses dan substansi kebijakan itusendiri.Proses dan implementasi kebija...

Recommended

View more >