Indonesia Terancam Krisis Air Bersih

  • Published on
    13-Nov-2015

  • View
    213

  • Download
    1

DESCRIPTION

kjnknknknkn

Transcript

INDONESIA TERANCAM KRISIS AIR BERSIH

Bogor - Indonesia terancam dilanda krisis air bersih untuk kebutuhan konsumsi karena aspek penyediaan dan pengelolaannya yang belum optimal.

Pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Surjono Hadi Sutjahjo, di Bogor, Selasa (1/12), mengatakan, apa yang dialami cukup ironi disebabkan Indonesia merupakan negara tropika yang beriklim basah (humid).

Dalam perbincangan dengan wartawan, Surjono yang juga Koordinator Mayor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) IPB itu menegaskan, sebagai negara "humid" seharusnya Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air.

Faktanya sebagian masyarakat Indonesia kini sering mengalami kesulitan mendapatkan air. "Indonesia merupakan negara `humid` yang dilanda krisis air," ujarnya.

Dalam hal sumberdaya air, krisis yang dialami, menyangkut aspek penyediaan mencakup aspek kuantitas dan kualitas serta aspek pengelolaan.

Ia mengatakan, ancaman krisis air diperkotaan mengalami permasalahan disebabkan belum meratanya masyarakat mendapatkan akses air bersih secara sehat.

Di kota-kota besar, banyak masyarakat di wilayah kumuh memanfaatkan bantaran-bantaran sungai untuk MCK bahkan dijadikan sumber air minum.

Ia menilai penyediaan air bersih melalui institusi/perusahaan yang terkait, misalnya PDAM, masih belum mecukupi. Sebagai gambaran, di Jakarta, misalnya, menurut data PDAM baru 62% warga yang terlayani air bersih, namun validitasnya masih diragukan. "Kita mensinyalir warga yang mendapatkan fasilitas air bersih masih di bawah 50%," tuturnya.

Menurut Surjono, secara kuantitas dan kualitas, pasokan air bersih ke masyarakat perkotaan masih lemah. Layanan air PDAM tidak selalu memenuhi persyaratan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, yang sering tidak memenuhi baku mutu lingkungan untuk air minum.

Kualitas air bersih yang diterima warga tidak murni bersih, banyak kotoran, bahkan ada indikasi terkontaminasi pencemaran dari sejumlah limbah pabrik.

Selain itu, sambungnya, suplai air dari PDAM yang tidak pernah normal seperti volume air yang sedikit, sering mati, dan debit air yang buruk. Ia mengatakan, buruknya persediaan dan pengelolaan air bersih di Jakarta sangat berdampak serius terhadap lingkungan.

Implikasinya penggunaan air tanah oleh masyarakat, terutama industri dan hotel semakin tidak terkendali, sehingga permukaan tanah Jakarta menurun antara 20 cm hingga 1,2 m. Di pedesaan permasalahan air terkait penyediaan air untuk irigasi.

Meskipun sering dinyatakan bahwa Indonesia terletak di wilayah iklim tropika basah yang secara teoritis memiliki ketersediaan air yang tidak menjadi hambatan, namun pada kenyataannya masalah sumberdaya air semakin lama semakin menjadi persoalan.

Secara nasional, total ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhan air memang masih surplus, yaitu ketersediaannya per tahun 691,340 milyar meter kubik, sedangkan total kebutuhan air pada tahun 2000 adalah 156,362 milyar meter kubik.

Namun demikian pada tahun itu, beberapa pulau di Indonesia telah mengalami defisit air yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, Bali dan NTT masing-masing sebesar 52,809 miliar; 9,232 miliar; 7,531 miliar dan 1,343 miliar meter kubik.

Fakta tersebut, hemat Surjono, mengindikasikan bahwa pengelolaan air memang harus dilakukan karena pasokan air sangat terbatas. Bahkan secara spasial hampir semua daerah di Indonesia pernah mengalami kelangkaan air, terutama pada saat puncak musim kemarau.

Ia menyatakan, banyak daerah yang sebelumnya bukan merupakan daerah endemik kekeringan telah berubah menjadi endemik kekeringan. "Untuk kegiatan budidaya, kebutuhan air akan semakin meningkat, sementara porsi air untuk pertanian akan berkurang," ujarnya.

Diproyeksikan bahwa pada kondisi Tahun 2025, permintaan air akan mencapai 3,5 kali dari kebutuhan pada 2002 lalu, dengan porsi air pertanian akan berkurang 25 %.

Di pedesaan nantinya akan terjadinya kelangkaan air dan konflik antar sektor sudah dirasakan petani, namun sampai saat ini perhatian dan penanganan belum proposional.