Infrastruktur Asia

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    74

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

EDISI 01/2010

KEMENHUB TANGKAP PELUANG

INFRASTRUKTURPROGRAM PENGEMBANGAN

ASIA 2010EMPAT MODA 2010

Trans RedaksiMajalah Kementerian PerhubunganNo.STT. No. 349 SK/Ditjen PPG/STT 1976 ISSN : 0853179X

Infrastruktur Asia 2010wal April 2010, Indonesia menjadi tuan rumah Infrastructure Asia 2010, Asia-Pacic Ministerial Conference on Public-Private Partnership (PPP) for Infrastructure Development. Kesempatan ini dimanfaatkan Kementerian Perhubungan untuk menarik peran aktif sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Sebanyak 30 proyek potensial ditawarkan, dengan nilai total mencapai USD 11 miliar. Menteri Perhubungan Freddy Numberi menjabarkan proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi nasional. Berikut rincian jumlah dana yang dibutuhkan: Transportasi Darat perlu USD 274 juta; Kereta Api USD 8.076 miliar; Pelabuhan Laut USD 2,124 miliar + Rp 875,21 miliar; dan Transportasi Udara USD 10 juta + Rp 7,08 triliun. Dana tersebut sedianya menjadi sarana menyukseskan empat sasaran pembangunan transportasi nasional jangka panjang yang ditargetkan pemerintah. Pertama, terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi dalam rangka memberikan sumbangan terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dan perluasan lapangan kerja. Target kedua adalah terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air. Sedangkan target ketiga adalah mewujudkan penghematan pengeluaran devisa dan peningkatan perolehan devisa dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Dan keempat, pemerintah menginginkan adanya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air. Walau masih kekurangan dana, pemerintah tidak hanya diam menunggu. Kemenhub secara nyata bertindak mengembangkan transportasi laut terutama pada pelayaran perintis di tahun 2010 ini. Transportasi terbukti mampu menggerakkan dan mendorong bangkitnya perekonomian dan KEMENHUB TANGKAP PELUANG berkembangnya kehidupan sosial INFRASTRUKTUR masyarakat di daerah terpencil dan terisolir. Hal yang sekaligus menjadi amanah UU No 17 Tahun PROGRAM PENGEMBANGAN EMPAT MODA 2010 2008 tentang Pelayaran.E D IS I 0 1 /2 0 1 0

PembinaMenteri Perhubungan RI Wakil Menteri Perhubungan RI

A

PenasehatSekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Inspektur Jenderan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Dirjen Perhubungan Laut Dirjen Perhubungan Udara Dirjen Perkeretaapian Kepala Badan Diklat Perhubungan Kepala Badan Litbang Perhubungan

PengarahKepala Pusat Komunikasi Publik

Penanggung Jawab/Pemimpin UmumHanggoro BW

Pelaksana Pimpinan RedaksiNina Anggraeni

EditorEuis EK Nuris Rochmadi Fransiskus Agung Setiawan

Dewan RedaksiGatut Aribowo Mia Ermaya Risky Rahardjo E. D. Iskandar Dedi Supriatna

Sekretaris RedaksiYosephin Tyasmitha Tumpuk

PhotographerRobinsar Opak Paino Herdin Wisnu Hari Buyung Hari Supriyono

Creative DesignFranky Houtman D. P. Wijianto

Alamat RedaksiJl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat Telp. (021) 3504631, 3811308 Ext. 1122, 1419 Fax (021) 3504631, 3511809 e-mail: puskompublik@dephub.go.id

ASIA 2010

PenerbitKementerian Perhubungan RI

TRANS MEDIA | Edisi 1 2010

3

Trans Isi Trans Utama6-17Kemenhub tangkap peluang infrastruktur asia 2010 Program Pengembangan Empat moda 2010

Trans Regulasi 18-21Pelayaran Perintis Masuk dalam Amanah UU

Trans Perspektif 22-25Jembatan Selat Sunda Dibangun, Transportasi Laut Tidak Mati

Trans News 26-29Kemenhub Dalami Kasus Kecelakaan Curug

Trans Darat Trans Laut

30-33

Ditjen Hubdat Dorong Pemda Libatkan Swasta untuk Bangun Terminal

74Figure TransNyetir, Jangan Sambil BBM-an Dong...

34-37 38-41

Kala Azas Cabotage Berjalan

Trans Udara

Aturan Baru Tarif Batas Atas Penerbangan

Trans Kereta Api 42-45Pemda Diminta Giat Pancing Minat Swasta pada Proyek Perkeretaapian

68 Trans LifestyleKetika Kabin Disulap menjadi Hotel Berbintang

4

TRANS MEDIA | Edisi 1 2010

Trans Isi

72 TransIklopediTahukah Anda, Pesawat Terbesar Angkut 1000 Orang?

18Regulasi TransPelayaran Perintis Masuk dalam Amanah UU

Trans Tekno

46-49

RFID Teknologi Pendukung Tiket Kereta Ber-USB

Trans KomunitasCintaku Tertambat di Bus Antarkota Antarpropinsi

50-53

70

Trans SafetyBagaimana Sih Memilih Helm Ber-SNI?

Trans Sejarah Trans Unik

54-57

Kereta Tercepat di Dunia itu Pernah Ada di Indonesia

58-61

Mobil Ketek Dari Mengangkut Tentara Sampai Anak Sekolah

Trans Wisata Trans Feature

62-64 65-67TRANS MEDIA | Edisi 1 2010

Di Saat Kawah Putih Memancarkan Tiga Warna

Pengabdian Total SeorangPenjaga Mercusuar

5

Trans Utama

KEMENHUB TANGKAP PELUANG

Selama kurun 2010-2014, pemerintah membutuhkan modal sedikitnya Rp 291,87 triliun dari sektor privat (swasta) setiap tahunnya untuk mengembangkan seluruh moda transportasi IndonesiaFoto: Puskom Publik/Wisnu

INFRASTRUKTUR

ASIA 2010

6

TRANS MEDIA | Edisi 1 2010

Trans Utama

Foto: Puskom Publik/Wisnu

E

ven Infrastructure Asia 2010, Asia-Pacic Ministerial Conference on Public-Private Partnership (PPP) for Infrastructure Development yang digelar di Jakarta, awal April 2010 lalu, dimanfaatkan Kemen-terian Perhubungan untuk menarik peran aktif sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Sebanyak 30 proyek potensial ditawarkan, dengan nilai total mencapai USD 11 miliar. Menteri Perhubungan Freddy Numberi, pada kesempatan itu menyampaikan, Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan pendanaan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi nasional. Pemerintah Indonesia mendorong dan membuka seluas-luasnya peluang bagi keterlibatan sektor swasta, baik dalam dan luar negeri, untuk turut berperan aktif. Selama kurun 2010-2014, pemerintah membutuhkan modal sedikitnya Rp 291,87 triliun dari sektor privat (swasta) setiap

tahunnya untuk mengembangkan seluruh moda transportasi Indonesia, baik melalui skema kerjasama antara pemerintah dan swasta maupun Business to Business (B to B), ujar Menhub. Sebagai imbalan, Pemerintah menyediakan insentif bagi swasta yang terlibat. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk memperkecil risiko bisnis bagi investor. Yaitu mengambil bagian untuk membangun bagian dari proyek tersebut, terutama pembangunan konstruksi atau segmen usaha yang masuk dalam kategori non-cost recovery atau tidak memiliki potensi pengembalian modal. Misalnya pembangunan rel kereta api, fasilitas persinyalan, dermaga pelabuhan, pemecah gelombang, dan fasilitas sisi udara (air side) bandara, mapun dukungan la innya yang dapat disediakan dan sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran pemerintah, jelas Menhub. Di sisi lain, pemerintah juga telah merevisi sejumlah regulasi untuk memberikan keleluasan

dan kemudahan bagi swasta untuk terlibat dengan menerbitkan paket undang-undang di bidang transportasi. Yakni UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, serta UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai penguat, telah pula diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 13 tahun 2010 sebagai penyempurna dari Perpres 67/2005 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan dan/ atau pengelolaan infrastruktur. Regulasi sektor transportasi yang baru ini sangat mengakomodasi peran swasta untuk berinvestasi secara luas dalam proyekproyek pembangunan infrastruktur, mulai bandara, pelabuhan, hingga kereta api. Tidak ada lagi monopoli yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atas mandat pemerintah seperti sebelumnya. Kemudahan seluas-luasnya juga akan diberikan dalam mengurus proses

TRANS MEDIA | Edisi 1 2010

7

Trans Utama

perizinan, ungkap Menhub. Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan juga terus aktif menjalankan kebijakan yang mendorong iklim investasi yang sehat dan memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Salah satunya, melakukan percepatan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang sektor transportasi. Menhub memaparkan, sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2009, terdapat sejumlah proyek

transportasi potensial yang direkomendasikan untuk mengikutsertakan keterlibatan peran swasta. Antara lain, untuk kereta api, ada proyek pembangunan KA Bandara lintas ManggaraiSoekarno-Hatta yang saat ini masih dalam proses tender, serta pembangunan jalur KA pengangkut Batubara di Kalimantan Tengah, jelas Menhub. Kemudian di sektor transportasi udara, proyek yang ditawarkan di antaranya adalah pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Bandara Juwata di Tarakan, serta pengembangan Bandara Sentani, Papua. Sedangkan di sektor maritim, ditawarkan Pembangunan

Pelabuhan Wisata Tanah Ampo serta Dermaga Bojonegara. Selain yang tercatat pada buku panduan Bappenas, pada kesempatan itu Menhub juga menawarkan proyek transportasi berpotensial lainnya yang bisa digarap oleh pihak swasta. Total terdapat 30 proyek potensial yang ditawarkan, termasuk di dalamnya proyekproyek yang masuk dalam daftar Bappenas. Proyek-proyek itu tidak hanya proyek pembangunan, tetapi juga pengembangan infrastruktur di seluruh sektor, baik darat, laut, udara, hingga kereta api. Pada sektor darat misalnya, ditawarkan proyek pembangunan

Terminal Kargo di Pekan Baru, Riau, dengan nilai proyek mencapai USD 140 juta. Kemudian untuk sektor udara, Menhub menawarkan proyek pembangunan Bandara Tjilik Ri