institusi politik

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    637

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Nama Kelompok 8Albertha Andika K. Nurul Hidayati Inne Martanti R. Nur Ida Febriany Desi Pujiana Erlina Fitri Artanti Femylia Pradini Ayu Eka Mai Kristiawati (114674013) (114674020) (114674021) (114674037) (114674039) (114674040) (114674233) (114674234)</p> <p>Negara sebagai konsep politik Beberapa pendapat para tokoh :Kekuasaan besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar apabila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar.</p> <p>Plato</p> <p>Aristoteles</p> <p>Negara menguasai manusia. Manusia pertama-tama tidak dipandang sebagai manusia pribadi, melainkan sebagai warga dari suatu negara.</p> <p>Max Weber</p> <p>Negara merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.</p> <p>Hegel</p> <p>Negara modern memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada warganya karena negara mewakili keinginan umum dan merupakan manifestasi dari sesuatu yang ideal dan universal.</p> <p>Karl Marx</p> <p>Negara adalah sistem dominasi politik yang abstrak, irrasional, yang menolak hakikat sosial manusia dan mengasingkannya dari keterlibatan murni dalam kehidupan orang banyak.</p> <p>Sehingga menurut Roger H. Soltau, negara memiliki sifat-sifat yaitu :Negara mempunyai kekuasaan untuk Menggunakan kekerasan fisik secara sah, dalam upaya untuk mencapai tujuantujuan masyarakat.</p> <p>1. Sifat memaksa</p> <p>2. Sifat monopoli</p> <p>Dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, maka negaralah yang memiliki monopoli.</p> <p>3. Sifat mencakup semua</p> <p>Semua orang yg berada dalam wilayah negara wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang dibuat oleh negara yang ditujukan kepada mereka.</p> <p>Fungsi negaraa. Sebagai penengah dalam perbedaan-perbedaan politik antara kepentingan-kepentingan nasional yang bersintesis dan kepentingan borjuis asing dan negara mereka. b. Penjamin kohesi struktur sosial yang selalu terancam oleh dinamikanya sendiri. c. Sebagai pencegah dalam perbedaan politik antara birokrasi negara yang tumbuh dan kelas-kelas yang lain.</p> <p>Peran negara menurut Rockman Satu sistem pembuatan kebijakan otoritatif(decision making state). Pemberi barang kolektif dan distribusi(production state). Penyimpan, pencipta, perantara kepentingan masyarakat(intermediary state).</p> <p>Teori-teori yang berkaitan dengan peran negara</p> <p>1. Teori Marxis</p> <p>2. Teori Pluralis</p> <p>Negara berperan sebagai panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis, ini berarti negara sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Sehingga negara hanya sebagai alat kelas dominan.</p> <p>Negara berperan sebagai alat semua kelompok. Dalam masyarakat, ada banyak kelompok yg berbeda kepentingan, namun tidak ada kelompok yg terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam itu melakukan kompromi.</p> <p>3. Teori OrganisTeori ini pada dasarnya menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralistik, tetapi dalam kenyataannya kelompok elite penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu.Negara berperan sebagai alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara2 kuat yang seringkali bersifat otoriter.</p> <p>4. Teori Elite Kekuasaan</p> <p>A. Lembaga EksekutifMemiliki fungsi penerapan aturan. Lembaga eksekutif melaksanakan kebijaksanaan2 yg telah ditetapkan oleh lembaga legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yg dibuat oleh lembaga legislatif. Penerapan peraturan dilaksanakan oleh pemerintah (kabinet) dan birokrasi. Dalam sistem presidensial pemerintah mencakup presiden, wapres, para menteri dan birokrasi. Sedangkan dalam sistem parlementer pemerintah mencakup perdana menteri, menteri dan birokrasi.</p> <p>Menurut Miriam Budiarjo, cakupan kekuasaan lembaga eksekutif meliputi bidang :1. DiplomatikMenyelenggarakan hubungan diplomatik dg negara lain Melaksanakan UU &amp; peraturan2 lain serta menyelenggarakan adm negara</p> <p>2. Administratif</p> <p>3. Militer/Keamanan</p> <p>Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, serta keamanan dan pertahanan negara</p> <p>4. Yudikatif</p> <p>Memberi grasi, amnesti dan abolisi</p> <p>5. Legislatif</p> <p>Membuat rancangan UU &amp; membimbingnya dalam badan permusyawaratan rakyat sampai menjadi UU</p> <p>Ada 2 macam Lembaga Eksekutif :</p> <p>1.</p> <p>Menurut Sistem Parlementer</p> <p>2. Menurut Sistem Presidensiila. Lembaga legislatif &amp; eksekutif memiliki kedudukan yg independen &amp; dipilih oleh rakyat secara terpisah. b. Kepemimpinan dlm melakukan kebijakan ada di tangan Presiden. c. Kebijakan yg komprehensif jarang dpt dibuat krn legislatif &amp; eksekutif memiliki kedudukan yg terpisah. d. Jabatan Kepala Negara Kepala pemerintahan berada pd satu orang. e. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.</p> <p>a. Anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. b. Perdama menteri dan menteri dipilih oleh parlemen. c. Kabinet bertahan selama mendapat dukungan dari parlemen. d. Perdana menteri dpt membubarkan parlemen &amp; membentuk parlemen baru melalui pemilu e. Fungsi kepala negara &amp; pemerintahan dijabat oleh orang yang berbeda.</p> <p>Indonesia pernah menganut sistem parlementer di era Orde Lama yaitu antara tahun 1955-1959</p> <p>Sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil</p> <p>B. Lembaga LegislatifMemiliki fungsi terpenting membuat dan menentukan kebijakan (Undang-Undang) Kedua, memiliki fungsi kontrol. Agar eksekutif bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, legislatif diberi hak-hak khusus. Yang termasuk lembaga legislatif adalah DPR. Dalam perkembangannya, lembaga legislatif tidak hanya sebagai perwakilan politik tetapi meluas sebagai perwakilan fungsional / kepentingan.</p> <p>Masalah Perwakilan (Representasi) dibagi menjadi 2, yaitu :</p> <p>1. Perwakilan Politik</p> <p>2. Perwakilan Fungsional</p> <p>Perwakilan yang berdasarkan partai politik. Memiliki 3 model, yaitu : Model Perutusan (delegate), dimana sang wakil berposisi sbg seorang kuasa usaha yg hrs menjalankan perintah dr yg diwakilinya. Model Penugasan (trustee), si wakil mendapat kuasa penuh dari yang diwakilinya shg dpt bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Model Politicos, anggota parlemen kadang2 memilih menjadi kuasa usaha atau kadang2 menjadi kuasa penuh. Perwakilan yang berdasarkan tuntutan pihak-pihak yg memiliki kepentingan yg sama. Memiliki 2 model, yaitu: Model Kesatuan, anggota parlemen berposisi sbg wakil dr seluruh rakyat Model Diversifikasi, anggota parlemen berposisi sbg wakil dari kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu (daerah pemilihan, kelompok kepentingan, parpol)</p> <p>C.</p> <p>Lembaga Yudikatif</p> <p>Memiliki fungsi penghakiman peraturan (rule adjudication). Fungsi ini merupakan peranan untuk menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan dan penegasan faktafakta yang perlu untuk mendapatkan keputusan keadilan. Lembaga yudikatif meliputi MA, MK, KY, dll</p> <p>Kekuasaan Lembaga Yudikatif di Indonesia Setelah Masa ReformasiKekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yg di sahkan tanggal 10 November 2001, mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, selain itu berhak membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.</p> <p> TERIMAKASIH </p> <p>Semoga Bermanfaat . . .</p>