Jokowi Disebut Terancam Kehilangan Kepemimpinan

  • Published on
    16-Jan-2016

  • View
    214

  • Download
    0

DESCRIPTION

Wacana remisi untuk koruptor menunjukkan tak ada kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi.

Transcript

Biaya DP Mobil Pejabat Disorot, Fahri: AnggotaDewan Jalan Kaki SajaSurya Perkasa - 06 April 2015 15:22 wibFahri Hamzah. Foto: Ramdani/MIMetrotvnews.com, Jakarta: Kenaikan anggaran tunjangan uang muka mobil pejabat jadi sorotan. Kebijakan yangdiatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini mengalami banyak penolakan. Dari data yang ada, tercatat dari 753 pejabat yang menerima anggaran tersebut, sebanyak 683 di antaranyamerupakan anggota DPR dan DPD.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terlalu mempersoalkan hal ini. Setengah bercanda, dia menyarankananggota Dewan berjalan kaki saja ke kompleks parlemen."Saya mengusulkan anggota Dewan enggak boleh pakai kendaraan dan harus difasilitasi. (Perumahan Dewan di)Kalibata jual aja. Pemerintah enggak perlu kasih perumahan Kalibata. Sehingga dengan demikian anggota DPRjalan kaki sampai ruang sidang, biar enggak (sakit) stroke," seloroh dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Senin (6/4/2015)Anggaran mobil dinas sebenarnya merupakan anggaran rutin. Uang tunjangan kendaraan ini selalu dianggarkantiap tahun.Politikus PKS itu mengatakan, anggaran tunjangan uang muka kendaraan dinas pejabat harus dijelaskan secaratransparan. Pemerintah dan DPR harus menjelaskan bagaimana proses munculnya mata anggaran itu."Kalau publik mempersoalkan, Presiden bersama DPR bisa menjelaskan itu," kata dia.Seperti diberitakan, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang merevisi uang mukamobil pejabat menjadi Rp210 juta, yang sebelumnya hanya Rp116 juta.Uang muka pembelian mobil pejabat tersebut diberikan kepada 753 pejabat, yang terdiri dari 560 anggota DPR,132 anggota DPD, 40 Hakim Agung, 7 Pejabat Komisi Yudisial, 9 pejabat Mahkamah Konstitusi, dan 5 pejabatBPK.Pemerintah kemudian banyak dikritik. Pemerintahan Jokowi dianggap tidak peduli terhadap rakyat. Namun,Sekretariat Kabinet menjelaskan anggaran tersebut awalnya diusulkan Ketua DPR Setya Novanto.Pada 5 Januari 2015, sebelum APBNP 2015 disahkan, Setya mengirimkan surat usulan kepada pemerintah untukmenaikkan anggaran uang muka pembelian mobil pejabat.KRIhttp://news.metrotvnews.com/read/2015/04/06/381814/biaya-dp-mobil-pejabat-disorot-fahri-anggota-dewan-jalan-kaki-sajaJokowi Disebut Terancam KehilanganKepemimpinanArga sumantri - 06 April 2015 19:04 wibDahnil Anzar Simanjuntak (tengah) dalam diskusi Remisi untuk Koruptor: Tetap Diperketat atau Dilonggarkan? di kantor ICW,Senin (6/4/2015).MTVN/Arga SumantriMetrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo atawa Jokowi telah kehilangan kepemimpinan sebagai orangnomor satu di Indonesia, andai Menkumham meneruskan rencana pemberian remisi untuk koruptor."Jokowi tak setuju remisi koruptor, tapi Menkumham tetap melanjutkan. Ini berarti Jokowi kehilangankepemimpinannya," kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi Remisiuntuk Koruptor: Tetap Diperketat atau Dilonggarkan? di kantor ICW, Senin (6/4/2015).Tak hanya kehilangan kepemimpinan, Jokowi pun berpotensi mengabaikan Nawa Cita jika koruptor jadi mendapatdiskon hukuman. "Jokowi sama saja mengkhianati komitmen mebangun pemerintahan bersih dan transparan,"tambah Danhil.Lebih jauh, terang Danhil, wacana remisi untuk koruptor menunjukkan tak ada kesadaran kolektif untukmemberantas korupsi. Dan, ini patut disayangkan."Saya melihat tak muncul kesadaran kolektif untuk melawan korupsi dan praktik korupsi, malah ada inisiasi untukmemberikan remisi terhadap koruptor," jelas Danhil.Menkumham Yosanna Laoly menggulirkan wacana merevisi PP No 99/2012. Menurut dia, seburuk-buruknya napikasus korupsi, toh mereka tak boleh kehilangan hak untuk mendapat keringanan hukuman, seperti narapidana kasuslain.ICHhttp://news.metrotvnews.com/read/2015/04/06/381949/jokowi-disebut-terancam-kehilangan-kepemimpinan

Recommended

View more >