Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia

  • Published on
    02-Jun-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 1/9</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 2/9</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 3/9</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 4/9</p><p>Abstrak</p><p>Jumlah penduduk Indonesia pada 2015 diprediksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melonjak menjadi</p><p>247,5 juta jiwa, akan membutuhkan air sebanyak 9.391 miliar m3atau naik 47 persen dari tahun 2000.</p><p>Fenomene krisis air bersih pada saat itu pasti terjadi jika tidak diantisipasi solusinya dari sekarang.</p><p>Beberapa solusi yang dikaji dapat diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yaitu:</p><p>pembangunan Infrastruktur dan manajemen pengelolaan air, mengoptimalkan potensi air tanah,</p><p>reformasi rekayasa dan kekaryaan PDAM, mereduksi pemanasan global dan mengelola air hujan</p><p>dengan resapan air.</p><p>Kata kunci:Air bersih, daerah aliran sungai, pemanasan global</p><p>Kajian Solusi Krisis Air Bersih di Indonesia</p><p>A.</p><p>Pendahuluan</p><p>Menurut data Bank Dunia pada tahun 2006, dari 230 juta penduduk Indonesia, terdapat 108 juta</p><p>penduduk atau sekitar 47 persen yang memiliki akses air terhadap air bersih yang aman untuk</p><p>dikonsumsi. Berarti selebihnya 53 pesen penduduk Indonesia (lebih dari separuh) belum mendapatkan</p><p>air bersih. Padahal data juga menunjukkan bahwa 6 persen potensi air dunia atau 21 persen potensi air</p><p>Asia terdapat di Indonesia. Ironis memang negara yang kaya air ternyata masih belum dapat dinikmati</p><p>kekayaan tersebut oleh mayoritas penduduk.</p><p>Uraian ini air hanya dilihat dari satu aspek yaitu untuk kebutuhan rumah tangga, padahal air telah</p><p>menjadi sangat dominan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Disamping kebutuhan rumah tangga air</p><p>juga berfungsi sebagai variabel penting tentang keberhasilan pangan atau pertanian dan air jugaberpotensi sebagai penyedia energi.</p><p>Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada 2015 jumlah penduduk Indonesia melonjak menjadi</p><p>247,5 juta jiwa. Jumlah tersebut mengakibatkan pemenuhan kebutuhan air meningkat menjadi 9.391</p><p>miliar meter kubik atau naik 47 persen dari tahun 2000. Padahal ketersediaan air cenderung menurun</p><p>setiap tahunnya.</p><p>Di Pulau Jawa, misalnya, ketersediaan air hanya 1.750 meter kubik per kapita per tahun, jauh di</p><p>bawah standar kecukupan yaitu 2.000 meter kubik per kapita per tahun. Jika hal ini tidak</p><p>ditanggulangi, dipastikan Indonesia akan mengalami kelangkaan air bersih pada 2020. (Ruzardi,</p><p>2007)</p><p>Fenomena ini memerlukan penanganan yang akurat, solusi krisis air bersih mutlak dikaji dan</p><p>dimplementasikan dari sekarang.</p><p>B. Fakta Yang Terjadi Saat ini</p><p>Indikator krisis air bersih dapat dilihat dari beberapa fakta yang terjadi sebagai berikut:</p><p>1. Forum Air Dunia II (World Water Forum) di Den Haag pada Maret 2000 sudahmemprediksikan Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 5/9</p><p>pada 2025.Penyebabnya adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satunya di antaranyapemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber daya air dan potensiketersediaannya sangat pincang dan semakin menekan kemampuan alam dalammenyuplai air.</p><p>2. Derajat kelangkaan air semakin meningkat. Sementara pertumbuhan penduduk yang pesatdisertai dengan pola hidup yang semakin menuntut penggunaan air yang berlebihan</p><p>semakin menambah tekanan terhadap kuantitas air. Daya beli masyarakat, khususnyamasyarakat kota terhadap air cukup memadai sehingga tidak merasa ada kesulitanmendapatkan air.</p><p>3. Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Departemen Pertanian di Bogor, Kasdi</p><p>Subagyono (2006), belum lama ini mengungkapkan, masyarakat juga memanfaatkan airbawah permukaan (groundwater) dengan menggunakan pompa, dan sangat jarang</p><p>memikirkan dampak penurunan tinggi muka air bawah permukaan dan intrusi air laut.</p><p>4. Petani di kawasan beririgasi juga tidak pernah kebingungan selama fasilitas air irigasi</p><p>tersedia di saluran. Padahal tidak jarang saluran irigasi kering di musim kemarau. Di saatbanjir, pikiran tertuju kepada upaya penyelamatan diri dan bagaimana menyurutkankelebihan air. Mereka tidak berpikir panjang untuk menyimpan kelebihan air tersebutuntuk dimanfaatkan pada saat musim kering tiba.</p><p>5. Untuk memenuhi kebutuhan air yang mendesak, warga yang mengalami kesulitan air</p><p>rela mengonsumsi sisa-sisa air irigasi persawahan. Air yang berwarna coklat tersebutdipakai warga untuk air minum.</p><p>6. Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai fungsi penyangga atau resapan makin jauh dari</p><p>angan-angan karena sebagian besar rusak. Ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan di</p><p>daerah penyangga, makin meluasnya lahan kritis (Data Departemen PU menunjukkan,</p><p>ada 13,1 juta ha pada 1992, tetapi sekarang menjadi 18,5 juta ha), makin luasnyapenyebaran DAS kritis (22 DAS kritis pada tahun 1984, menjadi 59 DAS kritis tahun</p><p>1998), dan penebangan liar pada areal penyangga.</p><p>Berubahnya fungsi DAS adalah awal dari hilangnya volume besar air melalui aliran</p><p>permukaan yang seharusnya dapat dikonservasi. Faktanya, makin meningkatnya defisit</p><p>air di wilayah kekurangan air atau menurunnya ketersediaan air di daerah surplus.</p><p>Mengeringnya kantong-kantong air di daerah cekungan di kawasan DAS adalah indikasi</p><p>nyata dari makin hilangnya fungsi hidrologis DAS.</p><p>7. Sumber daya air mengalami berbagai tekanan yang berakibat pada makin buruknya</p><p>kualitas. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran pada air permukaan (sungai,danau, waduk) dan air bawah permukaan. Intrusi air laut ke daratan menyebabkan</p><p>salinitas air di sumur-sumur penduduk meningkat.</p><p>C. Pembahasan Solusi Krisis Air Bersih</p><p>1. Pembangunan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Air</p><p>Penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah petani sudah pasti ketergantungankeberadaan akan air sangat besar. Ketersediaan air yang cukup bagi petani akanmenjadikan penghasilan petani meningkat dan sudah pasti megurangi angka kemiskinan.Konsep teoritis: air kita berlimpah, tanah kita subur pasti petani kita juga makmur. Semua</p><p>aspek kehidupan keluarga petani mulai dari pendidikan, kesehatan dan kemudahan lainnyadengan sendirinya akan membaik kalau konsep teoritis ini diimplementasikan dalam</p><p>bentuk program fisik yang tepat sasaran. Kalau kita perpikir secara nasional masa kini dan</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 6/9</p><p>masa depan maka pembangunan infrastruktur dan manajemen pengelolaan air semestinyaselalu mendapat prioritas utama dalam sektor pembangunan.</p><p>Yang ada kenyataannya adalah ketidakmampuan kita mengelola sumber daya air yangberlimpah ini. Program hemat air, program kampanye hemat air perlu pula dilakukan</p><p>secara berkelanjutan. Iklan di tv dan radio kiranya lebih baik didanai pemerintah daripada</p><p>dana bertriliun-triliun dibelanjakan untuk membeli pangan dari luar.</p><p>2. Potensi Cekungan Air Tanah</p><p>Potensi air tanah sebagai salah satu sumber pasokan air bersih di Indonesia mencapai</p><p>sekitar 100 miliar m3dan tersebar di seluruh daratan Indonesia. Potensi yang cukup</p><p>melimpah tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan</p><p>kebutuhan air bersih bagi masyarakat.</p><p>Kepala Badan Geologi Departemen ESDM, R Sukhyar (2009) memaparkan, saat ini</p><p>Indonesia tercatat memiliki cekungan air tanah (CAT) sebanyak 421 buah. Cekungan</p><p>air tanah tersebut meliputi 4 CAT lintas negara, 35 CAT lintas provinsi, 176 CATlintas kabupaten/kota, dan 206 CAT di dalam kabupaten/kota.</p><p>Ketersediaan data dan informasi keairtanahan, menurut R Sukhyar, merupakan hal</p><p>mendasar yang diperlukan untuk memahami kondisi air tanah guna menunjang</p><p>perencanaan pendayagunaan air tanah untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah yang</p><p>optimal dan berkelanjutan.</p><p>Dalam hal ini, Badan Geologi sebagai instansi pusat, memiliki peran penting untuk</p><p>pelaksanaan pendayagunaan air tanah, yaitu melakukan penelitian, penyelidikan,</p><p>rekayasa teknologi dan rancang bangun, dan pemetaan tematik air tanah.</p><p>Keberhasilan pelaksanaan pendayagunaan air tanah sangat ditentukan oleh</p><p>keterpaduan dan koordinasi dari para pemangku kepentingan.</p><p>3. Reformasi Rekayasa dan Kekaryaan PDAM</p><p>Mencermati begitu banyak masalah di tubuh PDAM, semestinyalah ada reformasi rekayasa</p><p>dan kekaryaan. Dua hal itu adalah penentu mutu layanannya. Adapun privatisasi dengan</p><p>syarat-syarat ketat, menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diganti dengan UU No.</p><p>32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga berpeluang hadir dan menjadi opsi sumber</p><p>air bersih warga.</p><p>Reformasi rekayasa</p><p>Telah disebutkan, ada dua aspek internal yang perlu direformasi di PDAM yaitu rekayasa dan</p><p>kekaryaan. Urgensi pertama ialah rekayasa instalasi. Selain pengolahan konvensional (kuno,</p><p>klasik) atau conventional treatment yang berupa pengolahan lengkap dan tak lengkap</p><p>(complete and incomplete treatment, AWWA, 1990) juga dapat dilengkapi dengan teknologi</p><p>membran (Heitmann, 1990). Ini perlu karena jumlah air kian susut dan mutunya memburuk.</p><p>Air bakunya kaya zat berbahaya-beracun. Terlebih lagi teknologi PDAM tidak mampumenangani zat tersebut.</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 7/9</p><p>Hingga kini, fokus PDAM hanya kualitas fisika dan bakteriologi. Sebagian kecil di sektor</p><p>kimiawi. Itu pun sebatas penurunan kadar besi, mangan dan kesadahan. Banyak instalasinya</p><p>yang tak berdaya mengolah senyawa kimia seperti pestisida dan logam-logam berat. Padahal</p><p>justru zat inilah yang banyak saat ini.</p><p>Juga ada titik lemah yang menyebabkan interpretasinya keliru (misleading) pada monitoring</p><p>air baku, yakni acuannya hanya parameter konvensional, tidak mempertimbangkan parameter</p><p>lainnya seperti logam berat dan pestisida. Termasuk sering diperoleh nilai lump parameter</p><p>BOD (Biochemical Oxygen Demand) atau COD (Chemical Oxygen Demand) yang sangat</p><p>kecil, namun sebenarnya ada zat yang tidak terdeteksi dengan parameter tersebut tapi</p><p>berbahaya, yaitu zat xenobiotik. Kelemahan kedua ialah tidak pernah di-sampling sedimen</p><p>sungai yang boleh jadi konsentrasi polutannya ratusan kali lebih besar daripada di air sungai.</p><p>Polutan yang terlekat atau teradsorpsi di pasir dan lempung tersebut, pada saat hujan dan</p><p>banjir akan lepas (flushing) lagi sehingga konsentrasinya membesar.</p><p>Belum lagi soal polusi lindi (leachate) dari sanitary landfill yang juga kaya logam berat,bakteri dan zat organik berbahaya. Sudah jadi rahasia umum, tidak satu pun lokasi timbunan</p><p>sampah yang betul-betul saniter. Malah acapkali terjadi, yang didesain lahan saniter tetapi</p><p>yang terwujud timbunan terbuka (open dumping).</p><p>Jadi, reformasi rekayasa tak bisa ditawar-tawar lagi. Aplikasi teknologi membran adalah satu</p><p>di antara beberapa solusinya walaupun mahal namun menguntungkan dalam jangka panjang.</p><p>Beberapa yang bisa diterapkan adalah reverse osmosis, ultrafiltrasi, dan nanofiltrasi. Kalau</p><p>tidak demikian, pasti ada kerugian pada masa datang. Ketika itu, insidensi sakit ginjal, hati,</p><p>jantung dan jaringan otak akan meningkat pesat.</p><p>Reformasi kekaryaan</p><p>Di tingkat internal pun muncul konflik yang menyangkut profesionalisme. Sampai kini</p><p>PDAM dikelola oleh pemda setempat berupa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan</p><p>menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kepala daerah punya hak prerogatif dalam</p><p>menyusun direksi dan jajarannya. Sudah rahasia umum bahwa direksi haruslah sosok pemda</p><p>karier. Padahal ada tiga jenis karyawan PDAM, yaitu karyawan perusahaan, karyawan yang</p><p>dikaryakan dari pemda dan karyawan kontrak alias lepas harian. Di titik simpul inilah sering</p><p>terjadi friksi berkaitan dengan posisi kunci, sebagai decision makerdan menimbulkan</p><p>ketegangan di tingkat elitenya.</p><p>Oleh karena itu, formula direksi dan jajarannya perlu direformasi agar warga yakin bahwa</p><p>PDAM memang institusi profesional berorientasi kerakyatan. Artinya, ada figur familiar</p><p>dalam bidang teknologi perairbersihan sebagai pengendalinya. Termasuk unjuk etika</p><p>profesional dalam bersaing bebas (free fight ethics) dan tanpa main uang (money politics).</p><p>Selain bervisi marketing, juga wajib memahami rekayasa sistem pengolahan dan integritasnya</p><p>telah teruji, bebas moral hazard.</p><p>Selain reformasi internal, ada cara lain untuk meningkatkan profesionalitas sektor air bersih</p><p>ini, yaitu penswastaan (privatisasi).</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 8/9</p><p>4. Pemanasan Global dan Neraca Air Hujan</p><p>Perubahan iklim global ditandai dengan fenomena ElNino dan La Nina.</p><p>El Nino merupakan fenomena global dari sistem interaksi laut dan atmosfer, yang ditandai denganmemanasnya suhu muka laut di Pasifik Equator, atau anomali suhu muka laut di daerah tersebut</p><p>positif. Fenomena El Nino menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan</p><p>berkurang. Tingkat berkurangnya curah hujan ini sangat tergantung dari intensitas El Nino tersebut.</p><p>Selain itu karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh</p><p>wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Sedangkan La Nina adalah fenomena</p><p>mendinginnya suhu muka laut di Pasifik equator, atau anomali suhu muka laut di daerah tersebut</p><p>negative. Fenomena La Nina ini berakibat curah hujan di Indonesia secara umum akan bertambah.</p><p>Perubahan aliran air, selain dipengaruhi oleh pemanasan global, juga disebabkan oleh perubahan tata</p><p>guna lahan, penutupan lahan dan penggunaan air. Beberapa studi menyatakan bahwa, fluktuasi aliran</p><p>air meningkat sejalan dengan pengurangan luasan tutupan hutan. Tingginya tingkat laju kerusakan</p><p>hutan yang mencapai 1.6 juta ha pertahun, menyebabkan persoalan serius di beberapa Daerah Aliran</p><p>Sungai (DAS). Pada saat aliran air mencapai tingkat terendah, akan menyebabkan kekeringan.</p><p>Sedangkan pada saat aliran air mencapai titik tertinggi, akan menyebabkan banjir. Temuan ini juga</p><p>menyatakan bahwa resiko terjadinya kekeringan dan banjir meningkat dalam situasi terjadinya</p><p>pemanasan global.</p><p>Akumulasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas manusia mengakibatkan kerusakan siklus</p><p>hidrologi di atmosfir. Lapisan GRK menyebabkan sebagian panas matahari memantul kembali ke</p><p>bumi dan menyebabkan kenaikan suhu atmosfir sehingga terjadilah iklim ekstrim yang berdampak</p><p>semakin meningkatnya intensitas dan frekwensi bencana yang terkait dengan air (banjir, kekeringan,</p><p>tanah longsor, kenaikan muka air laut).</p><p>Neraca keseimbangan air yang turun ke bumi dan distribusinya secara alamiah, dapat dinyatakandalam persamaan sebagai berikut:</p><p>Q total = Q run-off + Q infiltrasi + Q evapotranspirasi</p><p>dimana:</p><p>Q total = jumlah total air hujan yang turun per satuan waktu</p><p>Q run-off = jumlah air hujan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah sebagai limpasan airpermukaan (surface run-off) yang merupakan fungsi dari:</p><p>Q run-off = C.I.A,</p><p>Dimana:</p><p>C = koefisien limpasan yang bergantung pada jenis lapisan penutup permukaan tanahnya,nilainya dari 0,1 1</p><p>I = Intensitas curah hujan</p><p>A = luas daerah tangkapan hujan</p></li><li><p>8/10/2019 Kajian Solusi Krisis Air Bersih Di Indonesia</p><p> 9/9</p><p>Q infiltrasi = jumlah air hujan yang meresap ke dalam lapisan tanah yang sangat bergantung padajenis tanah dari lapisan tanah pada kedalaman 1-3 meter di bawah permukaan tanah.</p><p>Q evapotranspirasi = jumlah air hujan yang meresap kembali ke atmosfir yang sangat bergantung...</p></li></ul>