Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi

  • Published on
    18-Oct-2015

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • PENGEMBANGAN PROFESI GURU, JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDITNYA

    DIREKTORAT P2TK DIKMENKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL2012

  • AMANAT KONSTITUSI tentang hakekat & tujuan pendidikan*Pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

  • *GuruProfesionalUntuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, maka di diperlukan:

    ?

  • *

    BELUM S-1/D-IV 55 TH=1.338.189BELUM S-1/D-IV > 55 TH=158.532

    BELUM SELURUHNYA S-1/D-IV=1.496.721

  • *

  • *

  • Distribusi Guru Tidak Merata68% sekolah di kota kelebihan guru, 37% sekolah di desa dan 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan guruMekanisme (termasuk intervensi dan regulasi) untuk memperbaiki distribusi guru (kerjasama Kemendiknas dengan Kemendagri, PAN & RB, dan Kemenag)

  • Persentase Guru Belum Mendapatkan Sertifikasi s/d Tahun 2009Rata-Rata Nasional 78,92 %Rata-Rata Nasional 57,40 %Persentase Guru Berkualifikasi < S1/D4 s/d Tahun 2009

  • GURU PASCA SERTIFIKASI

  • Bukan berartiTidak mengajar 24 jam tatap muka semingguBisa semena-semena mengatur kepentingan dirinya sendiri demi mendapatkan tunjangan profesinyaTidak menjaga kualitas mengajarnyaTidak membantu guru yang belum bersertifikat pendidik.Tidak dinilai kinerjanya setiap tahun dan perilakunya setiap saat.Tidak bisa dicabut sertifikat pendidiknyaTidak bisa dihentikan tunjangan profesinya.

  • Selanjutnya....GURU BISA MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK LEBIH dari SATU JENIS sertifkat pendidik, namun yang dibayarkan tunjangan pendidiknya hanya satu jenis saja.GURU Bisa saja memiliki sertifikat pendidik, namun belum tentu mendapat tunjangan pendidiknya.

  • SeharusnyaTetap harus mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu,Menjaga dan meningkatkan kualitas mengajarnya.Membuktikan peningkatan prestasi belajar siswa yang disebabkan kinerja guru yang lebih baik dari sebelumnyaMengembangkan keprofesian berkelanjutan (PKB)Membantu guru lain yang belum bersertifikat pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.Menjadi panutan bagi guru-guru lain.

  • The majority of teachers who have received the professional allowance used the money to supplement family incomeDaily Family Needs: 76% Pendidikan anak 62% Kebutuhan sehari-hari 43% Membantu keluargaSavings & Other Household Needs: 25% Naik haji / umrah Membeli kenderaan bermotor Perbaikan rumah KesehatanProfessional Needs: 35% Membeli media pembelarajan / buku Membeli laptop Mengikuti pelatihanMeneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi *

  • Teachers who spent on professional competency improvements are generally younger and singleProfessional Total: 35% of teachersOf the teachers in the 30s age group, 69% spent on professional improvements, higher than their younger and older peersProfile of teachers who spent the allowance on professional reasons:*

    By Age Group20s 33%30s 69%40s 30%50s 31%

    By Marital StatusMarried 35%Divorced 21%Single 63%

    By RankII 20%III 47%IV 32%

    By SchoolSD 30%SMP 38%

    By GenderMale 37%Female 33%

  • Greater proportion of SD teachers self-report fulfilling the 24 hour requirement compared to SMP teachersSD PNS onlyNational: 87%Non-PNS National Average: 91%SMP PNS onlyNational: 63%Non-PNS National Average: 68%Note: Includes teachers of UN subjects at SD & SMP public schools only*% teaching 24 hours% teaching 24 hoursTotal Sample Average: 95%Total Sample Average: 76%PNS and non-PNS National Average: 94%PNS and non-PNS National Average: 75%

  • Certified teachers meeting 24 hours *Note: Includes teachers of UN subjects at SD & SMP public schools only% of Certified PNS teachers meeting 24 hoursN/A = 0% teachers have received certificationControl group only

  • SMP teachers, on average, have to teach more than 1 subject and/or school to achieve 24 hoursSMP Average self-reported teaching and non-teaching hoursPNS teachers onlyNote: Includes teachers of UN subjects at SD & SMP public schools only*24.5 total

  • *SEKOLAH2.607.311 guru(existing)Penyediaan Guru BaruGuru PensiunPeningkatan Kualifikasi AkademikSertifikasiProgram InduksiPeningkatan KompetensiPengembangan KarirPenghargaan dan PerlindunganTunjangan GuruMaslahat TambahanPembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

  • Peta Regulasi GuruUndang UndangUU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DosenUU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalPeraturan PemerintahPP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional PendidikanPP No. 74 tahun 2008 tentang GuruPP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjanga Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tanggal 8 Juni 2009Perpres No. 52 tahun 2009 tentang Tambahan Pengahasilan Guru

    1

  • SKB KementerianSurat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal PMPTK Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007 tanggal 7 Agustus 2007Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendiknas dan Ka. BKN No 03/V/PB/2010 dan No.14/2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

    2

  • Permendiknas/KepmendiknasKep Mendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PendidikanPermendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.Kep Mendiknas No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru, tanggal 13 Juli 2007Permendiknas No. 36 tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru tanggal 13 November 2007Permendiknas No 58 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan , tanggal 7 OKtober 2008

    3

  • LanjutanPermendiknas No 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru, tanggal 1 Desember 2008Permenegpan No. 16 Th.2009 pengganti Permenegpan No. 84 Th. 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru, dan Angka KreditnyaPermendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan tanggal 2 Maret 2009Kep Mendiknas No. 018/P/2009 tentang Penetapan Lembaga Pendiidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama tanggal 17 Maret 2009Kep Mendiknas No. 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan tanggal 13 April 2009

    4

  • Lanjutan

    Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan tanggal 30 Juni 2009Penerbitan Permendiknas No.7 Th. 2010, tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah / Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;Permendiknas No.27 Th.2010 tentang Program InduksiPermendiknas No.28 Th.2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah Permendiknas No.35 Th 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.5

  • Lanjutan

    Permendiknas No. 22 Th. 2010 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya (Perbaikan Permendiknas No. 47 Th 2007)Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru termasuk instrumennyaPedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian BerkelanjutanPedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian BerkelanjutanPanduan Diklat Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru.

    6

  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16/2009

    tentang

    JABATAN FUNGSIONAL GURUDAN ANGKA KREDITNYA

  • Latar Belakang Terbitnya Permenegpan dan RB No.16/2009Guru merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Reformasi pendidikan yang ditandai dengan terbitnya berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan antara lain: Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

  • Latar Belakang Terbitnya Permenegpan dan RB No.16/2009Menurut data NUPTK November 2010 terdapat 2.791.204 guru orang guru yang perlu ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya Perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam mereformasi guru, dan salah satunya adalah dengan diterbitkannya Permennegpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka KreditnyaPeraturan baru ini merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

  • Permenegpan dan RB No.16/2009Peraturan baru ini, terdiri dari 13 Bab dan 47 pasal, secara keseluruhan peraturan ini mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 4.

  • Permenegpan dan RB No.16/2009 (2)Peraturan ini terbit dalam rangka memberi ruang dan mendukung pelaksanaan tugas dan peran guru agar menjadi guru yang professional.

    Perubahan peraturan ini diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan mutu, kreatifitas, dan kinerja guru.

  • Permenegpan dan RB No.16/2009 (3)Salah satu perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah adanya Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, da