Kebijakan Pemerintahan Jokowi Jk

  • Published on
    08-Nov-2015

  • View
    45

  • Download
    5

DESCRIPTION

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN#

Transcript

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKEBIJAKAN PEMERINAHAN JOKOWI - JK

Nama: Muh Januar arifinNpm: 15213682Kelas: 2EA33Dosen: Sri Waluyo

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMENUNIVERSITAS GUNADARMA2015

A. Kebijakan Kontroversi yang di Lakukan di Masa Pemerintahan Jokowi - JK

Sejak mulai pencalonan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sosok Joko Widodo tidak pernah terlepas dari pro dan kontra. Meski banyak pedukung, dia diserang dari segala sisi dengan isu-isu SARA dan lainnya. Bahkan, jauh sebelum piplres, ketika Jokowi memutuskan untuk maju ke DKI 1, banyak kontroversi yang mengiringi langkahnya. Hingga kini hal tersebut masih terus berlanjut. Setiap gerak-gerik dan keputusan Jokowi diamati baik-baik oleh masyarakat dan dia harus siap menerima kritik dari berbagai kalangan. Berikut ini adalah lima kebijakan pemerintahan Jokowi yang menuai kontroversi.

1. Pengangkatan Hasban Ritonga

Pada tanggal 20 Desember 2014, Presiden Jokowi menurunkan Keppres No. 214/M/2014 terkait pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu saja membuat sebagian besar orang menentang keras karena Hasban adalah terdakwa kasus korupsi. Hasban pernah disidang atas kasus penyimpangan pajak di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 2,4 milyar. Setelah dikonfirmasi ulang, Mendagri mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam sebuah kasus korupsi. Hasban tetap dilantik menjadi sekda pada tanggal 14 Januari 2014 lalu.

2. Kenaikan BBM Pada Tahun 2014

Pada tanggal 17 Nopember 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memancing banyak kontroversi di berbagai kalangan. Premium dinaikkan dari 6500 menjadi 8500 rupiah. Sementara solar dinaikkan dari 5500 menjadi 7500. Ini disebut-sebut sebagai kebijakan yang akan merugikan rakyat kecil. Kenaikan harga BBM, tentu saja diikuti oleh kenaikan harga-harga lain seperti harga bahan pangan dan ongkos transportasi umum. Menurut pemerintah Jokowi, kebijakan kenaikan ini memang diperlukan karena anggaran negara sangat terbebani dengan subsidi yang begitu besar. Yang membuat rakyat lelah adalah, harga BBM naik turun dan membingungkan sepanjang November hingga Maret kemarin.

3. Penenggelaman Kapal Asing di Ke.pulauan Riau

Pada 5 Desember 2014, tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepulauan Riau ditenggelamkan oleh pihak Indonesia karena dianggap menyebrangi teritori batas dan mencuri hasil kekayaan Indonesia. Hal ini disambut meriah oleh banyak orang, karena tampak memperkuat ketahanan maritim Indonesia. Bahkan, kala itu beredar luas meme Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sedang memasang kacamata dengan latar belakang kapal yang sedang terbakar. Like a boss.. Namun, menurut sejumlah kalangan, hal itu bukanlah hal yang hebat. Menurut politisi Fadli Zon, orang yang selalu aktif mengkritik pemerintahan Jokowi, kapal tersebut adalah hasil penangkapan tahun 2008 dan sudah menjadi barang rongsokan. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa tindakan itu tetaplah sesuatu yang layak diapresiasi.

4. Cicak VS Buaya Jilid 2

Pada era pemerintahan SBY, sempat terjadi perseteruan antara KPK dan POLRI. Dan ketika itu muncullah istilah cicak vs buaya dimana KPK dan para pendukungnya dianalogikan sebagai cicak kecil yang berusaha melawan reptil sebesar buaya yaitu Polri. Insidenini kembali terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan disebut mempunyai rekening gendut dan telah ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 13 Januari 2014. KPK mendapat sejumlah ancaman dan isu-isu pengalihan yang akhirnya menyeret Abraham Samad ke pengadilan. KPK mendapat banyak sekali dukungan dari rakyat Indonesia.

5. PNS Dilarang Rapat di Hotel

Untuk mengefektifkan dana anggaran pemerintahan Jokowi melarang para PNS untuk menyelenggarakan rapat di hotel. Hal ini dilakukan karena rapat di hotel sering kali berujung kepada tamasya, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Selain itu, banyak fasilitas gedung yang bisa digunakan untuk rapat selain hotel. PNS diminta untuk menjadi sosok yang displin dan sederhana. Namun, hal ini mengundang kontroversi karena pengunjung hotel turun drastis. Ini menyebabkan sejumlah hotel menjadi sepi bahkan sebagian dari mereka harus mem-PHK karyawannya. PNS juga merasa hal ini tidak adil karena tidak pernah dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Apapun kebijakan dari pemerintahan sekarang, memonitor dan mengkritik adalah kewajiban kita bersama. Kita harus memperhatikan benar-benar kebijakan pemerintah, karena itu menyangkut kehidupan kita. Tidak ada salahnya untuk bersuara dan berpendapat untuk kemajuan bersama.

B. Kebijakan Yang di Lakukan 100 Hari Pemerintahan Jokowi - JK

1. Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping

2. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY. Politikus Partai Demokrat Wahidin Halim menyebut KIP pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi polemik. Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.

3. Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah. 4. Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan.

5. Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut dan belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 Januari 2015.

6. Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, 19 Januari 2015. Salah satunya Jan Darmadi.Jan disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Melalui akun facebooknya, Tamrin menyebut Jan sebagai bos judi.7. Pada 16 Januari 2015 Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM. Premium Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per liter. Harga barang-barang termasuk tarif angkutan telanjur naik.8. Menteri Rini Soemarno berencana menjual gedung BUMN.9. Penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.

10. Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian. Juga terkait kebijakannya membatasi PNS yang punya hajatan hanya boleh menyebar undangan untuk 400 tamu saja.

C. Rencana Kebiakan Pemerintahan Jokowi JK yang Menuai Kontroversi

Dengan mengusung jargon yang bombastis Revolusi Mental, ekspektasi terhadap program-program pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi. Implementasi dari jargon tersebut diharapkan membawa perubahan signifikan dari pendahulunya. Perubahan yang diharapkan tentu saja ke arah yang positif, dan tidak barati semua program pemerintahan Presiden SBY harus diubah atau ditinggalkan. Harus diakui, di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama 10 tahun, deretan prestasi berhasil ditorehkan Indonesia dan diakui dunia.Terminologi revolusi yang bermakna perubahan secara radikal, meluah harapan lahirnya gebrakan besar dari Jokowi-JK dalam menata Indonesia lima tahun kedepan. Terobosan yang berpihak pada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Keberpihakan rencana kebijakan Jokowi-JK kepada rakyat bukan berarti program-program tersebut hanya dipahami, disetujui dan diterima di tingkatan elit, atau disepakati oleh pemerintah saja. Namun lebih dari itu, sebuah program dikatakan berpihak kepada rakyat bila program tersebut bisa dikomunikasikan sehingga dipahami oleh rakyat. Dengan dasar pemahaman yang kuat atas program pemerintah, maka rakyat bisa menentukan sikap secara rasional, memberikan persetujuan dan legitimasi sehingga program-program tersebut berjalan mulus tanpa menuai penolakan dan kontroversi.Dua bulan jelang pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, sejumlah rencana program pemerintahan Jokowi-JK telah disampaikan ke publik. Ada yang disampaikan langsung oleh Jokowi-JK ada pula yang muncul dari gagasan tim sukses mereka. Namanya ide, pastilah ada yang mendapat apresiasi, namun banyak pula yang menuai kontroversi. Beberapa rencana program Jokowi-JK yang menuai kontroversi dan mengakibatkan perdebatan sengit antara lain :

a. Mencabut subsidi BBMAlasan mendasar yang menjadi pembenaran Jokowi-JK untuk mencabut subsidi (menaikkan) BBM adalah karena subsidi BBM mengakibatkan jebolnya anggaran negara, subsidi BBM menggunakan anggaran sangat besar. Konsumsi bahan bakar memang sangat tinggi. Salah satu variable yang menyebabkan tingginya konsumsi BBM adalah dinamika pertumbuhan ekonomi. Di berbagai sektor, aktivitas masyarakat harus ditunjang oleh BBM. Ketika pemerintah mencoba membatasi konsumsi BBM masyarakat, kita melihat panjangnya antian di SPBU. Orang-orang telat ke kantor, bahkan tak bisa ke tempat kerja karena mobilitas terganggu oleh keterbatasn BBM. Konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi tentu saja menyedot anggaran yang tidak kecil. Maka kemudian muncul ide untuk mengemat anggaran dengan mencabut subsidi. Kontroversinya terjadi di sini.Untuk menghemat anggaran, apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya jalan?Subsidi adalah hak rakyat yang harus dijamin oleh Negara. Apalagi kenaikan BBM dipastikan menyebabkan inflasi dan kenaikan harga-harga sehingga memukul daya beli masyarakat (purchasing power hitting), menganggu pertumbuhan ekonomi dan dampak derivatifnya bahkan bakal menciptakan kemiskinan baru. Bila alasan mencabut subsidi untuk menghemat anggaran atau menjaga ruang fiskal, banyak opsi solusi lain yang bisa ditempuh. Misalnya merampingkan birokrasi, mengurangi belanja pegawai, menekan angka kebocoran anggaran dan korupsi, meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, merealokasi anggaran dari Kementrian yang selama ini realisi serapannya rendah, serta serta bebagai pilihan solusi tanpa harus mengorbankan hak-hak rakyat.b. Menjual Pesawat Kepresidenanc. Ide menjual pesawat kepresiden ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait. Menurut politikus muda PDIP ini, penjualan pesawat kepresidenan yang baru beberapa bulan lalu digunakan oleh Presiden SBY adalah dalam kerangka penghematan anggaran Negara. Dasar kajian argumentasi tim sukses Jokowi-JK pada Pilpres lalu ini memang masih absurd. Tidak jelas kalkulasi dan penghematan apa yang dicapai jika pesawat kepresidenan dijual. Padahal, alasan pengadaan pesawat kepresidenan tersebut oleh pemerintahan Presiden SBY, adalah dalam rangka menghemat anggaran Negara. Dari perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh Pemerintah, penghematan anggaran negara selama masa pakai pesawat ini di kisaran beberapa tahun ke depan adalah Rp114,2 miliar per tahun, kata Menteri Sekretari Negara Sudi Silalahi, seperti diberitakan Jurnal Nasional.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dollar AS atau dalam kurs rupiah sebsar Rp 847 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran untuk sewa pesawat kepresidenan tahun 2011 mencapai Rp156 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp102 miliar. Bila kita rata-ratakan Rp 120 miliar pertahun, artinya menyewa pesawat selama 7 tahun setara dengan satu pesawat kepresidenan baru. Dengan memiliki pesawat kepresidenan, anggaran Negara hanya terbebani satu kali, selebihnya hanya biaya operasional. Tapi bila menyewa pesawat, maka setiap tahun anggarannya harus dialokasikan. Jadi, membeli lebih efisien daripada menyewa.

3. Menjual/Privatisasi PertaminaRencana kebijakan kontroversi ketiga yang dilontarkan oleh kubu Jokowi-JK adalah privatisasi Pertamina, BUMN strategis yang tanggungjawabnya melayani hajat hidup 250 juta rakyat Indonesia. Adalah Effendi Simbolon, yang mengusulkan rencana privatisasi Pertamina. Alasannya memang sangat bagus, dengan privatisasi, kepemilikan saham Pertamina jadi terbuka ke publik sehingga transparansi Pertamina bisa dicapai. Cagub gagal pada Pilgub Sumut ini mengatakan, selama ini Pertamina cenderung tidak transparan, termasuk dalam penentuan harga BBM.Barangkali politikus PDIP ini lupa, bila luka yang ditorehkan oleh pemerintahan Megawati belumlah sembuh dan masih nanar di nurani bangsa Indonesia ketika Ketua Umum PDIP tersebut menjual Indosat, salah satu asset strategis bangsa. Bila alasan yang dikemukakan ingin privatisasi Pertamina hanya untuk menciptakan transparansi, saya kira itu tergantung pemerintah sebagai pemilik saham. Kalau pemerintah melalui perpanjangan tangan Kementrian BUMN memang beriktikad baik menciptakan transparansi di tubuh Pertamina, ya, sederhana saja. Tinggal turun ke bawah, memperbaiki manajemen korporasi yang sudah mulai berkiprah di kancah global tersebut.Lagian, jika Pertamina dijual, kepempilikan saham pemerintah dilepas, tak ada jaminan transparansi berdampak pada efisiensi harga BBM yang jadi komoditas utama Pertamina saat ini. Bahkan, harga BBM bisa dinaikkan seenaknya oleh pemilik saham. Ini yang harus dipikirkan masak-masak oleh Effendi Simbolon! Sebagai orang yang berpengalaman di bidang ekonomi, kita berharap Pak JK menolak fantasi liar privatisasi Pertamina tersebut.4. Mengurangi Gaji PNSRencana kebijakan keempat, dalam catatan penulis yang juga menuai kontroversi adalah soal pengurangan/pemotongan gaji PNS. Bagi non PNS, ide ini tentu tidak bikin pusing, malah disambut gembira. Apalagi PNS, sebagai pelayan rakyat, selama ini kinerjanya memang banyak yang tidak jelas. Banyak yang menuding, PNS hanya makan gaji buta tanpa kinerja. Saya kira pendapat semacam ini bentuk ekspresi kekecewan masyarakat terhadap birokrasi secara umum, yang harus ditangkap dan direspons oleh pemerintah.Namun, bagi saudara-saudara kita yang bekerja sebagai PNS, rencana pemotongan gaji tentu saja sangat mengkhawatirkan. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, kenaikan tarif dasar listrik dan rencana kenaikan harga BBM, gaji PNS bisa jadi tidak mencukupi untuk meng-cover kebutuhan mereka. Ini juga dapat berdampak pada turunnya kualitas layanan PNS kepada masyarakat sehingga merusak tatanan birokrasi pemerintah. Yang semestinya disikapi dari abdi Negara ini adalah menyetop sementara (moratorium) penerimaan PNS sembari PNS yang telah ada dioptimalisasi fungsinya agar berkinerja dengan baik sehingga keberadaan mereka betul-betul bermanfaat/tidak membebani anggaran Negara.

D. Pemerintahan Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Meski masih sulit mancapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, pemerintah akan terus berupaya merealisasikannya, demikian disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro hari Senin (27/10). Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil berpendapat, harus ada kejutan dalam menggerakkan perekonomian sehingga investor berminat berinvestasi di Indonesia.Usai serah terima jabatan di Jakarta hariSenin (27/10), Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil kepada pers mengatakan tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintahan Presiden, Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla harus segera bekerja.Menko berpendapat banyak hal yang harus dibenahi agar ekonomi terus bergerak dan tumbuh karena jika tidak bergerak cepat akan sulit mengantisipasi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia yang disebabkan karena melambatnya perekonomian global.Meski Menko belum bersedia menyebut target pertumbuhan ekonomi yang akan dikejar, menurutnya harus dilakukan kejutan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang mampu menarik minat para investor berinvestasi di Indonesia. Menko optimistis peningkatan investasi mampu menggerakkan perekonomian secara cepat.Saya belum bisa menyebutkan angka tetapi bahwa kalau ekonomi kita lagi begini harus ada kejutan, nah salah satu yang bisa dilakukan segera adalah bagaimana membuat kebijakan, membuat keputusan memperlakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah segera sehingga akan mempercepat dunia usaha bergerak, kata Sofyan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan ingin pemerintahan di bawah kepemimpinannya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Sementara, dalam anggaran negara yang disusun pemerintahan sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan tahun 2015 sekitar 6 persen.Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, target pertumbuhan 7 persen realitis namun dapat dicapai dengan beberapa catatan dan kemungkinan akan terealisasi pada tahun 2016.Tujuh persen tentunya bisa tetapi kita harus perbaiki dulu pondasinya, baik pondasi fiskal, moneter maupun sektor riil, karena nggak mudah, tujuh persen itu intinya kita harus punya pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi, karena ekspor mungkin agak susah dalam kondisi sekarang ketika global demand lagi slow down maka kita harapkan pada investasi, 2015 mudah-mudahan sudah mulai pulih tetapi belum sampai 7 (persen) tentunya, paling cepat itu mungkin 2016 tapi itu pun kita perlu reformasi struktural yang serius, papar Bambang.Bambang Brodjonegoro menambahkan, program pembangunan infrastuktur harus segera diluncurkan untuk mempermudah kinerja para investor. Jika anggaran negara terbatas untuk membangun infrastruktur menurut menteri keuangan, beberapa cara dapat ditempuh di antaranya melalui kerjasama dengan pihak swasta lokal maupun asing.Kalau kita 2015 punya program pembangunan infrastruktur besar-besaran, selain membereskan masalah infrastruktur kita, juga membantu mendorong pertumbuhan, keuntungan besarlah buat ekonomi kita.(Tapi) Iklim investasinya harus benar dulu jangan sampai antusiasme investor itu bisa drop hanya karena mereka melihat wah di Indonesia nggak ada kepastian." demikian menurut Bambang.