KOMPAS - ?· KOMPAS ~ Se~sa Rabu 6 7 21 22 Apr Mel Kamls Jumat 8 9 10 11 23 24 25 26 Jun Jut Ags-()…

  • Published on
    14-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>KOMPAS~ Se~sa () Rabu</p><p>6 721 22</p><p>() Apr () Mel</p><p>() Kamls () Jumat8 9 10 1123 24 25 26</p><p>() Jun () Jut () Ags</p><p>() Sabtu-13</p><p>28</p><p>() Okt</p><p>420</p><p>() Mar</p><p>527</p><p>() Sep</p><p>() Mlnggu</p><p>14 15 1629 30 31</p><p>() Nov () Des</p><p>UN Juga untukPemetaan PendidikanPemerintah Siap Lakukan Penyempurnaan</p><p>JAKARTA,KOMPAS - Ujian Nasional201O,selainuntuk menentukan kelulusan siswa, juga akandigunakan untuk pemetaan pendidikan. Dari hasH.pemetaan tersebut, sekolah-sekolah yang belummemenuhi standar akan dibantu pemerintah gunapeningkatan mutu.</p><p>"Jika hasil ujian nasional ha- prestasi dan kejujuran dalam du-nya untuk pemetaan pendidikan nia pendidikan nasional. Karenasaja, siswa tidak akan serius be- itu, langkah-Iangkah perbaikanlajar sehingga pemetaan pendi- kualitas penyelenggaraan UNdikan menjadi bias. Karena itu, dan antisipasi kecurangan telahkenapa tidak dimanfaatkan saja dirancang pemerintah, Badandengan menggabungkan kedua- Standar Nasional Pendidikan,nya?," kata Menteri Pendidikan dan juga perguruan tinggi.Nasional Muhammad Nuh, saat Dalam pembuatan soal, NubRapat Kerja dengan Komisi X mengatakan, materinya mencer-DPR di Jakarta, Senin (11/1).- minkan realitas kualitas pendi-</p><p>Menurut Nub, penilaian ke- dikan saat ini. Kebocoran soallulusan dengan melihat hasil UN dicegah mulai dari pembuatan,dalam pandangan pemerintah penggandaan, hingga distribusimasih merupakan metode eva- soal.luasi yang terbaik sampai saat ini. Fasli Jalal, Wakil Menteri Pen-"Tetapi, kami terbuka untuk per- didikan Nasional, menambah-baikan ke depannya," kata Nub. kan, tidak ada keinginan peme-</p><p>Nub menjelaskan, pelaksana- rintah untuk memaksakan pe-an UN tahun ini untuk menguji laksanaan UN tanpa dasar. Ke-__ _ _ .:o.;:;am:;: ;.;..m::~~~..., .......</p><p>bijakan UN seperti sekarang inimerupakan konsekuensi dariPeraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Na-sional Pendidikan. "Sebelum per-aturan pemerintah diubah, kamitetap mengikuti. Namun, peme-rintah siap untuk mencari danmenyempurnakan evaluasi yangterbaik," kata Fasli.</p><p>DPR Setuju</p><p>Meskipun terjadi .perdebatanyang serius di antara anggotaKomisi X, pada dasarnya parawakil rakyat menyetujui pelak-sanaan UN. Dalam rekomendasisementara pada akhir rapat kerja,Komisi X tetap menyetujui UNseperti yang dilaksanakan selamaini, yakni hasilnya dipakai se-bagai salah satu penentu kelu-lusan dan pemetaan pendidikan.</p><p>Dalam rapat yang berlangsunglebih dari tujub jam itu jugamuncul wacana supaya dalampenilaian kelulusan siswa me-makai pembobotan. Keempatfaktor penentu kelulusan siswadiminta tidak saling membatal-</p><p>Kliping Humas Unpad 2010</p><p>kan kelulusan, tetapi dibobot de-ngan tidak menjadikan UN se-bagai faktor penentu utama.</p><p>Rully Chairul Azwal, WakilKetua Komisi X, mengatakan, si-kap DPR yang lebih jelas soalpenyelenggaraan UN akan di-putuskan dua minggu ke depan.</p><p>Secara terpisah, dari Surabayadilaporkan bahwa rencana untukmemperketat pengawasan pelak-sanaan ujian nasional dengan"menambah petugas pemantaudari perguruan tinggi akhirnyaurung diwujudkan. Majelis Rek-tor Perguruan Tinggi Negerise-Indonesia memutuskan hanyamembantu pengawasan UN de-ngan satu dosen per sekolah.Jumlah ini sama dengan peng- Iawasan UN 2009.</p><p>Anggota Majelis Rektor yangjuga Rektor Institut TeknologiSepulub Nopember (ITS) Sura-baya Prof Priyo Suprobo menga-takan, perguruan tinggi tetapmembantu mengawasi UN ditingkat SMA dan menjadi pe-mantau independen untuk UNtingkat SMP.(ELN/INAjEGO--- =---</p></li></ul>