Konflik Lcs (Tgs Pgl)

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Kurnia Alamsyah( 0935070010 )</p> <p>Untuk Mata Kuliah Politik Global China</p> <p>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA</p> <p>SENGKETA LAUT CHINA SELATAN Titik sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa Negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara. China terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly, karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara Kepulauan Spratly, terletak 277,8 Km (Pulau Hainan, China). Dasar Klaim adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi. Adapun, Vietnam mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum internasional dan mengkombinasikan hal itu dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son. Namun, pangkal persoalan Laut China Selatan disebabkan adanya perkiraan cadangan minyak di Kep. Spratly sebesar 10 miliar ton. Sengketa di Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Filipina, misalnya, menuduh China merusak perdamaian dan stabilitas di Asia dengan mengirim kapal-kapal angkatan laut untuk menakut-nakuti sejumlah negara yang mengklaim pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Manila memprotes insiden-insiden Fabruari -Mei 2011, ketika angkatan laut China dituduh menembaki para nelayan Filipina, mengintimidasi kapal yang mengeksplorasi minyak Filipina dan membangun pos-pos dan menempatkan</p> <p>sebuah pelampung di daerah yang diklaim Filipina.1 Sementara itu, Vietnam mengeluhkan latihan militer China di dekat di kepulauan Truong Sa yang diperebutkan kedua Negara. Viet nam menuduh, te tangganya itu telah melanggar kedaulatannya.[4]2 Sengketa laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara sebenarnya tidak diharapkan oleh para kepala negara ASEAN. Negara-negara ASEAN berharap sengketa di laut Cina Selatan bisa segera diselesaikan. Memang ada sejumlah masalah antara beberapa negara ASEAN dengan Cina, terkait isu di Laut Cina Selatan. Namun permasalahan tersebut sudah teratasi dengan adanya komitmen di ASEAN untuk menghasilkan sesuatu yang mengikat negara yang saling mengklaim wilayah di laut Cina Selatan, agar semuanya bisa dikelola dengan baik, tidak memunculkan konflik yang tidak dikehendaki.[5]3 Pangkal sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. China terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara Kepulauan Spratly, terletak 277,8 Km (Pulau Hainan, China). Dasar Klaim adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi. Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum Internasional juga mengkombinasikan dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son.</p> <p>1</p> <p>http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/231361/39/6/Filipina-Tuding-China-</p> <p>Perusak-Perdamaian-Asia 2 http://internasional.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=200843</p> <p>http://www.detiknews.com/read/2011/05/08/230249/1635043/10/asean-ingin-laut-</p> <p>cina-selatan-menjadi-kawasan-damai</p> <p>Dalam wilayah perairan Laut China Selatan terdapat gugusan kepulauan seperti Paracel, Spratly serta Hainan yang menjadi objek saling klaim teritorial dan jurisdiksional dari negara-negara yang terletak di sekitar Perairan Laut China Selatan. Perairan Laut China Selatan juga merupakan salah satu rute pelayaran yang paling strategis di dunia serta wilayahnya mengandung bahan-bahan energi dan kaya akan sumber daya alam. Karena itu tidak heran jika dinamika hubungan internasional diwilayah Laut China Selatan banyak diwarnai potensi konflik. Sekitar 85 % sumbersumber energi dari negara-negara di Asia Timur harus melewati laut Cina Selatan. Adanya gangguan maritim di Laut Cina Selatan akan mempengaruhi tidak saja pada persoalan investasi, perdagangan, dan pariwisata, tetapi juga kepada masalah kepercayaan atau ketahanan regional kawasan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates pernah memperingatkan,bahwa bentrokan mungkin akan terjadi di Laut China Selatan kecuali negara-negara yang terlibat pertikaian wilayah itu menerapkan satu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.4 Amerika Serikat menyarankan agar negara-negara yang terlibat sengketa menerapkan satu perjanjian tahun 2002 antara ASEAN dan China yang menetapkan satu peraturan yang bertujuan menyelesaikan sengketasengketa itu secara damai. Ketegangan diplomatik meningkat di tahun 2011 ini menyusul tuduhan-tuduhan bahwa China meningkatkan kegiatan di daerah itu. Pada bulan Mei 2011, misalnya, kapal-kapal maritim China bentrok dengan satu kapal eksplorasi minyak Vietnam antara Paracel dan Spratly.5 Paling tidak ada 4 forum pertemuan penting yang membahas masalah sengketa di Laut Cina Selatan, dimana Indonesia peran yang signifikan mengingat posisi4</p> <p>http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/04/231307/39/6/AS-Khawatir-Terjadi-</p> <p>Bentrok-di-Laut-China-Selatan 5 Ibid</p> <p>Indonesia adalah sebagai ketua ASEAN 2011. Keempat Forum tersebut adalah : 1) Lokakarya Laut Cina Selatan; 2) Pertemuan Menlu Cina dan Menlu ASEAN di Kunming; 3) Pertemuan di Medan; dan 4) KTT Asean ke 18 di Jakarta. Dalam perkembangan terakhir, sengketa Laut Cina Selatan telah mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara global. Mengacu pada Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21stCentury Defense yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 5 Januari 2012, prioritas utama pertahanan Amerika Serikat saat ini dan ke depan adalah di kawasan Pasifik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Amerika Serikat mulai</p> <p>memusatkan kembali sumberdaya nasionalnya ke kawasan ini, misalnya dalam bentuk tidak adanya pemotongan anggaran pertahanan yang berkaitan dengan kawasan Pasifik dan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia.</p> <p>PENGARUH KEAMANAN REGIONAL BAGI KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Laut Cina Selatan kini telah menjadi salah satu flash point di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan itu bukan saja melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan seperti Amerika Serikat. Akibatnya, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan kini tidak lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumberdaya alam, tetapi sudahmerambah pula pada isu kebebasan bernavigasi. Dalam perkembangan terakhir, sengketa Laut Cina Selatan telah mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara global. Mengacu pada Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21stCentury Defense yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 5 Januari 2012,</p> <p>prioritas utama pertahanan Amerika Serikat saat ini dan ke depan adalah di kawasan Pasifik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Amerika Serikat mulai</p> <p>memusatkan kembali sumberdaya nasionalnya ke kawasan ini, misalnya dalam bentuk tidak adanya pemotongan anggaran pertahanan yang berkaitan dengan kawasan Pasifik dan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia. Perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan respon terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Cina yang dipandang tidak transparan. Sebagai salah satu negara pengklaim utama kawasan Laut Cina Selatan, dalam beberapa tahun terakhir negara itu semakin menunjukkan asertivitasnya yang ditandai oleh sejumlah insiden yang berpotensi merusak stabilitas kawasan. Asertivitas Cina pada dasarnya didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut, di mana selain mengandung sumberdaya alam yang cukup melimpah, kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan bagian dari zona penyangga pertahanan Cina bersama dengan Laut Cina Timur dan Laut Kuning. Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, nampak jelas bahwa dinamika politik dan keamanan yang berkembang di Laut Cina Selatan menghadap kekuatan-kekuatan besar kawasan dengan kepentingan yang berbeda. Pertemuan kepentingan yang berbeda tersebut lebih dominan pada bentuk kompetisi daripada kerjasama, di mana kompetisi tersebut khususnya menyangkut aspek pertahanan berpotensi mengancam stabilitas keamanan kawasan apabila tidak dikelola dengan baik. Munculnya instabilitas kawasan Asia Pasifik sebagai dampak dari persaingan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan akan merugikan pula negara-negara lain di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan pula terhadap stabilitas keamanan di sana. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki kewajiban internasional untuk menjaga stabilitas kawasan. Kewajiban tersebut bukan saja</p> <p>merupakan konsekuensi sebagai warga dunia, tetapi pula karena Pembukaan Undangundang Dasar 1945 di antaranya mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks kekinian, pengejawantahan dari amanat konstitusi tersebut tidak sebatas berpartisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian untuk mendukung misi PBB, tetapi mencakup pula upaya secara unilateral, bilateral dan multilateral guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan di mana Indonesia berada. Terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia sejak awal 1990-an telah memprediksi bahwa perairan itu akan muncul menjadi flash point di kawasan. Hal itu mendorong Indonesia untuk aktif mencari solusi dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Salah satu bentuknya adalah prakarsa menggelar Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea yang pertama kali berlangsung di Bali pada 1990. Di antara tujuan dari lokakarya adalah membangun confidence building measure (CBM) antar semua negara yang berkepentingan dengan perairan tersebut. Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea yang digelar selama 1990-2002, kecuali tahun 2000, diikuti oleh semua negara pengklaim. Kegiatan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan yang di antaranya adalah pembentukan Technical Working Groups on marine scientific research, marine environmental protection, resource assessment, safety of navigation, shipping and communication dan legal matters. Inisiatif lainnya yang digagas oleh Indonesia untuk mengendalikan eskalasi sengketa Laut Cina Selatan adalahThe Declaration on the South China Sea oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Juli 1992. Deklarasi itu menekankan pada solidaritas ASEAN pada pendekatan damai dan konstruktif untuk masalah-masalah Laut Cina Selatan. Deklarasi juga menghimbau resolusi damai pada isu kedaulatan dan yurisdiksi tanpa penggunaan kekuatan, menahan diri, kerjasama yang mungkin pada</p> <p>keselamatan maritim, perlindungan lingkungan, pencarian dan penyelamatan (SAR) dan aksi terhadap pembajakan, perompakan di laut dan penyelundupan obat-obatan dan penerapan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai basis untuk code of conduct di Laut Cina Selatan. Kepentingan Indonesia Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim, Indonesia memiliki kepentingan terhadap dinamika di Laut Cina Selatan. Kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis itu meliputi tiga aspek sebagai berikut: Pertama, Politik. Sengketa Laut Cina Selatan apabila bereskalasi akan berdampak pada terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepentingan politik Indonesia tentang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eskalasi sengketa Laut Cina Selatan akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia. Implikasi tersebut pada satu sisi adalah Indonesia akan terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat versus Cina. Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan juga terancam sebab wilayah ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena spill over akibat yang ditimbulkan. Fakta bahwa Cina pada tahun 1993 telah menerbitkan peta berbentuk huruf U atau nine dash line yang mengklaim pula zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan faktor lainnya yang mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut Cina Selatan. Selain itu,</p> <p>Indonesia wajib pula mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan dari spill over sengketa yang berkembang, sebab hal itu merupakan amanat konstitusi. Kepentingan nasional yang dimaksud terkait dengan aspek ekonomi. Untuk bisa</p> <p>menangani spill over tersebut, Indonesia membutuhkan modalitas politik yang besar, selain tentunya kekuatan pertahanan yang memadai. Kedua, Ekonomi. Implikasi ekonomi secara langsung terhadap Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah terancamnya pendapatan negara dari ladang gas bumi di ZEE Indonesia di perairan tersebut. Indonesia sangat berkepentingan dengan Laut China Selatan disebabkan China memasukkan Kepulauan Natuna dalam peta 1947 hingga 1995 dalam territorial ZEE. Laut Natuna sangat vital baik bagi China maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur. Gangguan terhadap komunikasi,pelayaran dan navigasi di kawasan ini dan berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia dan kestabilan regional. Selama ini ladang gas bumi di wilayah ZEE Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadikan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah otonom dengan APBD terbesar di Indonesia. Adapun implikasi ekonomi secara tidak langsung adalah meningkatnya biaya pengapalan komoditas ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur. Apabila eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan meningkat, dipastikan biaya asuransi kapal niaga yang melintasi perairan itu juga akan meroket. Terbuka pula kemungkinan kapal niaga yang berlayar ke Asia Timur harus mengubah rutenya melalui Selat Makasar dan terus ke pantai timur Filipina untuk kemudian mengarah ke Asia Timur. Padahal nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur cukup signifikan pula dalam menunjang roda ekonomi nasional seiring disepakatinya ASEAN-China Free Trade Zone (ACFTA) dan Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA). Ketiga, Militer. Secara teoritis, kekuatan pertahanan Indonesia yaitu TNI harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia apabila pecah konflik di Laut Cina...</p>