Konsep Pelayanan Kedokeran Keluarga Dalam Era SJSN (IDI)

  • View
    2.714

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL BERBASIS PELAYANAN KEDOKTERAN KELUARGA DALAM ERA SJSN

RINGKASAN EKSEKUTIF MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL BERBASIS PELAYANAN KEDOKTERAN KELUARGA DALAM ERA SJSN

Banyak negara di dunia berhasil menata kembali sistem kesehatannya dengan menerapkan Primary Health Care (PHC) sebagai orientasi pembangunan kesehatannya. Deklarasi Alma Ata menjadi tonggak sejarah peradaban manusia. Pasca deklarasi tersebut kesehatan menjadi gerakan politik universal. Kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, kewarganegaraan, agama, dan gender. Di Indonesia terjadi marginalisasi terhadap pelayanan kesehatan primer. Konsep PHC diinterpretasikan terbatas sebagai 1) Fisik puskesmas, 2) Program puskesmas, 3) Pelayanan strata pertama di sarana pemerintah, dan 4) Pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, bidan desa, dan desa siaga. Hal ini menyebabkan PHC sebagai sebuah konsep dan strategi pembangunan kesehatan dikerdilkan menjadi sekedar pelayanan atau program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kecil. Di sisi lain pelayanan kesehatan swasta (praktik dokter, klinik, rumah sakit) seolah di luar naungan konsep PHC. Pelayanan swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak ini dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar. Model layanan yang sarat kuratif berdampak besar dalam membangun mind-set masyarakat untuk berorientasi kuratif, dan mendorong tumbuhnya komersialisasi layanan kesehatan termasuk di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pendidikan tenaga kesehatan juga berperan dalam pengkerdilan ini karena sistem pendidikan dan sistem pelayanan belum link and match atau masih berjalan sendiri-sendiri. Sampai saat ini model pendidikan tenaga kesehatan belum disesuaikan dengan konsep PHC. Mereka dididik di rumah sakit yang fungsinya semacam bengkel dan menjadi ahli mengobati organ tertentu bukan mengobati orang yang menderita penyakit; hasilnya adalah dokter dengan mind-set kuratif. Konsep PHC pada dasarnya adalah pendekatan atau strategi untuk membangun sistem kesehatan nasional yang mememayungi seluruh upaya kesehatan. Suatu sistem pelayanan kesehatan yang mengadopsi konsep PHC akan memiliki 22 karakteristik yang terbagi dalam dua kelompok: 1)karakteristik dari sistem pelayanan dan 2) karakteristik yang menjadi atribut yang melekat pada praktik dokter di strata primer. Sistem pelayanan kesehatan yang memiliki sebagian besar dari 22 karakteristik ini, dapat dikatakan sebagai sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pelayanan primer. Penguatan pelayanan kesehatan primer berkorelasi erat dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kecacatan dan kematian secara dini dapat dicegah dan dideteksi. Peningkatan cakupan layanan primer dapat meningkatkan kepuasan pasien dan menurunkan biaya kesehatan karena angka rujukan menjadi lebih kecil. Studi di negara berkembang menunjukkan orientasi pada pelayanan spesialistik justru menimbulkan ketidakmerataan pelayanan kesehatan. Terbukti bahwa sistem kesehatan di negara berkembang yang berorientasi pada pelayanan primer, pelayanan bisa lebih merata, lebih mudah diakses dan lebih pro pada yang miskin. Menindaklanjuti UU SJSN no. 40 tahun 2004, telah disahkan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang-undang tersebut, bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan belum dijelaskan dan akan diatur dalam peraturan tersendiri. Penyedia layanan kesehatan akan berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan jaminan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan, terutama yang mengatur mengenai penyedia layanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan.

Role Model Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Upaya Kota Bontang untuk menata ulang sistem pelayanan kesehatannya dengan menerapkan konsep PHC adalah sebuah contoh sukses. Sistem kesehatan Kota Bontang telah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi sebuah sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan primer dalam rangka mencapai universal coverage. Di era SJSN dan BPJS ini kesiapan pelayanan primer menjadi agenda yang tak terelakkan, oleh karena itu pengembangan role model pelayanan primer yang ditunjang oleh pembiayaan dari jaminan sosial menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Puskesmas saat ini menanggung beban berat dengan menjalankan fungsi ganda sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat (public goods) dan upaya kesehatan perorangan (private goods). Dalam SKN 2004, disebutkan bahwa ketika SJSN sudah berlaku, maka akan terjadi perubahan fungsi puskesmas. Puskesmas akan fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan upaya kesehatan perorangan akan diserahkan kepada swasta melalui konsep pelayanan kedokteran keluarga, kecuali di daerah sangat terpencil yang masih akan terpadu dengan puskesmas. Namun, pada SKN 2009 konsep tersebut belum tampak demikian sehingga perlu dilakukan koreksi atau amandemen. Selanjutnya SKN tersebut bisa diangkat menjadi peraturan pemerintah (PP). Konsep Pelayanan Kedokteran Keluarga ini kemudian yang dimodifikasi dengan membangun jejaring pemberi pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan pelayanan kedokteran keluarga dalam bentuk Klinik. Klinik kedokteran keluarga adalah konsep jejaring klinik dimana terdapat satu klinik induk dengan pelayanan lengkap dikelilingi oleh beberapa klinik pendukung sebagai satelit. Klinik-klinik tersebut tidak sekedar berjejaring tetapi menjadi klinik dengan kepemilikan bersama. Ada mekanisme rujukan dari dari klinik satelit ke klinik induk dengan fasilitas yang lebih lengkap. Setiap klinik satelit tetap memiliki instalasi obat dan fasilitas penunjang sederhana, namun untuk jenis pelayanan tertentu dibantu oleh klinik induk yang memiliki apotik lebih lengkap, fasilitas laboratorium, radiologi, ekg, usg, dan lain sebagainya sesuai dengan standar fasilitas pemberi pelayanan kesehatan primer. Sinergisitas tenaga kesehatan mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik sudah harus dikembangkan pada Klinik tersebut. Dokter tetap menjadi nahkoda pelayanan kesehatan, namun bukan pemilik tunggal dari pelayanan kesehatan. Selama ini dokter merasa sebagai pemilik tunggal atau penguasa dari pelayanan kesehatan, sehingga wajar jika masyarakat juga menimpakan seluruh kesalahan pelayanan kesehatan kepada dokter. Untuk itu perlu dipersiapkan strategi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam kerangka tim pelayanan kedokteran keluarga melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara terstruktur. Kepemilikan dalam kerangka bisnis layanan kesehatan yang memaksimalkan keuntungan akan menimbulkan ketegangan dan ketidak harmonisan karena berlandaskan besarnya modal yang dikuasai dan menempatkan profesional kesehatan dalam konteks antara buruh dan majikan serta pasien sebagai objek bisnis. Oleh karena itu perlu didorong kepemilikan bersama terhadap entitas pelayanan dan jejaringnya sehingga kolektifitas kesejawatan dapat terbangun dan imbal balik bagi profesi kesehatan bisa lebih berkeadilan. Konsep kepemilikan bersama ini bisa saja difasilitasi oleh pihak ketiga baik koperasi maupun lembaga keuangan lainnya yang bisa mengakomodir semangat kolektifitas kesejawatan profesi kesehatan. Proporsi kepemilikan, distribusi tanggung jawab dan prosentase bagi hasil pelayanan dapat ditentukan kemudian dengan hitungan tersendiri. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Demi keadilan dan meratanya pemberian pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka rekrutmen dan seleksi PPK harus dilakukan secara seksama di tingkat Nasional. Pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SJSN selayaknya bersifat efektif dan efisien, untuk menjaga kesehatan rakyat Indonesia dengan biaya kesehatan yang rasional. Pelayanan kesehatan yang holistik, komprehensif, dan berkesinambungan adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh PPK.

PPK yang telah lolos seleksi dapat di tempatkan di daerah yang ditentukan oleh tim seleksi dari BPJS. Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 mengenai BPJS, bentuk kerja sama antara BPJS dan PPK merupakan sistem kontrak. Untuk memperoleh hasil optimal dalam mengembangkan kesehatan pada masyarakat yang menjadi tanggungannya, dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Jangka waktu 2 tahun adalah jangka waktu minimal untuk kontrak. Kontrak dengan PPK dapat diperpanjang dengan menilai kinerja PPK. Terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan yang bertahap, pada pelaksanaan tahap awal, PPK yang tidak termasuk dalam sistem tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi para peserta jaminan kesehatan. Pembiayaan PPK Mengenai pembiayaan PPK, yang dihitung adalah kebutuhan pembiayaan per entitas atau institusi pelayanan bukan per dokter. Berbeda dengan pembiayaan RS yang hitungannya berbasis pada paket pelayanan sebagaimana tertuang dalam INA-CBGs. Pembiayaan PPK meliputi biaya administrasi, sarana dan prasarana, obat dan perbekalan kesehatan, serta kompensasi tim dokter. Hitungan jasa medik konsultasi, pemeriksaan, maupun tindakan dalam rangka pengobatan baiknya hanya untuk kepentingan penjamin, dalam hal ini BPJS. Kompensasi atau pendapatan dokter berdasarkan jumlah tindakan tidak dianjurkan karena bisa mengganggu profesionalisme dokter dalam bekerja. Pendapatan dokter baiknya ditetapkan berbasis jam kerja dan kemanfaatan yang diberikan. Namun perlu ada standar mengenai jumlah jam pelayanan atau jumlah pasien dan jumlah tindakan yang ditangani oleh seorang dokter setiap harinya. Setiap PPK juga harus memiliki SOP dalam setiap layanan dan dalam penyelenggaraannya mengacu pada standar penyelenggaraan PPK. Secara umum mekanisme pembayaran layanan kesehatan masih didominasi oleh pembayaran out of pocket dengan konsep fee for service. Hal ini mendorong pemberian layanan yang berlebihan, terjadi pemborosan sumber daya dan menimbulkan ketidakpastian biaya pelayanan bagi pasien sert