KUMPULAN ARTIKEL

  • Published on
    15-Jul-2015

  • View
    295

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

KUMPULAN ARTIKEL PERMUKIMAN KUMUH

MASALAH PESISIR PANTAI DAN PERMUKIMAN KOTA

Jika membaca berita tentang demonstrasi masyarakat pesisir pantai Bandarlampung menuntut legalitas tanah dan permukiman mereka di media massa akhir-akhir ini, seharusnya membuat kita berpikir dan meneliti kembali ada apa gerangan dalam proses kebijakan pertanahan dan permukiman kita? Persoalan tanah, pemukiman atau perumahan bagi komunitas miskin yang tinggaldi pesisir pantai memang telah lama menjadi permasalahan besar, khususnya bagi pemerintah kota. Fasilitas permukiman dan perumahan rakyat lewat program pemerintah selama ini ternyata masih jauh dari jangkauan rakyat miskin perkotaan, hingga mendorong mereka untuk mencari alternatif pemecahannya sendiri. Lahan kosong di pesisir pantai Bandarlampung kemudian ditempati dan dikelola oleh rakyat untuk pemukiman sebagai alternatif pemecahan atas kesulitan mendapatkan akses tanah, permukiman, dan perumahan di kota. Rakyat miskin kota mengelola dan mengatur permukiman yang dibangun sendiri sesuai dengan daya jangkau ekonomis dan kreativitas arsitektural rakyat miskin. Rakyat miskin kota membangun dengan caranya sendiri. Warga Pesisir Teluk Lampung mayoritas pendatang yang bekerja di sektor informal dan mereka tinggal di perkampungan informal dari berbagai etnis. Arus kedatangannya beragam, ada yang sudah mulai sejak tahun 1957, 1968 dan ada yang baru datang pada tahun 1988 bahkan tahun-tahun setelah 1990. Masyarakat pesisir Bandar Lampung sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang sehari hari bekerja sebagai nelayan, buruh, tukang becak dan pedagang kecil, tukang jamu dan lain-lain. Jumlah warga yang tinggal di pesisir yg terancam terkena kota pantai ada 12 kelurahan: Kelurahan Srengsem (8.570 Jiwa), Karang Maritim (14.200 jiwa), Panjang Utara (18.150 jiwa), Panjang Selatan (14.000 jiwa), Sukaraja (10.000 jiwa), Kangkung (3.332 jiwa), Bumi Waras (3.532 jiwa), Pesawan (2.171 jiwa), Way Lunik (6.829 jiwa), Kota Karang (2.883 jiwa), Sukamaju (1.400 jiwa), dan Keteguhan (1.100 jiwa) data tahun 2003.Saat ini kampung telah mengalami penambahan kurang lebih meningkat 20% dari data keseluruhan.

Selama ini, rakyat miskin kota menjadi miskin karena aset fisik yang dimilikinya tanah, rumah, dan alat usaha belum/tidak legal. Nilai properti yang mereka miliki menjadi jatuh. Kehidupan ilegal membuat mereka merasa was-was, sehingga usaha swadaya perbaikan rumah, meningkatkan aset eknomi, sosial, dan budaya menjadi rendah pula. Maka sangat beralasan bila masyarakat pesisir pantai Bandarlampung menuntut legalitas terhadap tanah dan permukiman mereka. Pengakuan atas tanah dan permukiman merupakan faktor mendasar dan mendesak dalam menumbuhkan rasa memiliki dan rasa mengakui untuk kemudian mempertahankan kelangsungan komunitas ini di tempatnya. Banyak fakta yang menunjukan bahwa begitu hakhak bertempat tinggal dan usaha rakyat miskin dilegalkan maka aset fundamental rakyat miskin akan dengan cepat berkembang dan meningkat. Apalagi, bila dibarengi dengan pemberdayaan terhadap fisik lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang didukung dan difasilitasi oleh pemerintah. Namun ironisnya, sampai saat ini komunitas miskin pesisir pantai Bandarlampung masih saja mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang sangat tidak memanusiakan, antara lain mereka sering dicitrakan sebagai masyarakat liar, penyerobot, ilegal, dan diskriminasi lainnya yang ditimpakan atau dilekatkan kepada kaum marginal perkotaan ini. Pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung bahkan telah menyiapkan seperangkat aturan dan rencana tata ruang untuk mengubah dan menata kawasan pesisir pantai tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan rakyat selaku subjek yang kini menempati kawasan pesisir tersebut. Walikota Bandarlampung akan memulai penataan kawasan pantai Bandarlampung bulan Juli 2006 ini. Pemkot akan mulai menata pesisir pantai Bandarlampung dengan panjang 27 KM (dari Panjang sampai Lempasing). Bahkan Pemkot sudah mengundang konsultan penataan kawasan pesisir dari Makasar, dan Komisi B DPRD kota Bandarlampung telah meresponnya dengan melakukan studi banding di kawasan pantai Losari, Makassar. Dari rencana yang terkesan ambisius itu, kita pun bertanya: mungkinkah sebuah peradaban kota yang akan memenuhi hakhak kewargaan warga kota bila cara-cara pendekatan masih mempertahankan cara top-down semacam itu?

Pinggiran pantai sebagai bagian dari kota dan merupakan ruang publik public goods seharusnya dikelola secara demokratis, dilestarikan bersama untuk kepentingan semua warga terutama yang mendiami kawasan tersebut. Dengan demikian pesisir pantai seharusnya juha menjadi salah satu kawasan kota yang tidak terpisahkan pengelolaannya. Jika di kelola secara demokratis maka kawasan pantai akan menjadi kawasan yang mensejahterakan penduduknya dan memenuhi persyaratan estetika suatu kota peradaban. Pertanyaannya, apakah rencana penataan kawasan pesisir pantai Bandarlampung sepanjang 27 KM itu memang sudah mendesakuntuk dilakukan? Apakah manfaat yang akan didapatkanmasyarakat ataukah justru bencana penggusuran dan kerusakan yang didapat bila penataan kawasan pantai itu tetap dilakukan? Anggaplah pembangunan kawasan pesisir pantai itu tidak akan menggusur permukiman warga, tapi mengapa Pemkot sendiri tidak serius menanggapi tuntutan masyarakat pesisir pantai yangmenghendaki tanah mereka disertifikasi? Dalam situasai tanpa kepastian, yang diperlukan oleh masyarakat pesisir pantai saat ini adalah langkah strategis dan inovatif dengan cara pandang empati kepada kearifan rakyat miskin pesisir untuk memecahkan masalah ini. Pemerintah kota seharusnya melihat pemukiman dan perumahan rakyat yang sudah ditempati di sepanjang pesisir pantai kota Bandarlampung

Sumber : Kompor, 6 Nopember 2006

SEKITAR 6 JUTA UNIT RUMAH BELUM DAPAT DIPENUHI PEMERINTAH

Berdasarkan perencanaan tata ruang, kondisi perumahan tahun 2003 menunjukkan sekitar 6 juta unit rumah belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Perhitungan ini atas dasar kondisi tahun 2000 sebesar 4,3 juta unit ditambah pertumbuhan kebutuhan rumah baru pertahun sebesar 800 ribu unit rumah. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Dep. Kimpraswil, Ir. Djoko Kirmanto pada acara penandatanganan kesepakatan & kerjasama operasional antara Dep. Kimpraswil dan BPN soal penataan perumahan dan permukiman dengan pola Kasiba/lisiba melalui konsolidasi tanah, Rabu (27/8) di Jakarta. Penandatangan tersebut dilakukan para Gubernur Sumatera Utara, dan para Bupati Kab. Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Kota Pekanbaru, Kota Cimahi, Kab. Serang, Parigi Moutong, Kota Makassar, Luwu Utara, Luwu Timur, Kab. Pare-pare, Kota Kendari, Kendari, Konawe Selatan, Buton dan Kota Bau-Bau). Lebih lanjut Joko Kirmanto mengemukakan bahwa dari sisi kualitas sebagian besar perumahan & permukiman belum memenuhi standar pelayanan minimal sarana & prasarana dasar lingkungan perumahan & permukiman. Pada tahun 2000 tercatat lingkungan permukiman kumuh telah mencapai 47.000 ha yang tersebar di 10.000 lokasi & dihuni oleh 17 juta jiwa. Sedangkan jumlah perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sekitar 14,5 juta unit. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Dirjen Perumahan dan Permukiman Ir.Aca Sugandi menyatakan, pelaksanaan MOU ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan program pelaksanaan penatagunaan tanah dalam upaya penataan perumahan & permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba yang berdiri sendiri melalui konsolodasi tanah. Diakuinya,bahwa lemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya akses pertanahan dan pembiayaan perumahan yang memadai turut menyebabkan semakin bertambahnya jumlah

rumah liar dan kumuh khususnya di kawasan perkotaan. Disamping itu, belum adanya kebijakan konkrit untuk lebih memperhatikan kebutuhan penduduk berpenghasilan menengah kebawah Ujarnya Aca. Sebagai gambaran kata Aca, dari sisi investasi pembangunan perumahan & permukiman di Indonesia masih jauh ketinggalan 1,4% dari PDB tahun 2002. Sebagai contoh dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang mencapai 27,7%. Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah dengan adanya perubahan fungsi lahan untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan & permukiman, serta proses urbanisasi yang tak terkendali telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena berubah menjadi lingkungan permukiman, industri, dsb. Mencermati masalah tsb, maka penataan perumahan & permukiman harus dibangun dengan konsep pengembangan yang berbasis kawasan sehingga terwujud perumahan & permukiman yang terstuktur & serasi dengan sistim pengembangan kota & wilayah. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan koordinasi yang sistematis dalam penataan ruang dan penatagunaan tanah, untuk itu pemerintah akan melibatkan masyarakat dan dunia usaha, salah satunya penyelesaian sertifikat hak atas tanah melalui konsolidasi pemanfaatannya (mita/jons)

Sumber : Pusdatin 27 Agustus 2003

BANJARMASIN: KOTA SERIBU SUNGAI, SERIBU MASALAH Permukiman tepi sungai Banjarmasin "Kota Seribu Sungai" Kalimantan Selatan kini semakin tua dan semakin semrawut. Selain disebabkan belum jelasnya orientasi tata ruang kota, juga disebabkan minimnya perhatian pemerintah terhadap arti pentingnya bantaran sungai. Bahkan, pemerintah sendiri ikut-ikutan menguruk bantaran Sungai Martapura sampai 30 meter ke arah badan sungai. Pemandangan di permukiman penduduk di sepanjang Sungai Barito dan Sungai Martapura kini semakin beranjak menjadi kumuh. Beberapa rumah tua bahkan sudah miring dan rawan roboh, sehingga membahayakan penghuni dan tetangganya. Di pinggir-pinggir sungai kecil lainnya permukiman penduduk yang mayoritas berbahan kayu sudah berjubel layaknya permukiman tua di bantaran sungai Jakarta. Lanting- lanting (rumah terapung) yang menjadi ciri khas budaya dan bisa menarik wisatawan itu kini semakin tak tertata dan tak sedap dipandang mata (Kompas, 2003). Air sungainya berwarna coklat dan kadang kehitamhitaman.