Laporan Studi Tolak Pembatasan BBM Berbsubidi - Final

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    1.863

  • Download
    1

Transcript

Laporan Hasil Studi Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak

BALITBANG Partai Demokrasi Indonesia - PerjuanganFebruari 2011

Daftar IsiI. II. 2.1. Pendahuluan...........................................................................................................1 Laporan Hasil Studi...............................................................................................4 Pembatasan BBM Bersubsidi Melawan Konstitusi UUD 1945 dan Mengabaikan Kepentingan Nasional ...................................................................4 2.1.1. Pembatasan BBM Bersubsidi Akan Mendukung Peraturan Menteri Yang Bertentangan Dengan Konstitusi UUD 1945 .......................4 2.1.2. Pembatasan BBM Subsidi Mengabaikan Kepentingan Nasional dan Lebih Tunduk pada Kepentingan Asing ......................................................8 2.1.3. Pembatasan BBM Lebih Menguntungkan Bisnis Asing dan Berpotensi Mematikan SPBU Nasional Berskala Kecil .....................14 Pembatasan BBM Bersubsidi akan Memberikan Dampak Negatif Terhadap Ekonomi ..............................................................................................20 2.2.1. Sebagian Besar Subsidi BBM Dinikmati Kelompok Masyarakat Bawah.....................................................................................21 2.2.2. Menekan Daya Beli Masyarakat................................................................22 2.2.2.1. Daya Beli BBM Masyarakat Relatif Rendah................................22 2.2.2.2. Tabungan Rumah Tangga Tidak Mampu Menutupi Tambahan Biaya Hidup................................................................29 2.2.3. Meningkatkan Biaya Produksi dan Memicu Inflasi...................................33 2.2.4. Berpotensi Menyebabkan Kelangkaan BBM.............................................41 Banyak Alternatif Kebijakan Yang Lebih Adil Yang Belum Dilakukan.......42 2.3.1. Perbaikan Formula Pembebanan Subsidi BBM dan Bagi Hasil Minyak .....................................................................................42 2.3.2. Reformasi Tata Niaga Minyak dan Gas.....................................................45 2.3.3. Model gross PSC Untuk Meningkatkan Bagian Minyak Untuk Pemerintah ......................................................................................46 2.3.4. Menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor .....................................................47 Kesimpulan...........................................................................................................49

2.2.

2.3.

III.

Daftar Tabel dan GambarTabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14.

Kapasitas Tangki Timbun Pertamina.........................................................16 Lima Tipe SPBU........................................................................................17 Jumlah Kendaraan di Indonesia per November 2010 ................................22 Penjualan Mobil Didominasi oleh Mobil < 1500 cc..................................22 Merek Mobil Penumpang Terlaris 2010 ....................................................23 Penjualan Mobil Mewah, Sangat Kecil Dibanding Mobil < 1500 cc ........23 Perbandingan Daya beli Premium per Kapita di Beberapa Negara...........28 Persentase Kendaraan di DKI berdasarkan Kepemilikan ..........................34 Pembagian Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota...........48 Skema Hasil Kajian Tentang Alasan Penolakan Pembatasan BBM Bersubsidi...........................................................................................3 Konsumsi Bensin Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga ......24 Porsi Konsumsi BBM Premium Menurut Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Responden ........................................................................25 Pola Kepemilikan/Pembelian Kendaraan di Jabotabek .............................27 Tingkat Tabungan Responden ...................................................................29 Persentase Tabungan Responden Dibanding Penambahan Pengeluaran Akibat Pembatasan BBM Bersubsidi....................................30 Selisih Tabungan dan Kenaikan Biaya Jika Beralih dari Premium ke Pertamax ................................................................................31 Frekwensi Penggunaan Mobil untuk Transportasi Kerja...........................32 Alasan Responden Tidak Menggunakan Transportasi Publik ...................33 Porsi UKM yang Akan Menaikkan Harga pada Tingkat Harga Pertamax..........................................................................................35 Alasan Menggunakan Plat Hitam Untuk Usaha ........................................37 Kesediaan Migrasi dari Plat Hitam ke Plat Kuning Bila Ada Pembatasan BBM Bersubsidi ....................................................................38 Keengganan Melakukan Migrasi Menurut Sektor Usaha..........................39 Harga Minyak Mentah dan Harga Pertamax .............................................40

Laporan Hasil Studi

Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak

I.

Pendahuluan

Mengawali tahun 2011, pemerintahan SBY-Boediono berencana untuk memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Januari 2011. Namun, rencana tersebut terpaksa tertunda karena Fraksi PDI-P menolak kebijakan ini. Pada saat semua Fraksi mendukung rencana pemerintah, PDIP-P merupakan satu-satunya Fraksi yang tetap konsisten untuk menolak rencana pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya sangat jelas yakni kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi.

Penolakan yang dilakukan saat itu semakin beralasan karena pemerintah belum memiliki kajian atas rencana kebijakan ini untuk membuktikan bahwa rencana ini lebih adil dan tidak mengganggu ekonomi. Padahal sesuai Undang-undang Tentang Migas No. 25 Tahun 2001, kenaikan harga BBM mensyaratkan pemerintah untuk menyiapkan kajian akademik yang mendukung rencana kebijakan tersebut.

Dengan kuatnya alasan penolakan yang diajukan PDI-P, maka pemerintah wajib menyerahkan hasil kajian sebelum mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi. Oleh karenanya untuk sementara kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan pemerintah menyelesaikan hasil kajian dan kajian tersebut dapat diterima oleh DPR.

Menurut rencana pemerintah, pembatasan BBM bersubsidi akan diawali dengan melakukan pembatasan atas pasok premium bersubsidi di wilayah Jabodetabek. Pembatasan selanjutnya akan dilakukan untuk solar bersubsidi dan daerah implementasinya diperluas ke seluruh wilayah Jawa dan Bali hingga akhir 2011. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya akan diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia (lihat lampiran 1. Rencana Pembatasan BBM bersubsidi di Indonesia).

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

1

Dalam kesepakatan DPR dengan pemerintah, pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai dengan membatasi pasok premium bersubsidi pada 1 April 2011. Dengan syarat seluruh Fraksi di DPR telah menyetujui. Oleh karenanya, dalam studi ini kajian hanya dilakukan terhadap rencana pembatasan premium bersubsidi bukan pada jenis BBM bersubsidi lainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatasan BBM bersubsidi dalam kajian ini adalah pembatasan premium bersubsidi.

Sejalan dengan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi meskipun tanpa persiapan yang matang, maka PDI-P melakukan studi untuk mendukung argumen Fraksi PDI-P di DPR. Kajian ini dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI-P selama bulan Januari 2011.

Secara ringkas hasil studi yang dilakukan oleh Litbang PDI-P berkesimpulan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi yang akan diimplentasikan pada bulan April 2011 harus ditolak karena: Pertama, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi melawan amanah konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional a) pembatasan BBM bersubsidi akan mendukung Peraturan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945; b) pembatasan BBM bersubsidi mengabaikan kepentingan nasional dan lebih

memprioritaskan kepentingan asing dan internasional; c) pembatasan BBM bersubsidi akan lebih menguntungkan bisnis asing dan berpotensi mematikan SPBU nasional berskala kecil. Kedua, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dipaksakan untuk segera diimplementasikan akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

Ketiga, masih banyak pilihan kebijakan lainnya yang lebih adil dan tidak kontra produktif terhadap ekonomi nasional sebelum melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

2

Gambar 1.

Bagan Alasan Penolakan Pembatasan BBM BersubsidiAlasan Penolakan Pembatasan BBM Bersubsidi

Melawan amanah konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional

Memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia

Masih banyak alternatif kebijakan yang lebih fundamental yang dapat ditempuh

Pembatasan BBM bersubsidi akan mendukung Peraturan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945

Subsidi BBM selama ini tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati kelompok masyarakat bawah

Perbaikan formula pembebanan subsidi BBM dan bagi hasil minyak

Pembatasan BBM bersubsidi tidak layak dilakukan karena daya beli masyarakat masih rendah Pembatasan BBM bersubsidi mengabaikan kepentingan nasional dan lebih memprioritaskan kepentingan asing dan internasional Pembatasan BBM Bersubsidi akan meningkatkan biaya produksi, memicu infl asi serta menyulitkan usaha UKM

Reformasi tata niaga minyak dan gas

Model gross PSC untuk meningkatkan bagian minyak pemerintah

Pembatasan BBM bersubsidi akan lebih menguntungkan bisnis asing dan berpotensi mematikan SPBU nasional berskala kecil

Pembatasan BBM bersubsidi berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM

Menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

3

II.

Laporan Hasil Studi

Laporan hasil studi yang menyimpulkan bahwa Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak akan disajikan dalam tiga bagian. Pertama, laporan yang dibangun untuk mendukung argumen bahwa pembatasan BBM bersubsidi melawan konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional. Kedua, laporan yang disusun untuk membuktikan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang masih sangat premature akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Ketiga, laporan yang berisi pilihan-pilihan kebijakan lain, yang lebih adil dan tidak kontra produktif terhadap ekonomi nasional, yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

2.1

Pembatasan BBM Bersubsidi Melawan Konstitusi UUD 1945 dan Mengabaikan Kepentingan Nasional

2.1.1

Pembatasan BBM Bersubsidi Akan Mendukung Peraturan Menteri Yang Bertentangan Dengan Konstitusi UUD 1945

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2004 pada perkara Nomor 002/PUU-I/2003, tentang pengajuan uji formil atas Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Migas, MK memutuskan menolak. 1 Dengan demikian UU No.22/2001 tetap diberlakukan. MK hanya mengabulkan uji materil dan mengamandemen tiga pasal dari UU 22/2001. Pasal yang dinyatakan diamandemen adalah Pasal 12 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (2). Mahkamah Konstitusi berpendapat, ketiga pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.1

Hasil keputusan MK. Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan, Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud Ayat (2). Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, adanya kata "diberi wewenang" telah menyebabkan Pasal 12 Ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini karena pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah telah diserahkan sepenuhnya kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kemudian Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan, Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. MK berpendapat, adanya kata "paling banyak" menyebabkan Pasal 22 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena kata "paling banyak" bisa disepadankan dengan kata "minimal". Sementara Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pada Ayat (3)-nya dijelaskan, pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. MK menilai, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan gas tidak diserahkan mekanisme pasar, tetapi melalui kewenangan pemerintah.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

4

Setelah MK menyimpulkan bahwa pasal 28 ayat (2) melanggar konstitusi, pemerintah tidak dibenarkan untuk melepas harga BBM para harga pasar. Namun ternyata pemerintah tetap mencari cara agar agenda liberalisasi migas dapat terus berjalan. Salah satunya adalah mendorong kebijakan harga BBM bisa segera dibawa kepada harga pasar.

Untuk melaksanakannya pemerintah pada bulan September 2005 mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Dalam Perpres tersebut, pada pasal 2, menetapkan harga eceran BBM yang baru baik untuk premium, solar maupun minyak tanah. Namun, pada pasal 9 disebutkan bahwa untuk selanjutnya harga bahan bakar minyak sesuai harga pasar seperti kutipan pasal berikut ini:

Pasal 9 Perpres No. 55 Tahun 2005 (1) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,selanjutnya disesuaikan dengan harga keekonomian yang dapat berupa kenaikan atau penurunan harga. (2) Penyesuaian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Sebelumnya, pada bulan November 2004, segera setelah MK membatalkan pasal 28 UU 22/2001, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi pemerintah telah membuka penetapan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar. BAB XII yang mengatur tentang Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi, semangat menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar dinyatakan pada Pasal 72 ayat 3, 4 dan 5:

1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

5

2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah. 3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2).

Langkah pemerintah menerbitkan Perpres No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, adalah sebuah langkah melawan konstitusi UUD 1945. Alasannya, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden yang substansinya telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan konstitusi yakni bagian yang memuat harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU 22/2001 tentang Migas. Artinya, Prespres No. 55 Tahun 2005 dan kenaikan harga BBM yang ditetapkan berdasarkan Perpres tersebut semestinya juga batal demi hukum dan harus digugat karena bertentangan dengan konstitusi.

Apabila saat ini pemerintah akan membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dengan mendasarkan pada Perpres No. 55 Tahun 2005 dengan alasan harga BBM dapat disesuaikan pada harga keekonomian, maka berarti pemerintah SBY kembali lagi akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan kebijakan ini pemerintah akan memaksa sekelompok masyarakat (baik dia mampu atau tidak) untuk mengkonsumsi BBM yang harganya disesuaikan dengan harga keekonomian.

Sikap menentang putusan MK atau melawan konstitusi terlihat dari keputusan untuk menaikkan harga BBM dengan rata-rata kenaikan yang sangat tinggi yakni sebesar 126 persen. Penentangan tersebut dilanjutkan lagi dengan kenaikan harga BBM kembali pada tahun 2005. Langkah pemerintah untuk tetap menabrak keputusan MK sangat jelas pada pernyataan: Menko Perekonomian Boediono yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak ragu memberlakukan harga pasar dunia di dalam negeri karena langkah ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil menekan subsidi bahan bakar minyak. SedangkanLitbang PDI-P/Pembatasan BBM 6

Menteri ESDM menegaskan bahwa dengan tingkat harga baru itu, pemerintah masih mensubsidi harga premium sebesar Rp. 3.000 per liter karena ada perbedaan harga antara harga baru Rp. 6.000 per liter dan harga di pasar dunia sebesar Rp. 9.000 per liter (Kompas tanggal 24 Mei 2008).

Pernyataaan tersebut sebenarnya menegaskan bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan terus berlanjut sampai pada tingkat harga BBM yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar dengan mengacu pada harga Mean of Plats Singapore Singapore (MOPS) yang juga dibentuk oleh spekulasi harga yang berlangsung di New York Merchantile Exchange (NYMEX).

Padahal dari segi volume, minyak yang diperdagangkan di NYMEX hanya 30 persen dari total volume minyak yang diperdagangkan di seluruh dunia. 2 Perdagangan minyak dikuasai oleh kartel yang sangat mungkin mempermainkan harga yang terbentuk melalui transaksi di NYMEX. Permainan harga tersebut melahirkan spekulasi yang berlangsung di NYMEX. Semestinya, pembentukan harga atas dasar spekulasi tidak bisa dikatakan sebagai mekanisme yang sehat dan wajar.

Selain itu, harga yang terbentuk di NYMEX juga sangat dipengaruhi oleh perdagangan derivatif dan perdagangan oil future trading yang juga berlangsung di NYMEX. Permintaan minyak yang melonjak demikian drastis dan terus menerus adalah hasil spekulasi oleh hedge funds melalui future trading yang menyebabkan harga jadi melambung.

Sangat disayangkan pemerintah akan tetap menjadikan harga minyak dunia yang dibentuk oleh transaksi spekulatif di NYMEX sebagai landasan mutlak untuk menentukan harga minyak mentah yang akan dipergunakan untuk menghitung subsidi dan harga BBM di Indonesia. Tindakan ini bukan saja bertentangan dengan konstitusi tetapi juga bertentangan dengan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 36/2004 menyatakan bahwa penentuan harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang2

Kwik Kian Gie, Pemerintah Melanggar Konstitusi Dalam Kebijakannya Menaikkan Harga BBM, Koran Internet 8 Juli 2008.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

7

wajar, sehat dan transparan, sementara harga yang dibentuk di NYMEX bukanlah harga yang dibentuk dalam mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

2.1.2

Pembatasan BBM Subsidi Mengabaikan Kepentingan Nasional dan Lebih Tunduk pada Kepentingan Asing

Rencana pemerintah untuk segera melakukan pembatasan BBM bersubsidi atau mengurangi alokasi anggaran untuk subsidi BBM, didasarkan pada dua agenda.

Pertama, pelaksanaan agenda neoliberalisme yang berpandangan bahwa subsidi BBM harus segera dihapuskan karena menurut paham ekonomi neoliberal akan menjadi beban bagi keuangan negara. Untuk melaksanakan agenda ini maka berbagai langkah, antara lain menyiapkan undang-undang dan aturan perundangan untuk membuka jalan, seperti Undangundang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dll. Juga peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang seperti Peraturan Presiden No. 55 Tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri.

Selain itu juga disusun berbagai argumen mulai dari fakta bahwa produksi minyak mentah Indonesia sejak tahun 2004 terus menurun sehingga pemerintah harus terus meningkatkan impor minyak mentah maupaun BBM secara terus menerus. Juga pemikiran bahwa Indonesia juga harus segera mengganti subsidi barang menjadi subsidi orang. Dalam kata lain meliberalisasi berbagai komoditas baik yang disubsidi maupun tidak. Juga klaim bahwa subsidi BBM saat ini sudah tidak tepat sasaran. Masih banyak justifikasi lain yang akan terus diajukan oleh pemerintah untuk melancarkan agenda ekonomi neloliberal di Indonesia.

Pada dasarnya pelaksanaan agenda neoliberal dalam pengelolaan SDA tambang migas dan nonmigas sudah dilakukan Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1967 saat pemerintah menyerahkan pengelolaan Freeport kepada asing dan dilanjutkan tahun 1992, saat dilakukan percepatan perpanjangan kontrak karya dan pemberian wilayah konsesi yang lebih luas kepada Freeport tapi tanpa koreksi agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

8

Agenda neoliberalisme mengalami percepatan saat krisis tahun 1998 dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI). Saat itu pemerintah harus tunduk pada konsep IMF karena terkait dengan paket utang pemulihan ekonomi. Salah satu yang termasuk dalam paket IMF adalah mematuhi agar segera meliberalisasi sector migas yang pada sector hilir diimplementasikan dengan melepas harga BBM ke harga internasional.

Sejak tahun 1998, pengurangan subsidi BBM bukan lagi semata soal menaikkan harga, tapi sudah menjadi tahapan dalam proses liberalisasi dengan melepas harga BBM sesuai harga pasar sesuai agenda neoliberal IMF. Sejak LoI tahun 1998, semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam melakukan agenda liberalisasi industri migas dan menaikkan harga BBM, sarat dengan campur tangan asing, khususnya Amerika.

Pada tahun 2000, misalnya, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang bekerjasama dengan IDB dan World Bank untuk menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Keterlibatan asing ditegaskan oleh pernyataan USAID (United States Agency for International Development), mengenai kegiatannya dalam reformasi sektor energi di Indonesia melalui situs resminya

(http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.. Bahkan khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000.

Pada Desember 2001, Departemen ESDM melakukan kajian yang dibiayai oleh AUSAID (Australia Agency for International Development), melalui International Trade Strategies (ITS) Pte. Ltd. Australia, dalam laporan yang berjudul Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi, Departemen ESDM menyebutkan bahwa pemerintah telah mengembangkan tiga skenario mengenai pelepasan harga BBM ke pasar. 33

Ada tiga skenario dalam kajian AUSAID dan Departemen ESDM untuk membawa harga BBM pada harga pasar. Skenario pertama, semua harga BBM dilepaskan ke pasar pada 2004. Skenario kedua, harga diesel dan minyak bakar dilepas ke pasar pada 2004, sedangkan harga minyak tanah dan solar pada 2007. Skenario ketiga, harga diesel dan minyak bakar dilepaskan ke pasar pada 2004, solar pada 2007, dan minyak tanah pada 2010.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

9

Tahun 2004, setelah terbit Peraturan Pemerintah No. 36/2004, sebanyak 105 perusahaan sudah mendapat izin untuk masuk di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) 4 . Artinya, skenario untuk segera membawa harga BBM pada harga pasar sangat terkait dengan kepentingan beberapa perusahaan migas asing, termasuk dari Amerika. Perusahaan tersebut antara lain adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan ChevronTexaco (Amerika).

Meskipun telah diterbitkan PP No.36/2004 dan telah banyak izin SPBU yang diberikan kepada asing, pemerintah belum pernah menaikkan harga BBM hingga akhir pemerintahan Megawati. Kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi SPBU asing sehingga pembangunan belum dilakukan meskipun izin telah diperoleh.

Pada tahun 2005, pemerintah baru di bawah pimpinan SBY mempercepat laju liberalisasi migas. Kenaikan harga BBM dalam rangka pelaksanaan agenda neoliberal dilakukan. Untuk menyiasati keputusan MK tahun 2004 yang membatalkan pasal 28 ayat 2 UU 22/2001, pemerintah SBY mengenalkan istilah baru dalam perhitungan harga BBM, yakni dengan mengganti istilah harga pasar menjadi harga keekonomian. Tujuannya tentu saja agar kebijakan untuk menaikkan harga BBM tidak dianggap melawan keputusan MK.

Istilah harga keekonomian ini dimunculkan pertama kali dalam Perpres No. 55 Tahun 2005. Setelah muncul istilah harga keekonomian, maka pemerintah secara bertahap akan menaikkan harga BBM sehingga harga BBM akan menyesuaikan harga pasar minyak dunia.5

Kenaikan harga BBM lewat pengurangan subsidi BBM pada prinsipnya menggambarkan bahwa pendekatan dan orientasi pengelolaan ekonomi Indonesia yang mengikuti pakem neoliberalisme.4

Sebagaimana dikemukakan oleh pejabat Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM (yang saat itu dijabat oleh Iin Arifin Takhyan) di majalah Trust, edisi 11 Tahun 2004.

5

Harga pasar yang dimaksud adalah harga minyak mentah yang terbentuk melalui transaksi spekulatif yang berlangsung di NYMEX dan MOPS.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

10

Didalam proses tersebut ditonjolkan besarnya alokasi anggaran untuk subsidi BBM sehingga sangat memberatkan APBN. Namun, penghitungan subsidi BBM didasarkan atas selisih harga jual BBM di Singapura dengan harga jual BBM di dalam negeri dikalikan dengan tingkat konsumsi atau besarnya volume BBM yang akan disubsidi.

Dengan penjelasan di atas, ada perbedaan latar belakang dari kenaikan harga BBM sebelum dan sesudah diundangkannya UU Migas No. 22/2001. Kenaikan harga BBM setelah pemberlakuan UU Migas No. 22/2001 secara tegas digerakkan oleh motif untuk menghapuskan subsidi BBM dan melepaskan harga BBM sesuai dengan harga pasar internasional. Sebagaimana dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sewaktu dijabat Purnomo Yusgiantoro, tujuan menaikkan harga BBM tersebut antara lain adalah untuk merangsang masuknya investasi asing ke sektor hilir industri migas di sini. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro,

Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas..... Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk, (Kompas, 14 Mei 2003).

Kedua, percepatan agenda neoliberal semakin diperparah dengan kepatuhan pemerintah Indonesia pada kesepakatan-kesepakatan internasonal dan mengabaikan kepentingan nasional. Berikut beberapa kliping berita tentang kepatuhan pemerintah Indonesia atas kesepakatan internasional yang berkaitan dengan percepatan penghapusan subsidi bagi energi fosil. Dalam kesepakatan G-20 disebutkan bahwa penghapusan subsidi energi diperlukan karena subsidi energi terutama energi tak terbarukan, akan mengganggu pemulihan ekonomi dunia akibat krisis keuangan global 2008:

Komunike pertemuan G20 di Gyeongju, Korea Selatan, menyatakan mencatat kemajuan yang dibuat dalam rasionalisasi dan pembatasan subsidi yang tidak efisien untuk bahan bakar fosil. Termasuk kemajuan dalam mendorong transparansi dan stabilitas pasar energi. Untuk itu, negara-negara G20 akan terus mendorong negara-negara anggotanyaLitbang PDI-P/Pembatasan BBM 11

untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi terhadap BBM dinilai tidak efisien. Serta setuju untuk memantau dan menilai kemajuan terhadap komitmen ini pada pertemuan puncak di Seoul (www.detik.com, Senin, 25/10/2010).

Bank Dunia sebagai kreditor yang paling berpengaruh bagi Indonesia juga mendorong agar pemerintah menerapkan kebijakan harga keekonomian BBM didalam negeri dengan harga minyak mentah di pasar internasional. Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg, kebijakan tersebut akan memberikan peluang pada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan ekonomi secara jangka panjang (www.okezone.com, 16 Desember 2008).

Aktifnya Indonesia dalam berbagai forum internasional memang merupakan sebuah langkah positif yang akan bermanfaat untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, kesepakatan yang dibuat dalam berbagai kerjasama atau forum internasional tentu harus memprioritaskan kepentingan nasional. Bukan sebaliknya memprioritaskan kesepakatan internasional untuk diimplemantasikan pada kebijakan di dalam negeri, seperti dipaparkan di bagian selanjutnya dari laporan ini.

Pada saat terjadi krisis, seperti krisis keuangan global 2008 semua negara pasti akan menempuh berbagai cara agar ekonominya terselamatkan. Berbagai strategi dan kebijakan baik di dalam negeri akan disiapkan sebagai respon kebijakan. Di era global, semakin terintegrasi ekonomi suatu negara akan semakin besar dampak yang diakibatkan oleh gejolak faktor-faktor eksternal. Oleh karenanya, semua negara akan mengoptimalkan perannya di berbagai forum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global agar mendukung upaya penyelamatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara tersebut.

Negara yang memiliki bargaining power yang besar tentu akan dapat melakukan soft sekaligus hard lobby dengan lebih efektif bagi kepentingan nasionalnya. Sebaliknya negara yang kekuatan tawar dan kemampuan lobynya lemah, tentu akan semakin sulit untuk menawarkan solusi yang akan lebih menyelamatkan ekonominya. Meskipun demikian, setiap negara masih dapatLitbang PDI-P/Pembatasan BBM 12

menyiasati kesepakatan internasional tersebut dengan berbagai strategi dan kebijakan agar dapat menunda atau menolak kesepakatan internasional yang memberatkan kepentingan nasionalnya dengan memasukkan berbagai pertimbangan kepentingan nasional.

Sayangnya, Indonesia teramat sering menempatkan kesepakatan internasional pada posisi yang jauh lebih diprioritaskan dibanding kepentingan nasionalnya. Tidak hanya di sektor migas, di berbagai sektor seperti kesepakatan internasional di bidang lingkungan hidup, pemerintah Indonesia juga membuat kesepakatan yang justru mengalahkan kepentingan nasional. Sebagai contoh, pada bulan September saat pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat Presiden SBY memberikan komitmen penurunan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020. Munculnya angka pasti dan target yang sangat tinggi dari Indonesia ini tentu sangat mengagetkan banyak negara karena ada konsekwensi besar dari komitmen tersebut. Pasalnya, kegiatan ekonomi pasti akan terpangkas upaya-upaya untuk menurunkan emisi. Di sektor kehutanan misalnya dengan target 14 persen maka berbagai program harus dilakukan untuk memenuhi target tersebut baik melalui pencegahan deforestasi, degradasi, kegiatan penanaman kembali serta penurunan jumlah hot spot kebakaran hutan.

Di sektor energi dan pengelolaan limbah, dengan target penurunan emisi masing-masing sebesar 6 persen harus ada kerja keras baik pada pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta harus aktif melakukan kerja sama internasional. Dengan kesepakatan internasional untuk menurunkan 20 persen emisi rumah kaca misalnya dipastikan akan mengganggu ekspansi ekonomi. Itulah sebabnya China, meskipun menjadi salah satu penyumbang utama emisi dunia, tetap menolak untuk mempercepat penurunan emisi rumah kaca karena akan mengganggu ekonominya yang masih mengandalkan sektor industri manufaktur untuk menyediakan lapangan kerja bagi 1,3 milyar penduduk.

Meskipun sudah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, China justru berlindung di balik label negara berkembang untuk menolak penurunan emisi yang terlalu cepat. Sebaliknya Indonesia meskipun tingkat pendapatan masyarakat, tingkat industrialisasi, dan tingkat sumbangan emisi relatif rendah justru memberikan komitmen yang jauh di atas negara-negara maju. Selain menghambat ekspansi ekonomi, komitmen yang tinggi ini juga akan berdampakLitbang PDI-P/Pembatasan BBM 13

pada kebutuhan anggaran yang besar untuk menyiapkan infrastruktur guna mewujudkan komitmen internasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mementingkan asing (internasional) dibanding nasional.

2.1.3

Pembatasan BBM Lebih Menguntungkan Bisnis Asing dan Berpotensi Mematikan SPBU Nasional Berskala Kecil

Rencana pembatasan BBM bersubsidi akan memberikan dampak bagi Pertamina yakni kebutuhan investasi yang besar untuk menyiapkan SPBU dan depot agar daya saingnya dapat dipertahankan. Sampai saat ini dari 4.667 SPBU Pertamina di Indonesia, baru 36 persen atau sebanyak 1.686 SPBU yang telah memiliki dukungan infrastruktur yang memadai untuk dapat menjual BBM jenis Pertamax. Sementara sisanya masih perlu modifikasi dan investasi tambahan untuk menyediakan minimal 3 tangki penyimpanan BBM (solar, premium, dan BBM non subsidi/Pertamax) dan siap menjualnya (memiliki minimal 3 dispenser).

Dengan kata lain dengan penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, Pertamina harus melakukan investasi yang cukup besar agar dapat tetap dapat bersaing dengan SPBU asing yang lebih siap baik dari sisi dana investasi. Berikut investasi yang diperlukan oleh Pertamina:

Pertama, investasi untuk menambah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) COCO (Company Owned Company Operated). Di targetkan 400 SPBU COCO akan dibangun sampai tahun 2013. SPBU COCO yang akan dibangun ini memiliki kapasitas mencapai 150 KL BBM per tangki dengan fasilitas yang disiapkan untuk menjual BBM jenis Pertamax, Petamax Plus, Premium, Solar, LPG dan lain-lain.

Persiapan Pertamina untuk dapat Rencana tersebut membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Pembangunan satu SPBU COCO Pertamina membutuhkan investasi kurang lebih Rp 10 miliar. Jika Pertamina menargetkan pembangunan 24 SPBU COCO pada tahun 2011, maka investasi yang dibutuhkan berjumlah Rp 240 miliar. Kebutuhan investasi tersebut nilainya akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sampai terpenuhinya target 400 SPBU COCO dan berpotensi menghambat pencapaian target yang sudah direncanakan. Tambahan investasi yangLitbang PDI-P/Pembatasan BBM 14

diperlukan ini tentu tidak mudah untuk dapat dipenuhi oleh Pertamina. Tahun 2010, misalnya, meskipun Pertamina menargetkan pembangunan 80 SPBU COCO, tetapi yang bisa direalisasikan hanya berjumlah 63 SPBU COCO.

Kedua, investasi untuk menyiapkan depot yang memiliki tangki timbun non subsidi (Pertamax) sehingga siap untuk didistribusikan. Rencana pemerintah untuk melakukan pengaturan atau pembatasan BBM subsidi di 2011 memerlukan biaya investasi Rp 84,5 miliar guna pembangunan fasilitas depot BBM non subsidi untuk menyalurkan ke SPBU. Kebutuhan investasi tersebut untuk tambahan sarana dan fasilitas di depot Pertamina yang mencakup 10 lokasi. Perkiraan kebutuhan dana investasi bertahap menurut wilayah adalah: 1) Jabodetabek (Desember 2010): Rp 1,5 miliar 2) Jawa-Bali (Januari 2011): Rp 23,5 miliar 3) Sumatera Kota Besar (Juli 2011): Rp 10 miliar 4) Seluruh Sumatera (Oktober 2011): Rp 21 miliar 5) Kalimantan Kota Besar (Januari 2012): Rp 9 miliar 6) Seluruh Kalimantan (Januari 2012): Rp 4,5 miliar 7) Sulawesi Kota Besar (Jananuari 2012): Rp 4,5 miliar 8) Seluruh Sulawesi, Maluku, dan Papua (Juli 2012): Rp 15 miliar

Meskipun pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilakukan untuk wilayah Jabodetabek, dimana Pertamina relatif siap di banding di wilayah lain, namun Pertamina tetap akan menghadapi persaingan yang luar biasa. Pada tahap pertama uji coba pembatasan BBM subsidi di wilayah Jabodetabek, Pertamina tetap membutuhkan penambahan investasi karena tidak semua SPBU diwilayah Jabodetabek telah siap untuk menjual BBM non-subsidi jenis Pertamax. Sampai dengan akhir November 2010, dari 720 SPBU Pertamina di Jabodetabek, baru 530 SPBU yang sudah menjual BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kemudian dari 149 SPBU yang akan segera melakukan konversi tangki untuk Pertamax, hanya 21 SPBU yang siap melakukan investasi tangki timbun dan dispenser untuk menjual pertamax 6 .

6

Data Pertamina per 21 Desember 2010 sebagaimana diberitakan Republika OnLine, Rabu, 22 Desember 2010.

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

15

Rendahnya kesiapan SPBU yang akan melakukan konversi tangki untuk Pertamax karena penyesuaian tersebut memerlukan investasi minimal Rp 2 miliar. Untuk pemasangan konstruksi sampai penyiapan dispenser para pengusaha SPBU harus menyediakan dana sekitar Rp 2 miliar. Meskipun menurut penjelasan Pertamina, switching untuk tangki pendam, migrasi dispenser dan nozel dijadwalkan bisa selesai pada Februari 2011, namun masih ada potensi meleset (Republika OnLine, Rabu, 22 Desember 2010).

Masalah lain yang akan dihadapi Pertamina adalah kesiapan depot. Saat ini untuk wilayah Jabodetabek baru ada tiga depot yang melayani kebutuhan BBM, yaitu: 1) Depot Plumpang, 2) Depot Cikampek 3) Depot Tanjung Gerem Tabel 1. Kapasitas Tangki Timbun Pertamina 7Kapasitas BBM premium Pertamax Depot Plumpang 106.260 KL 34.154 KL Depot Cikampek 39.916 KL 34.154 KL Depot Tanjung Gerem 9.959 KL 33.473 KL

Untuk memenuhi kebutuhan stok Pertamax di wilayah Jabodetabek, direncanakan beberapa tangki timbun yang tadinya untuk kebutuhan Premium akan disulap menjadi tangki timbun Pertamax. Meskipun hal ini dapat dilakukan tetapi masih harus dipertimbangkan kembali karena pada dasarnya kebutuhan premium masih tinggi.

Untuk wilayah Jabodetabek, tiga depot yang melayani kebutuhan BBM adalah depot Plumpang, depot Cikampek dan depot Tanjung Gerem. Namun hanya depot Plumpang yang akan diubah menjadi tangki timbun pertamax. Pertamina akan menyulap tangki timbun 5 dan tangki timbun 13 menjadi tangki timbun pertamax. Dengan perubahan itu, stok Pertamax di depot Plumpang akan naik menjadi 56.154 KL, sedangkan stok Premium akan turun menjadi 84.260 KL.

Pilihan strategi Pertamina untuk melakukan konversi tangki Premium menjadi tangki Pertamax, bukan strategi menambah tangki untuk Pertamax, mengindikasikan bahwa Pertamina belum7

Kesiapan depo dan tangki BBM saat ini baru mencapai 70%, Kontan Online Kamis, 20 Januari 2011

Litbang PDI-P/Pembatasan BBM

16

sangat siap dan juga mengindikasikan pemerintah dengan sengaja mengarahkan kebijakan untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan produk premium (BBM) bersubsidi di pasaran. Dengan demikian berarti akan ada skenario untuk menjadikan jenis BBM yang nanti di jual ke masyarakat tidak lagi menyediakan premium. Berarti siap tidak siap Pertamina harus segera berhadapan dengan SPBU asing untuk bersaing menjual BBM non subsidi.

Bila ternyata Pertamina belum siap karena ternyata masih harus menyediakan investasi untuk menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang diperlukan, maka

ketidaksiapan Pertamina ini akan merupakan peluang emas bagi SPBU asing untuk mengambil alih pasar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pertamina. Sudah sangat lama SPBU asing menunggu saat ini tiba. Bila tahun ini pembatasan BBM bersubsidi akan dijalankan maka pembangunan SBPU asing di berbagai wilayah dipastikan akan segera marak dilakukan untuk menamkap pasar yang tidak dapat dilayani oleh SBPU Pertamina.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi akan berpotensi mematikan usaha SPBU yang dimiliki oleh Pertamina. SPBU Pertamina dapat dibedakan menjadi: 1) SPBU Pertamina, yang dikelola oleh unit usaha didalam entitas Pertamina. 2) SPBU Pertamina, yang dikelola oleh unit usaha diluar entitas Pertamina. Dari kedua jenis SPBU tersebut bisa dikelompokkan lagi kedalam 5 klasifikasi dengan komponen ukuran lahan, lebar muka jalan, selang dan kapasitas tangki seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 2. Lima Tipe SPBUKomponen Minimal Ukuran Lahan (m) Min Lebar Muka Jalan Selang Kapasitas Tangki Perkiraan Volume Penjualan Tipe A 2500 50 Min. 26 Min. 160 kl > 35 Kilo Liter Tipe B 1600 40 20 25 Min. 140 kl > 25 Kilo Liter dan 20 Kilo Liter dan 15 Kilo Liter dan US$ 80 atau US$ 20 perkapita/hari

4-16 merupakan penyederhanaan penulisan dari perhitungan (4-