Laporan Studi Tolak Pembatasan BBM Berbsubidi - Final

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    1.863

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Laporan Hasil Studi Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak</p> <p>BALITBANG Partai Demokrasi Indonesia - PerjuanganFebruari 2011</p> <p>Daftar IsiI. II. 2.1. Pendahuluan...........................................................................................................1 Laporan Hasil Studi...............................................................................................4 Pembatasan BBM Bersubsidi Melawan Konstitusi UUD 1945 dan Mengabaikan Kepentingan Nasional ...................................................................4 2.1.1. Pembatasan BBM Bersubsidi Akan Mendukung Peraturan Menteri Yang Bertentangan Dengan Konstitusi UUD 1945 .......................4 2.1.2. Pembatasan BBM Subsidi Mengabaikan Kepentingan Nasional dan Lebih Tunduk pada Kepentingan Asing ......................................................8 2.1.3. Pembatasan BBM Lebih Menguntungkan Bisnis Asing dan Berpotensi Mematikan SPBU Nasional Berskala Kecil .....................14 Pembatasan BBM Bersubsidi akan Memberikan Dampak Negatif Terhadap Ekonomi ..............................................................................................20 2.2.1. Sebagian Besar Subsidi BBM Dinikmati Kelompok Masyarakat Bawah.....................................................................................21 2.2.2. Menekan Daya Beli Masyarakat................................................................22 2.2.2.1. Daya Beli BBM Masyarakat Relatif Rendah................................22 2.2.2.2. Tabungan Rumah Tangga Tidak Mampu Menutupi Tambahan Biaya Hidup................................................................29 2.2.3. Meningkatkan Biaya Produksi dan Memicu Inflasi...................................33 2.2.4. Berpotensi Menyebabkan Kelangkaan BBM.............................................41 Banyak Alternatif Kebijakan Yang Lebih Adil Yang Belum Dilakukan.......42 2.3.1. Perbaikan Formula Pembebanan Subsidi BBM dan Bagi Hasil Minyak .....................................................................................42 2.3.2. Reformasi Tata Niaga Minyak dan Gas.....................................................45 2.3.3. Model gross PSC Untuk Meningkatkan Bagian Minyak Untuk Pemerintah ......................................................................................46 2.3.4. Menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor .....................................................47 Kesimpulan...........................................................................................................49</p> <p>2.2.</p> <p>2.3.</p> <p>III.</p> <p>Daftar Tabel dan GambarTabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14.</p> <p>Kapasitas Tangki Timbun Pertamina.........................................................16 Lima Tipe SPBU........................................................................................17 Jumlah Kendaraan di Indonesia per November 2010 ................................22 Penjualan Mobil Didominasi oleh Mobil &lt; 1500 cc..................................22 Merek Mobil Penumpang Terlaris 2010 ....................................................23 Penjualan Mobil Mewah, Sangat Kecil Dibanding Mobil &lt; 1500 cc ........23 Perbandingan Daya beli Premium per Kapita di Beberapa Negara...........28 Persentase Kendaraan di DKI berdasarkan Kepemilikan ..........................34 Pembagian Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota...........48 Skema Hasil Kajian Tentang Alasan Penolakan Pembatasan BBM Bersubsidi...........................................................................................3 Konsumsi Bensin Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga ......24 Porsi Konsumsi BBM Premium Menurut Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Responden ........................................................................25 Pola Kepemilikan/Pembelian Kendaraan di Jabotabek .............................27 Tingkat Tabungan Responden ...................................................................29 Persentase Tabungan Responden Dibanding Penambahan Pengeluaran Akibat Pembatasan BBM Bersubsidi....................................30 Selisih Tabungan dan Kenaikan Biaya Jika Beralih dari Premium ke Pertamax ................................................................................31 Frekwensi Penggunaan Mobil untuk Transportasi Kerja...........................32 Alasan Responden Tidak Menggunakan Transportasi Publik ...................33 Porsi UKM yang Akan Menaikkan Harga pada Tingkat Harga Pertamax..........................................................................................35 Alasan Menggunakan Plat Hitam Untuk Usaha ........................................37 Kesediaan Migrasi dari Plat Hitam ke Plat Kuning Bila Ada Pembatasan BBM Bersubsidi ....................................................................38 Keengganan Melakukan Migrasi Menurut Sektor Usaha..........................39 Harga Minyak Mentah dan Harga Pertamax .............................................40</p> <p>Laporan Hasil Studi</p> <p>Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak</p> <p>I.</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Mengawali tahun 2011, pemerintahan SBY-Boediono berencana untuk memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Januari 2011. Namun, rencana tersebut terpaksa tertunda karena Fraksi PDI-P menolak kebijakan ini. Pada saat semua Fraksi mendukung rencana pemerintah, PDIP-P merupakan satu-satunya Fraksi yang tetap konsisten untuk menolak rencana pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya sangat jelas yakni kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi.</p> <p>Penolakan yang dilakukan saat itu semakin beralasan karena pemerintah belum memiliki kajian atas rencana kebijakan ini untuk membuktikan bahwa rencana ini lebih adil dan tidak mengganggu ekonomi. Padahal sesuai Undang-undang Tentang Migas No. 25 Tahun 2001, kenaikan harga BBM mensyaratkan pemerintah untuk menyiapkan kajian akademik yang mendukung rencana kebijakan tersebut.</p> <p>Dengan kuatnya alasan penolakan yang diajukan PDI-P, maka pemerintah wajib menyerahkan hasil kajian sebelum mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi. Oleh karenanya untuk sementara kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan pemerintah menyelesaikan hasil kajian dan kajian tersebut dapat diterima oleh DPR.</p> <p>Menurut rencana pemerintah, pembatasan BBM bersubsidi akan diawali dengan melakukan pembatasan atas pasok premium bersubsidi di wilayah Jabodetabek. Pembatasan selanjutnya akan dilakukan untuk solar bersubsidi dan daerah implementasinya diperluas ke seluruh wilayah Jawa dan Bali hingga akhir 2011. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya akan diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia (lihat lampiran 1. Rencana Pembatasan BBM bersubsidi di Indonesia).</p> <p>Litbang PDI-P/Pembatasan BBM </p> <p>1</p> <p>Dalam kesepakatan DPR dengan pemerintah, pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai dengan membatasi pasok premium bersubsidi pada 1 April 2011. Dengan syarat seluruh Fraksi di DPR telah menyetujui. Oleh karenanya, dalam studi ini kajian hanya dilakukan terhadap rencana pembatasan premium bersubsidi bukan pada jenis BBM bersubsidi lainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatasan BBM bersubsidi dalam kajian ini adalah pembatasan premium bersubsidi.</p> <p>Sejalan dengan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi meskipun tanpa persiapan yang matang, maka PDI-P melakukan studi untuk mendukung argumen Fraksi PDI-P di DPR. Kajian ini dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI-P selama bulan Januari 2011.</p> <p>Secara ringkas hasil studi yang dilakukan oleh Litbang PDI-P berkesimpulan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi yang akan diimplentasikan pada bulan April 2011 harus ditolak karena: Pertama, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi melawan amanah konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional a) pembatasan BBM bersubsidi akan mendukung Peraturan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945; b) pembatasan BBM bersubsidi mengabaikan kepentingan nasional dan lebih</p> <p>memprioritaskan kepentingan asing dan internasional; c) pembatasan BBM bersubsidi akan lebih menguntungkan bisnis asing dan berpotensi mematikan SPBU nasional berskala kecil. Kedua, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dipaksakan untuk segera diimplementasikan akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.</p> <p>Ketiga, masih banyak pilihan kebijakan lainnya yang lebih adil dan tidak kontra produktif terhadap ekonomi nasional sebelum melakukan pembatasan BBM bersubsidi.</p> <p>Litbang PDI-P/Pembatasan BBM </p> <p>2</p> <p>Gambar 1.</p> <p>Bagan Alasan Penolakan Pembatasan BBM BersubsidiAlasan Penolakan Pembatasan BBM Bersubsidi</p> <p>Melawan amanah konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional</p> <p>Memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia</p> <p>Masih banyak alternatif kebijakan yang lebih fundamental yang dapat ditempuh</p> <p>Pembatasan BBM bersubsidi akan mendukung Peraturan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945</p> <p>Subsidi BBM selama ini tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati kelompok masyarakat bawah</p> <p>Perbaikan formula pembebanan subsidi BBM dan bagi hasil minyak</p> <p>Pembatasan BBM bersubsidi tidak layak dilakukan karena daya beli masyarakat masih rendah Pembatasan BBM bersubsidi mengabaikan kepentingan nasional dan lebih memprioritaskan kepentingan asing dan internasional Pembatasan BBM Bersubsidi akan meningkatkan biaya produksi, memicu infl asi serta menyulitkan usaha UKM</p> <p>Reformasi tata niaga minyak dan gas</p> <p>Model gross PSC untuk meningkatkan bagian minyak pemerintah</p> <p>Pembatasan BBM bersubsidi akan lebih menguntungkan bisnis asing dan berpotensi mematikan SPBU nasional berskala kecil</p> <p>Pembatasan BBM bersubsidi berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM</p> <p>Menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Litbang PDI-P/Pembatasan BBM </p> <p>3</p> <p>II.</p> <p>Laporan Hasil Studi</p> <p>Laporan hasil studi yang menyimpulkan bahwa Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Ditolak akan disajikan dalam tiga bagian. Pertama, laporan yang dibangun untuk mendukung argumen bahwa pembatasan BBM bersubsidi melawan konstitusi UUD 1945 dan mengabaikan kepentingan nasional. Kedua, laporan yang disusun untuk membuktikan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang masih sangat premature akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Ketiga, laporan yang berisi pilihan-pilihan kebijakan lain, yang lebih adil dan tidak kontra produktif terhadap ekonomi nasional, yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan pembatasan BBM bersubsidi.</p> <p>2.1</p> <p>Pembatasan BBM Bersubsidi Melawan Konstitusi UUD 1945 dan Mengabaikan Kepentingan Nasional</p> <p>2.1.1</p> <p>Pembatasan BBM Bersubsidi Akan Mendukung Peraturan Menteri Yang Bertentangan Dengan Konstitusi UUD 1945</p> <p>Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2004 pada perkara Nomor 002/PUU-I/2003, tentang pengajuan uji formil atas Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Migas, MK memutuskan menolak. 1 Dengan demikian UU No.22/2001 tetap diberlakukan. MK hanya mengabulkan uji materil dan mengamandemen tiga pasal dari UU 22/2001. Pasal yang dinyatakan diamandemen adalah Pasal 12 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (2). Mahkamah Konstitusi berpendapat, ketiga pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.1</p> <p>Hasil keputusan MK. Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan, Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud Ayat (2). Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, adanya kata "diberi wewenang" telah menyebabkan Pasal 12 Ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini karena pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah telah diserahkan sepenuhnya kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kemudian Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan, Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. MK berpendapat, adanya kata "paling banyak" menyebabkan Pasal 22 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena kata "paling banyak" bisa disepadankan dengan kata "minimal". Sementara Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pada Ayat (3)-nya dijelaskan, pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. MK menilai, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan gas tidak diserahkan mekanisme pasar, tetapi melalui kewenangan pemerintah.</p> <p>Litbang PDI-P/Pembatasan BBM </p> <p>4</p> <p>Setelah MK menyimpulkan bahwa pasal 28 ayat (2) melanggar konstitusi, pemerintah tidak dibenarkan untuk melepas harga BBM para harga pasar. Namun ternyata pemerintah tetap mencari cara agar agenda liberalisasi migas dapat terus berjalan. Salah satunya adalah mendorong kebijakan harga BBM bisa segera dibawa kepada harga pasar.</p> <p>Untuk melaksanakannya pemerintah pada bulan September 2005 mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Dalam Perpres tersebut, pada pasal 2, menetapkan harga eceran BBM yang baru baik untuk premium, solar maupun minyak tanah. Namun, pada pasal 9 disebutkan bahwa untuk selanjutnya harga bahan bakar minyak sesuai harga pasar seperti kutipan pasal berikut ini:</p> <p>Pasal 9 Perpres No. 55 Tahun 2005 (1) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,selanjutnya disesuaikan dengan harga keekonomian yang dapat berupa kenaikan atau penurunan harga. (2) Penyesuaian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang</p> <p>Sebelumnya, pada bulan November 2004, segera setelah MK membatalkan pasal 28 UU 22/2001, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi pemerintah telah membuka penetapan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar. BAB XII yang mengatur tentang Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi, semangat menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar dinyatakan pada Pasal 72 ayat 3, 4 dan 5:</p> <p>1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.</p> <p>Litbang PDI-P/Pembatasan BBM </p> <p>5</p> <p>2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur...</p>

Recommended

View more >