Latihan Soal i

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    300

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Kecamatan SumberjambeSebuah Kecamatan yang menyimpan seribu potensi

Senin, 12 Juli 2010KUMPULAN SOAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKUMPULAN SOAL / KASUS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

TIPE SOAL BENAR/SALAH o JUMLAH SOAL :

234 soal (Soal No.1 s/d 234)o

o

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL Pilih (B), pada setiap pertanyaan yang saudara anggap benar. Pilih (S), pada setiap pertanyaan yang saudara anggap salah. PENILAIAN JAWABAN Apabila jawaban benar, mendapat nilai : 2 (dua) Apabila jawaban salah, mendapat nilai : -1 (minus satu) Apabila tidak dijawab, mendapat nilai : 0 (nol)

SOAL

1. Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisiensi, efektif, terbuka, transparan, diskriminatif dan akuntabel. SALAH

---- efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

2. Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau dengan cara swakelola. BENAR

3. Pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang dilakukan adendum kontrak untuk mengganti merk dan spesifikasi barang yang diperjanjikan. SALAH

--- adendum kontrak tidak boleh mengganti spesifikasi barang.

4. Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD adalah pengguna anggaran daerah atau pejabat yang disamakan. BENAR

1. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa merupakan salah satu persyaratan wajib untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan serta panitia penerima/pemeriksa barang. SALAH

--- panitia penerima/pemeriksa barang tidak wajib

2. Pengadaan Alat Tulis Kantor lebih tepat menggunakan metoda evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. SALAH

--- dengan metode gugur, ATK bukan mesin

3. Panitia menggugurkan salah satu peserta pengadaan dengan alasan direktur utama perusahaan tersebut terkena sanksi pidana. BENAR

1. Panitia pengadaan dapat melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). BENAR

1. Pengadaan Pipa Transmisi Air Bersih senilai Rp. 400.000.000,- dapat dilakukan metoda pelelangan umum dengan prakualifikasi. SALAH

--- dengan pasca kualifikasi, pengadaan bukan pekerjaan kompleks

2. Metoda evaluasi kualitas dapat digunakan untuk pengadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga air SALAH

--- evaluasi kualitasi hanya untuk pengadaan jasa konsultannya bukan pembangunan

3. Panitia pengadaan tidak menggugurkan konsultan tenaga ahli yang berstatus PNS dengan alasan tenaga ahli tersebut sedang cuti diluar tanggungan negara. BENAR

1. Panitia pengadaan mengusulkan pengadaan konsultan penelitian masyarakat pedalaman dengan menggunakan metoda pelelangan umum dengan prakualifikasi. SALAH

1. Pengadaan jasa perencana kontruksi terowongan bawah laut dilakukan dengan metoda seleksi umum dengan prakualifikasi. BENAR

1. Pengadaan vaksin flu burung untuk mengatasi penularan penyakit flu burung dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). BENAR

1. Pejabat Pembuat Komitmen memecah pekerjaan perbaikan jalan dengan nilai Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) menjadi 3 paket untuk dilelangkan dengan nilai masing-masing per paket Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). BENAR, memecah paket diperuntuk UK

1. Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk membatalkan proses pelelangan dengan alasan ada sanggahan dari peserta karena panitia pengadaan tidak menuangkan perubahan dokumen pengadaan ke dalam addendum dokumen pengadaan. BENAR

1. Panitia menggugurkan salah satu peserta pengadaan dengan alasan peserta tersebut tidak datang pada acara penjelasan lapangan. SALAH

1. Panitia dapat menambahkan persyaratan dalam dokumen pengadaan bahwa peserta pengadaan wajib hadir dalam acara penjelasan, apabila disepakati oleh semua peserta. SALAH bukan wajib, bila dipandang perlu

1. Panitia pengadaan rehab gedung kantor menunjuk perusahaan percetakan untuk melaksanakan pekerjaan dengan alasan pekerjaan sederhana dan nilainya hanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). SALAH, tidak sesuai dengan bidang usaha

1. Kontrak pembangunan Jembatan lebar 10 M dan Bentang 40 M dengan dana APBN rupiah murni dapat mempergunakan mata uang US$ untuk menghindari kegagalan pekerjaan akibat fluktuasi perubahan mata uang asing. SALAH, pekerjaan sederhana, banyak komponen dalam negeri.

1. Addendum kontrak disusun berdasarkan berita acara asli negosiasi teknis dan harga antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perjanjian/kontrak awal. SALAH, berita acara perubahan kontrak

1. Panitia pengadaan tidak wajib membatalkan proses pengadaan meskipun telah menemukan indikasi pengaturan harga lelang. SALAH, wajib ada indikasi KKN

1. Pekerjaan penyusunan PERDA dan pekerjaan pilot proyek lebih tepat dilaksanakan dengan cara swakelola. BENAR

1. Panitia dapat langsung menggugurkan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan pada acara pembukaan penawaran. SALAH, pada acara pembukaan tidak ada kata gugur.

1. Panitia pengadaan memutuskan meneruskan proses pengadaan walaupun yang lulus evaluasi administrasi hanya 1 (satu) peserta. SALAH, harus lelang ulang max 3 peserta

1. Seluruh paket pekerjaan bernilai dibawah Rp1 miliar wajib diperuntukkan bagi Usaha Kecil, walaupun tidak ada satupun Usaha Kecil yang memenuhi kompetensi teknis yang dipersyaratkan. SALAH, harus memenuhi kompetensi

1. Seorang Kepala Dinas mengangkat anak buahnya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di salah satu kegiatan dinasnya dengan alasan terlalu banyak kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas tersebut. BENAR

1. Izin usaha dimaksudkan untuk membatasi seseorang memasuki bidang usaha tertentu karena sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang bersangkutan. SALAH

1. Pemberian uang muka wajib diberikan kepada usaha kecil dengan besaran maksimal 30% dari nilai kontrak. SALAH, dapat diberikan

1. Untuk memperoleh harga barang yang paling murah, proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan sehingga mendorong persaingan sehat. BENAR

1. Pemerintah dalam membeli barang dan jasa tidak mengatur tatacara pembelian yang dilakukan oleh aparatnya karena undang-undang berkaitan dengan perizinan usaha sudah mengatur. SALAH, sudah diatur dalam Keppres 80/2003

1. Dalam proses pelelangan umum, terhadap calon pemenang dengan penawaran harga melebihi HPS dapat dilakukan negosiasi. SALAH, dalam lelang umum tidak ada negosiasi yang ada klarifikasi selain lelang boleh.

1. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 hanya diberlakukan terhadap pengadaan yang dibiayai dari dana BUMN dan APBD, maupun dana BUMN/BUMD untuk kegiatan operasional BUMN/BUMD tersebut. SALAH, yang dibiayai oleh APBN/D sebagian atau seluruhnya

1. Paket pengadaan yang dibiayai sebagian kecil dari dana APBN dan sebagian besarnya dibiayai dari dana BUMN tidak harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. SALAH, harus

1. Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi, hanya calon peserta lelang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi yang boleh memasukkan penawaran. SALAH, itu prakualifikasi

1. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUMN/BUMD dengan sumber dana sebagian dari APBN/ APBD harus konsisten dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. BENAR

1. Proses penyusunan Naskah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHL) harus berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. SALAH, sesuai prinsip pengadaan/ybs

1. Kepala Daerah tidak boleh mengeluarkan keputusan yang mengatur Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dibiayai dari dana APBD. SALAH, boleh mengatur tentang honor

1. Pengadaan barang / jasa Pemerintah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Australia (dengan sumber dana APBN) berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dari negera Australia. SALAH, sesuai Keppres 80/2003

1. Pemerintah Daerah menentukan pungutan sebesar 2 % dari nilai paket kepada setiap paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlokasi di daerahnya dalam suatu Perda (sebagai biaya kontribusi pembangunan daerah). Terhadap ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini. SALAH, Pemda memungut biaya untuk penyedia barang/jasa selain biaya penggandaan dokumen pengadaan.

1. Seorang Pejabat Pembuat Komitmen tidak bisa menyediakan biaya pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di media cetak. Sehingga panitia yang dibentuk tidak dapat mengumumkan pelelangan melalui media cetak karena alasan tidak ada biaya iklan. Tindakan penggunan barang/jasa tersebut menurut saudara. SALAH, ditunda menunggu PAK, kurang sip perencanaannya.

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. BENAR

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang dan jasa dan dengan cara swakelola. BENAR

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola tidak boleh dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. BENAR

1. Salah satu persyaratan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah. BENAR

1. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50 juta. BENAR

1. Panita pengadaan barang/jasa pemborongan jasa lainnya berjumlah beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (l