LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2-2010.pdfDampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang ... hidup, yang selanjutnya disebut ... hidup tidak dapat

  • Published on
    07-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

    NOMOR : 02 TAHUN 2010

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

    NOMOR 02 TAHUN 2010

    TENTANG

    PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI TANGERANG,

    Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tangerang merupakan salah satu

    daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta juga merupakan daerah industri, perdagangan, perumahan, dan jasa yang dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

    b. bahwa sebagai upaya mengatasi permasalahan-

    permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dan terpelihara;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

    Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

    Undang .

  • -2- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

    Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

    5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

    7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

    8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

    9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

    10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

    Peraturan ..

  • -3- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang

    Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

    15.

    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    16.

    Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana;

    18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

    Dan

    BUPATI TANGERANG

    Memutuskan ..

  • -4-

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

    2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

    4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

    5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

    6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

    7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

    8.

    9.

    10.

    Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

    11.

    12.

    Pembanguan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

    Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

    Dampak ..

  • -5- 13.

    Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

    14.

    15.

    Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

    16.

    17.

    Upaya Pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

    18.

    19.

    20.

    21.

    Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui c

Recommended

View more >