Makala Dikpid(Surat Dakwaan)

  • View
    167

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hukum Acara Pidana (Hukum Acara Formil) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa belanda Formeel Strafrecht atau Straf Procesrecht merupakan suatu aturan yang menjamin, menegakkan, mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Hukum acara pidana merupakan suatu kumpulan aturan-aturan yang harus dijalankan dalam proses suatu perkara di pengadilan dimana kumpulan aturan-aturan ini menjadi suatu pedoman bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana maeteriel, agar dalam menangani suatu kasus pidana tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan yang fatal dilakukan oleh penagak hukum sperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negri dalam menangani suatu perkara pidana akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan ketentuan hukum materielnya juga mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Asas-asa penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana antara lain: 1. Asas Legalitas dan Asas Opurtuinitas (Asas Penuntutan). - Asas legalitas (Pasal 137 KUHAP) Penuntut Umum wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana, tanpa terkecuali. - Asas opurtunitas (Pasal 14 huruf h KUHAP) Penuntut Umum berwenang Menuntut Perkara Demi Kepentingan umum bukan hukum, Menurut asas ini Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain Penuntut Umum dapat Mempeti Es kan suatu perkara. 2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumtion Of Innonsence) Seorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan putusan itu sudah In Kracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap). 3. Asas Peradilan Bebas Hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun. 4. Equality Before The Low Setiap orang (tersangka maupun terdakwa) baik miskin maupun kaya, pejabat maupun orang biasa didalam pemeriksaan baik dihadapan penyidik, penuntut dan pemeriksaan dipengadilan harus diperlakukan sama.

1

5. Asas Terbuka untuk Umum Asas terbuka untuk umum pada pemeriksaan pengadilan maupun pembacaan putusan. Untuk Tidak Pidana tertentu, (misal ; Tindak Pidana Pemerkosaan) pemeriksaan acara pembuktian dilakukan Tertutup untuk umum, begutu pula dengan pengadilan anak. 6. Pemeriksaan dalam perkara pidana dilakukan secara langsung dan lisan 7. Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan 8. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemeriksaan, baik tahap penyidikan, Penuntut maupun di pengadilan, Tersangka maupun Terdakwa harus mendapat perlakuan sesuai denagn Harkat dan Martabat sebagai manusia (diberi hak untuk membela diri) (Aquesator) tidak dianggap sebagai barang atau objek yang diperiksa wujudnya (Inquesator).. 9. Asas Tida Hukum Tanpa Kesalahan Pengadilan hanya dapat menghukum Tersangka atau terdakwa yang nyata-nyata mempunyai kesalahan atas perbuatannya, ada peraturan yang dilanggar sebelum perbuatan itu dilakukan.1

Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (Majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP). Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum inkracht van gewijsde dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah inkracht van gewijsde dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi,1

Lilik Mulyadi, S.H., M.H. HUKUM ACARA PIDANA Normatif, Teoritis, Peraktik dan Permasalahannya, PT Alumni , Bandung-2007, Hal 1.

2

putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun2 Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian Surat Dakwaan ? 2. Apa Isi dan syarat Surat Dakwaan ? 3. Apa Bentuk-bentuk Surat Dakwaan? 4. Bagaimana Cara dan Theknik Pembuatan Surat Dakwaan 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Pengertian Surat Dakwaan ? 2. Untuk mengetahui Isi dan syarat Surat Dakwaan ? 3. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Surat Dakwaan? 4. Untuk mengetahui Cara dan Theknik Pembuatan Surat Dakwaan

Manfaat Penulisan Manfaat dari penulisan ini agar masyarakat mengetahui dalam proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan ada tahapan-tahapan yang harus dileati oleh terdakwa agar dalam praktek tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum pidana materiel sehingga untuk mnjaga penyimpangan tersebut harus ditaatinya hukum acara formil agar dapat menjamin bahwa sanya hukum pidana materiel telah dijalankan sebagaiman mestinya, dalam hal ini penulis menuliskan makala ini agar masarakat mengetahui dalam proses penyelidikan di pengadilan ada yang dinamakan pembacaan Surat Dakwaan, maka dari itu penulis dalam makala ini akan menjelas Surat dakwaan. Penulisan makalah ini juga bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan penulis sendiri maupun yang membaca dan memperkaya khasana perpustakaan.

2

Diani Kesuma, S.H,. M.H. HUKUM ACARA PIDANA, Materi Perkuliahan dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta 2011.hal 3 .

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Surat Dakwaan Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederbrug, pemeriksaan tidak batal jika batasan-batasan dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mngenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu, dalam hal ini ada beberapa pengertian Surat Dakwaan menurut para ahli sebagai berikut: 1. Harun M Husein Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentan identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, diseratai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di samping penadilan. 2. A. Krim Nasution Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. 3. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan 4. Mr. I.A. Negerburgh Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasbatas itu.4

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari surat dakwaan adalah suatu surat yang merupakn suatu tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan yang mana perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana muka pengadilan.3 dirumuskan dalam ketentuan pidana yang

bersangkutan dan merupakan suatu dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di

Fungsi Surat Dakwaan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan : a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; b. Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

2.2 Isi dan Syarat-syarat Surat Dakwaan Surat dakwaan merupakan suatu dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan peridangan dipengadilan yang mana surat dakwaan ini dibuat oleh jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan penyidikan suatu perkara pidana, dan isi dari surat dakwaan ini berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. Perumusan cermat, jelas dan lengkap merupakan aspek yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 143 ayat (2) hu