Makalah Etika Dan Tanggung Jawab Profesi

  • Published on
    13-Sep-2015

  • View
    31

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Transcript

<p>Makalah Etika dan Tanggung Jawab Profesi </p> <p>BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangEksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkrit adalah mahluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alam pula. Keterikatan dengan lingkungan itu tercermin pada kehidupan sosial (daya rasa sosial) dan perilaku etis (daya rasa etis). Untuk menyempurnakan hidup, manusia harus bekerja keras dan berkarya. Bekerja dan berkarya merupakan kebutuhan dan sekaligus bukti kualitas dan mertabat manusia. Kehidupan manusia bermula dari taraf estetis, kemudian meningkat ke taraf etis, dan terakhir taraf religius. Pada taraf kehidupan estetis, manuia mampu menangkap alam sekitarnya sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali dalam bentuk berbagai karya. Pada taraf kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ke taraf manusiawi dalam bentuk perbuatan bebas dan bertanggung jawab ( nilai moral ). Kemudian taraf kehidupan religius, dimana manusia menghayati pertemuannya dengan Tuhan penciptanya dalam bentuk takwa. Semakin dekat ,manusia dengan Tuhannya, semakin dekat pula dia pada kesempurnaan hidup, dan makin jauh dia dari kegelisahan dan keraguan.Bekerja keras dan berkarya mempunyai arti manusiawi karena cerminan mutu dan martabat manusia individual dalam hubungannya dengan alam dan manusia individual lain dalam masyarakat. Melalui dimensi budaya, manusia berjuang untuk enju dan meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila dihubungkan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini, adalah beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan hukum yang sebaik-baiknya bagi yang membutuhkan. Hak untuk memperoleh layanan dan kewajiban untuk mem berikan layanan dibenarkan oleh dimensi budaya manusia. Namun dalam kenyataannya, banyak manusia yang menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkannya justru melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sangat majemuk (plural).Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan sempurna apabila berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan tersebut dilandasi dengan ikatan moral yang mewajibkan pihak-pihak mematuhinya. Berdasarkan ikatan moral tersebut pihak-pihak memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban) dan memperoleh apa yang seharusnya didapat (hak) dalam keadaan seimbang. Selama nilai moral keseimbangan itu ada, maka selama itu pula manusia itu hidup dalam keadaan bahagia dan damai.Sebagai makhluk sosial, manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Manusia perlu melaksanakan kerjasama dengan manusia lain. Keinginan untuk hidup bersama dan saling menghormati adalah merupakan bentuk dasar masyarakat. Kita sadari bahwa kekuatan manusia itu hakikatnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau jiwanya. Tetapi kekuatan utama ialah kerjasama dengan manusia lainnya, yang tentunya didasari dengan kesadaran bersama dalam berahklak, bermoral dan menumbuhkan nilai-nilai etika.Walaupun kita ketahui bersama bahwa pada hakekatnya manusia tidaklah sempurna, akan tetapi manusialah yang lebih mulia dari seluruh mahluk ciptaan Tuhan yang senantiasa dituntun untuk saling menghargai menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi jika dalam keadaan tertentu harus tunduk pada kode etik profesi karena urusan kemanusiaan pula.Sifat manusia yang mempunyai banyak keterbatasan, kelemahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulakan keadaan tidak tertib, tida stabil yang perlu dipulihkan kembali. Langkah menegakkan ketertiban dan mestabilkan keadaan diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Berkenaan dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Suatu negara hanya merupakan organisasi manusia yang mendiami wilayah tertentu, dimana pihak yang kuat memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah, sehingga wewenangnya tidak mempunyai dasar hukum yang sah, hukum berdiri sendiri dan tidak tergantung pada negara. Sahnya perbuatan-perbuatan hukum bukan didasarkan pada asalnya, akan tetapi pada tujuan yang ingin dicapainya. Kualitas utama dan hukum terletak pada kecenderungannya untuk mengembangkan solidaritas sosial. Peraruran hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogiyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agara kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi lazim diartikan sebagai kaidah hukum. Kaidah pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogiyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapaun tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau ketertiban masyarakat itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.Tatanan hukum itu merupakan sebuah sistem yang hierarkis atau bertingkat, susunan kaidah hukum dimuali dari tingkat paling bawah, yaitu, kaidah individual (konkrit) dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan, kaidah umum, peraturan perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dan kaidah-kaidah konstitusi. Apabila dilihat dari isinya kaidah hukum dikenal dengan tiga jenis, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan dan perkenan (dibolehkan), sedangkan dari siftanya dapat dibagi menjadi dua jenis, kaidah imperatif yang bersifat memaksa dan kaidah fakultatif yang bersifat melengkapi. Manusia merupakan mahluk ciptaan tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan dan kehendak. Akal adalah alat berfikir, sebagai sumber ilmu dan teknologi. Dengan akal manusia menilai mana yang benar dan yang salah, sebagi sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan, sebagai sumber seni. Dengan perasaan manusia menilai mana yang indah (estetis) dan yang jelek sebagai sumber nilai keindahan. Kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan, sebagai sumber kebaikan. Dengan kehendak manusia menilai mana yang baik dan yang buruk sebagai sumber nilai moral. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Agar hidupnya lebih bermakna manusia harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Namun, dalam proses interaksi untuk memenuhi keebutuhan hidupnya, tidak jarang manusia harus berbenturan satu sama lain. Benturan-benturan dan bahkan konflik dan pertentangan harus di eliminir sehingga melahirkan sesuatu yang konstruktif. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering kali dibutuhkan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian inparsial (secara tidak memikah) dan pranata social berupa aturan-aturan hukum. Penyelesian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Hukum melalui peradilan akan memberikan perlindungan hak, terhadap serangan atas kehormatan dan harga diri serta memulihkan hak yang terampas. B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah ini yaitu sebagai berikut :1. Bagaimana etika aparat pengadilan yang baik agar dapat melaksanakan profesi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan?2. Bagaimana implementasi Kode Etik Hakim untuk mewujudkan aparat pengadilan yang baik?</p> <p>BAB II PEMBAHASAN</p> <p>A. Pengertian EtikaEtika erasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlaq yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalahta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuk istilah etika yang oleh filosof Yunani Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Kamus Besar Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rumusan etika dalam tiga arti, yaitu:1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.Etika berarti norma-norma dan asas-asas moral yang diterima oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu sebagai landasan bertingkah laku yang didasarkan pada kaidah-kaidah akhlak.Ajaran etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang terpuji dalam hidup, baik secara individual maupun dalam lingkup masyarakat.Etika atau moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia.Etika ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani.Adanya kebebasan berkehendak, maka manusia bebas meilih antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dan yang tidak benar.Kebebasan kehendak mengarahkan manusia berbuat baik dan benar.Apabila manusia melakukan pelanggaran moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya berkehendak untuk dihukum.Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nilai moral dijadikan dasar hukum positif.Kata moral berasal dari bahasa latinmos, jamaknya mores yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya etika berasal dari bahasa Yunani sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.Merujuk kepada arti kata etika yang sesuai, maka arti moral sama dengan arti kata moral sama dengan arti kata etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral juga identik dengan moralitas, moralitas berasal dari bahasa Latin Moralis yang pada dasarnya mempunyai arti sama dengan moral,tetapi lebih bersifat abstrak. Moralitas suatu perbuatan artinya segi moral atau lebih buruknya suatu perbuatan.Moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain, moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran. Klasifikasi moralitas terbagi menjadi dua golongan yaitu:a. Moralitas objektif, danb. Moralitas subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya, misalnya kondisi emosional yang mungi menyebabkan pelaku lepas kendali, apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Moralitas objektif sebagai normaberhubungan dengan semua perbuatan pada hakikatnya baik dan jahat, benar atau salah. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya.Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati nurani pelakunya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai oleh niat pelakunya.Persoalan moralitas hanya relevan apabila dikaitkan dengan manusia seutuhnya, dimana manusia mempunyai nilai pribadi, kesadaran diri dan dapat menentukan dirinya dilihat dan setiap aspek kemanusiaan.Tidak setiap perbuatan manusia dapat dikategorikan ke dlaam perbuatan moral.Perbuatan itu bernilai moral apabila di dalamnya terkandnug kesadaran dan kebebasan kehendak pelakunya.Kesadaran adalah suara hati nurani dan kebebasan kehendak berdasarkan kesadaran.Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, apabila dilihat dari frame agama, maka tidak dapat disangkal apabila mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moralitas.Setiap agama megandung ajaran moralitas.Agama adalah pernyataan orang yang beriman kepada pencipta-Nya. Ajaran moral yang terkandung dalam agama meliputi dua macam norma, yaitu norma yang berkenaan dengan ibadah yang berbeda diantara bermacam agama dan norma etis yang berlaku umum mengatasi perbedaan agama. Semua agama mengakuo dan menerima kedua norma tersebut. Oleh karena itu moral yang diaut agama-agama besar di dunia pada dasarnya sama. Meskipun harus diakui bahwa banyak manusia yang mengabaikan agama, tidak berarti mereka menolak moralitas.Moralitas bukan monopolu orang yang beragama saja. Perbuatan baik dan buruk, benar dan salah tidak hanya berarti bagi mereka yang bergama saja. Perlu ditekankan lagi bahwa agama menguatkan moral, makin tebal keyakinan agama dan kesempurnaan takwa seseorang, makin baik moralnya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, walaupun itu tidak mutlak.Orang beragama sudah pasti bermoral, tetapi orang bermoral belum tentu mengamalkan agamanya.Agama mengandung nilai moral yang menjadi tolak ukur moralitas perilaku seseorang dan moral memperoleh daya ikat dari agama.</p> <p>B. Etika Aparat PengadilanAparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:</p> <p>1. Takwa dan TawakkalSetiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuham Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus dihindari.Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melasanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya.Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri SendiriSifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupaka awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif.Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial dan administrasi pengadilan,...</p>